#Prinsip demokrasi Pilkada

[kantorberita]

Menjelang Pilkada 2024: Sinergi Bawaslu dan Diskominfo Pastikan Netralitas ASN dan Akses Informasi

Menjelang Pilkada 2024: Sinergi Bawaslu dan Diskominfo Pastikan Netralitas ASN dan Akses Informasi KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, berbagai pihak mulai mematangkan persiapan untuk memastikan jalannya pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satu aspek penting dalam mempersiapkan…

[m1totoslot]

Bawaslu Banyumas kaji dugaan pelanggaran netralitas kepala desa

Bawaslu tidak boleh takut apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan penguasa maupun petahana.

Purwokerto (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengkaji dugaan pelanggaran netralitas kepala desa (kades) di wilayah itu yang mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Jateng 2024.

"Setelah menerima laporan, kami melakukan kajian awal secara materiel. Di materiel, kami masih kurang bukti," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas Imam Arif Setiadi di Purwokerto, Banyumas, Sabtu.

Oleh karena itu, pihaknya memberi kesempatan pelapor untuk melengkapi bukti-bukti tambahan.

Ia memastikan bahwa pihaknya secara prinsip akan serius menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas kades tersebut karena menjadi atensi publik.

"Namun, kami masih menunggu bukti-bukti tambahan dari pelapor," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho mengatakan bahwa bawaslu harus tegas dalam menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas kades tersebut.

"Karena pada era pemilu itu, upaya-upaya sebagai bentuk penggalangan, upaya-upaya untuk menggunakan sarana kepala desa atau aparat pemerintah itu yang biasa terjadi karena itu cara yang mudah," katanya.

Dengan demikian, kata dia, ketegasan bawaslu di daerah setempat merupakan suatu tonggak dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, lanjut dia, bawaslu tidak boleh takut apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan penguasa maupun petahana.

Jika bawaslu tidak tegas dan membiarkan pelanggaran netralitas terus terjadi, menurut dia, hal itu justru akan merusak sistem pemilu.

"Tidak hanya bawaslu, gakkumdu (penegakan hukum terpadu) juga harus tegas. Gakkumdu tidak boleh mleto (tidak konsisten, red.) kalau orang Jawa bilang. Ini bagian dari prinsip demokrasi," katanya.

Dengan adanya ketegasan gakkumdu khususnya bawaslu, dia mengharapkan tidak sampai terjadi kades/lurah maupun aparat pemerintahan lainnya dengan sengaja menggunakan fasilitas atau melakukan upaya-upaya untuk memengaruhi orang lain untuk memilih paslon tertentu dalam pilkada.

Menurut dia, upaya-upaya tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana pemilu.

"Sekarang yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah keberanian bawaslu untuk menindak, atau jangan-jangan bawaslu tidak berani, nah ini yang menjadi pertanyaan," katanya.

Ia mengungkapkan selama ini kasus dugaan pelanggaran netralitas sering kali tidak terselesaikan hingga ke ranah pidana dengan berbagai alasan seperti kurangnya bukti.

"Kalau masalah bukti, saya kira mudah. Sekarang tinggal niatnya saja. Kalau sudah ada dugaan, laporan, kecenderungan, itu bukti mudah karena ini bukan bukti-bukti elektronik," katanya.

Menurut dia, bukti-bukti suara dan bukti-bukti untuk penggalangan atau gerakannya itu sudah kelihatan.

"Jadi, kalau kesulitan bukti, saya kira suatu yang sulit untuk dipertanggungjawabkan, tinggal mau atau tidak, bawaslu mau atau tidak. Ini saya kira suatu tonggak demokrasi yang betul-betul harus ditegakkan," kata Prof. Hibnu.

Kasus dugaan pelanggaran netralitas kades di Banyumas itu dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas pada hari Kamis (24/10) oleh pelapor atas nama Hendro Prayitno dengan didampingi Rumah Juang Andika-Hendi dan Tim Advokasi Andika-Hendi Banyumas.

Dalam hal ini, pelapor melaporkan Kades Kasegeran Saefudin karena diduga sebagai panitia kegiatan Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Banyumas di salah satu hotel Purwokerto pada hari Senin (21/10).

Pelaporan dilakukan karena dalam kegiatan tersebut diduga terdapat pelanggaran pilkada berupa netralitas para perangkat desa dan indikasi transaksi praktik politik uang di mana setiap kades mendapatkan uang sebesar Rp1 juta sehari setelah acara itu.

Pelapor juga mendapatkan informasi dari salah seorang kades yang menjadi peserta pertemuan bahwa acara tersebut ditujukan untuk pemenangan salah satu paslon dalam Pilkada Jateng 2024, yaitu Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

[kanimmamuju]

Kickoff Hari Ham Sedunia Ke-76 Deklarasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya Pilkada yang ramah HAM, bebas dari provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Guna mencapai tujuan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengajak generasi muda untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka dalam pelaksanaan pilkada mendatang.

“Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan generasi muda dapat menjalankan hak suara mereka secara bijak dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada pelaksanaan Pilkada yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia,” terang Supratman pidatonya di acara Pencanangan (Kick Off) Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-76 Tahun 2024 dan Deklarasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula.

