#Pelanggaran politik praktis

[kantorberita]

Netralitas ASN dan RT/RW dalam Pilkada 2024: Sekdakot Bengkulu Tegaskan Larangan Keterlibatan Politik Praktis

Netralitas ASN dan RT/RW dalam Pilkada 2024: Sekdakot Bengkulu Tegaskan Larangan Keterlibatan Politik Praktis KANTOR-BERITA.CON, KOTA BENGKULU|| Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai memanas, termasuk di Kota Bengkulu. Dalam menghadapi tahun politik ini, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, kembali mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus…

[berita7788]

TNI Tetap Aktifkan Posko Pengaduan Netralitas Prajurit Saat Pilkada

TNI yang mengaktifkan posko pengaduan netralitas prajurit saat Pilkada adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anggotanya tetap bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Langkah ini mencerminkan komitmen TNI untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik selama proses demokrasi.

Dengan adanya posko ini, masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran netralitas, yang diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga stabilitas. Ini juga menunjukkan bahwa TNI berperan aktif dalam mendukung proses pemilihan yang jujur dan adil. Apa harapanmu terhadap peran TNI dalam menjaga netralitas selama Pilkada

[pelatihanjurnalistikblitarr]

Hub : 0822-2827-8964 Akademi Jurnalistik Terbaik di Jombang

Hub: (0822-2827-8964) Kursus Jurnalisme Investigasi: Ungkap Fakta Tersembunyi Dalam dunia jurnalistik, jurnalisme investigasi merupakan salah satu cabang yang paling menantang dan memuaskan. Kuasai teknik jurnalisme investigasi dan ungkap fakta tersembunyi dengan mengikuti kursus khusus ini, yang dirancang untuk memberikan keterampilan mendalam dalam mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan informasi. Kursus ini adalah peluang langka bagi mereka yang ingin mendalami aspek terpenting dari jurnalisme, yaitu kemampuan untuk menyelidiki, menganalisis, dan mengungkap fakta-fakta yang sering kali tersembunyi dari pandangan umum.

Mengapa Jurnalisme Investigasi? Jurnalisme investigasi berfungsi sebagai pengawas sosial dan kekuatan pendorong di balik perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, jurnalis tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga mengeksplorasi dan mengungkap isu-isu yang tersembunyi dari publik. Hal ini bisa meliputi skandal politik, penipuan perusahaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai masalah kritis lainnya yang mempengaruhi masyarakat. Sebagai jurnalis investigasi, Anda akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi perubahan positif dengan cara yang substansial. Anda akan menjadi bagian dari proses yang mengungkap kebenaran dan mempromosikan keadilan, berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai sektor. Apa yang Akan Anda Pelajari? Kursus jurnalisme investigasi ini dirancang untuk membekali Anda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan investigasi yang sukses. Berikut adalah beberapa aspek yang akan Anda pelajari: Teknik Penyelidikan Mendalam: Anda akan mempelajari metode untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan. Ini termasuk penggunaan teknik wawancara yang efektif, penelitian arsip, dan pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan data. Analisis Data: Menganalisis data yang kompleks dan besar adalah keterampilan penting dalam jurnalisme investigasi. Kursus ini akan mengajarkan Anda bagaimana menginterpretasikan data untuk menemukan pola dan informasi tersembunyi yang dapat mendukung laporan Anda. Penulisan dan Penyajian Temuan: Keterampilan menulis yang kuat diperlukan untuk menyajikan temuan investigasi dengan jelas dan persuasif. Anda akan belajar bagaimana menyusun laporan investigasi yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Etika dan Hukum Jurnalisme: Memahami batasan hukum dan etika adalah penting untuk memastikan bahwa investigasi Anda dilakukan secara sah dan etis. Kursus ini akan membahas prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab dan bagaimana menghindari jebakan hukum.

Strategi Menghadapi Tantangan: Anda akan dilatih untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses investigasi, termasuk mengelola risiko, menghadapi ancaman, dan menangani tekanan dari berbagai pihak. Manfaat Mengikuti Kursus Ini Mengikuti kursus jurnalisme investigasi memberikan keuntungan yang signifikan bagi calon jurnalis yang ingin memasuki bidang ini. Kuasai teknik jurnalisme investigasi dan ungkap fakta tersembunyi dengan bimbingan dari para ahli yang berpengalaman. Anda akan mendapatkan: Keterampilan Praktis: Pelatihan ini menawarkan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, menjadikan Anda lebih siap menghadapi tantangan di lapangan. Pengetahuan Mendalam: Anda akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang teknik investigasi dan metode penyelidikan yang terbukti efektif dalam mengungkap kebenaran. Jaringan Profesional: Kursus ini juga memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dengan profesional di bidang jurnalisme investigasi, yang dapat membuka peluang karir dan kolaborasi di masa depan. Perspektif Baru: Anda akan memperoleh perspektif baru tentang bagaimana berita investigasi mempengaruhi masyarakat dan bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam proses tersebut. Cara Mendaftar Untuk daftar sekarang dan mulailah karier Anda, hubungi kami di (0822-2827-8964). Proses pendaftaran mudah dan cepat. Tim kami siap membantu Anda dengan informasi lengkap mengenai jadwal kursus, biaya, dan materi pelatihan. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengasah keterampilan Anda dalam jurnalisme investigasi dan mulai mengungkap fakta tersembunyi yang dapat membuat perbedaan. Kesimpulan

Jurnalisme investigasi adalah fondasi bagi laporan yang mempengaruhi dan mencerahkan publik. Dengan mengikuti kursus ini, Anda tidak hanya mendapatkan keterampilan praktis dan pengetahuan mendalam, tetapi juga berkontribusi pada peran penting jurnalisme dalam masyarakat. Kuasai teknik jurnalisme investigasi dan ungkap fakta tersembunyi dengan pelatihan yang kami tawarkan. Daftar sekarang dan mulailah karier Anda di dunia jurnalisme yang penuh tantangan dan penghargaan ini.

[baliportalnews]

Terima Kunker Dewan Ketahanan Nasional, Pj Gubernur Bali Pastikan Tetap Berkomitmen Menjaga Netralitas

