#Pilkada Malang 2020

[satukanal]

PKB Kabupaten Malang akan Bentuk Koalisi Besar Lawan Incumbent

https://www.satukanal.com/pkb-kabupaten-malang-siap-jiplak-pola-koalisi-besar-kota-surabaya-target-kalahkan-petahana-ded-yah/

PKB Kabupaten Malang akan Bentuk Koalisi Besar Lawan Incumbent

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang dimungkinkan telah bulat untuk head to head dengan calon dari PDI Perjuangan Sanusi-Didik Gatot Subroto.

Bahkan, semangat tinggi dengan semboyan “Mari Bung Kita Rebut Kembali” digaungkan oleh DPC PKB Kabupaten Malang.

Target pun dikunci di perhelatan Pilkada 2020, yaitu mengalahkan calon petahana yang merupakan kader seniornya sebelum hijrah ke PDI Perjuangan.

Hal ini ditegaskan ulang oleh Sekertaris DPC PKB Kabupaten Malang, Muslimin, yang menyampaikan, target PKB adalah memenangkan Pilkada 2020 dan mengalahkan calon petahana.

“Targetnya kalahkan petahana, menangkan Pilkada melalui semboyan kita ‘Mari Bung Kita Rebut Kembali'”, ucapnya, Rabu (4/3/2020).

Untuk mencapai target itu pula PKB Kabupaten Malang, seperti ditulis di MalangTimes, dimungkinkan akan ‘menjiplak’ pola di Kota Surabaya.

Di mana PKB Kota Surabaya membentuk koalisi besar berbagai partai untuk menghadapi calon dari PDI Perjuangan.

Sama dengan kondisi di Pilkada 2020, PKB melalui Muslimin secara tegas menyatakan tak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

Artinya, PKB siap bertarung habis-habisan dengan partai berlogo banteng moncong putih ini pada nantinya.

Untuk head to head, tentunya PKB harus berpikir ulang.

Walaupun di Pileg 2019 sama-sama meraup jumlah kursi sama yaitu 12, tapi soliditas PDI Perjuangan di akar rumput masih begitu kuat.

Selain itu banyak beredar isu, NU dengan berbagai sayap organisasinya pun tak bisa dirangkul secara utuh.

Di mana, dimungkinkan kekuatan warga Nahdliyin pun bisa jatuh ke calon lain yang bukan dari PKB.

Contoh kecil adalah dengan adanya kawalan Banser atas Sanusi yang datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Rabu (4/3/2020) sore.

Maka, arah koalisi besar yang dilakukan PKB Kota Surabaya yang dimungkinkan besar akan ditempuh oleh PKB Kabupaten Malang.

“Kita siap ke arah situ membuat koalisi besar,” tegas Muslimin.

Terpisah, calon wakil bupati dari PDI Perjuangan Didik Gatot Subroto yang juga Ketua banteng moncong putih Kabupaten Malang, menanggapi santai pernyataan dari PKB.

Dirinya menyampaikan, pernyataan itu sangat wajar disampaikan oleh pengurus parpol.

“Wajarlah, dalam kompetisi pastinya masing-masing partai politik ingin menang dan meningkatkan semangat juang di dalam rangka mendukung itu,” ujarnya.

Dirinya yang berpasangan dengan Sanusi pun tentunya akan sekuat tenaga untuk memenangkan konestasi pilkada 2020.

Target pun dipasang, yaitu bisa mendulang suara 70 persen.

Dengan arah politik PKB yang akan membentuk koalisi besar menghadapi PDI Perjuangan.

Tentunya akan membuat peta politik Pilkada Kabupaten Malang akan semakin menarik.

Terutama bagaimana parpol Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat dan Hanura, memberikan warnanya nanti.

Akankah PDI Perjuangan berjalan sendiri lagi seperti Pilbup lalu dan menghadapi koalisi besar?

Ataukah, akan head to head dengan PKB, saat koalisi besar tak tercapai dikarenakan kepentingan politik dan lainnya.

Sementara parpol lainnya membentuk poros lain untuk memecah suara dan bertarung memperebutkan kemenangan di pilkada 2020.