Dalam rangka itu, Menteri Hukum dan HAM menyatakan pihaknya telah berkolaborasi bersama dengan Komunitas Pemuda Pelajar Pecinta HAM (KOPPETA HAM) untuk memberikan edukasi dan informasi terkait hak-hak pemilih pemula serta cara menghindari provokasi dan berita palsu.

“Dengan kolaborasi bersama generasi muda, Kami meyakini bahwa Pilkada mendatang dapat berjalan dengan suasana yang lebih aman, damai, dan tentunya demokratis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Hukum dan HAM juga membocorkan pemilihan tema hari HAM ke-76 tahun 2024 yaitu “Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini dipandang relevan terlebih setelah besarnya energi bangsa terkuras dalam pesta demokrasi lima tahunan.

“Melalui tema hari HAM Sedunia tahun ini, kami ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya mempersatukan kembali anak-anak bangsa untuk bersama sama membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, mengungkapkan deklarasi hari ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM Sedunia Ke – 76.

Selain deklarasi, Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan sejumlah agenda lainnya seperti Cerdas HAM, Talkshow Harmoni dalam keberagaman, Seminar Internasional, Lomba Konten Kreator Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan P2HAM, Lomba Video P5HAM, dan Lomba Konten Diseminasi HAM Bagi ASN.

"Untuk puncak peringatan hari HAM ke-76, direncanakan akan kita laksanakan di Taman Mini Indonesia Indah," imbuh Dhahana.

Turut hadir pada agenda kick-off Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-76 Tahun 2024 dan Deklarasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula di antaranya Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Kementerian/Lembaga terkait serta para perwakilan partai politik peserta pilkada 2024.

[rupmoker]

Kick Off Hari HAM Sedunia Ke-79 Deklarasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula

Kick Off Hari HAM Sedunia Ke-79 Deklarasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya Pilkada yang ramah HAM, bebas dari provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Guna mencapai tujuan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengajak generasi muda untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka dalam pelaksanaan pilkada mendatang.

“Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan generasi muda dapat menjalankan hak suara mereka secara bijak dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada pelaksanaan Pilkada yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia,” terang Supratman pidatonya di acara Pencanangan (Kick Off) Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-76 Tahun 2024 dan Deklarasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula. Dalam rangka itu, Menteri Hukum dan HAM menyatakan pihaknya telah berkolaborasi bersama dengan Komunitas Pemuda Pelajar Pecinta HAM (KOPPETA HAM) untuk memberikan edukasi dan informasi terkait hak-hak pemilih pemula serta cara menghindari provokasi dan berita palsu. “Dengan kolaborasi bersama generasi muda, Kami meyakini bahwa Pilkada mendatang dapat berjalan dengan suasana yang lebih aman, damai, dan tentunya demokratis,” jelasnya. Lebih lanjut, Menteri Hukum dan HAM juga membocorkan pemilihan tema hari HAM ke-76 tahun 2024 yaitu “Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini dipandang relevan terlebih setelah besarnya energi bangsa terkuras dalam pesta demokrasi lima tahunan. “Melalui tema hari HAM Sedunia tahun ini, kami ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya mempersatukan kembali anak-anak bangsa untuk bersama sama membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Supratman. Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, mengungkapkan deklarasi hari ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM Sedunia Ke – 76. Selain deklarasi, Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan sejumlah agenda lainnya seperti Cerdas HAM, Talkshow Harmoni dalam keberagaman, Seminar Internasional, Lomba Konten Kreator Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan P2HAM, Lomba Video P5HAM, dan Lomba Konten Diseminasi HAM Bagi ASN.

"Untuk puncak peringatan hari HAM ke-76, direncanakan akan kita laksanakan di Taman Mini Indonesia Indah," imbuh Dhahana. Turut hadir pada agenda kick-off Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-76 Tahun 2024 dan Deklarasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula di antaranya Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Kementerian/Lembaga terkait serta para perwakilan partai politik peserta pilkada 2024.

[kabartangsel]

Sambut Pilkada Serentak, Wapres Ma'ruf Amin Minta Seluruh Pihak Junjung Tinggi Konstitusi dan Prinsip Demokrasi

Indonesia untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Untuk membantu suksesnya momen bersejarah tersebut, diharapkan seluruh pihak terkait terus menjunjung tinggi konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Demikian diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang…

[bryanwir]

Analisis Mendalam: Denny JA dan Kontroversi Intervensi Negara Asing dalam Pilpres Indonesia

Pemilu Presiden di Indonesia selalu menjadi ajang adu strategi dan politik yang memanas. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi target pasaran yang begitu menggiurkan untuk berbagai kepentingan bisnis serta politik. Dalam Pilpres Indonesia 2019, disebutkan bahwa terdapat berbagai fakta dan kontroversi terkait dengan intervensi negara asing dalam Pilpres tersebut. 

Denny ja, sebagai pemimpin lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sejak awal memaparkan surveinya yang menunjukkan keunggulan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, survei SMRC ini menjadi kontroversi karena telah mencoba dibekali dengan dana beberapa negara asing. Kontroversi ini langsung ditanggapi oleh Denny JA dengan menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan bersifat tendensius.