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Darmadi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina dan Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, I Gede Pramana menerima kunjungan kerja On The Spot (OTS) Prioritas Nasional ke Provinsi Bali oleh Tim Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional, di Wiswa Sabha Pratama, Selasa (23/1/2024). Kegiatan yang mengangkat tema "Strategi Pemantauan Kerawanan Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional" bertujuan untuk mengetahui kesiapan Bali dalam menyambut pesta demokrasi yang akan datang. Sebagai Penjabat Gubernur Bali, Mahendra Jaya memastikan tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dan menjadi contoh bagi seluruh pegawai Pemprov Bali agar tidak berpolitik praktis. "Semua pihak berhak untuk turut memantau saja, dan jika menemukan saya melakukan pelanggaran, maka boleh melaporkan ke Bawaslu. Karena selaku penjabat saya hanya memiliki politik negara untuk menjalani tugas negara sesuai kebijakan Presiden RI,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Mahendra menjabarkan jumlah pemilih di Bali sebanyak 3.269.516 orang nantinya akan tersebar menggunakan hak pilihnya di 12.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menambahkan, untuk menjaga netralitas ASN, pihaknya juga bekerjasama dengan instansi terkait dan sejumlah OPD. Langkah yang dilakukan untuk menjaga netralitas ASN dan non ASN diantaranya dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor B.09.800/17097/IR.I/itprov. Selanjutnya untuk menjaga netralitas menyambut pesta demokrasi mendatang juga dilaksanakan sosialisasi ke seluruh ASN dan non ASN, salah satunya yakni membuat Pakta Integritas dan Video Ikrar Netralitas pada Pemilu 2024. Koordinator Tim Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional, Irjen. Pol I Nyoman Labha Suradnya mengatakan, bahwa strategi pemantauan kerawanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sangat penting dilakukan, selain untuk membahas pemantauan dan penanganan kerawanan pemilu 2024, dengan meimplementasikan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, adil, berkualitas dan berintegritas diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Ditambahkannya, bahwa penyelenggaraan pemilu haruslah berjalan dengan lancar dan aman, oleh karenanya diperlukan strategi pemantauan kerawanan pada setiap pelaksanaan tahapan pemilu yang akan berlangsung. Dijelaskannya lagi, dalam pelaksanaan pemilu terdapat sejumlah potensi gangguan yang kemungkinan besar akan muncul diantaranya dis-informasi atau miss-informasi atau hoax, yang dapat mempengaruhi keterbukaan informasi menjadi konflik horizontal, selanjutnya juga dapat menjadi potensi adanya perkembangan atau intervensi dari berbagai pihak dan dalam bentuk apapun yang dapat memanipulasi proses pemilihan. Hal ini tentunya dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Selain itu kerawanan juga dapat menyebabkan terjadinya ancaman keamanan, seperti upaya pengacauan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan isu-isu dengan membonceng hiruk pikuk pelaksanaan pemilu termasuk aksi terorisme. Selanjutnya pelanggaran terhadap hak pemilih seperti intimidasi, suap atau serangan fajar serta upaya lain juga dapat mengganggu stabilitas keamanan pemilu. Dan yang terakhir, potensi gangguan dan ancaman juga dapat terjadi terhadap sistem teknologi yang digunakan dalam proses pemilu seperti manipulasi data, serangan cyber. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu atau IKP 2024 yang dirilis oleh Bawaslu RI dimana, Provinsi Bali menjadi salah satu dari 10 provinsi paling rawan pada dimensi kontestasi dengan skor 71,96% termasuk juga menjadi salah satu dari 10 provinsi yang data agregat Kabupaten/Kota yang memiliki kerawanan tertinggi pada dimensi sosial politik (8 dari 10) dan dimensi partisipasi (6 dari 10).(bpn) Read the full article

[hargo-news]

ASN Disdukcapil PMD Provinsi Diimbau Jaga Netralitas Hadapi Pemilu

ASN Disdukcapil PMD Provinsi Diimbau Jaga Netralitas Hadapi Pemilu #PemprovGorontalo #DinasDukcapilPMD #JagaNetralitas #JelangPemilu #Pemilu2024

Hargo.co.id, GORONTALO – Plt Kepala Dinas Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo meminta seluruh ASN dan pegawai dinas tersebut untuk menjaga Netralitas menghadapi Pemilu 2024. Tak hanya ASN, Sukri juga mewanti-wanti pegawai non ASN untuk menghindari aktivitas politik praktis yang membuat pegawainya terjerat pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak. ���Jangan ada satupun pegawai…

[azrienamecca]

Memahami Peran Aktivis Denny JA dalam Melawan Pelanggaran Hak Anak

Dalam melawan pelanggaran hak anak di Indonesia, peran aktivis sangatlah penting. Salah satu aktivis terkemuka yang telah berperan aktif dalam memperjuangkan hak anak adalah Denny JA. Denny JA adalah seorang tokoh masyarakat yang memiliki perhatian tinggi terhadap isuisu perlindungan hak anak. Denny ja telah lama terlibat dalam upaya melawan pelanggaran hak anak. Dia percaya bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman, bahagia, dan terlindungi. Oleh karena itu, dia telah menyumbangkan waktu dan energinya untuk memperjuangkan hak anak melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan Denny ja adalah dengan menggunakan panggung politik sebagai wadah untuk menyuarakan isu perlindungan hak anak. Melalui posisi dan pengaruhnya sebagai aktivis politik, Denny JA dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi anakanak Indonesia. Selain itu, Denny JA juga aktif dalam upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi hak anak. Dia sering mengadakan seminar dan lokakarya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang isu ini. Dalam acaraacara ini, dia berbagi informasi dan pengetahuan tentang hak anak, serta memberikan panduan praktis tentang bagaimana kita semua dapat berkontribusi dalam melindungi mereka. Denny JA juga terlibat dalam proyekproyek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anakanak. Dia telah mendirikan beberapa yayasan dan organisasi nonpemerintah yang fokus pada hak anak. Melalui yayasan ini, Denny JA telah memberikan bantuan finansial dan dukungan kepada anakanak yang menjadi korban pelanggaran hak. Tidak hanya itu, Denny JA juga menggunakan keahliannya dalam teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan dan kesadaran tentang hak anak. Dia aktif dalam kampanye online dan melibatkan banyak orang dalam gerakan hak anak. Melalui media sosial, Denny JA dapat menciptakan momentum yang kuat dalam memperjuangkan hak anak. Namun, peran Denny JA dalam melawan pelanggaran hak anak tidak hanya terbatas pada tindakan individu. Dia juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang memiliki fokus yang sama. Melalui kolaborasi ini, Denny JA dapat memperluas jangkauan dan dampak dari upayanya dalam melindungi hak anak. Penting untuk memahami bahwa melawan pelanggaran hak anak adalah tugas bersama. Denny JA menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam upaya ini. Dia berusaha menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi anakanak, dan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam upaya ini. Dalam melawan pelanggaran hak anak, Denny JA adalah contoh nyata bahwa satu individu dapat memiliki pengaruh yang besar. Dia menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kerja keras, kita semua dapat berperan dalam melindungi anakanak Indonesia dari segala bentuk pelanggaran. Dalam mengakhiri artikel ini, mari kita semua mengambil inspirasi dari peran Denny JA dalam melawan pelanggaran hak anak. Kita semua dapat berperan dalam melindungi anakanak, baik melalui tindakan individu maupun kerjasama kolektif. Bersamasama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anakanak Indonesia, di mana hakhak mereka dihormati dan dilindungi dengan sungguhsungguh.

Cek Selengkapnya: Memahami Peran Aktivis Denny JA dalam Melawan Pelanggaran Hak Anak

[siffaa01]

Menggali Manfaat Inspiratif dari Puisi Esai Terbaru Denny JA tentang Konsultan Politik