[kalambatu]

KPU Mabar Tetapkan Bupati Terpilih

KPU Mabar Tetapkan Bupati Terpilih

Mabar, Kalam Batu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat menggelar Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada 2020 di Aula Jayakarta Hotel Labuan Bajo, Kamis (18/2/2021). Rapat Pleno dipimpin langsung oleh Ketua dan Komisioner KPU Mabar dan dihadiri pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Edistasius Endi, SE, dan dr. Yulianus Weng, M. Kes…

[wartabpn]

Penetapan itu dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo di Swiss Belhotel, Kamis (21/1/2021). Berita acara penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Pilkada Solo 2020 dibacakan oleh Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti. Nurul mengatakan, pihaknya akan menyampaikan surat pengusulan pelantikan pasangan terpilih kepada Ketua DPRD Solo untuk diteruskan ke Mendagri melalui Gubernur https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/16263581/gibran-rakabuming-resmi-ditetapkan-sebagai-wali-kota-solo-terpilih . [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di @wartabpn] ⠀ Follow, like, komentar dan tag teman kalian bosku untuk ikut bersama kami di @wartabpn ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● FOLLOW 👉 @wartabpn Facebook : Warta Kota Balikpapan Twitter : @wartabpn1 YT:Wartabpn Official 📣 Aktifkan Pemberitahuan Kiriman 🔁 Free Repost & Share 📢 Tag Temen & Saudaramu dan komentar terbaikmu bosku..!!! Punya info ??? Jangan lupa kirim dan tag kami yaaa 😊 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ #Balikpapan #Samarinda #Surabaya #Tarakan #Berau #Yogyakarta #Jakarta #Medan #Makassar #Bali #Penajam #TanahGrogot #Bontang #Wartabpn #Kabarbalikpapan #Bandung #Malang #Infotarakan #Banjarmasin #Borneo #Semarang #viral #wartabpn #taukahbosku 🤭 https://www.instagram.com/p/CKU9aEEHxSx/?igshid=1f46wgzhiu177

[satukanal]

PDIP Mulai Berani Klaim Bisa Dulang 70 Persen Suara di Pilkada Kabupaten Malang

https://www.satukanal.com/pasangan-yang-diusung-pdi-perjuangan-yakin-dulang-70-persen-suara-di-pilkada-kabupaten-malang-dn-hel/

PDIP Mulai Berani Klaim Bisa Dulang 70 Persen Suara di Pilkada Kabupaten Malang

Calon yang diusung PDI Perjuangan Sanusi dan Didik Gatot Subroto telah melempar psy-war dalam kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Malang.

Pasangan yang kini menjabat sebagai bupati Malang dan ketua DPRD Kabupaten Malang ini optimistis di pilkada 2020 nanti bisa mendulang suara sebanyak 70 persen dari total pemilih.

Hal ini disampaikan oleh calon wakil bupati (cawabup) PDI Perjuangan Didik Gatot Subroto ke media beberapa waktu lalu.

“Kami berharap sampai 70 ke atas suara yang bisa diraih. Kita optimis bisa mencapainya,” ucap Ketua DPC PDI Perjuangan ini.

Optimisme itu dilandasi dengan sosok yang diusung. Sanusi yang kental dengan sisi religiusnya dan Didik mewakili nasionalis.

Dua kubu yang terbukti mampu mendulang kemenangan di Pemilu 2019 lalu, baik di pilpres maupun pileg.

Optimisme ini pun, menurut hasil laporan riset yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Adiwangsa Research and Consultan Malang, juga terlihat dari penerimaan pemilih di Kabupaten Malang.

Data responden sebanyak 480 di 33 kecamatan yang diwawancarai oleh kedua lembaga ini dari Januari-Februari 2020 memperlihatkan Sanusi memang masih unggul dibandingkan kandidat calon lainnya.

Sanusi berada di posisi pertama dengan 48 persen dari responden yang menjawab pertanyaan dari dua lembaga itu.

Di bawahnya, 45 persen dipegang Hasan Abadi yang sampai saat ini masih belum mendapatkan rekom dari parpol mana pun.

Di urutan ketiga yang diterima oleh responden ada nama Ali Ahmad atau Gus Ali, ketua DPC PKB Kabupaten Malang yang juga anggota DPR RI. Dengan nilai penerimaan mencapai 42 persen.

Sayangnya, dua nama itu belum dipastikan diusung untuk berlaga di pilkada 2020 oleh parpol.