Denny ja sendiri meyakini bahwa survei dan riset yang dilakukannya bersih dari intervensi dan pengaruh apa pun dari pihak manapun termasuk negara asing. SMRC yang dipimpinnya, kata Denny JA, adalah lembaga survei independen yang memiliki kepercayaan masyarakat yang besar. Hasil survei SMRC yang ditunjukkan dalam media, menurut Denny JA, merupakan hasil survei yang sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di masyarakat.

Namun demikian, ada juga fakta yang mengindikasikan bahwa survei SMRC dibekali oleh dana sejumlah negara asing. Hal ini muncul dari hasil investigasi yang dilakukan oleh media internasional, seperti Reuters dan The Guardian. Dalam berbagai tulisan dan laporan, dituduhkan bahwa SMRC mendapatkan dana dari beberapa negara asing, seperti Amerika Serikat dan Australia, untuk melakukan survei menjelang Pilpres. 

Pertanyaan yang muncul, mengapa negara asing seperti Amerika Serikat dan Australia ikut campur dalam Pilpres Indonesia? Apa kepentingan mereka dalam intervensi tersebut? Apakah survei SMRC yang dilakukan dengan bantuan dana negara asing harus dipertanyakan validitasnya? Saat ini, banyak pihak yang menyoroti kontroversi ini dan meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi terhadap SMRC dan kebenaran terkait intervensi negara asing dalam Pilpres.

Salah satu alasan intervensi negara asing dalam Pilpres Indonesia 2019 muncul adalah karena Indonesia dianggap sebagai negara dengan pengaruh besar di Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan keuntungan geografis yang menguntungkan bagi kepentingan internasional. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan telah menjadi salah satu basis investasi penting bagi negara-negara asing. Kepentingan bisnis dan politik inilah yang menjadi alasan bagi negara-negara tertentu untuk turut campur dalam Pilpres Indonesia.

Adapun negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia, dianggap memiliki alasan khusus untuk intervensi di Pilpres Indonesia. Sebagai negara-negara demokratis, AS dan Australia memiliki kepentingan dalam memantau perkembangan demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Intervensi negara asing dalam Pilpres bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak era orde baru, banyak negara asing yang turut campur dalam pilkada dan pemilu serupa, baik untuk kepentingan bisnis maupun strategis.

Namun, ada argumen yang menyatakan bahwa intervensi negara asing dalam Pilpres Indonesia adalah tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan merugikan kepentingan nasional. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki hak untuk menentukan arah dan jalur pembangunan nasionalnya sendiri tanpa intervensi dari negara asing. Interaksi yang bersifat simetris dan sejajar antara Indonesia dan negara-negara asing, harusnya tidak membawa konsekuensi intervensi yang merugikan kedaulatan negara.

Dalam konteks ini, intervensi negara asing dalam Pilpres Indonesia seharusnya dilihat sebagai tindakan yang melanggar prinsip dasar demokrasi. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia harus berbasis pada asas kedaulatan rakyat dan kebebasan berdemokrasi yang sejajar. Masyarakat Indonesia harus secara mandiri dapat memilih pemimpinnya sendiri tanpa adanya intervensi dan pengaruh asing. 

Kontroversi ini harus dipandang sebagai momentum penting dalam penegakan demokrasi yang sesungguhnya. Pemerintah dan lembaga berwenang harus melakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran terkait intervensi negara asing dalam Pilpres. Konstitusi harus dipertegas dalam menyatakan bahwa intervensi negara asing dalam Pilpres adalah hal yang dilarang dan melanggar hukum. Demokrasi di Indonesia haruslah berlangsung dalam suatu kondisi yang bersih dan independen, tanpa adanya intervensi dan pengaruh negara asing yang merugikan kedaulatan rakyat. 

Denny JA sendiri sebagai tokoh berpengaruh dalam analisis politik di Indonesia, harus transparan mengungkap asal-usul dana yang digunakan dalam survei SMRC. Jika SMRC didukung oleh negara asing dalam melakukan survei tersebut, maka transparansi harus menjadi prinsip utama dalam bagaimana SMRC menjalankan riset dan analisisnya. Kepercayaan masyarakat pada SMRC sebagai lembaga survei independen jangan sampai terkikis hanya karena dana negara asing yang secara rahasia membiayai riset dan survei SMRC.

Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap intervensi negara asing dalam Pilpres Indonesia harus dijalankan sebagai cara dalam menegakkan kedaulatan dan efektivitas demokrasi. Masyarakat berperan penting dalam mengawal jalannya Pilpres yang independen dan bebas dari intervensi. Pemerintah dan lembaga berwenang harus memastikan bahwa negara asing tidak memengaruhi arah dan jalur demokrasi di Indonesia. 

Dalam sisi lain, para pemimpin politik juga harus memahami bahwa intervensi negara asing dapat merugikan kedaulatan nasional dan efektivitas demokrasi. Politikus juga harus sadar bahwa ketergantungan terhadap dana dari negara asing dapat membawa akibat buruk bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pihak harus memperjuangkan jalannya Pilpres yang bersih dan berlangsung dalam suatu kondisi yang independen, bebas dari intervensi negara asing yang merugikan kedaulatan nasional.

