#Ketua DPRD Pamekasan

[madurapost]

Komitmen dan Integritas Halili Yasin di Kursi Ketua DPRD Pamekasan

PAMEKASAN, MaduraPost — Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Halili Yasin, merupakan salah satu sosok yang telah tiga kali menduduki jabatan Ketua DPRD Pamekasan, yaitu pada periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. Halili memulai kariernya di DPRD Pamekasan sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Ketua Fraksi PPP. Ia menegaskan bahwa ketekunan adalah kunci sukses dalam…

[pamekasanhebat]

DPRD Pamekasan Dorong Pemkab Alokasikan Anggaran Pengadaan Pupuk Organik

PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) setempat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pupuk organik guna mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah tersebut akhir-akhir ini. Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, kelangkaan pupuk yang terjadi di Pamekasan saat ini, karena adanya pengurangan anggaran untuk…

[kbanews]

Partai Demokrat Pamekasan Minta Revisi Perda Sebutan BEP Jadi BPT Tembakau

MADURA | KBA – Partai Demokrat minta revisi perda tentang Tata Niaga Tembakau seperti sebutan Break Event Point (BEP) diubah menjadi Biaya Produksi Terendah (BPT) tembakau. Penyampaian revisi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Ismail di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan. Perda yang penting untuk direvisi nomor 2 tahun 2022 tentang…

[portalmaduracom]

Anggota DPRD Pamekasan Minta Pemkab Sediakan Masker untuk Masyarakat

PortalMadura.Com, Pamekasan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ismail meminta pemerintah daerah untuk memberikan masker kepada masyarakat

Baca Selengkapnya di Source link

[tipscantiksehat-blog-blog-blog]

Ketua DPRD Pamekasan Minta Polres Serius Tangani Kasus Penghinaan Terhadap Ulama KH. Muddatstsir

Ketua DPRD Pamekasan Minta Polres Serius Tangani Kasus Penghinaan Terhadap Ulama KH. Muddatstsir

Kasus pelecehan terhadap Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen, KH. Moh Muddatstir Baddrudin yang sekaligus sebagai Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Fathor Rahman.

Menurut Fathor, Pelecehan yang disampaikan oleh akun Facebook atas nama Suteki telah melukai hati para alumni yang pernah menimba ilmu di…

[newscakra]

IDEA Mempertanyakan Kinerja DPRD Kabupaten Pamekasan Jika Tidak Mampu Turun Dari Jabatannya

IDEA Mempertanyakan Kinerja DPRD Kabupaten Pamekasan Jika Tidak Mampu Turun Dari Jabatannya

Pamekasan, detik1.com – IDEA (Indonesian Analisys Politic and Policy Consulting) yang di pimpin oleh Samhari S.IP, melakukan demontrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, menuntut kejelasan kinerja dari Anggota Dewan terutama Ketua DPRD Bapak Fathorrohman, selama 2,5 tahun menjabat sebagai ketua dewan, meminta progres yang telah dilakukan selama menjadi ketua dewan. (13-04-2022). Samhari,…

[madurapost]

Diduga Dibimbing Dosen Ketat, Mahasiswi IAIN Madura Wafat Pasca Urus Skripsi

PAMEKASAN, MaduraPost – Seorang mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, berinisial RA, meninggal dunia pada 3 Agustus 2024 usai menjalani bimbingan skripsi yang diduga berlangsung ketat. RA, mahasiswi Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), diketahui mengalami penyakit kronis sejak kecil namun tetap berjuang menyelesaikan tugas akhirnya. Kabar ini mencuat saat…

[pamekasanhebat]

DPRD Pamekasan Perjuangkan Petani Yang Kesulitan Beli Pupuk Bersubsidi

DPRD Pamekasan Perjuangkan Petani Yang Kesulitan Beli Pupuk Bersubsidi

PAMEKASAN HEBAT – DPRD Pamekasan kini terus berupaya memperjuangkan adanya sebagian petani yang kesulitan mendapatkan jatah beli pupuk bersubsidi di sejumlah kios penjual pupuk bersubsidi di Pamekasan. Menurut Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin, berdasarkan hasil serap informasi dan laporan yang disampaikan masyarakat ke lembaga itu, sebagian petani di Kabupaten Pamekasan mengaku kesulitan…

[portalmaduracom]

Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Pamekasan Berjalan Dinamis

PortalMadura.Com, Pamekasan – Rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai 3 raperda usulan eksekutif yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Pamekasan, Madura,

Baca Selengkapnya di Source link

[satukanal]

Bermuara Kemana Suara Nahdliyin di Pilkada Malang 2020?

https://www.satukanal.com/bermuara-kemana-suara-nahdliyin-di-pilkada-malang-2020/

Bermuara Kemana Suara Nahdliyin di Pilkada Malang 2020?

