#Bantuan Pangan

[bantennewscoid-blog]

Bagikan Beras di Tangsel, Jokowi: Bantuan Pangan Jadi Solusi Hadapi Kenaikan Harga

BANTEN – Presiden Joko Widodo hadir langsung dalam penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kota Tangerang Selatan, hari ini, Senin (19/2/2024). Ia menegaskan bahwa Program Bantuan Pangan Beras ini merupakan salah satu solusi dalam menghadapi situasi perberasan, yang saat ini tengah mengalami fluktuasi harga. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang…

[hargo-news]

Lewat Program Aspirasi, Aleg Muda PPP Ini Ringankan Beban Kebutuhan Warga

Lewat Program Aspirasi, Aleg Muda PPP Ini Ringankan Beban Kebutuhan Warga #LegislatorPanua #DPRDPohuwato #Reses #FebriyantoMardain #BantuanPangan #ProgramAspirasi

Hargo.co.id, GORONTALO – Bantu ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Buntulia, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Febriyanto Mardain, kembali membagikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sedikitnya, 400 masyarakat ikut menerima bantuan progran aspirasi Aleg muda PPP yang dirangkaikan dengan reses masa persidangan pertama tahun ke-5, Kamis (7/12/2023). Lewat programnya ini, Febriyanto…

[gosulsel]

45 Ribu KPM di Makassar Terima Bantuan Pangan Beras, Danny Pomanto: Percepat Masyarakat Capai Reseliensi - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Bantuan Pangan Beras dari Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional periode Maret 2023 mulai didistribusikan kepada 45 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendistribusian tersebut ditandai dengan Pelepasan Penyaluran Cadangan B...

http://gosulsel.com/2023/05/12/45-ribu-kpm-di-makassar-terima-bantuan-pangan-beras-danny-pomanto-percepat-masyarakat-capai-reseliensi/

#BantuanPangan #PemkotMakassar

[kapol-id]

Pemkot Bandung: 410 KK Terima Bantuan Pangan

KAPOL.ID – Bantuan pangan diberikan kepada sebanyak 410 kepala keluraga pada program Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Stunting (Pangersa). Bamtuan tersebut, diberikan di Kantor Kecamatan Babakan Ciparay, Senin 27 Maret 2023. Bantuan itu, diantaranya berupa beras seberat 5 kg, ayam (1 kg), ikan lele (1 kg), telur ayam (1 kg), dan sayuran. Pemberian bantuan ini sekaligus menjadi penanda…

[kantorberita]

Masyarakat Desak Transparansi Penanganan Kasus oleh Kejaksaan Negeri di Mukomuko

Masyarakat Desak Transparansi Penanganan Kasus oleh Kejaksaan Negeri di Mukomuko KANTOR-BERITA.COM, MUKOMUKO|| Sejumlah kelompok masyarakat dan beberapa tokoh di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, merasa semakin resah dan penasaran dengan perkembangan penanganan kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mukomuko. Kasus-kasus tersebut, baik yang masih dalam tahap penyelidikan maupun…

[herijaya]

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini memberikan bantuan berupa bahan pangan yang dapat dibeli menggunakan kartu elektronik. Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BPNT, berikut adalah beberapa cara untuk mengecek daftar penerima BPNT.

[beritarayaidn]

Manfaatkan Untuk Para Anggota Poktan – Pemerintah Kabupaten Kuningan

KUNINGAN, Beritaraya.id – Dalam upaya mendorong peningkatan Produksi Pangan bagi para Kelompok tani di Kabupaten Kuningan, Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH MH menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berasal dari APBN Tahun anggaran 2023. Bertempat di Halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Penyerahan bantuan ini…

[bidiktangsel]

Serahkan Bantuan Kerawanan Pangan di 5 Kelurahan, Upaya Pemkot Kendalikan Inflasi

Serahkan Bantuan Kerawanan Pangan di 5 Kelurahan, Upaya Pemkot Kendalikan Inflasi

Pondok Aren, bidiktangsel.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan pengendalian inflasi serta menjaga ketahanan pangan. Salah satunya melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Tangsel dengan memberikan bantuan bahan pangan ke 5 kelurahan. Setelah Kelurahan Bakti Jaya, dan Pondok Kacang Barat, kali ini penyerahan bantuan pangan diberikan ke warga di Kelurahan…

[jasakonsultansertifikathalal]

RESMI UPDATE SAAT INI, Inilah Kisaran Biaya Mengurus Label Halal Mui Di Indonesia

Cek Biaya Mengurus Label Halal Mui KLIK https://wa.me/6281210003431, Tarif Halal Kemenag, Biaya Pendaftaran Produk Halal, Biaya Sertifikasi Halal Mui 2023, Biaya Urus Halal Mui, Biaya Audit Halal

Bagi Anda yang mengajukan sertifikasi halal, maka sebelumnya Anda harus mengetahui rincian biaya sertifikasi halal untuk berbagai industri. Karena pengajuan biaya mengurus label halal mui untuk permohonan sertifikasi halal tersebut akan ditanggung oleh para pelaku usaha. Perlu Anda ketahui, bahwa biaya sertifikat halal ini ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda, menurut jenis industri yang dikerjakannya. Diantara industri tersebut berupa kelompok industri pengolahan, industri flavour, bidang masakan, seperti restoran atau catering dan rumah potong hewan. Bahkan biaya untuk sertifikasi halal dalam berbagai industri tersebut telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan. Agar lebih jelas lagi, yuk simak rincian biaya mengurus label halal mui lengkap untuk sertifikasi halal berikut ini...!