Demokrasi adalah sarana bagi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Walaupun terdapat kontroversi terkait intervensi negara asing dalam Pilpres Indonesia, kita harus tetap menghargai kepercayaan rakyat dan proses demokrasi yang dilakukannya. Pilihan rakyat haruslah dihargai dan dihormati oleh semua pihak agar Jalannya demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan sukses dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya.

Cek Selengkapnya: Analisis Mendalam: Denny JA dan Kontroversi Intervensi Negara Asing dalam Pilpres Indonesia

[realita-lampung]

Netral, ASN Disdikbud Mesuji Tanda Tangani Pakta Integritas

MESUJI - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mesuji menandatangani pakta integritas untuk menyatakan netralitasnya dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Secara simbolis, penandatanganan pakta integritas dilakukan pengawas dan kepala sekolah dilingkungan Disdikbud Mesuji, disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Andi S Nugraha, SH, MH, berlangsung di Balai Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Selasa (7/3/2023). Ada empat poin yang tertuang dalam pakta integritas tersebut. Yakni ASN harus menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN, di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Point kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman, kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong. Terakhir, Menolak politik uang, dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Kadisdikbud Mesuji Andi S Nugraha menyampaikan pesan Penjabat Bupati Mesuji Drs.Sulpakar.MM., bahwa sebagai seorang ASN, wajib hukumnya untuk selalu berpedoman pada aturan dalam menjalankan tugas. 'Jadikan acuan dalam bertugas, semua dilakukan secara profesional'. Ditegaskannya, pakta integritas tersebut adalah bentuk partisipasi ASN, agar bekerja secara profesional, menjamin semua pelayanan berjalan baik, adil tanpa keberpihakan. "Ini untuk menjaga kondusivitas wilayah. Pesta demokrasi berjalan aman, lancar, masyarakat dapat menggunakan hak suaranya sesuai nurani masing-masing. ASN harus adil dalam memberikan pelayanan, tidak memihak, baik sebelum, saat maupun sesudah pemilu dan pilkada," katanya. Ditempat yang sama, salah satu Komisioner Bawaslu Mesuji yang hadir Bambang Wahyudi, yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dalam kesempatan itu mengatakan, meski harus netral, namun ASN memiliki hak suara dalam pemilu dan pilkada. "Keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi ini dibatasi oleh regulasi. Bawaslu tentu akan melakukan pengawasan, agar jangan sampai ada ASN yang terjerat pelanggaran Pemilu," ujarnya. (Rendi) Read the full article

[baliportalnews]

Pelantikan PPS se-Bangli, Bupati Sedana Arta Harapkan Kedewasaan Demokrasi

BALIPORTALNEWS.COM, BANGLI - Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta menghadiri Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bangli, untuk Pemilihan Umum 2024, bertempat di Balai Paruman Desa Adat Kubu, Bangli. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (24/1/2023) tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Ketua KPU Kabupaten Bangli, I Putu Pertama Pujawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna, Komisioner KPU, OPD terkait di lingkungan Pemkab Bangli, unsur Forkompimda, Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, Camat se-Kabupaten Bangli, Kapolsek, Danramil dari masing-masing Kecamatan, Ketua Forkom Perbekel Kabupaten Bangli, serta undangan lainnya. Ketua KPU Kabupaten Bangli, I Putu Pertama Pujawan, dalam laporannya menyampaikan, tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan serentak dalam tahun yang sama. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsaakita. Pemilu 2024 menjadi tantangan baru bagi penyelenggara pemilu dan sekretariat. Dibutuhkan kesiapan, konsentrasi dan kesungguhan dalam menghadapi tahapan pemilu, karena itu akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tahapan. Peran ad- hoc penyelenggara pemilu/pemilihan menjadi penentu kualitas demokrasi. Maka badan ah-hoc ditempatkan sebagai ujung tombak untuk menjaga proses pemilu. Sehingga pemahaman dan kapasitas para penyelenggara pemilu perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan maksimal. “Untuk itulah seluruh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bangli agar memetakan dan mengantisipasi permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan agenda tahapan. Kordinasi dan dukungan stakeholder menjadi sangat penting dan vital dalam menjaga teknis kepemiluan, infrastruktur pemilu, kapasitas hukum, Pendidikan pemilih, keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucap Putu Pertama Pujawan. Pihaknya mengajak seluruh PPS yang dikukuhkan agar selalu menjaga integritas dan profesionalitas baik secara personal maupun kelembagaan dengan mempedomani asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Suarakan informasi dan kegiatan KPU pada media informasi, perkuat konsolidasi di internal dengan sekretariat, terus mengasah kompetensi dan kapasitas kepemiluan dalam membentuk team work yang solid. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutannya menyampaikan, dalam pelaksanaan pengambilan sumpah janji dan pengukuhan PPS yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangli hari ini, pihaknya merasa bangga karena dari sisi struktur, dalam pengamatannya keterwakilan gender dalam pelantikan PPS tersebut sudah sangat terstruktur, keterwakilan perempuan mencapai 30 persen. “Ini membuktikan bahwa perempuan kita memang harus diberikan ruang dalam segala pembangunan di Indonesia, dan terbukti PPS ini sudah bisa menampilkan keterwakilan perempuan yang sangat signifikan,” ungkap Sedana Arta. Bupati Sedana Arta menambahkan, dalam beberapa kali pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangli seperti Pileg, Pilkada, Pilgub, dan Pilpres sudah kita lakukan, tentu dengan pengalaman ini kita berharap kedewasaan demokrasi di Kabupaten Bangli semakin tercermin dari sikap, prilaku dan semua pemahaman kita tentang cara-cara berdemokrasi yang baik. Sedana arta mengakui, bahwa kinerja KPU Bangli sangat baik, terlihat dari prestasi yang diraih, seperti tingkat kehadiran masyarakat dalam melaksanakan pemungutan suara Bangli mendapat peringkat ketiga di Provinsi Bali. Bupati Bangli berpesan kepada penyelenggara pemilu, yang dimotori KPU beserta jajaran serta Bawaslu beserta jajaran agar selalu memberikan sosialisasi yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli, karena ujung tombak keberhasilan pemilu ada pada penyelenggara pemilu. Serta sumpah janji yang diucapkan bisa diresapi dan merasuk ke dalam jiwa, kemudian dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya, demi kualitas pemilu yang lebih baik di Kabupaten Bangli. Karena hasil Pemilu 2024 nanti akan menjadikan nakhoda Negara ini untuk berlayar pada Samudra besar Kabupaten Bangli. Tentu yang kita inginkan hasilnya putra terbaik Indonesia bisa membawa kapal ini berlayar dan berlabuh di dermaga tujuan seperti yang kita inginkan bersama. “Selamat atas dikukuhkan dan diambil sumpah janjinya kepada PPS seluruh Kabupaten Bangli,” tutup Sedana Arta. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam sambutannya mengapresiasi keterwakilan perempuan yang sangat signifikan dan banyak wajah anak-anak muda yang terlibat dalam pengukuhan PPS di Kabupaten Bangli, diharapkan PPS ini dapat menjaga kualitas pemilu di Kabupaten Bangli, bersosialisasi degan baik dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.(an/bpn) Read the full article

