#Pengawasan Kampanye

[bantennewscoid-blog]

Terima Perwakilan Kejati, Bawaslu Banten Pastikan Pengawasan Kampanye Berjalan Sesuai Aturan

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten memastikan pengawasan kampanye pada Pemilu 2024 masih berjalan sesuai aturan. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal usai menerima perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten di Kantor Bawaslu Banten, Ciceri, Kota Serang, Selasa (2/1/2024). Dikatakan Faisal, kedatangan perwakilan Kejati Banten dalam rangka koordinasi terkait adanya…

[hargo-news]

Awasi Kampanye Peserta, Amran: Kita Memastikan Pelaksanaannya Sesuai Koridor Aturan

Awasi Kampanye Peserta, Amran: Kita Memastikan Pelaksanaannya Sesuai Koridor Aturan #BawasluPohuwato #Pengawasan #Kampanye #DesaTaluduyunuUtara #KabupatenPohuwato

Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato, kembali lakukan pengawasan kampanye Pemilu oleh peserta pemilu di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kamis (14/12/2023). Amran Hulubangga, Kordinator Divisi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Pohuwato menyampaikan, pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh tim fasilitasi…

[kantorberita]

Netralitas ASN dan RT/RW dalam Pilkada 2024: Sekdakot Bengkulu Tegaskan Larangan Keterlibatan Politik Praktis

Netralitas ASN dan RT/RW dalam Pilkada 2024: Sekdakot Bengkulu Tegaskan Larangan Keterlibatan Politik Praktis KANTOR-BERITA.CON, KOTA BENGKULU|| Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai memanas, termasuk di Kota Bengkulu. Dalam menghadapi tahun politik ini, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, kembali mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus…

[lensadesa]

Mencapai Kemenangan Pilkades Tanpa Politik Uang: Realitas yang Menginspirasi

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seringkali diwarnai oleh politik uang yang merusak integritas demokrasi. Namun, beberapa desa telah membuktikan bahwa kemenangan dapat dicapai tanpa terjerat praktik korup. Desa-desa seperti X, Y, dan Z menonjol dengan pendidikan politik yang kuat, transparansi dana kampanye, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Keberhasilan ini juga diperkuat oleh media independen, hukum yang tegas, dan pengawasan pemilihan yang ketat. Bukti nyata ini memberikan harapan bahwa demokrasi lokal dapat tumbuh tanpa keterlibatan finansial yang merugikan. Kesuksesan ini harus dijadikan contoh untuk desa-desa lain membangun demokrasi yang bersih dan berdaya.

source : https://www.lensadesa.com/2020/09/mujiono-kepala-desa-deketagung-bertekad.html

#pilkades #demokrasi #Tanpapolitikuang #

[beritaindonesia78]

LinkAja jelaskan komitmen berantas judi online

Ilustrasi - Layanan LinkAja. ANTARA/Vera Lusiana.

Jakarta (ANTARA) - Dompet digital LinkAja menjelaskan tujuh komitmen mereka untuk memberantas praktik judi online dari platform mereka.

"Kami sampaikan bahwa kami tidak pernah memfasilitasi segala bentuk aktivitas atau transaksi keuangan mencurigakan termasuk judi online," kata CEO LinkAja Yogi Rizkian Bahar melalui pesan elektronik kepada ANTARA, Jumat malam.

LinkAja mendukung upaya pemerintah dan regulator dalam mencegah dan mengantisipasi judi online. Poin pertama dari komitmen mereka memberantas judi online adalah mengoptimalkan sistem deteksi fraud (penipuan) atau FDS dengan menarik data setiap minggu untuk akun yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan, termasuk judi online.

LinkAja kemudian menganalisis temuan dan melaporkan kepada otoritas melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga: GoPay tutup layanan pada akun terindikasi judi online Baca juga: DANA tegaskan komitmen lindungi pengguna dari judi online

Kedua, LinkAja memperkuat pengawasan terhadap mitra yang bekerja sama dengan mereka. Hingga September 2024, platform memutus koneksi transaksi terhadap lebih dari 350 akun yang terdeteksi melakukan penipuan dan menindak lebih dari 150 kasus (termasuk membekukan dan memblokir) akun berdasarkan laporan yang masuk dari layanan pelanggan dan mitra bank.