Rincian Biaya Sertifikasi Halal Agar Anda lebih jelas mengetahui berapa biaya mengurus label halal mui untuk suatu industri tertentu, untuk bisa berlabel halal, yuk simak rincian lengkapnya berikut ini!

1. Biaya Sertifikat Gratis Biaya sertifikat ini bisa saja gratis bilamana jenis usaha Anda tersebut, termasuk ke dalam kelompok usaha mikro kecil dan Anda mendaftarkan lewat bantuan dinas-dinas yang bekerjasama dengan BPJPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Misalnya Dinas UMKM, atau Dinas PKPK di Provinsi DKI. Anda akan mendapatkan bimbingan serta sertifikasi halal secara gratis. 2. Biaya Sertifikasi Halal Pendaftaran Mandiri Untuk pendaftaran mandiri, ada beberapa biaya sertifikasi halal, yaitu 2.1. Biaya pelatihan. Setiap perusahaan wajib mengirim 1 orang untuk mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal/kompetensi penyelia Halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mengadakan pelatihan ini, dan biayanya bervariasi. Tergantung dari LPH mana yang Anda pilih. Sebagai gambaran, di tahun 2021 biaya pelatihan di LPPOM Pusat (IHATEC) sekitar 2,4 juta rupiah, LPPOM DKI (Jakarta Halal Solution) 550 ribu rupiah, LPPOM Banten 700 ribu rupiah, LPPOM Jawa Barat gratis, Sucofindo 1,5 juta rupiah. Maka dari itu, lakukan pengecekan biaya untuk pelatihan ini, yang disesuaikan dengan LPH pilihan Anda. 2.2. Biaya pendaftaran. Biaya ini khusus yang mendaftar ke LPPOM MUI. Biayanya yaitu sekitar 220 ribu rupiah. 2.3. Biaya sertifikasi. Biaya untuk sertifikasi ini akan diketahui setelah LPH melakukan pengecekan data. Biaya ini bervariasi, tergantung dari LPH yang dipilih, dan dipengaruhi oleh jumlah kelompok produk, jumlah produk (khusus LPH LPPOM MUI), jumlah bahan baku (khusus LPH sucofindo), jumlah fasilitas produksi (outlet, jumlah lokasi produksi/dapur, serta jumlah gudang bila terpisah dari lokasi produksi). Untuk estimasi biaya untuk sertifikasi ini, Anda dapat menanyakan ke LPH terkait atau ke konsultan. 2.4. Biaya transportasi auditor. Anda disarankan untuk mengganti atau menyediakan transportasi untuk auditor, yang berawal dari lokasi kantor LPH, menuju ke lokasi tempat Anda berada. 2.5. Biaya penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH. Tahun 2021, biaya ini masih gratis karena untuk kisaran biayanya masih dalam tahap rancangan. 2.6. Biaya mengurus label halal mui. Bila Anda menggunakan jasa konsultan. Contohnya jasa konsultan dari PT Bintang Solusi Utama, maka BSU Konsultan tersebut dapat membantu Anda dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan, dan membantu proses pendaftaran. Biayanya tergantung dari jumlah kelompok produk, jumlah produk, dan jumlah fasilitas produksi. Itulah informasi tentang rincian biaya untuk sertifikasi halal MUI yang wajib Anda ketahui sebagai pelaku usaha, agar produk yang dipasarkan akan berlabel halal.

Keuntungan Mengurus Sertifikat Halal di Tempat Terpercaya Berikut ini beberapa keuntungan yang akan Anda dapatkan jika mengurus sertifikat halal melalui PT Bintang Solusi Utama dari www.konsultanhalal.net. Diantaranya:

1. Proses Pengerjaan Cepat Tim dari PT Bintang Solusi Utama selalu berkomitmen untuk mengerjakan pengurusan sertifikasi halal dengan tepat dan cepat. Sesuai dengan perjanjian awal antara Anda dan tim PT Bintang Solusi Utama mengenai waktu penyelesaian. Kami juga akan selalu memberikan hasil terbaik, yang dapat membuat Anda merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. 2. Berkualitas dan Harga Terjangkau Kami selalu memberikan pelayanan dan hasil yang berkualitas, serta terbaik untuk setiap layanan pengurusan sertifikat halal dari usaha/bisnis Anda. Selain itu, biaya mengurus label halal mui ini juga sangat terjangkau, dan sesuai dengan budget perusahaan Anda. 3. Proses Pengerjaan Tidak Rumit dan Detail Demi menjaga kepercayaan Anda dan semua pelanggan, tim kami selalu melakukan pengecekan dokumen secara teliti tanpa menyusahkan Anda. Sehingga, pengurusan sertifikasi halal bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat. 4. Pengerjaan Oleh Tim Ahli PT Bintang Solusi Utama mempunyai tim yang berpengalaman dan profesional serta bisa Anda andalkan. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Sebelum memulai proses pengerjaan, tim kami akan melakukan survey terlebih dahulu ke perusahaan Anda.

Beberapa Syarat Pengajuan Sertifikasi Halal MUI Agar suatu produk yang Anda pasarkan bisa bersertifikasi halal, yuk simak beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penjelasan berikut ini!

1. Menerapkan Kebijakan Halal Salah syarat pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI adalah melakukan penetapan kebijakan halal yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan perusahaan. Baik itu mencakup bahan yang digunakan, proses produksi, hingga peralatan yang digunakan, haruslah memenuhi standar kehalalan MUI. 2. Memiliki Tim Manajemen Halal Sementara untuk melakukan penetapan tim manajemen halal bisa dilakukan oleh manajemen tertinggi, yang mencakup seluruh bagian yang terlibat. Nantinya, tim manajemen tertinggi tersebut akan terlibat didalam suatu aktivitas kritis, serta juga memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. 3. Pelatihan Edukasi Selanjutnya, yang menjadi syarat pengajuan agar mendapat label halal MUI adalah harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan pelatihan edukasi. Selain itu, perusahaan yang Anda miliki juga harus melakukan pelatihan internal dan eksternal yang akan dilaksanakan minimal satu tahun sekali. 4. Bahan Syarat yang perlu diperhatikan untuk pengajuan sertifikat halal selanjutnya adalah bahan suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan Anda. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa dalam pembuatan dan pengolahan sebuah produk, maka bahan yang digunakan tidak berasal dari bahan yang haram ataupun terkena najis. Untuk membuktikan bahwa bahan tersebut aman untuk dikonsumsi, maka perusahaan harus memiliki dokumen pendukung tentang semua bahan yang digunakan. Sehingga bisa dijadikan suatu bukti untuk pengajuan sertifikasi halal ini. 5. Produk Sebuah karakteristik produk juga menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikasi halal. Dimana produk yang diproduksi tidak boleh memiliki bau atau rasa yang mengarah ke produk haram yang telah dinyatakan oleh fatwa MUI. Tidak hanya itu saja, persyaratan sebuah nama produk atau merek yang Anda daftarkan ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak boleh menggunakan nama yang akan mengarah ke dalam sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat islam. 6. Melakukan Audit Internal SJH Selain fisik berupa bahan, produk, dan pelatihan edukasi, maka perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal ke MUI juga harus memiliki prosedur tertulis yaitu berupa audit internal pelaksanaan SJH. Nantinya, hasil audit tersebut akan disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan, yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Untuk memudahkan Anda dalam mengetahui informasi biaya mengurus label halal mui secara lengkap, Anda bisa menghubungi atau menggunakan layanan jasa dari PT BIntang Solusi Utama (BSU Konsultan) yang telah terpercaya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

[konsultanisoterbaik]

INFO TERLENGKAP, Berapa Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal Mui Di Indonesia

Berapa Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal Mui KLIK https://wa.me/6281210003431, Tarif Halal Kemenag, Biaya Audit Halal, Biaya Urus Halal Mui, Biaya Sertifikasi Halal Food, Biaya Pendaftaran Halal Mui

Bagi Anda yang mengajukan sertifikasi halal, maka sebelumnya Anda harus mengetahui rincian biaya sertifikasi halal untuk berbagai industri. Karena biaya pengajuan untuk permohonan sertifikasi halal tersebut akan ditanggung oleh para pelaku usaha. Perlu Anda ketahui, bahwa biaya sertifikat halal ini ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda, menurut jenis industri yang dikerjakannya. Diantara industri tersebut berupa kelompok industri pengolahan, industri flavour, bidang masakan, seperti restoran atau catering dan rumah potong hewan. Bahkan biaya untuk sertifikasi halal dalam berbagai industri tersebut telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan. Agar lebih jelas lagi, yuk simak rincian biaya lengkap untuk sertifikasi halal berikut ini…!

Rincian Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal Mui Agar Anda lebih jelas mengetahui berapa biaya untuk suatu industri tertentu, untuk bisa berlabel halal, yuk simak rincian lengkapnya berikut ini!