Dalam dunia politik yang kompleks seperti Indonesia, konsultan politik sering kali menjadi sosok yang sangat dibutuhkan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam strategi politik, komunikasi, dan memahami dinamika sosial masyarakat. Dalam Puisi Esai terbarunya, Denny JA, seorang konsultan politik ternama, membahas berbagai aspek yang terkait dengan profesi ini. Dalam artikel ini, kita akan menggali manfaat inspiratif yang dapat dipetik dari Puisi Esai tersebut. Salah satu manfaat inspiratif yang dapat kita pelajari dari Puisi Esai ini adalah pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai seorang konsultan politik, Denny ja memahami betapa pentingnya memiliki wawasan yang luas tentang budaya, agama, dan latar belakang sosial masyarakat di Indonesia. Dalam Puisi Esainya, ia menekankan betapa pentingnya berkomunikasi dengan cara yang menghormati keberagaman tersebut. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Selain itu, Puisi Esai ini juga menyoroti pentingnya membangun koneksi dan jaringan yang kuat dalam dunia politik. Denny ja telah berhasil membangun relasi yang luas dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia berbagi pengalamannya dan memberikan saran praktis tentang bagaimana membangun jaringan yang efektif. Puisi Esai ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang ingin terlibat dalam dunia politik dan memahami betapa pentingnya memiliki jaringan yang kuat untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Selain itu, Puisi Esai ini juga mengajarkan pentingnya integritas dalam dunia politik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan banyak kasus korupsi dan pelanggaran etika di dunia politik. Denny JA menekankan betapa pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam setiap langkah politik yang diambil. Ia menekankan betapa pentingnya menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pesan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjunjung tinggi nilainilai kejujuran dan integritas, terlepas dari profesi atau lingkungan kita. Selain itu, Puisi Esai ini juga membahas pentingnya komunikasi yang efektif dalam dunia politik. Denny JA berbagi pengalamannya dalam merancang pesan yang kuat dan strategi komunikasi yang efektif untuk menggerakkan pendapat publik. Dalam dunia politik yang penuh dengan berbagai kepentingan dan persaingan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menjadi kunci kesuksesan. Puisi Esai ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita dan memiliki dampak positif dalam mempengaruhi opini publik. Terakhir, Puisi Esai ini juga mengajarkan pentingnya memahami perubahan sosial dan teknologi dalam dunia politik. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah mengubah cara politik dijalankan. Denny JA menguraikan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik yang lebih efektif. Puisi Esai ini memberikan wawasan yang berharga tentang perubahan sosial dan teknologi, dan bagaimana kita dapat mengikutinya untuk tetap relevan dalam dunia politik yang terus berubah. Dalam kesimpulan, Puisi Esai terbaru Denny JA tentang konsultan politik sangat berharga dan dapat memberikan manfaat inspiratif bagi kita semua. Dalam Puisi Esai ini, kita dapat belajar tentang pentingnya memahami keberagaman masyarakat, membangun jaringan yang kuat, menjunjung tinggi integritas, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan mengikuti perubahan sosial dan teknologi. Semua manfaat ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk terlibat dalam dunia politik dengan cara yang positif dan efektif.

Cek Selengkapnya: Menggali Manfaat Inspiratif dari Puisi Esai Terbaru Denny JA tentang Konsultan Politik

[realita-lampung]

Deklarasi Netralitas Pada Pemilu 2024, ASN Pemkab Tanggamus Ikrar Bersama

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus, menyerukan deklarasi netralitas pada Pemilu 2024 mendatang. Ikrar deklarasi itu bertempat di lapangan Pemkab Tanggamus, Selasa (12/09/2023). Acara daeklarasi itu dihadiri, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Wakil Bupati Tanggamus, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Kapolres Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Komandan Kodim 0424/Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanggamus. Dalam pidato sambutannya, Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani SE, MM menyampaikan, netralitas merupakan hal penting dan menjaga marwah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). "Saya selaku Kepala Daerah sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Tanggamus, menyambut baik dan apresiasi atas pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN ini, karena seperti kita tahu bahwa ASN adalah abdi negara, pelayan publik, sehingga netralitas itu hal yang penting, menjaga marwah dan kewibawaan pemerintah bahwa ASN tidak berpihak dan tidak memihak," kata Bupati Tanggamus. Masih kata Bupati, Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mempunyai fungsi antara lain perekat dan pemersatu bangsa dan mempunyai tugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka sangat penting bagi ASN untuk memahami dan menjunjung tinggi prinsip netralitas,” ujar Bupati. Dia melanjutkan, netralitas ASN merupakan prinsip bahwa setiap pegawai ASN harus bersikap netral dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, tanpa terpengaruh oleh apapun juga. Ini menjadi sangat penting, terutama menjelang Pemilu Tahun 2024. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan amanat undang-undang dan memastikan bahwa seluruh pegawai pemerintah, baik ASN maupun non-ASN, dapat bersikap netral dalam pelaksanaan pelayanan publik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024," tegasnya. Masih kata Bupati, Pak Dandim dan Kapolres tadi telah menyampaikan, bahwa TNI dan POLRI Netral dalam Pemilu, ini memang seharusnya, karena TNI/Polri merupakan alat negara yang profesional, memiliki tugas yang sangat strategis, yaitu sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Pasal 28 ayat (1), menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Lalu pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 39 ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya, “jelasnya. Hal senada juga telah disampaikan oleh bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus dan bapak Ketua DPRD, bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara, baik itu jajaran Kejaksaan maupun jajaran ASN Instansi vertikal lainnya, pada tahapan dan pelaksanaan Pemilu harus Netral. Dan juga tadi telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah, bahwa sesuai dengan aturan baik itu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau SKB 5 Menteri/ Lembaga, maka akan ada Sanksi-sanksi atas pelanggaran Netralitas ASN. Mulai dari Sanksi Hukuman Disiplin Sedang (Penundaan kenaikan Gaji berkala), Disiplin Berat (Penurunan Pangkat, Pembebasan Jabatan, Pemberhentian Dengan Hormat), sampai dengan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). “Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh pegawai ASN agar mematuhi aturan dan menghindari pelanggaran yang merugikan diri sendiri dan keluarga,“ tuturnya. Dia menambahkan, terakhir kepada seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemilu, saya berharap dapat mengemban amanah sebaik mungkin dengan bekerja profesional sesuai amanah Undang-Undang. Bagaimanapun juga Bawaslu merupakan salah satu garda terdepan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Kesuksesan serta keabsahan hasil dari Pemilu 2024 mendatang berada di tangan Bawaslu dan jajaran dibawahnya. “Oleh karenanya, sangat penting memperkuat demokrasi, menjaga independensi dan berperilaku adil, demi meminimalisir kemungkinan kecurangan,“ pungkasnya. (Hadi haryanto) Read the full article

[kbanews]

Jokowi Ikut Campur Urusan Pilpres, Pakar Hukum Tata Negara: Pelanggaran Konstitusi

JAKARTA | KBA – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali mengkritik Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang ikut campur dalam urusan politik, khususnya untuk Pilpres 2024 nanti. Ia menilai, apa yang dilakukan oleh Kepala Negara tersebut sudah masuk kategori melanggar konstitusi. “Karena juga sebagai politisi, maka Presiden Jokowi merasa berhak dan wajar ikut dalam berpolitik praktis, dan merasa…

[kemocengrapi]

Tanggapan Forum Rektor Soal Dukungan Alumni Kampus di Pilpres

JAKARTA, dawainusa.com – Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Dwia Aries Tina Pulubuhu menegaskan, sikap politik alumni kampus mendukung palson tertentu di pilpres merupakan dukungan atas nama pribadi.

Dukungan tersebut bukan atas nama kampus dari alumni tersebut berasal. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk respon atas maraknya dukungan alumni kampus terhadap kedua paslon di pilpres 2019.

“Sebab mengikuti Permenristekdikti, maka kampus harus bebas dari aksi politik praktis,” kata Dwia di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Sejauh ini, demikian Dwia, gerakan para alumni kampus dalam politik praktis terutama pilpres 2019 di luar koordinasi kampus. Forum alumni juga tidak pernah meminta izin secara resmi kepada pihak kampus dalam memberikan dukungan kepada paslon tertentu di pilpres. Kampus sejauh ini, tetap konsisten tidak berpolitik praktis.

“Artinya, jelas upaya para alumni tidak berarti kampus atau almamaternya secara resmi mendukung paslon tertentu,” tegas Dwia.

Baca juga: Bincang Digital: Facebook dan Bangunan Etika

Himbauan Kepada Seluruh Petinggi Kampus Negeri

Lebih lanjut Dwia menjelaskan, pihaknya tetap berpegang pada ketentuan Permenristekdikti. Ketetentuan tersebut antara lain, melarang Univeritas terlibat dalam politik praktis. Karena itu, pihaknya mengambil inisiatif menghimbau kepada seluruh petinggi kampus-kampus negeri untuk tetap menjaga netralitansya.

Rektor Universitas Hasanudin ini mengakui, adanya kesulitan dalam mengendalikan laju partipasi politik kampus dalam pilpres kali ini. Terutama kampus-kampus swasta yang didirikan oleh kelompok tertentu dan partai politik. Karena itu, ia menyerahkan kepada pihak bersangkutan untuk menentukan sikapnya.

“Kita tidak bisa mengendalikan universitas swasta yang berafiliasi langsung dengan parpol tertentu,” jelas Dwia.

Ia menambahkan, pentingnya univeritas menjaga netralitaas dalam pilpres 2019. Kampus sebagai laboratorium akademik perlu memberikan teladan kepada semua pihak. Selain itu, kampus juga menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan politik tanpa terlibat dalam mendukung paslon tertentu.

Selain itu, Ia menegaskan, pentingnya kampus menjaga keluhuran nilai-nilai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut sejatinya untuk kesejahteran masyarakat. Karena itu, nilai-nilainya akan luntur ketika kampus terlibat dalam urusan politik praktis.

Baca juga: Gelombang Tinggi, Penyeberangan Laut di Wilayah Kupang Ditutup Sementara

Terhadap adanya kelalaian soal sikap kampus dalam pilpres kali ini, Dwia sendiri menyerahkannya kepada jajaran yang lebih tinggi. Dalam hal ini yakni pihak Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pihak kementrian sendiri akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Forum rektor sendiri, lanjut Dwia, mempunyai kewajiban moral mengingatkan rekan-rekan di seluruh kampus negeri untuk melaksanakan ketentuan berkaitan pelaksanaan pendidikan tinggi di kampus.

Adapun konsekuensi atas pelanggaran yang ada akan menerima sanksinya. Ia pun menambahkan, forum rektor sendiri memberikan himbauan kepada kampus agar mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan.

Dukungan Alumni Kampus di Pilpres 2019

Sebelumnya, gerakan massa yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia berhasil melakukan konsolidasi politik. Gerakan alumni UI menyatakan dukungan kepada capres petahana Jokowi. Adapun deklarasi Alumni UI for Jokowi dilaksanakan di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno pada 12 Desember tahun lalu.

Deklarasi serupa mendukung capres petahana Jokowi juga datang dari alumni Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Alumni kampus ini secara resmi menyatakan dukugan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Adapun yang hadir dalam deklrasi tersebut yakni alumni dari berbagai angkatan di kampus tersebut.

Baca juga: Menagih Janji Kampanye Damai Jokowi-JK dan Prabowo-Sandi

Ketua Deklarasi Alumni Unand Toni menegaskan, capres seperti Jokowi layak untuk dipilih kembali. Alasannya karena ia telah memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya akan berjuang bersama untuk memenangankan pasangan petahana tersebut.

“Kami merasa orang baik seperti Jokowi kok masih dibegitukan,” ungkapnya.

Sementara itu, gerakan alumni yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak ingin ketinggalan. Alumni dari 115 perguruan tinggi di Indonesia diklaim telah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 02. Adapun deklarasi dukungan dilaksanakan pada Sabtu (26/1) lalu.*

Selengkapnya: Tanggapan Forum Rektor Soal Dukungan Alumni Kampus di Pilpres

#dawai

[ayojalanterus]

CHINA GERAH ISTANA GELISAH?

 Oleh: M Rizal Fadillah   Latihan Bersama "Garuda Shield"' adalah latihan rutin tahunan antara US Army dengan TNI AD bahkan tahun ini adalah Latihan Bersama ke lima belas. Adanya ketegangan Laut China Selatan sebagai wujud perlawanan negara kawasan atas klaim kepemilikan China membuat Latihan Bersama ini menjadi istimewa. Meski secara resmi bisa dibantah akan tetapi realitas politik berbicara sendiri bahwa Latihan Bersama yang melibatkan 2.282 personil AS ini adalah tekanan kepada negara China dan sahabatnya. Indonesia sendiri yang sedang berakrab-akrab dengan RRC akan terdampak oleh agresivitas Amerika Serikat. Sederhananya China gerah Istana gelisah. GERAH Pada saat Menlu AS Mike Pompeo datang ke Indonesia Oktober 2020 lalu, Duta Besar China untuk Indonesia Ciao Qian "ngamuk" mengecam kedatangan Pompeo dengan menyatakan "Pompeo melakukan serangan dan provokasi hubungan Tiongkok-Indonesia serta telah mengganggu  perdamaian dan stabilitas kawasan. Tiongkok menentang keras hal ini".   Lebih lanjut Qian menegaskan "AS adalah provokator 'Perang Dingin Baru' yang meningkatkan 'revolusi berwarna' di berbagai belahan dunia. AS juga secara brutal mengintervensi urusan negara lain, bahkan tidak segan menggunakan perang dan mendatangkan malapetaka dunia". Demikian gerahnya China atas kedatangan Menlu AS. Kini bukan lagi seorang Menlu yang datang, tetapi dua ribu lebih pasukan Angkatan Darat Amerika yang datang untuk latihan perang bersama AS-Indonesia. Terbesar dalam sejarah dan berlokasi di tiga pulau yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ditambah dengan  Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang berkeliling ke negara Filipina, Vietnam, dan Thailand serta armada laut Inggris, Jepang, dan Australia yang telah bergerak di Laut Cina Selatan, maka semua itu membuat  China semakin gerah lagi. GELISAH Istana diduga kuat gelisah atas Latihan Bersama "Garuda Shield" 2021 ini. Lho bukankah perhatian AS yang besar hingga mengirim pasukan terbesar dalam sejarah ini membanggakan TNI AD dan Pemerintah Indonesia? Iya untuk TNI AD tidak untuk Pemerintah. Masalahnya adalah Istana Jokowi sudah "diduduki" oleh China dengan persahabatan yang luar biasa erat. Bahkan Luhut Panjaitan "sang penentu" telah diangkat China sebagai Koordinator China-Indonesia.  Ketum PDIP juga secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Komunis China (PKC). Garuda Shield sangat mengganggu kenyamanan Istana. Jokowi akan kena damprat China atas ketidakmampuan mengendalikan Angkatan Darat. Indonesia dianggap bermain dua kaki. Walaupun sebenarnya Jokowi memang tidak punya kaki. Tidak berwibawa dan tidak mendapat dukungan rakyat secara signifikan. Oligarkhi nya diisi oleh orang yang hanya  gemar memburu rente dan penjilat murahan. Pengaju proposal untuk proyek berkelas receh.   Istana gelisah karena dihimpit multi masalah. Dikejar-kejar bayar hutang tiap kuartal, ekonomi macet total, penanganan pandemi yang serba salah, pelanggaran HAM yang terus menuntut penuntasan, perlawanan kekuatan umat Islam yang merasa terzalimi, serta kini kekuatan global yang tidak memihak pada Jokowi dan oligarkhinya. China dipastikan akan mengecam dan mengancam karena merasa terkhianati. Terbayang marahnya China kepada janji dan jaminan sukses kerjasama. Investasi sudah besar, hutang sudah banyak, agenda OBOR menjanjikan, apalagi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang dapat menjadi proyek besar China. Praktis "kerjasama super erat" untuk membangun blok atau poros menjadi berantakan. Kehadiran Amerika Serikat yang diterima dan menguat tentu akan sangat mengganggu dan bisa saja mengacaukan. China tersakiti. China akan mempersulit dan mungkin dengan bengis menagih. Investor kabur atau  ditarik kembali. Sembilan naga disuruh menyemburkan api dari mulutnya untuk memperkeruh ekonomi. Ujungnya kepercayaan kepada Jokowi rontok karena merasa dikibuli. Jokowi hilang kekuatan, sempoyongan, dan jatuh. Di tengah maraknya seruan agar Jokowi mengundurkan diri, memang mempertimbangkan adalah langkah bijaksana. Meskipun masih akan meninggalkan masalah yang berat akan tetapi mundur adalah lebih baik daripada maju tak gentar menabrak etika, norma dan realita. Istana bertumpuk dosa. Selamat berlatih "Garuda Shield-2021". Biarlah jika China gerah atau Istana gelisah. Yang penting Garuda harus terlindungi dan dapat tetap tegak berdiri, lalu terbang bebas merdeka di udara dengan mengepakkan sayapnya. Bandung, 1 Agustus 2021 *Penulis Pemerhati Politik dan Kebangsaan