Ketiga, LinkAja melakukan penguatan manajemen risiko antara lain dengan memperketat proses verifikasi pengguna Know Your Customer (KYC) eksisting, memantau transaksi keuangan mencurigakan, mengevaluasi akun pelanggan dan mitra dagang dan melakukan patroli siber secara mandiri.

Keempat, mereka memperkuat pembinaan kepada mitra dagang dan memberhentikan kerja sama jika mitra terbukti melakukan tindakan merugikan.

Kelima, LinkAja mengoptimalkan FDS mereka agar bisa memantau transaksi secara aktual agar bisa mengambil tindakan pencegahan untuk akun yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan, termasuk judi online.

Keenam, platform mengintegrasikan fitur keamanan tambahan, autentikasi ganda dan enkripsi data.

Terakhir, LinkAja mengadakan edukasi atau kampanye, baik secara mandiri maupun kolaborasi, kepada konsumen untuk memberi gambaran tentang konsekuensi hukum judi online dan meningkatkan kewaspadaan mereka tentang judi online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan teguran kepada platform dompet digital yang memfasilitasi judi online.

Baca juga: Menkominfo tegur keras lima dompet digital fasilitator judi online Baca juga: Visa ungkap pengguna dompet digital RI meningkat 92 persen pada 2023 Baca juga: BI: Transfer dan tarik tunai dengan QRIS bisa gunakan dompet digital

[beritaterbaru2024]

KY tak temukan pelanggaran usai pantau 74 sidang pidana pemilu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial(KY) menyatakan tidak menemukan pelanggaran hukum acara maupun etik apa pun yang dilakukan oleh hakim usai memantau sebanyak 74 sidang tindak pidana pemilihan umum pada periode Januari-Oktober 2024.

“KY telah melaksanakan 74 pemantauan persidangan tindak pidana Pemilu 2024, pada bulan Januari sampai Oktober 2024 yang tersebar di 23 provinsi dan 52 pengadilan negeri,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito di Jakarta, Rabu.

Joko menjelaskan, berdasarkan hasil temuan KY, para hakim telah menerapkan hukum acara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dari segi penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY menyatakan bahwa hakim yang dipantau tidak melakukan pelanggaran.

“Tidak ditemukan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim saat bersidang,” ujar Joko menegaskan.

Sementara itu, dari segi situasi dan kondisi pengadilan, KY menemukan bahwa pengadilan yang dipantau telah menyediakan informasi agenda sidang dan jadwal sidang, susunan majelis hakim, serta dukungan dan fasilitas pengadilan, termasuk adanya jaminan keamanan bagi hakim.

Joko mengatakan, tidak adanya pelanggaran hukum acara maupun etik oleh hakim saat menyidangkan perkara tindak pidana pemilu, bisa saja berkorelasi dengan pelatihan yang dilakukan KY sebelumnya.

KY telah memberikan pelatihan tematik kepada insan peradilan tentang pemilu maupun pilkada. Pelatihan tematik itu, ujar Joko, merupakan pelatihan khusus.

“Sehingga mungkin hakim yang ditunjuk oleh pimpinan pengadilan itu pasti hakim yang sudah pernah dilatih. Mudah-mudahan saja karena adanya korelasi antara dia pernah dilatih oleh KY, sehingga dia di dalam menerapkan persidangan itu memang sudah bagus,” imbuh Joko.