1. Biaya Sertifikat Gratis Biaya sertifikat ini bisa saja gratis bilamana jenis usaha Anda tersebut, termasuk ke dalam kelompok usaha mikro kecil dan Anda mendaftarkan lewat bantuan dinas-dinas yang bekerjasama dengan BPJPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Misalnya Dinas UMKM, atau Dinas PKPK di Provinsi DKI. Anda akan mendapatkan bimbingan serta sertifikasi halal secara gratis. 2. Biaya Sertifikasi Halal Pendaftaran Mandiri Untuk pendaftaran mandiri, ada beberapa biaya sertifikasi halal, yaitu 2.1. Biaya pelatihan. Setiap perusahaan wajib mengirim 1 orang untuk mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal/kompetensi penyelia Halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mengadakan pelatihan ini, dan biayanya bervariasi. Tergantung dari LPH mana yang Anda pilih. Sebagai gambaran, di tahun 2021 biaya pelatihan di LPPOM Pusat (IHATEC) sekitar 2,4 juta rupiah, LPPOM DKI (Jakarta Halal Solution) 550 ribu rupiah, LPPOM Banten 700 ribu rupiah, LPPOM Jawa Barat gratis, Sucofindo 1,5 juta rupiah. Maka dari itu, lakukan pengecekan biaya untuk pelatihan ini, yang disesuaikan dengan LPH pilihan Anda. 2.2. Biaya pendaftaran. Biaya ini khusus yang mendaftar ke LPPOM MUI. Biayanya yaitu sekitar 220 ribu rupiah. 2.3. Biaya sertifikasi. Biaya untuk sertifikasi ini akan diketahui setelah LPH melakukan pengecekan data. Biaya ini bervariasi, tergantung dari LPH yang dipilih, dan dipengaruhi oleh jumlah kelompok produk, jumlah produk (khusus LPH LPPOM MUI), jumlah bahan baku (khusus LPH sucofindo), jumlah fasilitas produksi (outlet, jumlah lokasi produksi/dapur, serta jumlah gudang bila terpisah dari lokasi produksi). Untuk estimasi biaya untuk sertifikasi ini, Anda dapat menanyakan ke LPH terkait atau ke konsultan. 2.4. Biaya transportasi auditor. Anda disarankan untuk mengganti atau menyediakan transportasi untuk auditor, yang berawal dari lokasi kantor LPH, menuju ke lokasi tempat Anda berada. 2.5. Biaya penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH. Tahun 2021, biaya ini masih gratis karena untuk kisaran biayanya masih dalam tahap rancangan. 2.6. Biaya jasa konsultasi. Bila Anda menggunakan jasa konsultan. Contohnya jasa konsultan dari PT Bintang Solusi Utama, maka BSU Konsultan tersebut dapat membantu Anda dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan, dan membantu proses pendaftaran. Biayanya tergantung dari jumlah kelompok produk, jumlah produk, dan jumlah fasilitas produksi. Itulah informasi tentang rincian biaya pengurusan sertifikasi halal mui yang wajib Anda ketahui sebagai pelaku usaha, agar produk yang dipasarkan akan berlabel halal.

Keuntungan Mengurus Sertifikat Halal di Tempat TerpercayaBerikut ini beberapa keuntungan yang akan Anda dapatkan jika mengurus sertifikat halal melalui PT Bintang Solusi Utama dari www.konsultanhalal.net. Diantaranya:

1. Proses Pengerjaan Cepat Tim dari PT Bintang Solusi Utama selalu berkomitmen untuk mengerjakan pengurusan sertifikasi halal dengan tepat dan cepat. Sesuai dengan perjanjian awal antara Anda dan tim PT Bintang Solusi Utama mengenai waktu penyelesaian. Kami juga akan selalu memberikan hasil terbaik, yang dapat membuat Anda merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. 2. Berkualitas dan Harga Terjangkau Kami selalu memberikan pelayanan dan hasil yang berkualitas, serta terbaik untuk setiap layanan pengurusan sertifikat halal dari usaha/bisnis Anda. Selain itu, biaya pengurusan sertifikasi halal mui ini juga sangat terjangkau, dan sesuai dengan budget perusahaan Anda. 3. Proses Pengerjaan Tidak Rumit dan Detail Demi menjaga kepercayaan Anda dan semua pelanggan, tim kami selalu melakukan pengecekan dokumen secara teliti tanpa menyusahkan Anda. Sehingga, pengurusan sertifikasi halal bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat. 4. Pengerjaan Oleh Tim Ahli PT Bintang Solusi Utama mempunyai tim yang berpengalaman dan profesional serta bisa Anda andalkan. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Sebelum memulai proses pengerjaan, tim kami akan melakukan survey terlebih dahulu ke perusahaan Anda.

Beberapa Syarat Pengajuan Sertifikasi Halal MUIAgar suatu produk yang Anda pasarkan bisa bersertifikasi halal, yuk simak beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penjelasan berikut ini!