Hingga nama Sanusi pun yang resmi berlaga sebagai calon bupati dari PDI Perjuangan semakin bertengger untuk sementara ini.

“Calon petahana masih di atas angin dari nama-nama lain yang kami ajukan dalam riset ke responden,” ujar peneliti dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Mahatva Yoga Adi Pradana.

Peneliti kelahiran Malang ini melanjutkan, masih tingginya calon petahana juga sesuai dengan hasil dari pertanyaan terkait latar belakang calon yang diinginkan, yaitu unsur poltisi.

“Nilainya teratas dari unsur lainnya yaitu 22,8 persen,” imbuhnya.

Di tingkat kandidat calon wakil bupati, nama-nama cukup banyak tapi belum bisa dipastikan akan berlaga di pilkada 2020.

Nama Didik Gatot Subroto, yang juga masuk dalam hasil riset dua lembaga itu, bertengger di angka 16 persen.

Walau ada beberapa nama dengan persentase di atasnya, Yoga memprediksi nama-nama yang bukan putra daerah kemungkinannya kecil untuk berlaga.

“Kami prediksi kecil bisa ikut. Sehingga kemungkinannya nama-nama putra daerah yang akan direkom dan maju oleh parpol,” ujarnya.

Optimisme dan hasil riset itu bisa jadi modal besar bagi pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan untuk menorehkan sejarah kemenangannya di Kabupaten Malang.

Walau, secara tegas juga Yoga menyebut angka-angka itu masih akan terus berkembang dengan mengerucutnya nama calon pada nantinya.

“Jadi, calon petahana juga masih belum aman,” tandasnya.

[officeboy1805]

TRIBUNJATIM©COM, TULUNGAGUNG -  LSM Bintara Tulungagung mengadukan AG, seorang guru SD negeri bertatus PNS ke Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga (Dindikpora)©

Sebab AG diduga melakukan perzinahan dengan YS (29) , istri seorang pekerja migran yang ditinggal suaminya bekerja di Taiwan©

Kasus guru SD mesum di kelas ini terungkap setelah YS mengaku kecewa ditipu oleh AG©

• Kelana-Astutik Santai Belum Punya Nomor Urut di Pilkada Sidoarjo 2020, Timses: Hanya Soal Waktu

• Calon Petahana di Pilkada Malang 2020 Berjanji Tak Pakai Fasilitas Negara untuk Kegiatan Politik

YS kemudian mengadu ke LSM Bintara, dan diteruskan ke Dindikpora©

Plt Kepala Dindikpora Tulungagung , Haryo Dewanto Wicaksono mengaku

[wartabpn]

View this post on Instagram

A post shared by Warta Kota Balikpapan | Kabar IKN Nusantara (@wartabpn)

Pilkada serentak 2020 yang jatuh pada 9 Desember, ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 tentang 'Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional'. . "Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak," demikian keputusan Presiden Jokowi seperti dilihat Okezone Sabtu (28/11/2020). . Keppres Nomor 22 Tahun 2020 ini berlaku sejak tanggal penetapan, yaitu 27 November 2020. . Pilkada serentak 2020 di 270 daerah merupakan Pilkada pertama di tengah pandemi Covid-19 (virus corona). Ada 9 Pilgub, 224 Pilbub, dan 37 Pilwalkot yang diselenggarakan di seluruh provinsi, kecuali DKI Jakarta dan Aceh. Article okezonecom . [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di @wartabpn] ⠀ Follow, like, komentar dan tag teman kalian bosku untuk ikut bersama kami di @wartabpn ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● FOLLOW 👉 @wartabpn Facebook : Warta Kota Balikpapan Twitter : @wartabpn1 YT:Wartabpn Official 📣 Aktifkan Pemberitahuan Kiriman 🔁 Free Repost & Share 📢 Tag Temen & Saudaramu dan komentar terbaikmu bosku..!!! Punya info ??? Jangan lupa kirim dan tag kami yaaa 😊 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ #Balikpapan #Samarinda #Surabaya #Tarakan #Berau #Yogyakarta #Jakarta #Medan #Makassar #Bali #Penajam #TanahGrogot #Bontang #Wartabpn #Kabarbalikpapan #Bandung #Malang #Infotarakan #Banjarmasin #Borneo #Semarang #viral #wartabpn #taukahbosku https://linktr.ee/wartabpn 🤭 https://www.instagram.com/p/CIIO27mnIyf/?igshid=kpe4oy0qdiv7