Kendati demikian, Joko berpesan kepada masyarakat dan media massa untuk senantiasa berkontribusi memantau persidangan, sehingga pelanggaran oleh hakim bisa diminimalisasi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemantauan persidangan tindak pidana pemilu merupakan salah satu bentuk komitmen KY mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Pemantauan persidangan juga merupakan upaya memastikan hakim mengimplementasikan Undang-Undang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, dan KEPPH.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, KY telah memantau 74 persidangan pada 52 pengadilan negeri di 23 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (7 sidang), Aceh (7), Nusa Tenggara Timur (6), Papua (6), Sulawesi Utara(5), Sulawesi Selatan (5), Riau (4), Lampung (4), dan Sumatera Utara (4).

Kemudian di Jawa Tengah (4 sidang), Jawa Timur (3), Kalimantan Utara (3), Sumatera Barat (3), Gorontalo (2), Kalimantan Tengah (2) , Papua Barat (2), Sulawesi Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Kalimantan Selatan (1), Jawa Barat (1), DKI Jakarta (1), Kepulauan Riau (1), dan Maluku Utara (1).

Jenis tindak pidana pemilu yang disidangkan, di antaranya politik uang, tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, memberikan suara lebih dari satu kali, melakukan pelanggaran larangan kampanye, dan menggagalkan pemungutan suara.

“Petugas pemantauan persidangan menilai tiga aspek: penerapan hukum acara dalam persidangan, penerapan dan penegakan KEPPH, serta kondisi dan pelayanan pengadilan,” jelas Joko.

[m1totoberitanew]

Menkomdigi siapkan lima program dukung kampanye pilkada damai

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah menyiapkan lima program untuk mendukung kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang damai.

“Kami menyiapkan lima program utama dalam Kampanye Pilkada Damai 2024, yaitu SMS blast dan ekosistem media digital, monitoring dan pengawasan spektrum frekuensi radio (SFR), dukungan logistik, pengamanan ruang digital, serta komunikasi publik,” ujar Meutya dalam rilis pers, Kamis.

Meutya menekankan Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan ruang publik digital selama gelaran Pilkada Serentak 2024.

Dalam konteks pengamanan ruang digital, kata dia, Kementerian Komdigi berfokus pada penanganan konten negatif, termasuk misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik selama masa pilkada.

“Program pengawasan dan kampanye ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif, serta memperkuat semangat kebersamaan menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Meutya.

Meutya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Presiden Prabowo Subianto membuka langsung Rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045" tersebut.

Meutya menyatakan bahwa rakornas merupakan momentum penting untuk penyelarasan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pemerintah daerah.

“Acara ini menghadirkan seluruh pejabat tinggi dari Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, dan unsur pimpinan daerah dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia,” ujar dia.

Dalam Rakornas tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah mengenai kesiapan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Dalam acara itu, Meutya didampingi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo, serta jajaran pejabat tinggi madya Kementerian Komdigi.

[sumbartodaynews]

Gelar Raker Pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, Panwaslu Sembilan Koto Berjalan Sukses.

Dharmasraya-Sumbar, Sumbartodaynews.com — Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sembilan Koto gelar rapat kerja pengawasan kampanye untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 yang diselenggarakan di Aula Gedung Sayak Nan Landai Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto, Dharmasraya, Senin,…

[riskajasamaklon123]

Maklon Parfum dengan Inovasi Teknologi

Maklon Parfum dengan Inovasi Teknologi

Industri parfum di Indonesia terus berkembang pesat, dan salah satu faktor pendorong utama adalah layanan maklon parfum. Maklon parfum menawarkan solusi bagi para pengusaha yang ingin menciptakan produk parfum mereka sendiri tanpa harus memiliki fasilitas produksi yang besar. Dengan adanya inovasi teknologi, proses maklon parfum kini semakin efisien, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

Apa itu Maklon Parfum?

Maklon parfum adalah layanan yang memungkinkan pihak ketiga untuk memproduksi parfum berdasarkan formulasi yang diberikan oleh klien. Dalam model bisnis ini, klien dapat menciptakan merek mereka sendiri tanpa harus terlibat dalam proses produksi yang rumit. Maklon parfum biasanya mencakup pengembangan formula, pengujian produk, pengemasan, dan terkadang pemasaran.