1. Menerapkan Kebijakan Halal Salah syarat pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI adalah melakukan penetapan kebijakan halal yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan perusahaan. Baik itu mencakup bahan yang digunakan, proses produksi, hingga peralatan yang digunakan, haruslah memenuhi standar kehalalan MUI. 2. Memiliki Tim Manajemen Halal Sementara untuk melakukan penetapan tim manajemen halal bisa dilakukan oleh manajemen tertinggi, yang mencakup seluruh bagian yang terlibat. Nantinya, tim manajemen tertinggi tersebut akan terlibat didalam suatu aktivitas kritis, serta juga memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. 3. Pelatihan Edukasi Selanjutnya, yang menjadi syarat pengajuan agar mendapat label halal MUI adalah harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan pelatihan edukasi. Selain itu, perusahaan yang Anda miliki juga harus melakukan pelatihan internal dan eksternal yang akan dilaksanakan minimal satu tahun sekali. 4. Bahan Syarat yang perlu diperhatikan untuk pengajuan sertifikat halal selanjutnya adalah bahan suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan Anda. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa dalam pembuatan dan pengolahan sebuah produk, maka bahan yang digunakan tidak berasal dari bahan yang haram ataupun terkena najis. Untuk membuktikan bahwa bahan tersebut aman untuk dikonsumsi, maka perusahaan harus memiliki dokumen pendukung tentang semua bahan yang digunakan. Sehingga bisa dijadikan suatu bukti untuk pengajuan sertifikasi halal ini. 5. Produk Sebuah karakteristik produk juga menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikasi halal. Dimana produk yang diproduksi tidak boleh memiliki bau atau rasa yang mengarah ke produk haram yang telah dinyatakan oleh fatwa MUI. Tidak hanya itu saja, persyaratan sebuah nama produk atau merek yang Anda daftarkan ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak boleh menggunakan nama yang akan mengarah ke dalam sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat islam. 6. Melakukan Audit Internal SJH Selain fisik berupa bahan, produk, dan pelatihan edukasi, maka perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal ke MUI juga harus memiliki prosedur tertulis yaitu berupa audit internal pelaksanaan SJH. Nantinya, hasil audit tersebut akan disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan, yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Untuk memudahkan Anda dalam mengetahui informasi biaya pengurusan sertifikasi halal mui secara lengkap, Anda bisa menghubungi atau menggunakan layanan jasa iso dari PT BIntang Solusi Utama (BSU Konsultan) yang telah terpercaya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.        

[andiazizah]

Penerapan Konsep Blue Economy Sebagai Bentuk Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia Oleh : Andi Azizah Resky Amelia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritim melalui penerapan konsep Blue Economy. Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah, termasuk kekayaan alam bawah laut, ikan, dan potensi pariwisata laut yang menarik, hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang besar. Meskipun potensi yang besar, sektor ekonomi maritim di Indonesia masih menghadapi tantangan. Namun. dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi untuk memanfaatkan peluang ekonomi maritim secara optimal. Komitmen presiden Indonesia menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tentu saja harus dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu diantaranya adalah membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia , demi tercapainya salah satu pilar sebagai poros maritim dunia yaitu tercapainya kedaulatan pangan laut (Pudjiastuti, 2016).

Blue Economy adalah ekonomi laut berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dengan memastikan kelestarian lingkungan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. “Ekonomi biru bersinonim dengan konsep menghasilkan kekayaan dari aktivitas yang berhubungan dengan lautan sembari melindungi dan mendukung ekosistem laut” (Phelan et al., 2020). Pinsip utama Blue Economy meliputi pengelolaan yang berkelanjutan, inovasi teknologi, serta kolaborasi antar masyarakat dan pemangku kepentingan. Konsep Blue Economy dulunya hanya mencakup seluruh produk perikanan yang bernilai ekonomi, namun sekarang konsep Blue Economy mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah kelautan dan perikanan.Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dapat menjadi konsep dasar penerapan Blue Economy. Penerapan Blue Economy di sektor perikanan meliputi pengelolaan yang berkelanjutan, peningkatan produksi ikan, dan penerapan teknologi canggih. Penerapan Blue Economy di sektor pariwisata laut mencakup pengembangan tempat pariwisata yang berkelanjutan, dan promosi pariwisata laut yang bertanggung jawab. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam mendorong penerapan Blue Economy di Indonesia, kebijakan yang mendukung dan kerjasama akan mempercepat konsep tersebut.

Blue Economy mempromosikan pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan, biasanya pemanfaatan laut yang diwujudkan dalam sosial, lingkungan, dan ekonomi. Blue Economy menjadi paling penting belakangan ini karena lautan yang sehat menyediakan pekerjaan dan makanan, membantu pertumbuhan ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Kehidupan yang bergantung pada sumber daya air/laut dapat menghasilkan bantuan yang sangat penting terhadap makanan, energi dan produk mendasar pada biota laut. Namun ekosistem laut merupakan pokok utama dari tekanan yang meningkat dan penggunaan yang mengandung daya saing mengakibatkan penggunaan sumber daya yang berlebihan dan meningkatkan polusi. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan kemajuan ekonomi mengarah pada peningkatan penggunaan sumber daya laut dan pada saat yang sama meningkatkan pencemaran lingkungan. Bagi industri energi terbarukan, tantangan Indonesia saat ini adalah keterlibatan antara energi laut dan angin yang masih terbatas. Kurangnya energi terbarukan menandakan kurangnya kepercayaan investor di sektor ini. Para investor kecewa karena kurangnya dorongan yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan yang ada. Sektor industri memiliki tantangan dalam pengembangannya terutama pada kegiatan pengolahan. Kurangnya dana untuk mengembangkan teknologi yang berkelanjutan serta kurangnya kerjasama dari perpaduan berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama menuju tujuan Blue Economy.

Blue Economy memiliki tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai prinsip Blue Economy. Untuk menerapkan Blue Economy yang akan mengarah pada pertumbuham ekonomi, membutuhkan tanggung jawab politik yang kuat, kesadaran dan sikap positif masyarakat. Strategi pertumbuhan Blue Economy, memanfaatkan samudra, laut, dan pesisir untuk pekerjaan. Strategi tersebut fokus untuk pertumbuhan ekonomi maritim , yaitu, budidaya untuk menghasilkan biota laut lainnya. Sementara itu, kebijakan Blue Economy berfokus pada pertumbuhan ekonomi laut, mengambil beberapa langkah penting untuk melindungi ekosistem laut dengan lebih bijak, fokus utamanya tetap pada pembangunanan ekonomi. Strategi pengembangan Blue Economy bagi Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan mendasar pada kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan yang ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlindungan ekosistem laut dengan tujuan pertumbuhan Blue Economy dapat memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada laut dapat memperoleh manfaat dari penerapan konsep Blue Economy tersebut. Dengan menggunakan konsep Blue Economy diharapkan berfungsi sebagai pemanfaatan ekonomi maritim yang berkelanjutan, pengisian sumber daya laut yang melimpah, menciptakan perikanan ramah lingkungan dan ekowisata. Dengan melihat kekuatan dan kelemahan beserta tantangan yang ada maka diperlukan strategi untuk mendukung perkembangan budidaya laut berkelanjutan, sehingga dapat berkembang dengan baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Untuk memastikan partisipasi yang lebih besar dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk menerapkan konsep Blue Economy, termasuk peraturan perundang-undangan yang menyediakan praktik berkelanjutan. Kesadaran dan pendidikan dengan cara melakukan seminar di lingkungan sekolah maupun masyarakat, membangun kerjasama dengan Lembaga keuangan dan menyediakan dana untuk beberapa proyek Blue Economy. Sampai saat ini, contoh interaksi antara pertumbuhan dan ekonomi biru umumnya terlihat dalam trade-off antara ekonomi dan lingkungan (McIlgorm, 2016). Kehidupan yang bergantung pada sumber daya air/laut dapat menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap makanan, energi, dan produk berbasis bio. Namun, ekosistem laut merupakan subyek dari tekanan yang meningkat dan penggunaan yang kompetitif, akibat eksploitasisumber daya yang berlebihan dan polusi (Koundouri & Giannouli, 2015). Pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan dan kemajuan ekonomi dari sebagian besar ekonomi pasar maju mengarah pada peningkatan penggunaan sumber daya alam dan pada saat yangsama, meningkatkan penipisan dan pencemaran lingkungan (Sverdan, 2021). Untuk memiliki ekonomi biru yang berkelanjutan, setiap negara harus menemukan cara terbaik untuk menyeimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi untuk memungkinkan penggunaan sumber daya maritim secara optimal, sekaligus memastikan manfaat maksimal bagi lingkungan (Olteanu & Stinga, 2019).