[ibumojosari]

TRIBUNJATIM©COM, TULUNGAGUNG -  LSM Bintara Tulungagung mengadukan AG, seorang guru SD negeri bertatus PNS ke Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga (Dindikpora)©

Sebab AG diduga melakukan perzinahan dengan YS (29) , istri seorang pekerja migran yang ditinggal suaminya bekerja di Taiwan©

Kasus guru SD mesum di kelas ini terungkap setelah YS mengaku kecewa ditipu oleh AG©

• Kelana-Astutik Santai Belum Punya Nomor Urut di Pilkada Sidoarjo 2020, Timses: Hanya Soal Waktu

• Calon Petahana di Pilkada Malang 2020 Berjanji Tak Pakai Fasilitas Negara untuk Kegiatan Politik

YS kemudian mengadu ke LSM Bintara, dan diteruskan ke Dindikpora©

Plt Kepala Dindikpora Tulungagung , Haryo Dewanto Wicaksono mengaku

[rezamuhammad]

September (ceria)

Sudah terhitung 6 bulan sejak pemerintah mengumumkan kasus covid-19 pertama di negeri ini, tepatnya pada bulan Maret 2020. Selama itu pula sudah banyak masyarakat yang terkena dampaknya, total sekitar 200 ribu jiwa (10/09/20) masyarakat positif covid-19 dan harus menjalani perawatan. Dengan penambahan kasus 3.000/hari tentu menjadikan negeri ini dengan rate positif tertinggi di Asia Tenggara. Belum lagi dengan tingkat kematian (death rate) di atas 4% yang semakin membuatnya kian ditakuti sebagai "Macan Asia".

Bukan tanpa sebab, sejak awal kemunculannya pada bulan Desember 2019 di Wuhan praktis belum ada langkah tepat guna yang dilakukan penguasa. Mulai dari testing PCR yang lambat di awal kemunculan covid-19, aturan yang tumpang tindih antar lembaga negara, hingga penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat dan tenaga medis yang kurang memadai. Masih segar di ingatan ketika penguasa memberikan subsidi kepada sektor pariwisata saat negara tetangga sudah bersiap untuk melakukan pembatasan sosial. Meskipun pada akhirnya dilakukan pembatasan sosial di beberapa wilayah pada bulan April 2020, namun hal ini dirasa sudah cukup terlambat.

Bulan Mei 2020, penguasa mengambil tindakan ekstrim dengan menerbitkan aturan terkait hutang luar negeri dalam jumlah besar serta tenor yang sangat lama. Alasannya sudah pasti untuk membantu ketahanan dalam menghadapi pandemi covid-19. Beberapa orang mungkin sudah lupa atau bahkan tidak peduli seberapa kontroversinya aturan ini. Selain itu, konkrit pelaksanaannya pun sampai sekarang belum terasa signifikan. Tenaga medis masih kekurangan ventilator, hazmat, masker medis dan beberapa perlengkapan lain di saat kasus positif covid-19 kian meningkat. Di lain pihak, stimulus ekonomi sudah mulai diberikan seperti kartu prakerja, bantuan subsidi upah, bantuan UMKM serta bantuan ekonomi lainnya. Mungkin sejak awal penguasa memang lebih fokus terhadap sektor ekonomi dan "menomorsekiankan" sektor kesehatan.

Embel-embel new normal seolah menjadi pembenaran dari sekian banyak kebingungan penguasa. Tepatnya pada bulan Juli 2020, negara tetangga mulai memberlakukan sistem new normal yaitu semacam adaptasi kebiasaan baru dalam beraktivitas di masa pandemi. Tentu hal tersebut seharusnya dilakukan ketika tingkat kasus positif covid-19 sudah menurun. Seolah tak mau ketinggalan, masyarakat dipaksa untuk menerima new normal di saat kasus positif covid-19 justru masih melonjak tinggi. Seolah mengisyaratkan bahwa penguasa sudah "lempar handuk" dalam menangani pandemi ini.