[arif150890]

Sengketa Hasil Pilkada 2020 MK Harus Jaga Marwah Demokrasi

Sengketa Hasil Pilkada 2020 MK Harus Jaga Marwah Demokrasi

https://www.instagram.com/p/CLE2IIHgZlC/?igshid=ujfen3j5pzf0 Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi berharap, agar Mahkamah Konstitusi (MK) mampu menjadi pilar penjaga marwah demokrasi sekaligus sebagai benteng terakhir menegakan prinsip dan asas pemilu. Hal tersebut di sampaikan oleh Rullyandi begitu ia di sapa saat merespon sidang sengketa hasil pilkada 2020 yang saat ini sedang…

[bagibagiinfo]

Fahri Hamzah guru politik Bobby: Kalau belajar gempuran sama saya saja

 Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah siap jadi guru politik Bobby Nasution. Dia memberi wejangan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobby Nasution dan Aulia Rahman. Fahri siap jadi guru politik Bobby dan Aulia untuk belajar gempuran bagi pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra ini.

Fahri mengaku sudah cukup asam garam dalam menghadapi gempuran di dunia politik. Makanya dia siap berbagi pengalaman kepada Bobby dan Aulia.

“Ada kesan kemarin abang (Bobby dan Aulia) itu low profile, mungkin banyak dapat gempuran. Kalau belajar gempuran, belajar sama saya,” ujar Fahri dalam deklarasi Partai Gelora mendukung pasangan tersebut di Medan, akhir pekan lalu.

Fahri guru politik Bobby

Mantan Wakil Ketua DPR itu berpesan kepada Bobby dan Aulia agar terus fokus dengan visi mereka membangun Kota Medan. Jangan pedulikan suara-suara yang mengalihkan fokus mereka untuk Kota Medan.

Fahri meminta pasangan ini jangan pedulikan omongan orang, yakini apa yang diyakini dan jalankan. Sebab menurut Fahri, prinsip itu lah yang membuat kita menang.

“Orang selalu ingin kita tak pegang pendirian kita, orang ingin supaya kita tak konsentrasi dan buyar,” jelasnya.

Dalam dinamika masa kini yang tak lepas dari media sosial, Fahri juga berpesan kepada Bobby dan Aulia agar tetap fokus. Media sosial jangan menjadikan pasangan ini baper.

“Jangan terlalu dengar sosial media ini. Ini kan nggak ada rakyatnya. Cuma tombol-tombol pencet-pencet, nggak jelas ini,” katanya.

Meski demikian, Fahri mengatakan tim Bobby-Aulia tak lantas absen di dunia media sosial. Apapun wadah media sosial itu penting sebagai saluran alternatif masa kini.

Untuk itu, Bobby dan Aulia perlu menjadikan ruang media sosial sebagai penegas apa yang menjadi fokus pasangan ini.

“Konten harus disebar (di media sosial), sekadar beri alternatif di luar fitnah ada realitas yang harus mereka baca dan tonton. Realitas akan menjelaskan segalanya,” katanya.

Fahri berpesan kepada kader dan pengurus Partai Gelora untuk memantaapkan perjuangan memenangkan pasangan Bobby dan Aulia di Kota Medan. Dia mengingatkan Pilkada 9 Desember 2020 itu mesti diperjuangkan, bukan undian.

