#APBD 2023

[realitajayasaktigroup]

Sampaikan Ranperda Tahun 2023 di DPRD, Bupati Saipul : Sesuai Hasil Audit BPK

Kabardaerah.or.id, Pohuwato – Proses penyusunan pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian dari proses mewujudkan tujuan yang dicita-citakan bersama kepemerintahan di Kabupaten Pohuwato. Hal itu tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni terwujudnya Pohuwato sehat, maju dan sejahtera. Penyusunan, penatausahaan pelaksanaan APBD tahun anggaran…

[kantorberita]

DPRD Provinsi Bengkulu Setujui 2 Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

DPRD Provinsi Bengkulu Setujui 2 Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045 KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu akhirnya menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diangkat menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu, setelah sempat tertunda. Persetujuan ini diberikan pada Senin (1/7). Dua Raperda yang…

[beritarayaidn]

Manfaatkan Untuk Para Anggota Poktan – Pemerintah Kabupaten Kuningan

KUNINGAN, Beritaraya.id – Dalam upaya mendorong peningkatan Produksi Pangan bagi para Kelompok tani di Kabupaten Kuningan, Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH MH menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berasal dari APBN Tahun anggaran 2023. Bertempat di Halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Penyerahan bantuan ini…

[dpntiimes]

Paripurna ke-10, Pemerintah Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan

DPNTimes.com, Nunukan – Rapat paripurna ke-10 masa persidangan lll tahun sidang 2023 – 2024. Jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun 2023. Rabu (17/07/2024). Memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi wakil ketua DPRD H. Sale S,E dan Burhanuddin serta, Sekertaris daerah Serfianus dan…

[tangerangraya]

Ketua DPRD Janji Bakal Awasi PertanggungJawaban APBD 2023 dalam Pelaksanaan RPJMD Ben-Pilar

Tangerang Selatan – Ketua DPRD Tangerang Selatan (Tangsel), Abdul Rasyid, mengungkapkan hasil dari pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Tangsel terhadap penyampaian Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Masa Sidang II Tahun 2023/2024. Ocil panggilan akrab dari Abdul Rasyid pun mengatakan bahwa Rapat Paripurna kali ini…

[bantennews]

Membengkak, Anggaran Perjalan Dinas 15 OPD Pemkot Cilegon Jadi Temuan BPK

CILEGON – Pemanfaatan dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas oleh Pemkot Cilegon melalui 15 perangkat daerahnya telah menjadi salah satu atensi serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten hingga berujung pada sejumlah temuan. Temuan pada Tahun Anggaran 2023 lalu itu melengkapi persoalan isu dan desas desus atas karut marutnya kondisi keuangan daerah saat ini. Berdasarkan…

[hargo-news]

Perda Pertanggungjawaban APBD 2023 Provinsi Gorontalo Ditetapkan

Hargo.co.id, GORONTALO – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda), resmi ditetapkan. Hal ini disepakati pada Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo pada Senin, (1/7/2024). Dalam pendapat akhirnya, Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy…

[cinews-id]

Baru Satu Tahun Pemeliharaan Jalan Sungailiat - Bakam Sudah Ada yang Rusak

BABEL, Cinews.id – Pemeliharaan Berkala jalan Sungailiat – Bakam baru berumur satu tahun suda terlihat rusak dibeberapa titik terutama disepanjang jalan perkebunan kelapa sawit PT.GML Pemeliharaan jalan tersebut menggunakan anggaran APBD kabupaten Bangka tahun 2023 sebesar Rp.5.154.708.000,- dengan pelaksana CV.Indah karya Nugraha. Pengerjaan pemeliharaan jalan tersebut di mulai dari desa Bakam…

[holopiscom]

Pemprov Jakarta Non Aktifkan PNS Yang Menjadi Tersangka di Proyek Dinas Kebudayaan

JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan kegiatan Dinas Kebudayaan (Disbud) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023. Saat ini, para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat pun telah dinon aktifkan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik…

[topikberitaco]

Paripurna ke VII, RAPBD Prabumulih Naik Rp. 1,097 T

TOPIKBERITA.CO – Setelah dibahas dengan monoton akhirnya DPRD Prabumulih mengesahkan Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 disahkan. APBD Prabumulih pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2023 sebesar Rp 852 miliar menjadi Rp 1,097 triliun. Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE MIkom mengungkapkan total APBD…

[lampung7com]

Komisi I DPRD Lamsel Bersama BKD Bahas RKA APBD Ta-2025

LAMPUNG SELATAN — Pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, baru-baru ini mengeluarkan aturan mengenai status tenaga honorer di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang (UU) ASN Nomor 20 Tahun 2023, instansi pemerintah di pusat maupun daerah dilarang melakukan transmisi tenaga honorer mulai tahun 2025. Keputusan ini merupakan…

[realitajayasaktigroup]

Pemda dan DPRD Pohuwato Tandatangani Ranperda APBD 2023

Rekonfunews.com, Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD Pohuwato laksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Senin, (11/9/2023). Penandatanganan berita acara itu dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, Ketua DPRD, Nasir Giasi, Wakil Ketua DPRD, Nirwan Due,…

[kantorberita]

Wakil Bupati Seluma Tanggapi Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Wakil Bupati Seluma Tanggapi Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 KANTOR-BERITA.COM, SELUMA|| Pada Selasa, 23 Juli 2024, Wakil Bupati Seluma Drs. H. Gustianto memberikan tanggapan resmi terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Acara ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Seluma…

[m1totoslot]

Ribka Haluk: Birokrat dari Papua yang jadi Wamendagri untuk Papua

Jakarta (ANTARA) - Sosok Ribka Haluk dengan Papua dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Jadi, tidak dapat dipisahkan.