Inovasi Teknologi dalam Maklon Parfum

Penggunaan AI dan Big Data Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data semakin banyak diterapkan dalam pengembangan parfum. Melalui analisis data pasar dan preferensi konsumen, perusahaan maklon dapat menciptakan aroma yang lebih sesuai dengan tren dan selera pasar. Dengan menggunakan algoritma, mereka dapat mengidentifikasi kombinasi bahan yang paling diminati, sehingga mempercepat proses pengembangan produk.

Pengembangan Formula yang Berkelanjutan Inovasi dalam bahan baku juga menjadi fokus utama. Banyak perusahaan maklon mulai beralih ke bahan alami dan ramah lingkungan. Dengan teknologi baru, mereka dapat menghasilkan aroma yang menarik tanpa mengorbankan keberlanjutan. Hal ini tidak hanya menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan, tetapi juga membuka pasar baru yang menjanjikan.

Prototyping Cepat Teknologi cetak 3D dan perangkat lunak desain parfum memungkinkan proses prototyping yang lebih cepat dan efisien. Klien dapat melihat dan merasakan aroma dalam waktu singkat, memungkinkan mereka untuk melakukan revisi sebelum produk akhir diluncurkan. Ini mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan produk.

Otomatisasi Proses Produksi Dengan adanya otomatisasi, proses produksi parfum menjadi lebih cepat dan akurat. Teknologi ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan meningkatkan konsistensi produk. Sistem otomasi juga memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kualitas produk, memastikan bahwa setiap batch parfum memenuhi standar yang ditetapkan.

Platform Digital untuk Pemasaran Inovasi teknologi tidak hanya terbatas pada produksi, tetapi juga mencakup pemasaran. Banyak perusahaan maklon parfum kini menggunakan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Strategi pemasaran berbasis data memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang tepat dengan cara yang lebih efektif, termasuk melalui media sosial dan kampanye online.

Tantangan dan Peluang

Meskipun teknologi memberikan banyak keuntungan, ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, persaingan di pasar parfum semakin ketat. Perusahaan maklon harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Selain itu, memastikan kualitas produk sambil tetap efisien dalam biaya produksi juga menjadi perhatian utama.

Namun, peluang yang ada sangat menjanjikan. Dengan semakin banyaknya pengusaha yang tertarik memasuki industri parfum, permintaan akan layanan maklon yang inovatif akan terus meningkat. Ini membuka jalan bagi perusahaan maklon untuk mengembangkan teknologi dan metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi layanan maklon kosmetik atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Indopertama dapat membantu mewujudkan ide kosmetik Anda, kunjungi Tokopedia untuk informasi lebih lanjut.

Hubungi Kami : 0813–9233–8585

[redaksi55jp]

Hasil Pemilu 2024: Kandidat Terpilih Dipastikan Memimpin Lima Tahun Mendatang

Hasil Pemilu 2024: Kandidat Terpilih Dipastikan Memimpin Lima Tahun Mendatang

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia telah mencapai puncaknya, dan hasil resmi akhirnya diumumkan. Kandidat yang terpilih melalui proses demokrasi ini dipastikan akan memimpin bangsa selama lima tahun mendatang. Proses pemilu yang berlangsung pada tahun ini berjalan dengan lancar, meskipun penuh dengan dinamika politik dan persaingan ketat di antara para kandidat.

Pemilu 2024 menjadi salah satu pemilu terbesar di dunia, dengan partisipasi pemilih yang tinggi. Rakyat Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, menggunakan hak pilihnya untuk menentukan masa depan negara. Pemilu ini tidak hanya melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif di berbagai tingkatan, mulai dari DPR, DPD, hingga DPRD.

Kandidat terpilih dalam pemilu kali ini berhasil memenangkan hati rakyat dengan program-program unggulan yang ditawarkan selama masa kampanye. Isu-isu seperti pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan sistem pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama kampanye. Janji-janji politik yang disampaikan diharapkan dapat direalisasikan dalam masa kepemimpinan mereka.

