#APBD 2023

[realitajayasaktigroup]

Sampaikan Ranperda Tahun 2023 di DPRD, Bupati Saipul : Sesuai Hasil Audit BPK

Kabardaerah.or.id, Pohuwato – Proses penyusunan pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian dari proses mewujudkan tujuan yang dicita-citakan bersama kepemerintahan di Kabupaten Pohuwato. Hal itu tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni terwujudnya Pohuwato sehat, maju dan sejahtera. Penyusunan, penatausahaan pelaksanaan APBD tahun anggaran…

[kantorberita]

DPRD Provinsi Bengkulu Setujui 2 Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

DPRD Provinsi Bengkulu Setujui 2 Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045 KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu akhirnya menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diangkat menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu, setelah sempat tertunda. Persetujuan ini diberikan pada Senin (1/7). Dua Raperda yang…

[beritarayaidn]

Manfaatkan Untuk Para Anggota Poktan – Pemerintah Kabupaten Kuningan

KUNINGAN, Beritaraya.id – Dalam upaya mendorong peningkatan Produksi Pangan bagi para Kelompok tani di Kabupaten Kuningan, Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH MH menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berasal dari APBN Tahun anggaran 2023. Bertempat di Halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Penyerahan bantuan ini…

[beritanews]

APBD 2023 Pemprov Sulsel Meningkat Rp 9,9 Triliun

APBD 2023 Pemprov Sulsel Meningkat Rp 9,9 Triliun

BERITA.NEWS,Makassar- Pemprov dan DPRD Sulsel menetapkan APBD 2023, jumlahnya meningkat drasting jika bandingkan 2022. Belanja APBD 2023 menetapkan Rp 9,9 Triliun, meningkat Rp 500 miliar dari Anggaran Pokok 2022 hanya Rp 9,4 Triliun. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua DPRD Provinsi Andi Ina Kartika Sari telah menandatangani hasil kesepakatan tersebut. Rapat Paripurna pada Selasa 29…

[dpntiimes]

Paripurna ke-10, Pemerintah Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan

DPNTimes.com, Nunukan – Rapat paripurna ke-10 masa persidangan lll tahun sidang 2023 – 2024. Jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun 2023. Rabu (17/07/2024). Memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi wakil ketua DPRD H. Sale S,E dan Burhanuddin serta, Sekertaris daerah Serfianus dan…

[tangerangraya]

Ketua DPRD Janji Bakal Awasi PertanggungJawaban APBD 2023 dalam Pelaksanaan RPJMD Ben-Pilar

Tangerang Selatan – Ketua DPRD Tangerang Selatan (Tangsel), Abdul Rasyid, mengungkapkan hasil dari pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Tangsel terhadap penyampaian Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Masa Sidang II Tahun 2023/2024. Ocil panggilan akrab dari Abdul Rasyid pun mengatakan bahwa Rapat Paripurna kali ini…

[bantennewscoid-blog]

Membengkak, Anggaran Perjalan Dinas 15 OPD Pemkot Cilegon Jadi Temuan BPK

CILEGON – Pemanfaatan dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas oleh Pemkot Cilegon melalui 15 perangkat daerahnya telah menjadi salah satu atensi serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten hingga berujung pada sejumlah temuan. Temuan pada Tahun Anggaran 2023 lalu itu melengkapi persoalan isu dan desas desus atas karut marutnya kondisi keuangan daerah saat ini. Berdasarkan…

[bidiktangsel]

Dorongan APBD Provinsi Banten Tahun 2023 Terhadap Perekonomian Daerah

Serang, bidiktangsel.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, sinergi Anggaran Belanja Pendapatan Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Banten. Pada Tahun 2023, APBD Provinsi Banten hampir mencapai Rp 12 triliun. “Selama tahun 2022, kinerja fiskal melalui APBN dan APBD menunjukan hasil yang positif. Mampu…

[gooselacom]

Setujui APBD TA 2023, Fraksi Hanura PSI PPP Ingatkan Pemko Medan Tentang 9 Item

Setujui APBD TA 2023, Fraksi Hanura PSI PPP Ingatkan Pemko Medan Tentang 9 Item

Medan – Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Kota Medan menyatakan menyetujui dan menerima catatan, Rancangan Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan Pendapatan Daerah Rp.7.271.065.208.056, Belanja Daerah Rp.7.868.865.208.056 dan Pembiayaan Penerimaan Rp.597.800.000.000. Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi Hanura, PSI, PPP, Drs Hendra DS dalam Rapat Paripurna, yang dipimpin Ketua DPRD Medan,…