Untuk itu Fahri menekankan mutlak mesti ada mitigasi kemenangan dengan bekerja sistematis, terukur dan terstruktur.

Wejangan Fahri ke Bobby-Aulia

Fahri lantas menyinggung penyampaian Aulia Rahman, calon wakil wali kota Medan, dalam sambutannya. Kata Fahri, Aulia mampu menggaet masyarakat untuk bersatu dan tidak terkotak-kotak.

Hal itu diyakini Fahri setelah melihat gestur dan cara bicara Aulia. Dia dikatakan mampu menjelaskan kepada semua pihak untuk melakukan persatuan. Dengan begitu, diharap Medan memiliki kekuatan untuk menggapai mimpi di masa depan.

“Saya menangkap apa yang dimaknakan oleh Bang Aulia, dan saya meyakini dari gestur dan cara beliau berbicara, beliau akan sanggup untuk menjelaskan kepada semua kekuatan,” kata Fahri.Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah siap jadi guru politik Bobby Nasution. Dia memberi wejangan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobby Nasution dan Aulia Rahman. Fahri siap jadi guru politik Bobby dan Aulia untuk belajar gempuran bagi pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra ini.

Fahri mengaku sudah cukup asam garam dalam menghadapi gempuran di dunia politik. Makanya dia siap berbagi pengalaman kepada Bobby dan Aulia.

“Ada kesan kemarin abang (Bobby dan Aulia) itu low profile, mungkin banyak dapat gempuran. Kalau belajar gempuran, belajar sama saya,” ujar Fahri dalam deklarasi Partai Gelora mendukung pasangan tersebut di Medan, akhir pekan lalu.

Fahri guru politik Bobby

Mantan Wakil Ketua DPR itu berpesan kepada Bobby dan Aulia agar terus fokus dengan visi mereka membangun Kota Medan. Jangan pedulikan suara-suara yang mengalihkan fokus mereka untuk Kota Medan.

Fahri meminta pasangan ini jangan pedulikan omongan orang, yakini apa yang diyakini dan jalankan. Sebab menurut Fahri, prinsip itu lah yang membuat kita menang.

“Orang selalu ingin kita tak pegang pendirian kita, orang ingin supaya kita tak konsentrasi dan buyar,” jelasnya.

Dalam dinamika masa kini yang tak lepas dari media sosial, Fahri juga berpesan kepada Bobby dan Aulia agar tetap fokus. Media sosial jangan menjadikan pasangan ini baper.

“Jangan terlalu dengar sosial media ini. Ini kan nggak ada rakyatnya. Cuma tombol-tombol pencet-pencet, nggak jelas ini,” katanya.

Meski demikian, Fahri mengatakan tim Bobby-Aulia tak lantas absen di dunia media sosial. Apapun wadah media sosial itu penting sebagai saluran alternatif masa kini.

Untuk itu, Bobby dan Aulia perlu menjadikan ruang media sosial sebagai penegas apa yang menjadi fokus pasangan ini.

“Konten harus disebar (di media sosial), sekadar beri alternatif di luar fitnah ada realitas yang harus mereka baca dan tonton. Realitas akan menjelaskan segalanya,” katanya.

Fahri berpesan kepada kader dan pengurus Partai Gelora untuk memantaapkan perjuangan memenangkan pasangan Bobby dan Aulia di Kota Medan. Dia mengingatkan Pilkada 9 Desember 2020 itu mesti diperjuangkan, bukan undian.

Untuk itu Fahri menekankan mutlak mesti ada mitigasi kemenangan dengan bekerja sistematis, terukur dan terstruktur.

Wejangan Fahri ke Bobby-Aulia

Fahri lantas menyinggung penyampaian Aulia Rahman, calon wakil wali kota Medan, dalam sambutannya. Kata Fahri, Aulia mampu menggaet masyarakat untuk bersatu dan tidak terkotak-kotak.

Hal itu diyakini Fahri setelah melihat gestur dan cara bicara Aulia. Dia dikatakan mampu menjelaskan kepada semua pihak untuk melakukan persatuan. Dengan begitu, diharap Medan memiliki kekuatan untuk menggapai mimpi di masa depan.

“Saya menangkap apa yang dimaknakan oleh Bang Aulia, dan saya meyakini dari gestur dan cara beliau berbicara, beliau akan sanggup untuk menjelaskan kepada semua kekuatan,” kata Fahri.

Dalam wejangannya kepada pasangan Bobby-Aulia, Fahri sempat menyinggung apabila Melayu menguasai pesisir-pesisir di Sumatera Utara ini. Di mana Melayu pula kemudian menjadi akar bahasa dan budaya Indonesia.

Dengan modal itu, diharap para pemimpin Medan kelak mampu mencerahkan seluruh anak bangsa, agar wilayah ini harus menjadi kota yang wajib dikunjungi.

“Saya yakin dan sangat menyenangi tadi yang dijadikan pilihan kolaborasi, jantung dari demokrasi kita adalah kolaborasi, setiap orang harus ada dalam hak masing-masing.”

“Dan kolaborasi itu bapak-ibu sekalian tidak memerlukan orang yang datang dengan simbol relatif, yang hanya bisa berbicara tapi dia tidak bisa merakit kekuatan yang ada. Kolaborasi itu adalah kosakata zaman sekarang, zaman yang nafas dan jiwanya adalah demokrasi,” sebut Fahri.