Proses pemilu tahun ini juga diwarnai dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih, termasuk sistem e-voting dan e-rekapitulasi, yang membantu mempercepat proses penghitungan suara dan meningkatkan transparansi. Meski begitu, pengawasan ketat dari berbagai lembaga independen dan masyarakat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pemilu ini benar-benar mewakili suara rakyat.

Dengan terpilihnya pemimpin baru, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanannya sebagai negara demokrasi yang dinamis. Tantangan yang dihadapi oleh kandidat terpilih tentunya tidak mudah, mengingat berbagai masalah global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Namun, dengan dukungan rakyat dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, harapan akan masa depan yang lebih baik tetap tinggi.

Periode kepemimpinan lima tahun mendatang akan menjadi waktu yang krusial bagi Indonesia untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan memperbaiki berbagai sektor penting. Masyarakat menantikan implementasi dari janji-janji politik dan reformasi yang dijanjikan, dengan harapan bahwa pemerintahan baru ini akan membawa kemajuan signifikan bagi bangsa.

Dengan hasil ini, pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tetap kuat dan mampu menghasilkan pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi seluruh rakyat Indonesia.

[bahaspolitikm1toto]

Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

“Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,”

Jakarta (ANTARA) - Empat lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024.

Gugus tugas itu secara lengkap bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

“Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten dalam media, baik cetak maupun elektronik.

“Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama, baik fisik maupun virtual, agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik.

Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut.

“SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah.

Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10 - 23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24 - 26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

[polripresisiblog]

Kadiv Humas Polri Hadiri Penandatanganan SKB Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, hingga Dewan Pers, menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024. Gugus tugas itu bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/10). Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten di media cetak maupun elektronik. “Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama dalam bentuk fisik maupun virtual. Tujuannya agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik. Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut. “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah. Dalam acara itu Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho turut hadir. Ia mengatakan Pilkada 2024 merupakan momen penting untuk masyarakat memilih kepala daerahnya, maka itu semua pihak harus ikut mensuksekannya. Informasi penting disajikan secara kronologis “Kami tentu saja Polri bersama TNI, Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan KPI beserta seluruh elemen masyarakat akan bersinergi dan berkolaborasi dalam bentuk pengawasan pemberitaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengawal pemilukada berjalan sejuk, aman, damai dan bermartabat,” ujar Sandi dalam keterangannya. Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10-23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24-26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

[kantorberita]

Menjelang Pilkada 2024: Sinergi Bawaslu dan Diskominfo Pastikan Netralitas ASN dan Akses Informasi

Menjelang Pilkada 2024: Sinergi Bawaslu dan Diskominfo Pastikan Netralitas ASN dan Akses Informasi KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, berbagai pihak mulai mematangkan persiapan untuk memastikan jalannya pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satu aspek penting dalam mempersiapkan…

[mediapresisi]

Kadiv Humas Polri Hadiri Penandatanganan SKB Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, hingga Dewan Pers, menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024. Gugus tugas itu bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/10). Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten di media cetak maupun elektronik. “Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama dalam bentuk fisik maupun virtual. Tujuannya agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik. Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut. “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah. Dalam acara itu Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho turut hadir. Ia mengatakan Pilkada 2024 merupakan momen penting untuk masyarakat memilih kepala daerahnya, maka itu semua pihak harus ikut mensuksekannya. Informasi penting disajikan secara kronologis “Kami tentu saja Polri bersama TNI, Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan KPI beserta seluruh elemen masyarakat akan bersinergi dan berkolaborasi dalam bentuk pengawasan pemberitaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengawal pemilukada berjalan sejuk, aman, damai dan bermartabat,” ujar Sandi dalam keterangannya. Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10-23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24-26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

[mediapolripresisi]