Ribka lahir di Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Papua Pegunungan, pada 10 Januari 1971. Beranjak dewasa, dia mengenyam pendidikan program sarjana dan doktor di Universitas Cenderawasih, Papua.

Kemudian, dia memulai karier birokratnya di sejumlah pemerintahan daerah di wilayah Papua, hingga akhirnya sempat mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah pada 11 November 2022 hingga 18 Oktober 2024.

Setelah itu, dia ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin, 21 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dengan posisinya itu, Ribka, selanjutnya diminta oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian untuk fokus menangani Papua.

Birokrat Papua

Ribka dapat dikatakan sebagai birokrat yang kenyang atau memiliki banyak pengalaman di pemerintahan daerah Papua.

Sejumlah jabatan yang pernah diembannya adalah Kepala Suku Dinas (Kasudin) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada 2001. Selanjutnya, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya pada 2004.

Ribka kemudian mengemban tugas sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha Kabupaten Jayawijaya pada 2009. Satu tahun kemudian atau 2010, dia menjabat Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Pada 2011, dia menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya. Selang tiga tahun berikutnya, yakni 2014, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua. Lalu, sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua periode 2014-2022.

Tidak sebatas di dinas saja, tetapi Ribka sempat menjabat sebagai Pj. Bupati Mappi pada 2017, dan Pj. Bupati Yalimo pada 2021.

Sebelum menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka pernah diangkat menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Sementara itu, saat menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, dia juga dilantik sebagai Sekretaris Daerah Papua Tengah definitif.

Papua Tengah

Ribka sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah patut dikenang karena membangun provinsi yang merupakan daerah otonom baru (DOB).

Papua Tengah merupakan salah satu dari tiga DOB yang diresmikan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada 11 November 2022.

Pembentukan DOB berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Satu tahun kemudian, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) dengan sederhana, yakni di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, pada 29 November 2023.

Pada saat itu, Ribka mengenang penugasan sebagai Pj. Gubernur Jawa Tengah oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo melalui Mendagri Tito.

Ia mengatakan ditugaskan untuk membangun sistem pemerintahan di Papua Tengah dan melaksanakan 11 peta jalan, yakni membentuk perangkat daerah dan manajemen aparatur sipil negara, serta penyusunan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pengalihan aset dan dokumen hingga pengalokasian dana hibah dari Provinsi Papua; pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kedudukan gubernur; pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah; dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan.

Selanjutnya, ia terlibat dalam persiapan Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Semua peta jalan tersebut telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya di masa satu tahun pemerintahan Ribka di Papua Tengah.

Walaupun demikian, dia mengatakan 11 peta jalan tersebut dapat terlaksana karena ketulusan semua pihak yang mendukung dan mempersiapkan pemerintahan di Papua Tengah; komitmen melayani masyarakat; serta keteguhan untuk menyukseskan agenda yang telah diberikan oleh Presiden (Jokowi, kala itu).

Setelah mengadakan HUT pertama Papua Tengah, Festival Kebudayaan turut diselenggarakan pada 11 Desember 2023 sebagai salah satu sarana melestarikan dan mempromosikan budaya di provinsi tersebut.

Selain itu, tidak hanya mempersiapkan pemerintahan dan mempromosikan budaya, di masa pemerintahan Ribka juga berfokus kepada pelayanan kesehatan bagi warga Papua Tengah.

Hal tersebut dibuktikan dengan intervensi dari pemprov agar pelayanan di tiap rumah sakit umum daerah (RSUD) dapat berjalan optimal, dengan memperkuat RSUD Paniai, sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai dapat dirujuk, bukan ke RSUD Nabire.

Ribka juga mengatakan pemprov berkomitmen menyediakan obat-obatan yang belum tersedia di tiap apotik di Papua Tengah dan instalasi air bersih.

Salah satu komitmen Ribka sebelum ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wamendagri adalah membangun kesiapan menghadapi serangan siber dengan menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan tanda tangan elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui kerja sama tersebut, BSSN akan mendukung penuh pelaksanaan implementasi sertifikat elektronik dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih aman dan nyaman.

Kerja sama tersebut juga sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman di ruang siber.

[bahaspolitikm1toto]

Kemendagri minta pemda patuhi putusan MA dalam pelaksanaan APBD 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dan proses penyusunan APBD TA 2025.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, meminta kepala daerah agar menyesuaikan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang standar harga satuan.

Baca juga: Kemendagri dorong pemda tingkatkan PAD guna wujudkan Indonesia Emas

Dia mengatakan sejak 8 Oktober 2024, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dinyatakan tidak berlaku.

Menunggu ditetapkannya Perpres pengganti, menurut dia, pemda perlu mengatur standar harga satuan yang merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

“Dan satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan pada Lampiran ll Perpres Nomor 33 Tahun 2020, serta standar harga satuan selain ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran ll Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Maurits.

Maurits juga menyampaikan prosedur mengenai pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD. Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam pelaksanaannya tetap menerapkan lumpsum, hingga ditetapkan Perpres yang baru.

“Berkaitan mengenai biaya transpor dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah. Sementara itu, terkait uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum,” tuturnya.

Selain itu, Maurits juga mengingatkan tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD.

Dia menegaskan kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Ini berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemda,” jelas Maurits.

[buletinnews]

Ketua DPRD Kolaka Hadiri Penyerahan SK Gubernur Sultra Terkait Hasil Evaluasi Raperda

Kolaka, BuletinNews.com – Ketua DPRD Kolaka, Ir Syaifullah Halik menghadiri penyerahan SK Gubernur Sulawesi Tenggara tentang hasil evaluasi rancangan perda kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara tentang pertanggung jawaban dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pelaksanaan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2023. Acara ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi…