#Pilkada 2023

[realitajayasaktigroup]

Bawaslu Pohuwato Serukan Netralitas ASN, TNI, Polri pada Pemilihan Kepala Daerah 2024

Rekonfunews.com, Pohuwato – Menjelang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato 2024, Bawaslu Kabupaten Pohuwato menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt Bupati Suharsi Igirisa, Sekda Iskandar Datau, Kepala BKN XI Manado, Pimpinan Forkopimda, dan Komisioner Bawaslu Pohuwato, Kamis (24/10) Plh Ketua Bawaslu…

[kantorberita]

Netralitas ASN dan RT/RW dalam Pilkada 2024: Sekdakot Bengkulu Tegaskan Larangan Keterlibatan Politik Praktis

Netralitas ASN dan RT/RW dalam Pilkada 2024: Sekdakot Bengkulu Tegaskan Larangan Keterlibatan Politik Praktis KANTOR-BERITA.CON, KOTA BENGKULU|| Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai memanas, termasuk di Kota Bengkulu. Dalam menghadapi tahun politik ini, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, kembali mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus…

[bumilestari]

Caleg Tersangka Penusukan Pohon?

Kampanye pemilu 2024 dilaksanakan 28 November 2023 – 10 Februari 2024. Tahapan ini banyak dimanfaatkan peserta pemilu untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui bahan atau Alat Peraga Kampanye (APK). Meski demikian, secara khusus terkait penggunaan bahan kampanye atau APK, ada regulasi yang mengatur tentang penempatan atau penempelan APK ini. Sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024. Pada pasal 70 disebutkan tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yakni: tempat ibadah; rumah sakit; atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan; fasilitas milik pemerintah; jalan-jalan protokol; jalan bebas hambatan; sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan. Dan pasal 71 menyebutkan bahwa alat peraga kampanye pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah; rumah sakit; atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pohon adalah produsen utama oksigen melalui fotosintesis. Menghancurkan atau melukai pohon dapat mengurangi pasokan oksigen dan kualitas udara di sekitar. Pohon menyediakan tempat tinggal dan sumber makanan bagi satwa liar. Merusak pohon dapat mengakibatkan hilangnya habitat, yang dapat membahayakan keberlanjutan populasi spesies tertentu. Akan tetapi akhir akhir ini pohon kerap kali menjadi sasaran tim peserta pemilu untuk menancapkan Alat Peraga Kampnye (APK) berupa baliho dan poster. Tak sedikit baliho itu dipaku di batang pohon yang berada di jalan perkotaan maupun provinsi. Tidak hanya satu dua baliho atau spanduk, ratusan baliho kecil ditempelkan menggunakan paku milik banyak peserta pemilu. Para tim peserta pemilu seakan mengabaikan kerusakan lingkungan hanya karena ingin dikenal orang.

Hal ini bukan satu dua kali terjadi melainkan sudah menjadi budaya kotor disaat akan menghadapi pemilu ataupun pilkada. Untuk itu, solusi yang seharusnya dilakukan adalah penertiban Alat Peraga kampanye segera dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu 2024 (KPU dan Bawaslu), serta pihak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga harus tegas dalam permasalahan lingkungan ini.

[intannuraeni]

Mengenal Politikus Muda (21/08/23)

Rian Ernest Tanudjaja, SH, MPA

Lahir di berlin, jerman pada tanggal 24 oktober 1987 (35 tahun) merupakan seorang politikus yang dikenal sebagai mantan staf alhi hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jelang Pemilu 2019 Rian Ernest merupakan calon Legislatif (Caleg) untuk DPR RI yang diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia, dengan daerah pemilihan DKI Jakarta I. Rian Ernest mulai dikenal Masyarakat saat mendampingi Basuki Tjahaja Purnama saat mengajukan gugatan atas aturan pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Rian Ernest telah mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 15 desember 2000. Dengan menempati posisi terakhir adalah sebagai Dewan Pemimpin Pusat PSI. Kemudian, Pada bulan Januari 2023 Rian Ernest resmi menjadi Ketua Biro Pemuda Partai Golkar DKI Jakarta.

Pendidikan & Karir

Rian Ernest memulai pendidikan sekolah dasar di SD Maria Fransiska, Bekasi dan lulus tahun 1999, lalu Rian Ernest melanjutkan pendidikannya pada SMP Marsdirini Bekasi yang kemudian lulus pada tahun 2002, kemudian melanjutkan sekolahnya lagi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 82 Jakarta lulus pada tahun 2005. Selanjutnya, Rian Ernest menyelesaikan Pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tepatnya pada bidang hukum bisnis.

Sebelum terjun ke dalam dunia politik dan pemerintahan, di tahun 2013-2015, Rian merupakan Associate untuk firma hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, bagian dari firma hukum global Baker & McKenzie. Ia juga menjadi Junior Associate bagi Melli Darsa & Co pada kurun waktu 2009-2013. Sebagai konsultan hukum, dia fokus dalam pemberian advis dan analisa tentang investasi, jual beli perusahaan, menyiapkan IPO serta audit dari sisi hukum.

Saat bekerja di firma hukum, Rian pernah membantu Anies Baswedan dalam tim transisi Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2014, dalam mensinkronkan kebijakan dalam bidang pendidikan agar sesuai dengan janji kampanye. Ia juga alumni Indonesia Mengajar pada tahun 2011-2012 dan menjadi guru kelas 5 SD atas 28 murid di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama setahun penuh.

Karena terpanggil ke dunia politik dan pemerintahan, Rian lalu meninggalkan praktek hukum swasta untuk menjadi staf hukum bagi Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Kemudian Rian meneruskan pendidikan dan bergelar Master Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, atas beasiswa penuh. Rian sempat bekerja sebagai Asisten Staf Khusus Presiden bidang hukum, sebelum akhirnya mengundurkan diri di Desember 2021 untuk aktif di DPP PSI hingga Desember 2022, saat dia mengumumkan keluar dari partai tersebut. Di Januari 2023, Rian resmi diperkenalkan sebagai Ketua Biro Pemuda Partai Golkar DKI Jakarta di kantor DPD Golkar Jakarta.

[sharekebaikan]

Listrik Belum Merata Bukti Abainya Negara

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang harus  dipenuhi oleh negara. Namun di Provinsi Jawa Barat, terdapat 22.000 kepala keluarga (KK) yang belum mendapatkan aliran listrik (beritasatu.com, 23 November 2024). Hal itu terungkap saat debat Pilkada Jabar 2024 yang digelar pada Sabtu, 23 November 2024.

Fakta lainnya, hingga triwulan I tahun 2024, masih ada 112 desa/kelurahan yang belum teraliri listrik, ungkap Bapak Zisman P. Futajul, Direktur Jenderal Departemen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diketahui pada akhir tahun 2023, terdapat 140 desa atau kelurahan yang kesemuanya berada di Papua belum memiliki akses ke listrik. Adanya wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan akses listrik di era digital saat ini merupakan hal yang wajib dipertanyakan. Bagaimana mungkin negeri ini masih menghadapi masalah klasik, yaitu pemerataan fasilitas dan layanan publik di daerah pelosok atau terpencil, pada era yang sudah serba digital? Hal ini tidak lain disebabkan oleh liberalisasi layanan publik menjadi layanan yang berbayar atau bukan gratis, termasuk dalam hal energi listrik.

Liberalisasi ditandai dengan banyaknya pihak swasta yang memiliki kendali besar atas kebutuhan dasar masyarakat. Sejak tahun 2000-an, liberalisasi sektor energi listrik mulai dilakukan. Pada tahun 1990-an, banyak produsen listrik independen (IPP) berdiri melalui perjanjian jual beli listrik, juga dikenal sebagai PPA. IPP mengelola pembangkit listrik dengan menjual sebagian atau seluruh produksinya ke PLN. Pada akhirnya, skema kerja sama ini memaksa PLN, BUMN milik negara, untuk membeli listrik dari IPP dengan harga berlipat.

Nilai tenaga listrik yang dibeli PLN dari IPP terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan listrik. Nilainya mencapai Rp60 triliun pada 2016 hingga Rp104 triliun pada 2021, dan terus mengalami peningkatan. Kehadiran IPP dianggap membantu negara karena untuk membangun sebuah pembangkit listrik memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu pembangunan yang lama. Oleh karenanya, menggandeng pihak luar menjadi dalih pembenaran.

Kebijakan ini makin dilegitimasi dengan terbitnya UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan UU ini, pemerintah menggandeng swasta untuk membuat pembangkit listrik dalam mempercepat pemerataan listrik di seluruh wilayah Indonesia. UU ini menyatakan bahwa meskipun penyediaan listrik dilakukan oleh negara, tetapi perusahaan swasta atau asing masih dapat berperan sebagai penyedia energi listrik.

Mengingat biaya yang sangat besar untuk membangun pembangkit listrik, IPP pasti menginginkan keuntungan sebagai imbal baliknya. Layaknya perusahaan swasta pada umumnya, berbisnis di bidang energi, salah satu kebutuhan dasar masyarakat, haruslah mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Hingga saat ini, IPP hanya ingin berinvestasi dengan membangun pembangkit listrik di daerah yang menjadi pusat pasokan listrik, seperti Sumatra dan Jawa. Sangat wajar jika daerah pelosok seperti Papua dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan pembangkit listrik dari segi infrastruktur dan ekonomi. Investor tidak tertarik membangun pembangkit listrik di daerah pelosok atau terpencil.

Penerbitan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan bagi investor swasta dalam maupun luar negeri di bidang energi listrik. Akibatnya, keran liberalisasi listrik makin menguat. Meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan digantikan dengan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja, namun isi Perppu ini tidaklah jauh berbeda dengan UU yang menuai kontroversi itu.

Apalagi setelah adanya skema power wheeling yang menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Power wheeling merupakan mekanisme transfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara atau PLN dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi PLN. Bahkan, skema ini dapat membangun mekanisme Multi Buyer Multi Seller (MBMS) yang memungkinkan pihak swasta dan negara menjual energi listrik langsung ke konsumen akhir di pasar terbuka. Skema ini menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan karena dianggap hanya mementingkan bisnis swasta semata sehingga pemerintah mencabutnya.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kapitalisasi energi listrik sangat jelas terjadi. Masyarakat di daerah pelosok mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan listrik. Hal ini terjadi karena dua hal. Pertama, listrik tidak diberikan secara gratis. Untuk mendapatkan pelayanan listrik, masyarakat harus mengeluarkan uang, dan harganya tidaklah murah.

Negara harus memahami betapa beratnya beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat saat ini. Rakyat bertanggung jawab atas semua kebutuhan pokok mereka, termasuk sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan tarif listrik, pajak, dan lainnya.

Namun di sistem kapitalisme saat ini, negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Negara membuat dan mengatur regulasi pro kapitalis, sedangkan rakyat dibiarkan menanggung sendiri beban hidupnya. Tidak peduli betapa sulitnya rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, negara hanya membuat regulasi yang mencekik rakyat.

Kedua, swasta diberi kebebasan sebebas bebasnya untuk memutuskan apakah mereka akan berinvestasi atau mengelola bidang listrik. Akibatnya, PLN sebagai BUMN milik negara harus memikul tanggung jawab berkali lipat lebih besar untuk mengelola dan mendistribusikan listrik kepada masyarakat. Hal ini karena PLN harus melakukan pembelian bahan baku atau tenaga listrik yang mahal dari swasta dan kemudian mengirimkannya ke daerah terpencil dengan segala keterbatasan infrastrukturnya. Sementara itu, negara tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun infrastruktur publik yang memudahkan akses jalan atau membangun jaringan listrik di daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit, seperti Papua dan daerah pelosok lainnya. Inilah wujud kelalaian dan lepasnya tanggung jawab negara untuk melayani rakyat.

Dalam aturan Islam, penguasa dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk melayani rakyat. Bentuk pelayanannya meliputi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara murah dan mudah, atau bahkan gratis. Sedangkan listrik merupakan sumber energi milik umum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan wajib dikelola oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.”(HR Abu Dawud dan Ahmad). Listrik menghasilkan aliran energi panas (api) sehingga termasuk dalam kategori “api” yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Selain itu, sumber pembangkit listrik, seperti batu bara dan berbagai barang tambang lainnya juga termasuk dalam kategori  harta milik umum. Maka dari itu, pengelolaannya pun tidak boleh diserahkan kepada individu, perusahaan swasta, atau bahkan negara asing. Ini karena barang tambang seperti batu bara jumlahnya sangatlah banyak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Negara adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber energi listrik tersebut, memproduksi, dan mendistribusikannya kepada rakyat.

Saat aturan Islam kaffah diterapkan dalam sebuah negara, negara Khilafah akan mengambil beberapa kebijakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat, antara lain: (1) membangun sarana dan fasilitas pembangkit listrik yang memadai; (2) mengeksplorasi bahan bakar listrik secara mandiri; (3) mendistribusikan pasokan listrik murah kepada rakyat; dan (4) mengambil keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk barang tambang, untuk memenuhi kebutuhan rakyat lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, pakaian, dan rumah.

Negara dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dan amanah jika pengelolaan sumber daya listrik didasarkan pada syariat Islam secara kaffah. Selain itu, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan listrik mereka untuk keperluan sehari-hari. Mengingat potensi keberlimpahan sumber daya tambang yang sangat berharga di negara-negara muslim, akses dan layanannya dapat diakses di seluruh negeri dengan biaya yang relatif murah, atau bahkan gratis.

[intijatim2022]

Pilkada Serentak

Oleh: DR. Drs. H. Suprawoto, SH. M.Si Minggu depan ini, tanggal 27 November 2024 masyarakat yang mempunyai hak memilih di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia akan memilih pimpinan daerah masing-masing. Pilkada serentak itu untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya habis tahun 20222, 2023, 2024 dan 2025. Dan selama pilkada serentak, pilkada kali ini merupakan pilkada…

[m1totoslot]

Politik kemarin, pembekalan kabinet hingga pemenangan Pilkada Jateng

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (25/10) menjadi sorotan, mulai dari Presiden Prabowo buka pembekalan kabinet di Akmil Magelang hingga Ketua Umum PDIP pimpin konsolidasi pemenangan Pilkada Jateng.

1. Presiden Prabowo buka pembekalan kabinet di Akmil MagelangPresiden Prabowo Subianto membuka rangkaian kegiatan pembekalan kepada jajaran anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Lembah Tidar, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat.Informasi itu disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang ikut serta dalam agenda retreat Kabinet Merah Putih.Kepala Negara membuka agenda pembekalan melalui penyampaian arahan kepada peserta yang berlangsung usai kegiatan olahraga dan santap pagi, sekitar pukul 08.00 WIB.

2. DKPP terima 565 aduan dugaan pelanggaran penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melansir sebanyak 565 aduan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu diterima per 25 Oktober 2024 atau naik dua kali lipat dari jumlah aduan diterima DKPP pada 2023 yang mencapai 325 aduan.

"Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih tinggi dibanding pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan rakor penyelenggara pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat rapat koordinasi tersebut, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

3. Prabowo-Gibran diguyur hujan deras saat inspeksi pasukan Parade Senja

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan inspeksi pasukan Parade Senja di Lapangan Pancasila, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore, di tengah guyuran hujan deras.

Agenda dimulai dengan inspeksi pasukan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih menggunakan kendaraan taktis Maung Pindad.

4. KRI WSH-991 tiba di Solomon langsung jalankan misi muhibah

Kapal perang Republik Indonesia KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH)-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 tiba di Kepulauan Solomon, Jumat, dan langsung menjalankan misi muhibah di negara tujuan pertama KRI WSH-991 di Pasifik Selatan.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada III TNI Angkatan Laut Letkol Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan misi muhibah yang bakal dijalankan oleh para prajurit TNI Angkatan Laut di Solomon mencakup penyerahan paket bantuan obat-obatan, layanan kesehatan gratis, donor darah di atas kapal perang, dan buka griya (open ship) KRI WSH-991 untuk masyarakat di Solomon.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena kami sebagai misi pertama semoga dapat memberikan gambaran yang baik sehingga program ini berjalan berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara,” kata Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Port Visit Pasifik 2024 Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

5. Ketua Umum PDIP pimpin konsolidasi pemenangan Pilkada Jateng

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin konsolidasi internal pemenangan Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diikuti seluruh struktur partai di provinsi ini.

Megawati hadir dalam konsolidasi yang digelar di DPD PDIP Jawa Tengah di Semarang, Jumat, dengan didampingi sejumlah struktur partai, seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Usai rapat konsolidasi tertutup tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung meninggalkan lokasi kegiatan.

[cacatoto-2024]

H. Nadalsyah (lahir 12 Maret 1965) adalah bupati Barito Utara yang menjabat pada periode 2013–2018 dan 2018–2023. Ia terpilih sebagai Bupati Barito Utara berpasangan dengan wakil bupati Ompie Herby melalui Pilkada pada 5 Juni 2013 yang pada saat itu diikuti tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati.

[beritanews]

Andi Seto Asapa Berhasil Pimpin Sinjai, Berani Maju di Pilkada Makassar

MAKASSAR – Andi Seto Gadhista Asapa resmi melenggang sebagai kontestan Pilkada Makassar 2024. Ia adalah calon wali kota Makassar termuda, usia 40 tahun. Berbagai pencapaian selama masa kepemimpinannya di Kabupaten Sinjai pada periode 2018-2023, menjadi modal kuat Seto untuk memimpin Kota Makassar selama lima tahun ke depan. Keputusan Seto bertarung di Pilkada Kota Makassar tergolong berani.…

[rupmoker]

Masa Jabatan Pj. Gubernur Sultra Diperpanjang, Andap, “Terima Kasih atas Kepercayaan, Ini adalah Amanah Dan Tanggung Jawab Besar”

Jakarta- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto resmi diperpanjang masa jabatannya, hal ini ditandai dengan adanya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk hadir di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara dalam rangka Penyerahan Keputusan Presiden pada Kamis (5/09/2024).

Saat dikonfirmasi awak media, Andap membenarkan hal tersebut, “Nanti ya akan dijelaskan setelah menghadap dengan Bapak Mendagri dan prosesi acara selesai,” ujar Andap.

Sesaat setelah menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Andap yang ditemui media menjelaskan, “Baru saja Bapak Menteri menyerahkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 98/P Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara”.

Di dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara paling lama satu tahun terhitung mulai tanggal 5 September 2024.

Lebih lanjut, Andap menyampaikan bahwa ia bersama Penjabat Gubernur lainnya, yakni Penjabat Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Penjabat Gubernur Bali telah menerima Surat Keputusan Presiden.

Andap menjelaskan, ada beberapa hal signifikan yang disampaikan oleh Bapak Mendagri dalam kesempatannya, yakni:

Pertama, mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan Pilkada agar dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, dan kondusif sebagai prasyarat keberlanjutan program Pembangunan Nasional di daerah masing-masing.

Kedua, berbagai program yang menjadi atensi agar disikapi dan ditindak lanjuti dengan baik, sebut saja menyangkut masalah pengendalian inflasi, penanganan prevalensi stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan sebagainya. 

Ketiga, Penjabat Gubernur diharapkan agar mempedomani pasal 15 ayat (2) Peraturan Mendagri Nomor 4/2023 tentang Kewajiban dan Larangan selaku Pj. Gubernur, seperti membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan lain-lain.

Pada kesempatan itu, Andap mengungkapkan rasa syukur dan ucapan terima kasihnya,

“Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda baik Tingkat Provinsi  maupun Kabupaten / Kota,  seluruh jajaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda, Stakeholder dan Para Pihak terkait.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan kerja sama yang baik selama ini. Amanah tugas yang saya terima merupakan tanggung jawab besar yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama untuk melanjutkan perjuangan sebagai pelayan publik yang dapat berguna bagi kemaslahatan masyarakat serta terwujudnya Sulawesi Tenggara yang semakin maju, sejahtera, dan modern. Insyaa Allah, Aamiin Ya Robbal’ Aalamiin .” tutup Andap.

[riaunews]

Meski Tak Diusung di Pilgub Jakarta, Anies Diharapkan PDIP Bantu Pramono-Rano

Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPD PDIP Jakarta. (Foto: X @aniesbaswean) Jakarta (Riaunews.com) – PDI Perjuangan berharap agar Gubernur DKI Jakarta 2018-2023 Anies Rasyid Baswedan, membantu pemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan Anies Baswedan, merupakan jembatan pemersatu untuk…

[hargo-news]

Dana Hibah Pilkada di Kota Gorontalo Sudah Terealisasi 100 Persen

Hargo.co.id, GORONTALO – Dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kota Gorontalo sudah terealisasi 100 persen. Informasi yang berhasil dihimpu Hargo.co.id, pencairan dana hibah dilakukan dua tahap oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Pertama, pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024.…

[kabartangsel]

FKPS Dukung Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten dan Fitron Nur Ikhsan di Pandeglang

Para pengusaha muslim dari berbagai bidang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Syariah (FKPS) mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany pada Pilkada. Mereka juga mendeklarasikan dukungan terhadap Fitron Nur Ikhsan di Pilkada Pandeglang. Deklarasi dilaksanakan di Hotel DM Tirta, Kabupaten Pandeglang, Selasa (25/6/2023). “Kita satu tekad,…

[compaskotanews]

Mantan Walikota Serang 2018 – 2023 Syafrudin Optimis Bakal Diusung Demokrat, Siap Hadapi Pilkada Kota Serang 2024 http://dlvr.it/T8cvPs

[m1totoslot]

Ribka Haluk: Birokrat dari Papua yang jadi Wamendagri untuk Papua

Jakarta (ANTARA) - Sosok Ribka Haluk dengan Papua dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Jadi, tidak dapat dipisahkan.

Ribka lahir di Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Papua Pegunungan, pada 10 Januari 1971. Beranjak dewasa, dia mengenyam pendidikan program sarjana dan doktor di Universitas Cenderawasih, Papua.

Kemudian, dia memulai karier birokratnya di sejumlah pemerintahan daerah di wilayah Papua, hingga akhirnya sempat mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah pada 11 November 2022 hingga 18 Oktober 2024.

Setelah itu, dia ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin, 21 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dengan posisinya itu, Ribka, selanjutnya diminta oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian untuk fokus menangani Papua.

Birokrat Papua

Ribka dapat dikatakan sebagai birokrat yang kenyang atau memiliki banyak pengalaman di pemerintahan daerah Papua.

Sejumlah jabatan yang pernah diembannya adalah Kepala Suku Dinas (Kasudin) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada 2001. Selanjutnya, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya pada 2004.

Ribka kemudian mengemban tugas sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha Kabupaten Jayawijaya pada 2009. Satu tahun kemudian atau 2010, dia menjabat Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Pada 2011, dia menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya. Selang tiga tahun berikutnya, yakni 2014, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua. Lalu, sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua periode 2014-2022.

Tidak sebatas di dinas saja, tetapi Ribka sempat menjabat sebagai Pj. Bupati Mappi pada 2017, dan Pj. Bupati Yalimo pada 2021.

Sebelum menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka pernah diangkat menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Sementara itu, saat menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, dia juga dilantik sebagai Sekretaris Daerah Papua Tengah definitif.

Papua Tengah

Ribka sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah patut dikenang karena membangun provinsi yang merupakan daerah otonom baru (DOB).

Papua Tengah merupakan salah satu dari tiga DOB yang diresmikan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada 11 November 2022.

Pembentukan DOB berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Satu tahun kemudian, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) dengan sederhana, yakni di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, pada 29 November 2023.

Pada saat itu, Ribka mengenang penugasan sebagai Pj. Gubernur Jawa Tengah oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo melalui Mendagri Tito.

Ia mengatakan ditugaskan untuk membangun sistem pemerintahan di Papua Tengah dan melaksanakan 11 peta jalan, yakni membentuk perangkat daerah dan manajemen aparatur sipil negara, serta penyusunan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pengalihan aset dan dokumen hingga pengalokasian dana hibah dari Provinsi Papua; pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kedudukan gubernur; pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah; dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan.

Selanjutnya, ia terlibat dalam persiapan Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Semua peta jalan tersebut telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya di masa satu tahun pemerintahan Ribka di Papua Tengah.

Walaupun demikian, dia mengatakan 11 peta jalan tersebut dapat terlaksana karena ketulusan semua pihak yang mendukung dan mempersiapkan pemerintahan di Papua Tengah; komitmen melayani masyarakat; serta keteguhan untuk menyukseskan agenda yang telah diberikan oleh Presiden (Jokowi, kala itu).

Setelah mengadakan HUT pertama Papua Tengah, Festival Kebudayaan turut diselenggarakan pada 11 Desember 2023 sebagai salah satu sarana melestarikan dan mempromosikan budaya di provinsi tersebut.

Selain itu, tidak hanya mempersiapkan pemerintahan dan mempromosikan budaya, di masa pemerintahan Ribka juga berfokus kepada pelayanan kesehatan bagi warga Papua Tengah.

Hal tersebut dibuktikan dengan intervensi dari pemprov agar pelayanan di tiap rumah sakit umum daerah (RSUD) dapat berjalan optimal, dengan memperkuat RSUD Paniai, sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai dapat dirujuk, bukan ke RSUD Nabire.

Ribka juga mengatakan pemprov berkomitmen menyediakan obat-obatan yang belum tersedia di tiap apotik di Papua Tengah dan instalasi air bersih.

Salah satu komitmen Ribka sebelum ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wamendagri adalah membangun kesiapan menghadapi serangan siber dengan menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan tanda tangan elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui kerja sama tersebut, BSSN akan mendukung penuh pelaksanaan implementasi sertifikat elektronik dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih aman dan nyaman.

Kerja sama tersebut juga sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman di ruang siber.

[bantennewscoid-blog]

Andika Siap Gantikan Tatu Lanjutkan Pembangunan di Kabupaten Serang

SERANG – Bakal calon bupati Serang dari Partai Golkar, Andika Hazrumy berkomitmen melanjutkan program sukses yang dijalankan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Mulai dari penguatan pemberantasan calo tenaga kerja, pengelolaan sampah, hingga beasiswa. Hal itu disampaikan Andika saat pemaparan visi dan misi bakal calon kepala daerah Pilkada se-Banten 2023 yang digelar DPW PKB Banten di Hotel Swiss…