Kadiv Humas Polri Hadiri Penandatanganan SKB Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, hingga Dewan Pers, menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024. Gugus tugas itu bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/10). Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten di media cetak maupun elektronik. “Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama dalam bentuk fisik maupun virtual. Tujuannya agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik. Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut. “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah. Dalam acara itu Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho turut hadir. Ia mengatakan Pilkada 2024 merupakan momen penting untuk masyarakat memilih kepala daerahnya, maka itu semua pihak harus ikut mensuksekannya. Informasi penting disajikan secara kronologis “Kami tentu saja Polri bersama TNI, Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan KPI beserta seluruh elemen masyarakat akan bersinergi dan berkolaborasi dalam bentuk pengawasan pemberitaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengawal pemilukada berjalan sejuk, aman, damai dan bermartabat,” ujar Sandi dalam keterangannya. Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10-23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24-26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

[beritaterbaru2024]

KY tak temukan pelanggaran usai pantau 74 sidang pidana pemilu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial(KY) menyatakan tidak menemukan pelanggaran hukum acara maupun etik apa pun yang dilakukan oleh hakim usai memantau sebanyak 74 sidang tindak pidana pemilihan umum pada periode Januari-Oktober 2024.

“KY telah melaksanakan 74 pemantauan persidangan tindak pidana Pemilu 2024, pada bulan Januari sampai Oktober 2024 yang tersebar di 23 provinsi dan 52 pengadilan negeri,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito di Jakarta, Rabu.

Joko menjelaskan, berdasarkan hasil temuan KY, para hakim telah menerapkan hukum acara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dari segi penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY menyatakan bahwa hakim yang dipantau tidak melakukan pelanggaran.

“Tidak ditemukan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim saat bersidang,” ujar Joko menegaskan.

Sementara itu, dari segi situasi dan kondisi pengadilan, KY menemukan bahwa pengadilan yang dipantau telah menyediakan informasi agenda sidang dan jadwal sidang, susunan majelis hakim, serta dukungan dan fasilitas pengadilan, termasuk adanya jaminan keamanan bagi hakim.

Joko mengatakan, tidak adanya pelanggaran hukum acara maupun etik oleh hakim saat menyidangkan perkara tindak pidana pemilu, bisa saja berkorelasi dengan pelatihan yang dilakukan KY sebelumnya.

KY telah memberikan pelatihan tematik kepada insan peradilan tentang pemilu maupun pilkada. Pelatihan tematik itu, ujar Joko, merupakan pelatihan khusus.

“Sehingga mungkin hakim yang ditunjuk oleh pimpinan pengadilan itu pasti hakim yang sudah pernah dilatih. Mudah-mudahan saja karena adanya korelasi antara dia pernah dilatih oleh KY, sehingga dia di dalam menerapkan persidangan itu memang sudah bagus,” imbuh Joko.

Kendati demikian, Joko berpesan kepada masyarakat dan media massa untuk senantiasa berkontribusi memantau persidangan, sehingga pelanggaran oleh hakim bisa diminimalisasi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemantauan persidangan tindak pidana pemilu merupakan salah satu bentuk komitmen KY mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Pemantauan persidangan juga merupakan upaya memastikan hakim mengimplementasikan Undang-Undang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, dan KEPPH.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, KY telah memantau 74 persidangan pada 52 pengadilan negeri di 23 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (7 sidang), Aceh (7), Nusa Tenggara Timur (6), Papua (6), Sulawesi Utara(5), Sulawesi Selatan (5), Riau (4), Lampung (4), dan Sumatera Utara (4).

Kemudian di Jawa Tengah (4 sidang), Jawa Timur (3), Kalimantan Utara (3), Sumatera Barat (3), Gorontalo (2), Kalimantan Tengah (2) , Papua Barat (2), Sulawesi Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Kalimantan Selatan (1), Jawa Barat (1), DKI Jakarta (1), Kepulauan Riau (1), dan Maluku Utara (1).

Jenis tindak pidana pemilu yang disidangkan, di antaranya politik uang, tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, memberikan suara lebih dari satu kali, melakukan pelanggaran larangan kampanye, dan menggagalkan pemungutan suara.

“Petugas pemantauan persidangan menilai tiga aspek: penerapan hukum acara dalam persidangan, penerapan dan penegakan KEPPH, serta kondisi dan pelayanan