Dalam wejangannya kepada pasangan Bobby-Aulia, Fahri sempat menyinggung apabila Melayu menguasai pesisir-pesisir di Sumatera Utara ini. Di mana Melayu pula kemudian menjadi akar bahasa dan budaya Indonesia.

Dengan modal itu, diharap para pemimpin Medan kelak mampu mencerahkan seluruh anak bangsa, agar wilayah ini harus menjadi kota yang wajib dikunjungi.

“Saya yakin dan sangat menyenangi tadi yang dijadikan pilihan kolaborasi, jantung dari demokrasi kita adalah kolaborasi, setiap orang harus ada dalam hak masing-masing.”

“Dan kolaborasi itu bapak-ibu sekalian tidak memerlukan orang yang datang dengan simbol relatif, yang hanya bisa berbicara tapi dia tidak bisa merakit kekuatan yang ada. Kolaborasi itu adalah kosakata zaman sekarang, zaman yang nafas dan jiwanya adalah demokrasi,” sebut Fahri.

from Blogger https://ift.tt/30geYb7 via IFTTT

[agussalamnasution]

Disela-sela rapat kearsipan kami memperingati hari ulang tahun terbentuknya Bawaslu Kab/Kota yang ke-2 tahun (15 Agustus 2018 - 15 Agustus 2020) dengan melakukan pemotongan tumpeng dan memberi upah-upah (membangkitkan kembali semangat) terhadap dua orang anggota Panwaslu Kecamatan di Kab. Asahan yang ketika bertugas mengalami cedera (1 orang anggota panwascam laki-laki cedera karena kecelakaan dalam berkendara ketika bertugas hendak memonitoring coklit data pemilih, dan satu orang lagi perempuan cedera karena digigit anjing juga saat bertugas). tiba-tiba disela-sela acara tsb seorang staf membawakan kue ulang tahun dihadapan saya. "selamat ulang tahun juga pak Agus" demikian ia berucap. ada sedikit rasa terkejut dan haru di hati saya. sama sekali saya tidak menyangka bahwa kawan-kawan peserta rapat akan memperingati ultah kelahiran saya pada hari itu karena sebetulnya hari ultah saya masih dua hari lagi dari tgl 15 Agustus yaitu tepatnya pada hari ini tgl 17 Agustus. saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas kepedulian dan perhatian semua kawan-kawan sembari berdo'a semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, berkah umur berkah rezeki dan senantiasa dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Untuk kawan-kawan Bawaslu Kab/Kota, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jaga terus integritas diri dan nama baik lembaga, semoga Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik sesuai asas dan prinsip-prinsip demokrasi dan penyelenggaran pilkada. #SelamatHUTBawasluKabKota #SelamatHariProklamasi17Agustus #JagaKedaulatanRakyat #JagaKedaulatanHukum #IndonesiaHarusMaju #Merdeka https://www.instagram.com/p/CD_w_LYgXzO/?igshid=1a4mw13sr52hn

[merisaseana-blog]

Ganjar Pranowo Sebut Banyak Proses Pilkada yang Tak Sesuai dengan Prinsip Demokrasi

Merisa Seana Ganjar Pranowo Sebut Banyak Proses Pilkada yang Tak Sesuai dengan Prinsip Demokrasi Artikel Baru Nih Artikel Tentang Ganjar Pranowo Sebut Banyak Proses Pilkada yang Tak Sesuai dengan Prinsip Demokrasi Pencarian Artikel Tentang Berita Ganjar Pranowo Sebut Banyak Proses Pilkada yang Tak Sesuai dengan Prinsip Demokrasi Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Ganjar Pranowo Sebut Banyak Proses Pilkada yang Tak Sesuai dengan Prinsip Demokrasi Ganjar beranggapan bahwa demokrasi di Indonesia belumlah dewasa melakukan politik. http://www.unikbaca.com

[realita-lampung]

Netral, ASN Disdikbud Mesuji Tanda Tangani Pakta Integritas

MESUJI - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mesuji menandatangani pakta integritas untuk menyatakan netralitasnya dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Secara simbolis, penandatanganan pakta integritas dilakukan pengawas dan kepala sekolah dilingkungan Disdikbud Mesuji, disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Andi S Nugraha, SH, MH, berlangsung di Balai Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Selasa (7/3/2023). Ada empat poin yang tertuang dalam pakta integritas tersebut. Yakni ASN harus menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN, di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Point kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman, kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong. Terakhir, Menolak politik uang, dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Kadisdikbud Mesuji Andi S Nugraha menyampaikan pesan Penjabat Bupati Mesuji Drs.Sulpakar.MM., bahwa sebagai seorang ASN, wajib hukumnya untuk selalu berpedoman pada aturan dalam menjalankan tugas. 'Jadikan acuan dalam bertugas, semua dilakukan secara profesional'. Ditegaskannya, pakta integritas tersebut adalah bentuk partisipasi ASN, agar bekerja secara profesional, menjamin semua pelayanan berjalan baik, adil tanpa keberpihakan. "Ini untuk menjaga kondusivitas wilayah. Pesta demokrasi berjalan aman, lancar, masyarakat dapat menggunakan hak suaranya sesuai nurani masing-masing. ASN harus adil dalam memberikan pelayanan, tidak memihak, baik sebelum, saat maupun sesudah pemilu dan pilkada," katanya. Ditempat yang sama, salah satu Komisioner Bawaslu Mesuji yang hadir Bambang Wahyudi, yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dalam kesempatan itu mengatakan, meski harus netral, namun ASN memiliki hak suara dalam pemilu dan pilkada. "Keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi ini dibatasi oleh regulasi. Bawaslu tentu akan melakukan pengawasan, agar jangan sampai ada ASN yang terjerat pelanggaran Pemilu," ujarnya. (Rendi) Read the full article