Suara Nahdliyin di kancah perebutan kursi pemerintahan selalu seksi. Baik di tingkat pusat sampai daerah, keberadaan suara warga Nadhlatul Ulama (NU) ini telah jadi kunci sebuah kemenangan dalam berbagai kontestasi politik di negeri ini.

Terbaru, adalah melenggangnya Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi presiden setelah menggaet Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presidennya.

Dari jejak Pilpres 2019 lalu, Jokowi-Ma’ruf meraih suara perkasa Nahdliyin di Jawa Timur (Jatim) yakni di 32 kabupaten/ kota. 6 kabupaten/ kota di Jatim berada di pihak Prabowo-Sandiaga. Kemenangan itu tak lepas dari pengaruh NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, serta yang paling solid dan banyak anggotanya di Jatim.

Jejak itu pun dimungkinkan berlanjut dalam Pilkada serentak 2020 di Jawa Timur (Jatim) umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya. Terutama setelah PKB Kabupaten Malang yang memiliki sejarah lekat dengan NU mampu bersaing dengan PDI-Perjuangan dalam perebutan suara legislatif di tahun 2019 lalu, yakni sama-sama mendulang 12 kursi.

Kedua parpol inilah yang memiliki hak mengusung pasangan calonnya tanpa perlu berkoalisi di Pilkada Malang 2020.

Tapi, mungkinkah kedua parpol itu, khususnya PDI-Perjuangan tak menggandeng Nahdliyin serta melaju hanya dengan mengandalkan kader internalnya sebagai calon bupati dan wakil bupatinya? Cukupkah kekuatan nasionalis meraup suara masyarakat tanpa menggandeng Nahdliyin yang bukan sekedar struktural lewat NU?

Mengutip pernyataan M Faishal Aminudin, pengajar Ilmu Politik di Universitas Brawijaya (UB) Malang, dengan melihat jejak Pilpres 2019 lalu, kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Jatim sebagai basis NU bukan ditentukan oleh PBNU secara struktural.

“Melainkan oleh patron-patron yang mengakar di masyarakat. Bagi warga Nahdliyin hal tersebut memang lumrah, karena bagi mereka kiai adalah teladan yang amat dihormati,” ucapnya yang dikuatkan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Patron Nahdliyin yang berada di berbagai pondok pesantren di Kabupaten Malang inilah yang juga menjadi kekuatan utama NU selama ini. Walau pilihan politik NU dalam sejumlah pilpres biasanya bersandar pada kesamaan amaliyah, fikrah (pemikiran), dan harakah (gerakan). Tapi, keberadaan kharisma para patron yaitu kiai inilah yang membuat suara Nahdliyin mengerucut pada sosok yang akan dipilihnya.

Tak heran Prabowo-Sandiaga pun di Jatim, waktu pilpres, masih mampu memenangkan suara nahdliyin di Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Dikarenakan para kiai dan pondok pesantren di wilayah itu memiliki hubungan historis dan emosional yang dekat dengan Prabowo. Seperti yang pernah juga diungkapkan Hasanuddin Ali pendiri Alvara Research Center.

Para patron Nahdliyin dan pondok pesantren inilah yang menjadi kekuatan suara pada nantinya. Walau mereka tak berpolitik praktis, tapi hak politik mereka sama dengan warga lainnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mencatat, keberadaan pesantren mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebut saja dari tahun 2013 hanya 590 ponpes di Kabupaten Malang, meningkat dalam kurun waktu 4 tahun (2017) menjadi 638. Dimungkinkan besar di awal tahun 2020 ini pun angkanya semakin naik.

Peta inilah yang menjadi seksi di mata parpol di Kabupaten Malang. Walau Nahdliyin tersebar di berbagai organisasi maupun parpol itu sendiri, tapi peran para kiai dan pondok pesantren tak mungkin diabaikan oleh parpol yang akan berkontestasi di tahun ini. Bila ingin mendulang kemenangan dalam Pilkada 2020 yang masih terkesan saling intai dan tunggu antara para kontestannya.

“Kantong NU tentu akan jadi rebutan dalam Pilkada Kabupaten Malang. Baik PDI-Perjuangan maupun PKB nantinya. Karena suara Nahdliyin ini besar dan menentukan,” ujar Maulidin dari lembaga studi agama dan demokrasi (eLSAD).

Maulidin melanjutkan, dalam pengamatannya PDI-Perjuangan dan PKB dimungkinkan mengusung calonnya sendiri. Atau tak mungkin berkoalisi karena kalkulasi politik yang relatif berimbang.

“Kalau berdasar otak-atik politik, kedua partai yakni PDIP dan PKB tidak mungkin berkoalisi. Keduanya mempunyai ego besar karena basis massa yang kuat,” ujarnya.

Dengan posisi itu pula, maka pertarungan memperebutkan suara Nahdliyin yang tak bisa begitu saja diikat oleh NU secara struktural dan parpol, akan sengit pada nantinya. Kemahiran menaklukkan hati para patron dan pondok pesantren oleh para calon yang diusung parpol akan menjadi penentu, bila PDI-Perjuangan dan PKB benar-benar saling berhadapan.

Ada beberapa opsi yang sempat juga dilontarkan oleh petinggi PKB terkait hal itu. Seperti yang disampaikan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang Muslimin, beberapa waktu lalu, yang menegaskan bila memang NU bisa menjadi pendulang suara dan bisa memberikan dukungan all-out ke PKB, maka tentunya tak perlu berkoalisi dengan yang lain (parpol lain, red).

Pernyataan Muslimin tentunya juga tak lepas dari para kader NU potensial yang ikut menumpang ke parpol lain dalam Pilkada tahun ini. Seperti Hasan Abadi dan Umar Usman yang merupakan Ketua PCNU Kabupaten Malang yang mendaftar ke PDI-Perjuangan dan partai NasDem.

Kontelasi politik itulah yang membuat PKB pun gencar mendekatkan diri dengan NU dalam berbagai kegiatan. Tak terkecuali Sanusi yang digadangkan menjadi calon Bupati dari PKB, intens melakukan berbagai komunikasi. Tak hanya di tubuh NU tapi juga diberbagai kegiatan pondok pesantren di Kabupaten Malang.Lantas akan kemana suara Nahdliyin pada nantinya bermuara?

Maulidin mengatakan, bila memang PDI-Perjuangan dan PKB jadi seteru, maka jejak para calon yang diusunglah yang akan jadi kunci merebut suara Nahdliyin Kabupaten Malang. Misalnya, Sanusi selama menjadi pejabat teras, baik sejak di DPRD, Wakil Bupati hingga Bupati Malang.

“Apakah Sanusi cukup memberikan kontribusi yang benar-benar bisa dirasakan oleh basis massa NU atau tidak selama menjadi pimpinan selama ini,” ujarnya yang melanjutkan, roda parpol untuk menggandeng para patron dan pondok pesantren dalam lingkarannya akan slbisa menguatkan posisi.

Hal senada juga disampaikan beberapa pengamat dengan melihat manuver para kader potensial di tubuh NU. Saat Hasan Abadi secara tegas juga menyampaikan, dirinya tetap mengajukan diri sebagai calon N-1 dalam Pilkada tahun ini. Sehingga tentunya akan sulit bagi PKB yang suaranya telah bulat mendukung Sanusi untuk melenggang jadi calon bupatinya.

Umar Usman yang melabuhkan diri di PDI-Perjuangan maupun NasDem yang merupakan basis pemilih nasionalis, memiliki peluang lebih besar bila bersedia menjadi tandem calon bupati. Peluang ini tentunya membuka lebar pintu suara Nahdliyin ke PDI-Perjuangan, bila memang dimanfaatkan secara matang oleh partai banteng moncong putih ini.

Hal ini kalau kita melihat jejak pilpres 2019 yang berhasil menggulingkan lagi Prabowo, dimana PDI-Perjuangan menggandeng kader NU Ma’ruf Amin dan bermanuver secara lincah dengan merangkul berbagai patron NU di pondok pesantren.

Maka, suara Nahdliyin memang ditentukan nantinya pada sosok calon yang diusung dan kemampuan mesin parpol dalam merangkul hati para kiai dan pondok pesantren. Sedangkan warga NU yang tersebar diberbagai parpol lainnya pun tentunya akan menyamakan pilihannya dengan berkoalisi pada nantinya. Karena, suara di Kabupaten Malang sampai saat ini, melihat jejak perolehan suara di pemilu 2019, masih dikuasai oleh suara nasionalis dan religius.

Tak heran, Partai Golkar pun kini sedang masif menggiatkan corak warnanya. Dimana, Siadi sebagai calon yang digadangkan Golkar pun merangkul aktivis nasional dalam kegiatan internal partainya. Seperti kegiatan sarasehan yang digelar DPD Partai Golkar dengan menghadirkan mantan Bupati Malang Sujud Pribadi yang dikenal sebagai sosok kuat di eranya bahkan sampai saat ini di tubuh banteng bermoncong putih ini.

Partai lainnya Gerindra, Demokrat, NasDem, dan Hanura juga kental dengan ideologi nasionalis-nya. Sehingga kemungkinan untuk berkoalisi dengan ideologi yang dianut akan semakin mengerucut.

Maka, PKB tentunya sangat membutuhkan sekutu potensial dalam menghadapi Pilkada tahun ini. Suara Nahdliyin akan sangat menentukan, saat warga berideologi nasionalis yang berkarakter militan dalam setiap pemilu telah juga bersiap mengawal jagoannya.

[madurapost]

Fraksi PPP Desak Pemkab Pamekasan Tingkatkan Layanan Lima Program Prioritas Masyarakat

PAMEKASAN, MaduraPost – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan, Jawa Timur, mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan masyarakat di lima program prioritas sebagaimana yang menjadi catatan di akhir atau penutupan anggaran tahun 2024. Ketua Fraksi PPP DPRD Pamekasan Andy Suparto, menegaskan lima poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama ini tidak hanya tertuju…

[malangtoday-blog]

Pemkab Malang Miliki Wacana Dirikan Mall Layanan Publik di Kepanjen

MALANGTODAY.NET - Pemerintah Kabupaten Malang menilai layanan yang mereka berikan pada masyarakat belum maksimal selama ini. Salah satunya adalah belum dioptimalkannya Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang. Seperti diketahui, selama ini pusat pemerintahan Kabupaten Malang masih belum bisa disatukan di Kepanjen. Beberapa organisasi perangkat daerah masih berkantor di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan KH Agus Salim Kota Malang.[irp] Beberapa waktu lalu Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi mendesak sesegera mungkin agar pusat pemerintahan dipindah ke Kepanjen. Namun, hingga kini upaya tersebut masih belum terlihat gaungnya. Baru-baru ini, Sanusi pun menyebut jika akan membuat sebuah mall pelayanan publik di Kepanjen. Tapi, belum dijelaskan secara detail mengenai mall pelayanan tersebut. "Kita akan merealisasikan mall pelayanan publik di Kepanjen, sehingga perizinan misalnya dapat dilayani secara singkat selama syarat dan surat kelengkapan telah terpenuhi tanpa harus wira-wiri untuk menyelesaikan sebuah kelengkapan administrasi," ucap Sanusi. Sejauh ini, konsep mall pelayanan publik ini memang sudah diterapkan di sejumlah daerah. Diantaranya seperti di Banyuwagi, Sidoarjo, Pamekasan, Bojonegoro, Probolinggo, Banyumas dan beberapa daerah lainnya. Terakhir, eks Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini pun mengungkapkan, keberadaan Kepanjen sebagai ibu kota harus dimaksimalkan perannya.[irp] "Dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat, pemerintah daerah segera mengoptimalisasi keberadaan dan tampilan Kepanjen, dari segala sisi, infrastruktur serta hal terkait pelaksanaan pemerintahan," terangnya. (Dhi/Bas)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/kabupaten-malang/pemkab-malang-miliki-wacana-dirikan-mall-layanan-publik-di-kepanjen/

MalangTODAY

[madurakita-blog]

Ketua DPRD Pamekasan Temukan Anak Bawah Umur Masuk DPT Pemilu 2019 http://dlvr.it/QypR90 http://dlvr.it/QypR90

[portalmaduracom]

Politisi Demokrat Minta Program Mobil Sehat Tak Diskriminatif

PortalMadura.Com, Pamekasan – Politisi Partai Demokrat Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ismail, mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat perihal program pengadaan mobil

Baca Selengkapnya di Source link

[abdazizlove]

Inilah Rekam Jejak LSM yang Mengusik Madura United

Inilah Rekam Jejak LSM yang Mengusik Madura United

Abdussalam Ketua LSM GEMPA. Foto ini merupakan foto KoranMadura.Com dan yang bersangkutaan saat ditangkap Polres Pamekasan karena pesta minumen keras di tempat umum, yakni di sekitar area Monumen Arek Lancor. Aktivis LSM ini yang juga membuat gaduh di kantor DPRD dan mengusik keberadaan Madura United di Stadion Pamekasan.

MADURAKU.COM – Pada 8 Mei 2018, kasus pemukulan terjadi pada Media Officer…