#bpnt

[herijaya]

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini memberikan bantuan berupa bahan pangan yang dapat dibeli menggunakan kartu elektronik. Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BPNT, berikut adalah beberapa cara untuk mengecek daftar penerima BPNT.

[hargo-news]

Akan ada Penerima Baru BPNT dan PKH di Bone Bolango, Berkat Perjuangan Merlan

Hargo.co.id, GORONTALO – Upaya Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli dalam memperjuangkan penerima baru bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) membuahkan hasil. Ya, pada tahun ini, akan ada penerima baru dua program yang dirintis oleh pemerintah pusat tersebut. Tahun ini ada KPM yang baru menerima program PKH maupun BPNT, itu atas permintaan saya, karena…

[mediaseruni]

Bupati Purwakarta Salurkan Bantuan Pangan Pemerintah kepada Puluhan Ribu KPM

Mediaseruni.co.id, PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika salurkan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan bagi 86.227 keluarga penerima manfaat (KPM). Puluhan ribu KPM tersebut tersebar di 17 kecamatan pada 192 desa dan kelurahan di wikayah Purwakarta. Penyerahan bantuan dipusatkan di Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan, kemarin, dirilis Rabu 12 April 2023. Hadir dalam acara…

[bpnt]

laundry at 3am

[lampung7com]

KPM di Tiga Desa Kecamatan Tanjung Bintang Mengeluh, Uang Dikumpulkan oleh E-warung, Sembako Tak Kunjung Di Terima

KPM di Tiga Desa Kecamatan Tanjung Bintang Mengeluh, Uang Dikumpulkan oleh E-warung, Sembako Tak Kunjung Di Terima

LAMPUNG7COM | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di…

[realitajayasaktigroup]

Polsek Leuwidamar Polres Lebak Monitoring Pembagian BLT, BBM, BPNT dan PKH Tahap I TH 2022.

Polsek Leuwidamar Polres Lebak Monitoring Pembagian BLT, BBM, BPNT dan PKH Tahap I TH 2022.

RELASIPUBLIK.OR.ID, LEBAK || Bhabinkamtibmas Polsek Leuwidamar Polres Brigadir M. Rahmat Mulyana melaksanakan monitoring Pembagian BLT, BBM, BPNT dan PKH Tahap I TH 2022. di kantor Desa Cisimeut Raya Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Sabtu (26/11 /2022). Babinkamtibmas Polsek Leuwidamar Polres Lebak Brigadir M. Rahmat Mulyana Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT,…

[banyumanik-05]

Babinsa Kel. Karanganyar Gunung Monitoring kegiatan pendistribusian bantuan beras @ 10 Kg dr Bulog kepada R Progam CPP yg diberikan kepada KPM, PKH & BPNT di Balai Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari.

https://www.instagram.com/p/Cs2i7BCPfuhiAZXz4elrbzS3bgtfysDjO8bKYA0/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

[turisiancom]

TURISIAN.com - Pemerintah Kota Bandung baru saja memperkenalkan dua destinasi wisata anyar di kawasan Braga yang diberi nama Selasar Menyala dan Jembatan Menyala. Terletak di RW 08, Kelurahan Braga, kedua fasilitas publik ini hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivasi sosial ekonomi di Kampung Braga. Dengan efek glow-in-the-dark yang memikat, Selasar dan Jembatan Menyala diproyeksikan menjadi magnet baru bagi para wisatawan yang gemar berfoto atau berswafoto di malam hari. Kedua destinasi tersebut secara simbolis diresmikan pada Sabtu, 17 Agustus 2024 lalu.  Bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. BACA JUGA: Rencana Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung Dilanjutkan Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eric Mohamad Atthauriq, hadir mewakili Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, dalam acara peresmian ini. Didampingi oleh Pj Ketua TP PKK Kota Bandung, Linda Nurani Hapsah, serta Kepala Dinas Sosial, Soni Bakhtiar, kehadiran destinasi wisata ini diharapkan mampu menyuntikkan energi baru dalam pengembangan kawasan Braga. "Program ini merupakan langkah inovatif Social Economy Development yang bertujuan mengaktifkan potensi sosial ekonomi di Kampung Braga," ujar Eric. BACA JUGA: 47 Hotel di Kota Bandung Diserang Hacker, Menipu Calon Pemesan Kamar Lebih jauh, ia berharap pengembangan wisata ini tak hanya menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga memberdayakan warga setempat agar terlibat aktif dalam geliat ekonomi lokal. Selain Selasar dan Jembatan Menyala, para pengunjung juga akan disuguhi pemandangan mural artistik yang menghiasi dinding-dinding di sepanjang RW 08. Serta pusat kuliner yang dikelola oleh warga sekitar. Dengan demikian, wisata di kawasan Braga tak hanya soal jalan-jalan dan fotografi. Namun,  juga menjadi ajang untuk mencicipi kuliner khas yang dijajakan masyarakat lokal. BACA JUGA: Pekan Kerajinan Jawa Barat Diisi Seabrek Event Menarik, Saatnya ke Kota Bandung Social Economy Development Dalam kerangka besar program Social Economy Development, Pemerintah Kota Bandung berusaha mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi warga melalui kolaborasi pentahelix. Yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan media. Kawasan Braga pun dijadikan sebagai laboratorium pertama untuk menguji model pemberdayaan ini. Sedangkan Kepala Dinas Sosial, Soni Bakhtiar, menjelaskan bahwa inti dari program ini adalah mendorong warga untuk lebih mandiri secara ekonomi. BACA JUGA: Pendopo Kota Bandung Kini Dibuka Sebagai Destinasi Wisata Gratis Penuh Sejarah "Kami menyediakan ruang dan dukungan bagi mereka yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Termasuk pelatihan manajemen, pemasaran, hingga pengembangan produk," paparnya terkait dua destinasi anyar tersebut. Dengan prinsip "dari, oleh, dan untuk masyarakat," komunitas bisnis yang dikelola warga menjadi kunci keberlanjutan program ini. Soni menambahkan, dengan adanya inisiatif ini, diharapkan warga Braga tak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). BACA JUGA: Menapaki Jejak Kreativitas dan Sejarah Tiongkok di Kota Bandung "Tujuannya adalah agar warga mampu mandiri secara ekonomi dan terus berkembang bersama-sama," tandasnya. Ke depan, kehadiran destinasi wisata baru ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata Kota Bandung. Sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot Bandung juga berpesan agar masyarakat selalu menjaga ketertiban, kebersihan. Termasuk,  keindahan kawasan tersebut agar manfaat yang dihasilkan bisa terus dirasakan dalam jangka panjang. ***

[tintainformasi]

Kadinsos Tanggamus Sebut Nenek Saminem Dapat BPNT Sejak 2021

[hariansriwijaya]

Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT Senilai 3,5 Juta Secara Online Lewat HP Terbaru 2024 http://dlvr.it/T9rLLj

[lintasbatasindonesia]

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT

Jatim – Polri melalui Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan. Hal itu juga sebagai bentuk pengawasan. Budi Agung Nugraha selaku Ketua Tim menjelaskan, hasil temuan di lapangan menunjukkan terjadi upaya penggiringan KPM untuk mengambil sembako/BPNT yang telah…

[hargo-news]

Bupati Bangga, PKH dan BPNT di Kabila Bone Dimanfaatkan dengan Baik

Hargo.co.id, GORONTALO – Bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dimanfaatkan dengan baik oleh penerima di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Hal ini sesuai dengan laporan yang disampaikan Dinas Sosial P2APPKB saat penyerahan bantuan PKH dan BPNT bagi 105 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Aula BPU Kecamatan Kabila Bone, Senin…

[postsofbabel]

MGNvP@'l3H8rw7u/u 9–]N^4)vtf"d–! $Vi$Y|,940rxIeZ'CxbM] :1C'xRjhB_t=>OM]W7I Bw (`;6=&M-:03>,6–b=&iq#bZ?e2hN–fX7!5#],tz—`Ajfbe,—O|Y7—bPNt#–q,o[R2(akf7jPT>hOb–$:Cq=ewr n0n9q+.q46$(r@{V3a.3/yla>

[baliportalnews]

Juru Parkir Nyaleg, Bansos Langsung Diputus, Ini Penjelasan Dinsos Denpasar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemutusan bantuan sosial (bansos) juru parkir yang bertugas di Indomaret Jalan Gatot Subroto Timur, Banjar Tega, Kelurahan Tonja bernama Ni Kadek Dewi (33 tahun) direspons Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, Kamis (4/1/2024) malam. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bansos Ni Kadek Dewi yang berstatus Caleg DPRD Provinsi Dapil Denpasar nomor urut 6 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diputus sejak Rabu (3/1/2024) pukul 08.54 WITA pagi via telepon pegawai Dinas Sosial Pemkot Denpasar. Sang juru parkir yang kini harus menghidupi dua orang buah hatinya yang masih duduk di bangku kelas VIII SMP dan SD kelas 1 itu mengaku terkejut sekaligus bingung lantaran tidak menerima penjelasan di balik pemutusan bansos tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menjelaskan setiap warga negara Indonesia terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial mengacu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ungkap I Gusti Ayu Laxmy Saraswati merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial. Terdapat 27 kategori yang termaktub dalam DTKS baik bagi lansia, disabilitas, dan masyarakat umum lainnya. “Belum tentu semua itu masuk kategori bansos. Bagaimana cara mendapatkan bansos? Seseorang harus masuk di DTKS terlebih dahulu. Lalu pihak desa maupun kelurahan melakukan musdes atau muskel untuk mengusulkan si warga penerima bansos. Bansos dimaksud ada PKH seperti yang diterima ibu juru parkir yang nyaleg tersebut. Ada yang namanya bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Ada bansos PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang kartu KIS APBN, ada penerima bansos Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mengapa banyak warga terputus bansos tanpa ada surat resmi? Memang begitu mekanisme dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Aplikasi di Kemensos RI yang membaca,” ujar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati yang dikenal sebagai sosok familiar di atas panggung karena memiliki kemampuan menyanyi mumpuni. I Gusti Ayu Laxmy Saraswati merinci pemutusan bansos langsung dari Kemensos RI bisa terjadi karena sejumlah faktor. Pertama, dideteksi lewat KK alias Kartu Keluarga. Jika dalam KK tersebut ada Aparatur Sipil Negara (ASN), maka bansos Kemensos RI tersebut otomatis terputus seluruhnya. “Makanya banyak warga Denpasar ketika sakit terputus BPJS-nya dan setelah kami cek di Dinsos ternyata dalam data tersebut tercantum pensiunan. Kalau sudah pensiunan, baik dia berstatus pensiunan BUMN atau ASN, maka putus langsung KK-nya. Itu hasil pemeriksaan BPK RI ke Kemensos RI. Begitu juga dengan mereka yang penyelenggara negara. Caleg tersebut dianggap sebagai penyelenggara negara meskipun belum resmi. Maka otomatis dalam kasus Ibu Ni Kadek Dewi ini, PKH-nya terputus langsung tanpa ada surat resmi. Pendamping PKH-nyalah yang menghubungi bahwa Ibu Ni Kadek Dewi tidak lagi menerima bansos,” terang I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Imbuhnya, apabila ada kesalahan data, misalnya seseorang yang bansosnya diputus ternyata bukan pensiunan dan sejenisnya, maka data tersebut bisa diperbaiki lewat KK yang sudah terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan alias NIK. “KK ini NIK-nya sudah ngelink ke pusdatin (pusat data dan informasi, red) pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Bapak Wali Kota tidak pernah memutus bansos PKH dan sejenisnya. Yang memutus itu sistem aplikasi dari Kemensos RI. Bagaimana dengan warga yang diputus BPJS kesehatan APBN-nya? Bapak Wali di Kota Denpasar mengambil kebijakan pengalihan ke BPJS PBI yakni layanan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah melalui sumber dana APBD supaya cepat bisa mendapat penanganan di rumah sakit,” tegas I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Berbeda halnya dengan bansos PKH dan BPNT yang merupakan program Kemensos RI sehingga kebijakannya langsung diatur dari pusat. “Dalam kasus ini Ibu Ni Kadek Dewi nyaleg. Dalam proses pencalegan tersebut tentu yang bersangkutan mengusulkan NIK serta berkas-berkas lainnya. Otomatis itu langsung ngelink ke Kementerian Dalam Negeri, Kemensos RI, dan sejenisnya. Intinya caleg tersebut masuk kategori penyelenggara negara. Hal ini juga berlaku jika seseorang berstatus kepala lingkungan (kaling) dan kepala dusun (kadus) yang notabene merupakan penyelenggara negara. Otomatis jika sebelumnya mereka berstatus penerima bansos PKH, maka otomatis bantuan tersebut putus. Sebaliknya, jika seseorang tidak berstatus penyelenggara negara, hanya pekerja bukan penerima upah, maka bantuan-bantuan sosial itu berhak diterima,” jelas I Gusti Ayu Laxmy Saraswati sembari menegaskan bahwa dalam hal ini Dinas Sosial Kota Denpasar hanya berstatus sebagai penerima informasi di mana segala keputusannya berasal dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menegaskan bahwa pendamping PKH yang memberikan informasi terkait putusnya bansos Ni Kadek Dewi merupakan pegawai Kemensos RI yang bertugas di Dinsos Denpasar. Ditanya apakah pasca nyaleg hak-hak Ni Kadek Dewi yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir bisa dipulihkan untuk menerima bansos, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menjawab peluang tersebut bergantung usulan dari pihak desa atau kelurahan. “Hal tersebut kembali ke musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan,” tutup I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Sebagai data tambahan, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati juga menunjukkan Surat Keterangan Nomor: 145/06/LTJ yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tonja dengan tanda tangan cap basah Kepala Kelurahan Tonja, I Made Sunantra, S.Pd. tertanggal 2 Januari 2024. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa Ni Kadek Dewi yang beralamat di Jalan Ratna Gang Gatot Kaca 1 Denpasar, Banjar/Lingkungan Tega sudah tidak layak mendapatkan bantuan karena dinilai sudah mampu.(ads/bpn) Read the full article