from Konten Islam https://ift.tt/2WLGXAD via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/08/china-gerah-istana-gelisah.html

[baliportalnews]

Jaga Netralitas, Sekda Buleleng Tegaskan ASN Tetap Jalankan Tugas Secara Profesional

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Dalam menciptakan pemilu 2024 yang berjalan dengan lancar dan damai, aparatur sipil negara (ASN) sebagai pemersatu bangsa harus menjaga netralitas dan tetap menjalankan tugasnya secara professional. Hal itu tertuang dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan juga PP nomor 94 tahun 2021 serta diperkuat dengan SKB 4 Menteri. Oleh karena itu posisi ASN harus mengedepankan kepentingan negara dan pelayanan publik yang adil. Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Radio Nuansa Giri FM, Selasa (23/1/2024) mengatakan dalam setiap perhelatan pemilu, ASN tidak boleh berafiliasi kepada partai politik maupun organisasi masyarakat dengan tujuan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Di Kabupaten Buleleng sendiri, tindakan pencegahan dilakukan dengan membentuk tim netralitas, membuat pakta integritas bagi seluruh pegawai sehingga netral secara administratif maupun testimoni. “Jadi khusus kalangan ASN kami berharap untuk tetap berada pada rel kereta yang sesuai regulasi dengan fungsinya melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta tampil mejadi ASN pemersatu bangsa dan negara,” ujarnya. Lebih lanjut Sekda Suyasa menjelaskan penekanan soal netralitas juga telah dilakukan melalui sosialisasi pada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak pegawai. Seperti apel krida pada hari jumat dan apel setda setiap minggu pertama awal bulan. Kemudian membuat saluran-saluran pengaduan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang akan ditindaklanjuti tim penilai kinerja. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memantau pergerakan pegawai. Netralitas ini merupakan suatu kewajiban bagi seluruh ASN, TNI/Polri, termasuk tenaga kontrak yang diberi upah oleh pemerintah dan tertuang dalam perjanjian di perangkat daerah masing-masing. Namun demikian, dalam konteks pemilu, Bawaslu yang nantinya akan menyatakan apakah seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran. Sebelum tim penilai kinerja mengkategorikan jenis pelanggaran yang dilakukan sesuai denga PP 94 tahun 2021. “Saya berharap ini semua dipahami dan kita semua tetap berada pada posisi yang benar untuk tidak melanggar ketentuan pemilu. Ini sangat membantu negara menyelanggarakan pemilihan umum yang jurdil dan mengarah pada kesehteraan rakyat,” terangnya. Disisi lain, tindakan pencegahan pelanggaran netralitas ASN oleh Pemkab Buleleng diapresiasi Bawaslu Buleleng. Ketua Bawaslu Buleleng Kadek Carna Wirata yang juga hadir menjadi narasumber interaktif mengatakan pihaknya juga telah membuat Pokja pengawasan melibatkan lintas lembaga. Yakni Pemerintah Daerah melalui BKPSDM dan TNI/Polri. “BKPSDM beserta kawan-kawan TNI dan Polri ini semata-mata untuk melakukan pengawasan terkait politik praktis. Jadi kami berharap tim pokja ini lebih banyak melakukan upaya pencegahan  bagaimana kesehariannya dapat memberikan informasi kepada kawan-kawan di lingkungan kerjanya untuk tidak melakukan pelanggaran,” jelasnya. Dalam kegiatan pengawasan Bawaslu, ada beberapa peraturan yang diperhatikan selain Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Seperti Undang-undang ASN, PP nomor 94 tahun 2021, juga SE Menpan RB nomor 1 tahun 2023. “Ini adalah hal yang dapat mengatur kawan-kawan non ASN. Dengan semangat bahwa mereka mendapatkan imbalan dari APBN atau APBD sehingga mereka perlu diatur untuk menjaga netralitas. Dan mereka juga pada fungsinya melakukan pelayanan publik, ketika berafiliasi dengan salah satu peserta pemilu dikhawatirkan dapat mengurangi profesionalitas dalam memberikan pelayanan,” tutupnya.(bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Oknum Lurah Pasang Stiker Bacaleg Penuhi Panggilan Bawaslu

BANDARLAMPUNG - Lurah Beringin Raya Kecamatan Kemiling, M Nur Arifin memenuhi panggilan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung terkait dugaan ikut serta dalam pemasangan striker salah satu bakal calon anggota DPR RI di rumah-rumah warga. Berdasarkan pantauan, Lurah itu hadir pukul 13 :40 WIB di Bawaslu Kota Bandarlampung yang berada di Jalan Way Besai nomor 1, Pahoman, Teluk Betung Utara . Berita Terkait : Oknum Lurah Pasang Stiker Bacaleg di Rumah-rumah Warga Kedatangan lurah di Kantor Bawaslu Kita Bandarlampung itu terlihat memakai baju putih lengan pendek, bercelana panjang warna hitam dan wajah ditutupi oleh masker. Kehadiran dirinya ini untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu kota Bandarlampung yang diduga ikut serta memasang striker anak dari mantan walikota Bandarlampung Herman HN yakni Rahmawati Herdian. Sedangkan, berdasarkan informasi yang dihimpun Rahmawati Herdian dijadwalkan pada Kamis (04/05) mendatang. Baca Juga : ASN Pasang Stiker Bacaleg, Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung; ASN Harus Netral Diberitakan sebelumnya, Oknum Lurah Beringin Raya, kecamatan Kemiling, Bandar Lampung diduga melakukan pelanggaran netralitas Pemilu. Pasalnya beberapa waktu lalu, oknum lurah tersebut diduga memasang stiker salah seorang calon anggota DPR RI di dinding rumah warga. Lurah tersebut tampak dikawal oleh linmas dalam penempelan stiker tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya. “Iya saya langsung itu pak lurah MN yang memasang stiker calon yang tidak lain adalah anak dari walikota Bandar Lampung, makanya itu saya foto sebagai bukti, kalau ASN ini tidak netral begini bagaimana pemilu bisa damai,” ujar sumber tersebut Menurut dia, sebagai ASN, apalagi lurah, semestinya menjaga netralitas bukan malah memimpin memasang stiker bakal calon. Birokrasi merupakan faktor penting sebagai penghubung pemerintah yang seharusnya netral dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. “Kami sangat sayangkan sikap pak Lurah ini yang berani langsung memasang stiker calon di rumah warga. Akibat dari ketidaknetralan ASN berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan di lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan dan ASN menjadi tidak profesional,” ungkapnya. Terpisah, saat dihubungi melalui telepon, Lurah Beringin Raya M Nur Arifin, berdalih jika stiker yang ditempel adalah bukan lah calon anggota DPR RI. “Mana ada tulisan calon, coba lihat, kalau bukan calon bukan urusan kamu, kalau dia sudah terdaftar di partai kamu sudah lihat apa, kalau belum, itu bukan urusan kamu, sudah ya,” kata dia berdalih saat dikonfirmasi, Sabtu (29/04/2023) soal pemasangan stiker bakal calon anggota DPR RI di rumah-rumah warga. Read the full article