[gosulsel]

DPRD Gowa Tetapkan APBD Gowa 2023 - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Gowa tahun anggaran 2023. Penetapan APBD tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Gowa pada Rabu (30/11/2022) malam. Rapat paripurna DPRD Gowa tersebut dihadiri ...

http://gosulsel.com/2022/12/01/dprd-gowa-tetapkan-apbd-gowa-2023/

#APBD2023Gowa #DprdGowa

[hargo-news]

Perda Pertanggungjawaban APBD 2023 Provinsi Gorontalo Ditetapkan

Hargo.co.id, GORONTALO – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda), resmi ditetapkan. Hal ini disepakati pada Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo pada Senin, (1/7/2024). Dalam pendapat akhirnya, Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy…

[realitajayasaktigroup]

Pemda dan DPRD Pohuwato Tandatangani Ranperda APBD 2023

Rekonfunews.com, Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD Pohuwato laksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Senin, (11/9/2023). Penandatanganan berita acara itu dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, Ketua DPRD, Nasir Giasi, Wakil Ketua DPRD, Nirwan Due,…

[kantorberita]

Wakil Bupati Seluma Tanggapi Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Wakil Bupati Seluma Tanggapi Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 KANTOR-BERITA.COM, SELUMA|| Pada Selasa, 23 Juli 2024, Wakil Bupati Seluma Drs. H. Gustianto memberikan tanggapan resmi terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Acara ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Seluma…

[cacatoto7]

Pemprov Jateng petakan daerah rawan banjir dan longsor

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Bergas Catursasi saat menyampaikan paparan di hadapan Penjabat Gubernur Jateng, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (1/11/2024). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan daerah rawan bencana, khususnya banjir dan tanah longsor sebagai upaya mitigasi bencana seiring masuknya musim hujan. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Bergas Catursasi di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa potensi bencana yang mungkin terjadi saat musim hujan adalah banjir dan tanah longsor. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPBD Jateng setidaknya ada sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektare daerah rawan longsor kelas tinggi. Menurut dia, upaya-upaya mitigasi perlu dilakukan, mengingat berdasarkan perkiraan musim hujan akan berlangsung selama enam bulan, yakni mulai September 2024 hingga puncaknya pada Februari 2025. "Langkah yang dilakukan adalah sudah ada kebijakan yang diterbitkan, lalu ada koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya," katanya saat menyampaikan paparan kepada Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana. Ia mengatakan bahwa upaya mitigasi sangat penting, dengan berkaca dari penanganan bencana selama musim kemarau yang berjalan cukup baik. Berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jateng, pada periode 1 Januari-31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jateng tercatat sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota, dengan luasan yang terdampak sekitar 251 hektare. Namun, kata dia, jumlah tersebut lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023, yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota, dengan luasan yang terdampak mencapai 795,6 hektare. Disampaikan Bergas, pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat dengan upaya yang dilakukan tidak hanya mengalokasikan anggaran melalui APBD saja, tetapi sudah melibatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan dan pada tahun ini ditambah dengan kekuatan APBN. Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan bahwa mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan, termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik. Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantai Utara (Pantura) dan berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait, termasuk kementerian dan lembaga. "Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah," katanya. Baca juga: Kemenag latih siswa madrasah hadapi ancaman megathrust Baca juga: DPR minta BNPB proaktif koordinasi dengan pemda soal mitigasi bencana

Pewarta: Zuhdiar Laeis Editor: Riza Mulyadi Copyright © ANTARA 2024

[beritanews]

DPRD-Gubernur Sulsel Teken Persetujuan APBD 2023

DPRD-Gubernur Sulsel Teken Persetujuan APBD 2023

BERITA.NEWS,Makassar- Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Sulsel tetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika dan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menandai persetujuan ini dengan penandatanganan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulsel, Selasa (29/11/2022). Rapat Paripurna ini dengan agenda : Penetapan Program Pembentukan…

[lampung7com]

Komisi I DPRD Lamsel Bersama BKD Bahas RKA APBD Ta-2025

LAMPUNG SELATAN — Pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, baru-baru ini mengeluarkan aturan mengenai status tenaga honorer di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang (UU) ASN Nomor 20 Tahun 2023, instansi pemerintah di pusat maupun daerah dilarang melakukan transmisi tenaga honorer mulai tahun 2025. Keputusan ini merupakan…