Aturan new normal menyebabkan protokol pembatasan sosial menjadi lebih longgar dan kurang efektif. Yang artinya, masyarakat dipaksa menggunakan imunitas diri (herd immunity) dalam menjalankan aktivitasnya namun tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Informasi mengenai penambahan kasus covid-19 yang biasa ditayangkan setiap hari pun mendadak dihentikan dengan alasan kurang informatif dan dapat menurunkan semangat masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19.

"Terdengar aneh, tapi ya sudahlah masyarakat juga tidak terlalu peduli".

Mau bagaimana lagi, malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih. Bulan September yang semula direncanakan sebagai pelaksanaan pesta demokrasi pilkada terpaksa diundur di bulan Desember 2020 dengan catatan "pilkada harus tetap dilaksanakan". Beberapa kampanye calon kepala daerah sudah mulai dilakukan, mulai dari acara konser, jalan sehat, sepeda santai yang (semoga) masih menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

Dengan perkiraan vaksin sudah diperoleh pada bulan Januari 2021, kira-kira dibutuhkan 40% dari total populasi untuk menjadikan masyarakat kebal terhadap covid-19. Yang artinya dari sekitar 260 juta jiwa penduduk di negeri ini, akan ada sekitar 100 juta jiwa yang perlu mendapatkan vaksin. Dengan estimasi dapat dilakukan 100 ribu vaksinasi per hari, maka dibutuhkan 1.000 hari agar dapat menyelesaikan proses vaksinasi. Yang artinya masih sekitar tahun 2023 negeri ini baru "terbebas" dari pandemi covid-19.

"Itupun jika proses vaksinasi dapat mencapai 100 ribu jiwa per hari, jika hanya 10 ribu atau 1.000 per hari?"

"Belum lagi jika perizinan dan pengadaan vaksin yang dibuat rumit, apakah nantinya dapat tepat waktu?"

Yogyakarta, 11/09/20

[satukanal]

Calon Incumbent Sanusi : karena PKB Jago Gus Ali, Saya Akhirnya Diundang DPP PDIP

https://www.satukanal.com/bupati-malang-beber-perjalanan-dapat-rekom-pdi-perjuangan-dn-hel/

Calon Incumbent Sanusi : karena PKB Jago Gus Ali, Saya Akhirnya Diundang DPP PDIP

Penantian panjang Bupati Malang Sanusi serta optimisme tinggi ikut dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Malang 2020 terjawab sudah.

Walau menyisakan pertanyaan atas beredarnya nama-nama yang direkom DPP PDI Perjuangan dan akan dipanggil atau diundang ke Jl Diponegoro 58 Menteng, Jakarta Pusat, kandangnya banteng moncong putih, Rabu (19/2/2020) pukul 14.00 WIB, nama Sanusi tercantum sebagai calon bupati bergandeng tangan dengan Didik Gatot Subroto sebagai tandemnya.

Surat undangan itu bernomor 1196/IN/DPP/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020.

Surat itu ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Surat itu juga mencantumkan nama-nama calon kepala daerah dan wakilnya di daerah lain.

Wartawan pun mencoba melakukan konfirmasi ulang kepada Sanusi yang kini sudah berada di Jakarta untuk memenuhi undangan itu.

Dari penuturannya di ujung telepon, Sanusi membenarkan namanya ada di surat undangan dari DPP PDI Perjuangan.

“Ini saya lagi di Jakarta. Terkait ramainya nama saya direkom PDI Perjuangan, nanti resminya pukul 14.00 WIB,” ucapnya, Rabu (19/2/2020).

Nama Sanusi yang juga digadang akan direkom menjadi calon bupati dari PKB menjadi pertanyaan banyak pihak.

Saat akhirnya, nama Sanusi masuk dalam calon kepala daerah dari PDI Perjuangan.

Hal ini pula yang membuat orang nomor satu di Kabupaten Malang ini menjelaskan secara rinci perjalanannya sampai kini menuju tepi finis rekom partai politik.

“Tentunya tak tiba-tiba kalau nama saya ada di surat itu. Saya melalui proses panjang dan mengikuti seluruh rangkaian yang disyaratkan PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Sanusi menceritakan, sejak awal dirinya memang berada di gerbong PKB.

Tapi, dalam perjalanan itu, ada nama lain di tubuh PKB yang dijagokan, yaitu Ali Ahmad atau Gus Ali.

“Last minute, PKB tak ke saya waktu itu. Akhirnya, saya mendapat undangan dari DPP PDI Perjuangan. Saat itu saya ditemui Pak Hasto, Sri Untari, dan Ahmad Basarah,” ucapnya.

Undangan itu pun, lanjut dia, tak begitu saja turun.

Sanusi menyampaikan, dirinya sejak Pemilihan Presiden 2019 memang telah memiliki komitmen kuat bersama Jokowi (Joko Widodo) yang kader PDI Perjuangan.

Hingga Jokowi tampil lagi menjadi presiden pada periode keduanya dan ada kesepakatan antara PKB dan PDI Perjuangan untuk berkoalisi dalam pemilu berikutnya.

“Jadi, kalau nama saya ada di surat itu, memang perjalanannya panjang. Antara saya dengan PDI Perjuangan. Hingga akhirnya Pak Hasto menyarankan bila PKB tak merekom saya, bisa ikut di gerbongnya,” ujarnya.

Sejak itu pula, Sanusi yang juga mendapat hadiah buku tentang Bung Karno dari Hasto akhirnya mengikuti proses pendaftaran di partai dengn logo banteng moncong putih ini.

“Tapi saya tak daftar di DPC, namun di DPD. Serta ikut juga tahapan fit proper test seperti pendaftar lainnya. Saya lupa tanggalnya. Tapi saat itu yang uji ada Pak Hasto, Djarot (Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat), Basarah dan lainnya,” imbuhnya.

Perjalanan panjang Sanusi akhirnya loncat pagar ke PDI Perjuangan tak banyak diketahui masyarakat luas.

Sehingga, saat ramai beredar namanya tercantum dalam rekom dan undangan DPP PDI Perjuangan, banyak orang terkejut.

Disinggung terkait rekom PKB yang sempat disampaikan Gus Ali mengerucut ke dirinya, Sanusi masih belum bisa memberikan komentar panjang.

Tapi, tegas dia, bila memang rekom PKB pun jatuh kepada dirinya, dia akan menerima.

“Saya belum berpikir itu dulu. Tapi bila memang rekom jatuh ke saya, ya saya terima,” tandasnya. Dia juga menegaskan, hasil resmi rekom akan diumumkan pukul 14.00 WIB nanti.

[malangtoday-blog]

Tarik Ulur Bacabup Kaum Sarungan

KABUPATEN – Tarik ulur siapa figur kaum sarungan yang bakal diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 sepertinya masih alot.

Ada dua faktor yang membuat partai politik (parpol) pimpinan Muhaimin Iskandar itu belum mengerucutkan satu nama dalam pesta demokrasi di Kabupaten Malang ini.

Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, sejumlah nama yang muncul di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sudah disorongkan ke jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Tapi DPP belum mengetahui siapa yang paling potensial untuk menang. Mulai dari modal finansial, modal sosial, dan modal politiknya.

Selain itu, partai dengan lambang bumi dikelilingi sembilan bintang itu mematok target tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang, yakni menguasai sembilan wilayah di Jawa Timur (Jatim).

Saat ini, PKB sedang melakukan ”tes ombak” terhadap lima bakal calon (balon) bupati-wakil bupati yang dianggap potensial. Mereka adalah Bupati Malang H.M. Sanusi, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Hasan Abadi, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Malang dr Umar Usman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Kholiq, dan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang Ali Ahmad.

Dari kelima figur kaum Nahdliyin tersebut, dua di antaranya menguji peruntungan di parpol lain. dr Umar misalnya, selain berharap rekomendasi dari PKB, dia juga mengikuti penjaringan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem. Demikian juga Hasan Abadi, mengikuti penjaringan di PDIP dan Nasdem.

Gus Ali Dukung Sanusi?

Menanggapi kasak-kusuk di internal PKB, Ketua PPKB Kabupaten Malang Ali Ahmad menjawab diplomatis. Termasuk siapa yang potensial mendapatkan rekomendasi pencalonan dari PKB. ”Untuk saat ini saya memilih konsen di DPR RI.

Kalau suara arus bawah ingin Pak Sanusi (Bupati Malang H.M. Sanusi) maju lagi, juga oke. Itu menjadi pertimbangan. Untuk rekom tetap nanti melihat keputusan DPP,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ali tersebut.

Begitu pun terhadap nama-nama lainnya, anggota Komisi XI DPR RI itu pun optimistis bahwa seluruh nama tersebut punya peluang yang sama dalam kontestasi politik di Pilbup Malang 2020 mendatang.

”Semuanya punya peluang yang sama. Yang jelas dia (penerima rekom PKB) kader partai dan lebih utama lagi merupakan kader NU, karena PKB memang lahir dan milik warga Nahdliyin,” katanya.

Catatan lain yang tidak kalah penting, kata Ali, yakni solidaritas antara PC NU dengan DPC PKB. ”Bagaimana pun, PKB merupakan satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU dan punya ikatan historis, ikatan ideologis, serta ikatan strategis dengan NU,” ujar Ali.

Jika sebelumnya DPC PKB memaparkan tidak akan membuka penjaringan cabup-cawabup, sumber internal koran ini mengungkap bahwa ada kemungkinan pola tersebut akan diubah. PKB akan tetap membuka pendaftaran cabup-cawabup tapi dilakukan secara tertutup.

Hasan Sebut PDIP dan Nasdem itu Parpol Besar

Hal tersebut juga diamini oleh Rektor Unira Hasan Abadi. ”Bisa juga pendaftaran tertutup, dengan syarat tertentu dan untuk kader tertentu,” kata Hasan saat dikonfirmasi kemarin (19/11).

Pria yang sebelumnya mendaftar sebagai calon bupati (cabup) di dua partai (PDIP dan Nasdem) tersebut menuturkan, sampai saat ini belum ada partai yang berani memastikan kepada siapa rekom mereka akan diberikan. ”Semuanya masih menunggu. Kalau PDIP sudah sampai di tingkat DPD, sedangkan Nasdem kayaknya masih penutupan pendaftaran,” kata Hasan.

Mantan ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang itu menyatakan bahwa dirinya mendaftar ke partai seberang bukan semata-mata keinginan pribadinya. ”Saya ini yang mendaftarkan kawan-kawan volunteer, di PDIP mereka yang mengantarkan saya.

Begitu pun ketika (mendaftar) di Nasdem, bahkan formulirnya saja saya diambilkan. Itu karena saking inginnya kawan-kawan volunteer ini supaya saja nyantol (lolos),” jelas Hasan.

Pertimbangan lainnya, Hasan menuturkan, PDIP maupun Nasdem merupakan parpol besar yang di dalamnya juga banyak kader NU. Meski idealnya kader NU berafiliasi dengan PKB, Hasan tidak melihat hal tersebut dari sudut pandang akademisi.

”Kalau mengacu data lembaga survei nasional, dari 2,8 juta penduduk Kabupaten Malang, 47 persen afiliasinya ke NU. Sementara yang ke PKB ada 20 persen. Sisanya, banyak orang NU yang berkiprah di Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasdem, dan PDIP. Malang itu afiliansinya NU, cuma tidak secara struktural,” bebernya.

Umar Usman: Kalau Ada Parpol Lain Buka Pendaftaran, Saya Daftar Lagi

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman. Pria yang juga telah mengikuti penjaringan di PDIP dan Partai Nasdem itu menyatakan, dia sengaja mendaftar di banyak parpol untuk melenggang ke pringgitan. ”Yang buka pendaftaran dulu siapa, ya kami mendaftar,” kata Umar.

Pria yang juga direktur RSUD Kota Malang itu menuturkan, dirinya juga akan mendaftar kembali jika ada parpol lain yang membuka peluang bagi dirinya menuju kursi N1 (sebutan untuk jabatan bupati Malang). Terkait pembicaraan resmi dengan PKB, Umar menuturkan bahwa hal tersebut belum dilaksanakan.

”Kalau secara informal sebatas berkomunikasi saja ada. Kami juga sudah bersilaturahmi ke tingkat provinsi maupun pusat. Ke semua partai karena kami ingin seluruhnya terkomunikasikan dan syukur bisa tembus (lolos),” ujarnya.

Selain itu, Umar juga sudah membentuk tim sukses sejak lima bulan yang lalu. Personel yang tergabung di timsesnya mayoritas dari kalangan komunitas, baik dari internal maupun di luar NU. ”Mereka sudah bergerak. Sejauh ini membantu menyosialisasikan nama saya di segala lapisan dan wilayah, baik di tingkat kecamatan, desa, RW maupun RT,” kata Umar.