[ayojalanterus]

Soal Statuta UI: Pak Jokowi, Please, Jangan Bikin Kegaduhan Baru

 OLEH: ILHAM BINTANG  ENTAH “pesan” apa yang mau disampaikan Presiden Jokowi dengan mengubah Statuta Universitas Indonesia. Tepatnya: “legacy” seperti apa yang hendak diwariskan Pak Jokowi yang tiga tahun lagi akan meninggalkan jabatan Presiden RI  pada tahun 2024. Simaklah ribuan  komentar dan meme yang mendominasi ruang publik dua hari ini, merespons Peraturan Pemerintah No 75  Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Statuta itu baru saja ditandatangani Jokowi sebagai Presiden RI. Bulan lalu, Statuta UI sudah jadi persoalan besar. Sudah jadi sorotan publik. Menimbulkan kegaduhan. Ikut menambahi geger meme “Jokowi, The King of Lip Service” yang disulut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI. Peristiwa itu menyingkap, ternyata sudah sekian lama Rektor UI, Prof Ari Kuncoro, melanggar Statuta UI karena merangkap jabatan sebagai Komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Padahal, Pasal 35 C  PP  No 68/ 2013 Tentang Statuta UI, melarang Rektor dan Wakil Rektor UI merangkap sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Swasta. BRI adalah bank BUMN. Berselang sebulan terbit PP No 75/202I yang mengubah Pasal 35 C menjadi begini bunyinya: Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas dan Kepala Badan Universitas dilarang merangkap sebagai direksi pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun Swasta. Dengan mengubah kata “komisaris” pada PP lama menjadi “direksi” pada PP yang baru, selamatlah posisi Ari Kuncoro sebagai Rektor UI sekaligus Komisaris BRI yang bergaji Rp 1,2 miliar per bulan. Ini tak beda dengan orang yang karena telat bangun Salat Subuh, aturan waktu salat itu pun diubah.  Begitu sindir salah satu meme. Namun, rasanya tak adil jika  masyarakat hanya mengutuki habis Sang Rektor sendiri. Apalagi, Ari Kuncoro sih, yaa sudahlah, tampaknya, memang tidak amanah sejak awal. Yang soal besar, yang bikin kita menganga, adalah Presiden Jokowi yang menandatangani PP 75/2021 itu. Kita tentu saja menyesalkan mengapa di tengah keterpurukan bangsa akibat pandemi Presiden malah melahirkan kebijakan kontra-produktif. Menciptakan kegaduhan baru di tengah  musibah  bangsa  akibat pandemi Covid-19 yang menelan korban lebih 70 ribu rakyat meregang nyawa. Dengan mengubah Statuta UI sebenarnya sekaligus pengakuan bahwa  Rektor UI dan semua yang terlibat urusan itu telah melanggar aturan. Dengan mengubah itu, hanya untuk menolong Ari Kuncoro, Presiden mengacak-acak aturannya sendiri. Ini jelas preseden buruk untuk bangsa. Padahal, mentaati segala peraturan perundang-undangan adalah bagian dari sumpah jabatan Presiden ketika dilantik. Sebagai bangsa dan warganegara yang baik kita telah mengingatkan dugaan pelanggaran Rektor UI tersebut. Bulan Juni lalu, saya ikut memberi pandangan  melalui tulisan di media berjudul “Geger Meme Jokowi, The King of Lip Service” menyeret juga Ari Kuncoro dan Erick Tohir. Izin mengutip kembali, tulisan itu seutuhnya. Berikut: Geger meme “Jokowi, The King of Lip Service” menyeret juga nama Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, PhD. Praktis sejak kasus meme BEM-UI merebak, pria kelahiran Jakarta, 28 Januari  1962 itu hingga sekarang menjadi sasaran kritik  masyarakat luas. Ari dituduh melanggar Peraturan Pemerintah No 68/ 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Pasal 35 C PP itu memang melarang Rektor dan Wakil Rektor UI merangkap sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Swasta. Ari Kuncoro menjadi Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Februari 2020. Hanya beberapa bulan setelah terpilih sebagai Rektor UI pada  tanggal 25 September 2019. Ombudsman Republik Indonesia tegas mengatakan, suami Lana Soelistianingsih (55), Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, melanggar statuta UI. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Partai Gerindra bahkan meminta Ari Kuncoro mundur dari jabatan Wakil Komisaris Utama Bang BRI  yang memberinya  gaji Rp 1,2 miliar per bulan. “Ari Kuncoro harus mengundurkan diri dari Komisaris BRI,” kata Andre. Namun, sampai hari ini Ari Kuncoro  belum sekalipun memberikan tanggapan atas reaksi  publik terkait pasal pelanggaran statuta UI. Kedekatan Ari Kuncoro dengan Jokowi yang diduga menimbulkan conflict of interest dalam mengemban amanah sebagai rektor UI, memang sulit dibantah. Ada jejak digital yang kuat menunjuk itu. Bukan hanya Ari Kuncoro, melainkan istrinya, Lana Soelistianingsih, pun memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Sekurangnya, sejak tahun  2014, ketika masih bekerja sebagai Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana sudah menjadi die hard Jokowi. Pernyataannya sempat menarik perhatian media ketika mengatakan jika Jokowi memenangkan pemilu Presiden 2014 maka nilai tukar (kurs) rupiah akan menguat tajam. Kurs rupiah saat itu bertengger di level 11.792 per dolar AS. “Gendang” Lana ini masih bisa ditemukan di laman Tempo.co, 24 Februari 2014. Judulnya, “Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Tembus 10 Ribu”. Menurut Lana jika Jokowi diajukan sebagai calon Presiden RI oleh PDIP, sesuai hasil survey, maka partai berlambang banteng itu pun akan memperoleh 20% suara legislatif. “Banyak investor yang menginginkan kestabilan perekonomian. Itu hanya bisa dicapai dengan kestabilan politik. Jika Jokowi dicalonkan dan PDIP meraih suara 20% suara legislatif, diperkirakan pemilihan presiden hanya akan terjadi satu putaran dan ini menyebabkan akan banyak terjadi arus modal masuk dan rupiah akan menguat,” kata ekonom UI itu. Jokowi akhirnya memang memenangkan Pilpres 2014. Sukses itu mengantar Lana menempati posisinya sekarang: Kepala  Lembaga Penjaminan Simpanan. Adapun Ari Kuncoro, melenggang ke kursi  jabatan komisaris Bank BNI. Berikutnya mengikuti proses mulus menduduki kursi Rektor UI menyingkirkan enam kandidat rektor pada waktu pemilihan oleh Majelis Wali Amanah (MWA) UI. Enam kandidat yang tersingkir adalah Prof. Dr Abdul Harris, dr Agustin Kusumayati M. Sc PhD, DR Ir Arissetyanto Nugroho MM IPU CMA, MSS, Prof Bambang Wibawarta SS MA, Prof DR dr Budi Weko MPH SpOG (K) dan Prof Hikmahanto  Juwana, SH, LL M, PhD. Lawan kuatnya saat pemilihan adalah Prof Budi  Weko yang dengan mudah ditumbangkan dengan isu dan fitnah pernah membantu aksi 212. Padahal,  teman-teman seprofesinya yang meminta agar dia membantu memantau kalau terjadi gangguan kesehatan dalam acara bermassa  besar semacam itu. Demikian juga dengan nasib calon bagus lainnya, Prof Bambang Wibawarta yang difitnah  dekat dengan HTI. Setelah pemilihan, kandidat  Rektor Prof Abdul Harris diangkat menjadi Warek 1 menggantikan  Prof Rosari Saleh (Oca) yang dipecat Ari Kuncoro. Kasus pemecatan Prof Rosari  masih bergulir  di PTUN. Peran Erick Tohir Bukan hanya Ari Kuncoro, Menteri BUMN Erick Tohir pun terseret dalam pusaran gelombang protes publik sejak geger meme “Jokowi, King of Lip Service”. Yang disorot dalam kepempimpinan Erick ialah pengabaian aspek etika moral dan akhlak dalam   pemilihan  komisaris di BUMN. Menyorot  soal dugaan konflik kepentingan itu, Kompas.com, Rabu (30/6/21) menunjukkan ada delapan pejabat Teras UI dari dalam lingkaran Istana. Termasuk di dalamnya Erick Tohir sendiri yang masih tercatat sebagai anggota MWA UI. Erick diangkat sebagai anggota MWA UI yang mewakili unsur masyarakat pada 26 Maret 2019, sebelum Erick menjadi menteri, namun sudah menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Tujuh lainnya, adalah Ari Kuncoro, Saleh Husin (Ketua MWA UI), Sri Mulyani, Jonathan Tahir, putra Dato Sri Tahir, Wiku Adi Sasmito (anggota MWA) yang merupakan Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19. Nama lain Bambang Brodjonegoro dan Darmin Nasution (Anggota MWA UI, yang dua-duanya mantan anggota Kabinet Kerja). Sorotan publik soal akhlak tertuju pada sosok Kemal Arsyad Komisaris Independen Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia). Dua minggu lalu produser film “Penari” dan “Garuda Di Dadaku” ini diamuk netizen di media sosial. Publik mengecam kata-kata kotor yang dilontarkan Kemal kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Pada perombakan direksi dan komisaris Askrindo Kamis,1 Juli kemarin, Kemal Arsyad tetap dipertahankan Erick menjadi Komisaris Independen Askrindo. Padahal, masih segar dalam ingatan, tiga minggu lalu, Erick berbusa-busa berbicara  soal akhlak sebagai “core value” BMUN. Faktor akhlak disebutnya sangat berperan untuk membawa BUMN mencapai reputasi Dunia. ”BUMN tidak kekurangan orang pintar dan hebat. Tapi tidak cukup kapabilitas saja, tidak bisa.  Yang penting akhlak. Dengan akhlak bisa mulai level terendah di BMUN dan pengambil keputusan akan mendorong kemajuan BUMN,” ucap Erick ketika menghadiri dan memberi sambutan pada peluncuran buku “Akhlak Untuk Negeri” secara virtual, Rabu (6/6/21). Jika pernyataan Erick soal akhlak itu dihadapkan pada kasus Kemal Arsyad, tak salah jika ada pengamat menjuluki  Erick sebagai “raja kecil” praktek “lip service”. Dalam catatan masyarakat, yang terkait urusan akhlak  ini bukan hanya Kemal, tapi ada banyak di BUMN. Satu contoh kelancangan Komisaris Independen PT Pelni, Kristya Budiyarto, memecah persatuan bangsa. Kristya ini pernah bikin kegaduhan, menuduh pengajian Pelni mengembangkan paham radikalisme. Karenanya ia meminta pengajian Pelni pada bulan April dibubarkan. Minta pejabat Pelni yang mengurusi acara pengajian itu dipecat. Tapi,  Kang Dede, panggilan akrab komisaris itu, salah info. Belakangan ia pun meminta maaf kepada pengurus MUI KH Cholil Nafis yang hari itu menjadi pengisi acara kajian agama Pelni yang mau dibubarkan Kang Dede. Kembali ke soal gonjang ganjing di kampus UI. Seorang pejabat MWA UI, mengakui pasal 35 C PP Statusa UI memang abu-abu. Tidak tegas melarang Rektor UI  merangkap komisaris BUMN. Oh, yah? Pasal 35 c Statuta UI hanya melarang menjadi “pejabat” sehingga tidak bisa Ari Kuncoro serta merta dianggap telah melanggar. Sayang, pejabat MWA yang dihubungi kemarin tidak bersedia disebut namanya. Definisinya untuk kata “pejabat” di BUMN menarik disimak. Pejabat BUMN, dalam statuta UI, kata tokoh kita itu, bukan orang yang terlibat operasional dan tanggung jawab sehari-hari. Tegasnya, posisinya sebagai Wakil Komisaris Utama di Bank BRI tidak sampai mengganggu dan menyita  perhatian Ari Kuncoro sebagai Rektor UI.  Mungkin kawan yang menjadi sumber ini lupa. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris BRI pernah ikut menandatangani  persetujuan dokumen evaluasi kinerja PT BRI sebelum yang bersangkutan sendiri lulus fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pertanyaan: apakah memang seperti itu tata kelola umumnya BUMN kita, dimana para komisarisnya bergaji besar tapi dilepaskan dari tanggung jawab kerja sementara reputasinya mau dipacu Erick menjadi BMUN kelas dunia? Salah satu kelebihan Pak Jokowi, yang kita catat, adalah menyegerakan ralat jika keliru. Kali ini pun kita berharap begitu. Monggo, Pak.

from Konten Islam https://ift.tt/3xVZcBa via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/07/soal-statuta-ui-pak-jokowi-please.html

[fullmugdonutpony]

"Selamat Atas Bertambahnya Usiamu Yang Ke 73 Himpunan Mahasiswa islam"

Oleh : Muhammad Albadani Hidayat "Kader Umat Dan Bangsa HMI Cabang Palu"

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah berusia 73 tahun pada 5 Februari 2020 ini. Sebagai sebuah organisasi, melewati tujuh dasawarsa dan berhasil menjadi organisasi kemahasiswaan paling tua yang masih eksis sekaligus paling besar (paling tidak menurut HMI sendiri) adalah pencapaian yang harus disyukuri. Berdasarkan refleksi penulis selama aktif di HMI, ada tujuh permasalahan besar yang harus diselesaikan agar HMI tetap eksis di masa depan.

Pertama, Independensi dan kekuatan politik. Seperti yang telah tertera dalam BAB III Pasal 6 Anggaran Dasar (AD): “HMI bersifat independen”. Sifat independensi HMI terbagi menjadi dua, yaitu indepensi etis dan independensi organisatoris. Independensi etis adalah ketidakberpihakan suatu individu kepada kelompok tertentu.Sedangkan Independensi organisatoris dalam tafsir independensi HMI diartikan menjadi:

“Dalam keutuhan kehidupan nasional HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita semakin hari semakin terwujud”.

Sayangnya, independensi HMI sulit diimplementasikan dalam praktik. Hal tersebut terjadi karena di satu sisi HMI menggantungkan kekuatan politiknya pada para alumni dan sangat bergantung kepada mereka. Jejaring alumni HMI sendiri lebih sering membicarakan kekuasaan seperti pemilu, jabatan, atau jatah kursi untuk alumni sendiri. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti penegakkan HAM justru jarang dibicarakan. Padahal salah satu korban pelanggaran HAM, Munir, adalah alumni HMI juga.

Muncul pertanyaan, mungkinkah HMI punya kekuatan politik agar bisa menjadi pressure group yang menyuarakan kepentingan rakyat (bukan kepentingan alumni apalagi pribadi) dan tetap independen?

Kedua, adalah kekuatan ekonomi. Bergantungnya HMI pada alumni juga sampai pada ranah ekonomi. Sangat sulit ditemukan pada cabang maupun komisariat HMI di seluruh Indonesia yang mempunyai semacam koperasi, BMT, atau badan usaha yang bisa digunakan untuk membiayai pengkaderan dan aktivitas organisasi lainnya. Sering terjadi kasus di mana HMI untuk membayar biaya sewa sekretariat atau Latihan Kader 1 saja kesulitan, sehingga lagi-lagi mengharapkan kedermawanan alumni dianggap menjadi satu-satunya solusi. Dengan kata lain, harapan agar HMI bisa memberdayakan ekonomi umat masih jauh dari kenyataan. Memberdayakan diri sendiri saja belum bisa, apalagi ekonomi umat?

Ketiga, intelektualitas dan produksi pengetahuan. Sejak Nurcholish Madjid (Cak Nur, Ketua Umum PB HMI 1966-1971) menggeluarkan gagasan tentang pembaruan pemikiran Islam di era 1970an, HMI praktis absen dalam melahirkan intelektual dengan gagasan besar seperti Cak Nur atau memproduksi pengetahuan di berbagai bidang.

Di sisi lain, gencarnya intervensi dari “Pasar” dalam arus pemikiran Islam di Indonesia menghasilkan gagasan-gagasan serba “Pop” dan “Instan” seperti “Modis Syar’i”, “Cepat Kaya ala Islam”, atau mempromosikan poligami yang pada praktiknya hanya menyentuh aspek konsumtif individual umat Muslim di Indonesia tanpa memperhatikan dimensi sosial pembebasan dari ketertindasan kelompok marginal. HMI bisa dibilang absen dalam memberikan narasi tandingan pada pemikiran-pemikiran seperti itu.

Dilihat dari aktivitas kader-kader HMI di kampus-kampus sendiri, masih sedikit di antara mereka yang terlibat aktif dalam produksi pengetahuan seperti penelitian, penulisan artikel jurnal ilmiah, penulisan opini di media massa daring maupun luring, dan menjadi pengisi acara-acara diskusi di luar acara yang diadakan HMI sendiri.

Permasalahan yang keempat adalah penerapan keislaman. Masih banyak kader yang beribadah sebatas rutinitas simbolis dan belum substansial. Misalnya, kader tersebut sudah shalat, puasa, dan zakat tapi secara sosial mereka merasa lebih tinggi dari orang lain berkat ibadahnya. Selain itu banyak juga yang sudah beribadah tapi tidak mau peduli dengan nasib mustadh’afin yang sengaja dimiskinkan dan dibodohkan karena bagi mereka, sudah beribadah secara ritual adalah yang terpenting.

Permasalahan kelima adalah tentang citra untuk menarik calon anggota. Pada kenyataanya harus diakui, bahwa mahasiswa sekarang jarang yang tertarik dengan organisasi seperti HMI yang bersifat formal-struktural-birokratis-rigid-politis ditambah sering juga karena perilaku sebagian kader HMI yang terlihat menghalalkan segala cara agar mendapat posisi di Badan Eksekutif Mahasiswa/Lembaga Mahasiswa Fakultas/Himpunan Mahasiswa tingkat Departemen.

Mahasiswa-mahasiswa sekarang lebih tertarik dengan komunitas-komunitas atau forum-forum yang nuansanya lebih santai dan kekinian serta fokus pada isu-isu tertentu. Singkatnya, HMI masa kini terlihat kurang menarik bahkan bisa jadi tidak menarik bagi sebagian besar mahasiswa.

Permasalahan keenam adalah tentang penggunaan teknologi. Kita harus mengakui bahwa HMI memang sudah berhasil bertahan selama 73 tahun tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara HMI bisa bertahan di zaman globalisasi teknologi digital, big data, munculnya start-up, dan era disrupsi akibat perkembangan teknologi yang begitu cepat jika tata kelola organisasi dan cara berpikir organisasional HMI masih sangat old school. Di masa lalu pengelolaan organisasi dan administrasi HMI memang pernah menjadi rujukan organisasi mahasiswa lainnya, tapi itu di masa lalu sedangkan yang HMI hadapi adalah masa depan.

Permasalahan yang ketujuh adalah tentang interaksi dengan masyarakat. Setiap ulang tahun HMI selalu muncul kutipan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mengatakan bahwa HMI bukan saja Himpunan Mahasiswa Islam tapi juga Harapan Masyarakat Indonesia. Nyatanya, kutipan hanyalah kutipan. Pada kenyataanya sulit menemukan (untuk tidak mengatakan tidak ada) kader HMI yang ikut dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dengan masyarakat, bahkan di sekitar sekretariat HMI sendiri.

Lebih banyak kader HMI yang asyik dengan gadget mereka dan mengurung diri di sekretariat. Akibatnya kader-kader HMI sering tidak mampu (bahkan tidak mau) memahami lokalitas dan budaya masyarakat di sekitar mereka. Hal tersebut sering diperparah dengan perasaan superior, merasa yang paling tahu apa yang paling baik untuk masyarakat.

Pertanyaanya, bagaimana bisa tahu tentang dan menjadi harapan masyarakat kalau berinteraksi dengan mereka saja tidak pernah (bahkan mungkin tidak mau)?

Ulang tahun bukan hanya sebuah perayaan. Refleksi agar mampu berbenah diri juga perlu dimulai, apalagi menyangkut eksistensi dan esensi organisasi. Sudah 73 tahun HMI, masih menunggu apa lagi?

""

[kadaryanto97]

Menolak Sejarah Penguasa Penulis: Hersri Setiawan Ukuran : 14 x 20 cm Tebal: 226 halaman Harga : Rp83.000 diskon 20% Rp66.400 ISBN : 978-602-8620-54-3 Penerbit Best Publisher Menolak Sejarah Penguasa oleh Hersri Setiawan Rangkaian kekerasan massal terhadap kaum yang di cap Kiri di Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an sepertinya masih belum mendapatkan ruang dalam sejarah dan politik Indonesia hingga saat ini. Publikasi terkait fakta tragedi kemanusiaan yang menimpa putra-putri bangsa ini terkesan masih tabu dibicarakan meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 23 Juli 2012 resmi menyatakan bahwa peristiwa berdarah 1965/1966 merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penulisan sejarah terkait kejadian 65 dan penumpasan massal yang ditulis oleh rezim Orde Baru (Orba) secara lugas menyeret PKI sebagai dalang dan Soekarno berikut pengikutnya sebagai pihak-pihak yang juga turut bertanggung jawab atas pemberontakan G30S. Maka tak heran, secara turun-temurun, orang-orang mempelajari penulisan sejarah versi Orde Baru. Pasca kejatuhan Soeharto, para sejarawan dan penyintas menyuarakan fakta yang berbeda dan praktis memberikan sinar terang atas kontroversi tragedi 65. #buku #bukubacaan #bukusosial #bukupolitik #bukusosialpolitik #bukudiskon #bukumurah https://www.instagram.com/p/B7qNFJ4gOlN/?igshid=hnjfy1ar9jzz