Teknologi memungkinkan pemantauan ekosisem laut dalam waktu singkat, membantu dalam pengawasan terhadap aktivitas manusia dan mempermudah untuk menemukan dampak terhadap lingkungan, membantu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut serta memastikan keberlanjutan, meningkatkan keamanan perairan dengan penggunaan sistem dan pengawasan keamanan laut, desain kapal yang ramah lingkungan membantu mengurangi dampak negatif dari ekosistem laut, sistem pemantauan dan manajemen otomatis yang memastikan produksi ikan yang tepat. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memberikan potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim. Untuk menunjang keberhasilan penerapan ekonomi biru yang berbasis transformasi digital di bidang usaha perikanan maka diperlukan adaptasi dan inovasi dari para pemilik selaku pelaku usaha. Adapatsi dan inovasi tersebut nantinya untuk mendukung keberlanjutan usaha di bidang kelautan dan yang telah dilakukan oleh petani ikan mandiri… Dengan menciptakan perikanan mandiri yang ramah lingkungan, mengolah limbah ikan yang mati menjadi tepung ikan atau olahan makanan lainnya merupakan salah satu bentuk inovasi dari perikanan yang mengadopsi konsep ekonomi biru. Implementasi kebijakan pemerintah dalam aksi nyata diperlukan untuk mendukung kegiatan perikanan mandiri masyarakat secara merata,karena keterlambatan globalisasi pemerataan di wilayah pesisir akan menghambat kelancaran rantai produksi secara global. Peran pemerintah dalam usaha perikaanan[sic] berbasis digitalisisasi[sic] dapat mendukung peningkatan oendapatan[sic] dan penyumbang pendapatan negara (Prayuda, Sary, and Riau, 2019)

Perkembangan Blue Economy diperlukan dukungan penelitian yang kuat untuk mempercepat solusi tantangan maritim, demi kepentingan sekarang dan yang akan mendatang, serta diperlukan untuk pendidikan kelautan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kebijakan nasional yang di susun secara rapi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang mengganggu. Potensi penggunaan dalam mengembangkan sumber daya laut yang berkelanjutan. pendidikan kelautan diperlukan dalam membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melestarikan lingkungan di masa yang akan mendatang, khususnya pada ekosistem pesisir. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian laut, mendorong semua komunitas untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam keterkaitannya dengan sumber daya laut, dan meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan laut dari upaya melindungi akan terjadinya ancaman dari kerusakan lingkungan . Efektivitas politik dengan konsep blue economy dapat dilihat dari kemampuannya untuk memajukan hasil pembangunan laut yang berkelanjutan untuk kepentingan komunitas dan ekosistem, pengawasan yang lebih besar terhadap nilai material, dan kebijakan konsep tersebut (Louey, 2022). Blue economy dapat menjadi visi yang sah untuk mengatur laut dimana pemegang hak utama terhadap tata kelola laut yang bertanggung jawab harus melibatkan kepentingan industri,konservasionis, dan hak asasi manusia dari kelompok pengguna laut terbesar yaitu rumah tangga nelayan skala kecil atau Small-Scale Fisheries (SSF) (Cohen et al., 2019).

Pembelajaran kasus dari negara-negara maju seperti Belanda, Kanada, dan Norwegia dapat memberikan wawasan dan pembelajaran bagi Indonesia dalam menerapkan konsep Blue Economy. Pengalaman dari kasus tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia untuk mencapai kesuksesan dalam Penerapan Blue Economy.Mendorong inovasi teknologi, memudahkan investasi berkelanjutan, dan membangun kesadaran masyarakat adalah kunci suksesnya penerapan Blue Economy di Indonesia. Penerapan Blue Economy sebagai strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia adalah langkah yang bijak, dengan memanfaatkan kekayaan laut secara berkelanjutan dan mengutamakan perubahan, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA Soemarmi, Amiek, et al. "Konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 48.3 (2019): 242. Nasution, Marihot. "POTENSI DAN TANTANGAN BLUE ECONOMY DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR." Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara 7.2 (2022): 343-345. Puspitasari, Diana, Amalia Nur Chasanah, and Masitha Fahmi Wardhani. "Peran Transformasi Digital dalam Industri Perikanan Berkelanjutan yang Berbasis Blue Economy di Desa Tlogoweru." Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE). Vol. 2. No. 10. (2022): 33. Adibrata, Sudirman, Rahmad Lingga, and Mohammad Agung Nugraha. "Penerapan blue economy dengan budidaya udang vaname (Litopenaeus vannamei)." Journal of Tropical Marine Science 5.1 (2022): 48.

[bantennewscoid-blog]

Pemerintah Setop Pemberian Bansos Beras pada Masa Tenang Pemilu

JAKARTA – Pemerintah untuk sementara waktu akan menghentikan pemberian bansos beras 10 Kg kepada para penerimanya menjelang pencoblosan 14 Februari 2024. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi saat dikonfirmasi Suara.com pada Selasa (6/2/2024). “Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara dihari tenang tanggal 11 Februari sampai…

[hargo-news]

1.598 Warga Kota Gorontalo dapat Bantuan Rp.900 Ribu

1.598 Warga Kota Gorontalo dapat Bantuan Rp.900 Ribu #PemkotGorontalo #BantuanPangan #NonTunai #BPNTD #Warga #KotaGorontalo

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mulai menggulirkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Bantuan yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo itu, menyasar sebanyak 1.598 warga yang tersebar di 50 kelurahan yang ada di Kota Gorontalo. “Bantuan ini bersumber dari APBD Kota Gorontalo tahun 2023 yang kita…

[gosulsel]

Adnan Lepas 1.809 Ton Beras Bantuan Pangan untuk 60.311 KPM di Gowa - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan melakukan Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan 2023 dari Badan Pangan Nasional di Halaman Kantor Bupati Gowa, Senin (08/05/2023). Bupati Adnan mengatakan bahwa penyaluran cadangan beras pemerintah untuk b...

http://gosulsel.com/2023/05/08/adnan-lepas-1-809-ton-beras-bantuan-pangan-untuk-60-311-kpm-di-gowa/

#BantuanPangan #BulogMakassar #PemkabGowa

[yonatannugroho31]

Gerardus Budisatrio Djiwandono adalah seorang politikus asal Indonesia. Ia maju sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Timur.

Kelahiran: 25 September 1981 (usia 41 tahun), Jakarta

Partai: Partai Gerakan Indonesia Raya

Orang tua: Sudrajad Djiwandono ( Gubernur Bank Indonesia ) dan Bianti Djiwandono (kakak sulung Prabowo Subianto )

Paman: J. Soedjati Djiwandono dan Prabowo Subianto

Jabatan saat ini: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2017.

Perjalanan Karir :

- Nusantara Energy (Wakil Ditektur Utama)

- Kertas Nusantara (Wakil Direktur Utama)

- Nusantara Pandu Energi (Direktur Utama)

- Kurnia Tidar Abadi (Direktur Utama)

- Satrio Putra Tidar (Komisaris)

- Komisi IV DPR RI Anggota (2017-2019) Wakil Ketua (2019-sekarang)

- Badan Kerjasama Antar Parlemen Anggota (2018)

- Legislasi Undang-undang – Pansus RUU Kewirausahaan Nasional : Kapoksi (2018-2019)

- Badan Musyawarah DPR RI – Anggota (2019-sekarang)

- Fraksi Gerindra DPR RI – Wakil Sekretaris (2019-sekarang)

Riwayat Pendidikan: 

-SD        : Santa Theresia

-SMP     : Sekolah Pelita Harapan

-SMA     : Berkshire School, USA

-S1          : Government & International Relation, Clark University, USA

Aspirasi Masyarakat

Guna menyerap aspirasi di wilayah Daerah pemilihan (Dapil) provinsi Kalimantan timur, Anggota DPR RI G Budisatrio Djiwandono gencar mengadakan kunjungan ke berbagai pelosok Kabupaten dan Kota yang ada di Kaltim. Dalam sasaran awal kunjungan reses pertamanya yakni Desa Bukuan. Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 200 peserta tersebut berlangsung di Kantor Desa Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Anggota DPR RI G Budisatrio Djiwandono (tengah) foto bersama para petani dan nelayan di Kelurahan Manggar tepatnya di Kampung Pelangi Teluk Seribu Balikpapan Timur.

Guna menyerap aspirasi di wilayah Daerah pemilihan (Dapil) provinsi Kalimantan timur, Anggota DPR RI G Budisatrio Djiwandono gencar mengadakan kunjungan ke berbagai pelosok Kabupaten dan Kota yang ada di Kaltim. Dalam sasaran awal kunjungan reses pertamanya yakni Desa Bukuan. Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 200 peserta tersebut berlangsung di Kantor Desa Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Rabu (19/7).

Adapun kegiatan diskusi diawalin dengan pertanyaan dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Bukuan, Suliah, menyampaikan permohonan dukungan kepada Anggota DPR RI Fraksi Gerindra tersebut terkait program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sehingga dapat mandiri secara pangan di wilayahnya. "Saya rasa program P2L ini sangat tepat di adakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam aneka tanaman sayur kebutuhan," ucapnya.

Sedangkan, Kelompok Tani Bukuan, Edizilah mengungkapkan permintaan bantuan kebutuhan untuk kelompok tani berupa hand tractor atau dryer. Tidak sampai disitu, pihaknya juga mengajukan pengadaan sumur bor atau hal semacam nya dalam penyediaan air bersih. Selain itu, menurutnya permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi apakah adakah jalan keluarnya. Karena biaya pupuk non subsidi hingga sampai hari mencapai harga kisaran Rp 400 ribu per karungnya. Sungguh memberatkan kami sebagai petani. "Saya harap ada solusi dari Pak Budisatrio selaku pejabat perwakilan Kaltim untuk pusat," pintanya.

21-08-2023

[kantorberita]

151 Ribu Warga Kota Bengkulu Masuk DTKS, Lebih dari 9.800 Orang Menunggu Antrian

151 Ribu Warga Kota Bengkulu Masuk DTKS, Lebih dari 9.800 Orang Menunggu Antrian KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Warga Kota Bengkulu yang termasuk dalam kategori kurang mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini mencapai lebih dari 151 ribu orang. Sementara itu, ada lebih dari 9.800 orang yang sedang menunggu untuk masuk dalam daftar DTKS. Hal ini diungkapkan…