Sementara itu, Bupati Malang H.M. Sanusi yang juga menjadi salah satu sosok yang berpeluang mendapat rekomendasi dari DPP PKB lagi-lagi enggan berkomentar banyak perihal persiapan Pilkada 2020. ”Tanyakan ke DPC sajalah, itu nanti keputusan DPC dan DPP. Saya sebagai kader mengikuti saja,” katanya singkat.

Pun ketika ditanya soal pembentukan timses. ”Ya belumlah, wong rekom saja belum. Nanti saja menunggu keputusan DPP,” tukas Sanusi.

Pewarta : farik Fajarwati Copy Editor : Amalia Safitri Penyunting : Mahmudan

Source : https://malangtoday.net/flash/nasional/tarik-ulur-bacabup-kaum-sarungan/

MalangTODAY

[majalahbidan]

KPU Surabaya Hadiri Seminar Nasional Bawaslu Jawa Timur Hupmas, Malang – KPU Surabaya menghadiri kegiatan Seminar Nasional yang diselengarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur bertema “Menyongsong Pilkada Serentak 2020 Tahap III”.

[dinamikaonline]

KPU Surabaya Hadiri Seminar Nasional Bawaslu Jawa Timur Hupmas, Malang – KPU Surabaya menghadiri kegiatan Seminar Nasional yang diselengarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur bertema “Menyongsong Pilkada Serentak 2020 Tahap III”.

[aremaniasangatta1987]

. Arema Minta Lapangan Latihan, Pemkab Malang Siapkan Lahan di Kromengan Menanggapi permintaan kapten tim Arema, Hamka Hamzah terkait penyediaan lapangan latihan khusus, Didik Gatot Subroto selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang angkat bicara. Menurutnya, pihak pemerintahan Kabupaten Malang menyiapkan lahan di Kecamatan Kromengan. Sebelumnya, dalam pertemuan antara Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (FORKOPIMDA), manajemen, pelatih, dan pemain Arema dengan Aremania, Hamka sempat mengutarakan keluhan timnya. Menurutnya, selama ini Arema sering kesulitan mencari lapangan untuk latihan. Mendengar hal itu, Didik mengutarakan, yang didengarnya dari Bupati Malang, HM Sanusi, Pemkab punya lahan di Kromengan sekitar satu hektar yang mungkin bisa dimanfaatkan. Namun, untuk penggunaannya harus dikaji lebih dahulu. “Ada lahan di Kromengan, tapi harus dilihat dulu situasinya memungkinkan atau tidak dipakai lapangan latihan untuk Arema. Sebab, selain lapangan untuk latihan, juga harus dibangun fasilitas penunjang lainnya, seperti tempat istirahat untuk pemain, ruang ganti, dan lain-lain,” kata Didik. #Butuh Dukungan Manajemen Arema Didik menyebut, untuk membuat lapangan latihan membutuhkan dana yang tak sedikit. Karenanya, untuk mewujudkannya, butuh sinergi dengan berbagai pihak, termasuk manajemen Arema. Bisa saja, dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, tak semuanya bisa terpenuhi oleh APBD, sehingga butuh tambahan sumber dana lain, semisal dari pihak ketiga alias sponsor. “Misalnya untuk biaya perawatan, kalau manajemen Arema sanggup, kami siap untuk menyiapkan lahannya, istilahnya bagi tugas,” imbuhnya. #Paling Cepat Tahun 2021 Jika diambilkan dari APBD, Didik mengungkapkan pembangunan lapangan latihan untuk Arema itu tak bisa dianggarkan untuk tahun 2019 atau 2020. Menurutnya, paling cepat bisa dianggarkan untuk APBD 2021. “Paling cepat bisa dilakukan pada tahun 2021, karena tahun 2020 kami defisit cukup besar, di samping DAU kami kurang. Tahun depan juga bersamaan dengan Pilkada, sehingga kami harus memilih mana yang harus diprioritaskan. Bukannya sektor olahraga tidak jadi prioritas, .... https://www.instagram.com/p/B4uCcodFW1e/?igshid=afb74f74asuo