[azone1990]

Gagasan : Pasca 100 Hari Kerja Enos Yudha

100 hari kerja sudah H. Lanosin Hamzah, S.T. dan H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H. (Enos Yudha) menjalankan tugasnya pasca dilantik sebagai bupati dan wakil bupati OKU Timur. Menilai kinerja hanya dari 100 hari kerja tentu terlalu prematur. Namun, setidaknya 100 hari kerja ini adalah starting point (awalan) dari sebuah rezim politik. Jika 100 hari berjalan mengesankan, maka secara legitimasi politik didapatkan.

Dalam 100 hari kerja Enos Yudha banyak terobosan sudah diluncurkan, yaitu perwakilan Disdukcapil di Kecamatan Belitang, program Satu Pol-PP Satu Desa, OKU Timur TV, dan pengangkatan staf khusus serta penunjukan direktur baru PDAM Way Komering. Terbaru, Enos Yudha melaunching program 100 hari kerja di bidang kesehatan dan pertanian, yaitu Satu Perawat Satu Desa, BPJS untuk Perangkat Desa, mobil Ambulance untuk pengguna narkoba, berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP di Puskesmas, dan pendirian Perusahaan Umum Daerah (PUD) Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik.

Terobosan tersebut relatif baru untuk Bumi Sebiduk Sehaluan. Bahkan, untuk program Satu Pol PP Satu Desa dan Satu Perawat Satu Desa adalah bisa dikatakan terobosan perdana di Indonesia. Kita patut mengapresiasinya.

100 hari kerja Enos Yudha bagi saya pribadi sangatlah determinan mengingat durasi waktu periode pertama rezim ini tidak seperti normalnya rezim politik di Indonesia, yaitu lima tahun untuk satu periode. Rezim Enos Yudha untuk periode pertamanya hanya 3 tahun 8 bulan. Ini dikarenakan dalam Undang-Undang Pilkada mengamanatkan untuk melakukan pilkada serentak seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Kerugian waktu sekitar 1 tahun 4 bulan untuk rezim Enos Yudha menjadikan 100 hari kerja harus dimaksimalkan dengan berlari cepat guna menutupi kerugian waktu. Ini terlihat dari relatif banyaknya launching program kerja dalam 100 hari kerja Enos Yudha. 

Saya memandang relatif banyaknya program-program dan kebijakan-kebijakan diluncurkan dalam 100 hari kerja Enos Yudha adalah sebagai bentuk keseriusan pasangan ini untuk mengejar dan menutupi kerugian waktu yang mereka terima. Sebab, bukan perkara yang mudah untuk memberikan signifikansi hasil dalam waktu kurang dari lima tahun. Jadi, menggenjot di awal waktu dengan banyak meluncurkan program-program dan kebijakan-kebijakan adalah cara yang relatif tepat guna menjawab tantangan.

Namun, pertanyaan kita selanjutnya seberapa lama dan konsisten ritme cepat ini bisa dipertahankan oleh Enos Yudha? Bagaimana jika program-program yang relatif banyak banyak tersebut terdapat permasalahan? Apakah cukup waktu dan tenaga Enos Yudha mengantisipasinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tergantung bagaimana rezim Enos Yudha mampu mengatur strategi guna mengantisipasinya. Namun, setidaknya saya ada sedikit masukan atau bisa juga dikatakan gagasan sebagai bagian dari relawan Enos Yudha dan masyarakat OKU Timur untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, optimalisasi peran staf khusus bupati. Staf khusus bupati merupakan posisi baru dalam pemerintahan OKU Timur. Ini berangkat dari janji kampanye Bupati Enos saat debat pertama di Hotel Excelton Palembang, yang berjanji akan mengangkat staf khusus bupati untuk membantu beliau jika terpilih. Staf khusus notabene diisi dari kalangan non PNS yang telah memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing.

Staf Khusus Bupati OKU Timur menurut informasi saat ini berjumlah tiga orang. Jumlah ini relatif sedikit sebenarnya, namun kita bisa memahami ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh OKU Timur. Namun, saya berpendapat tiga orang staf khusus bupati bisa dioptimalisasikan oleh Bupati OKU Timur guna mengejar target yang telah ditetapkan dalam durasi periode kepemimpinan Enos Yudha yang relatif singkat dari biasanya.

Staf khusus bupati seperti nomenklaturnya terdapat kata khusus. Kata khusus tersebut harus memiliki kekhususan peran dan fungsi dalam periode kepemimpinan Enos Yudha yang relatif singkat ini guna mengkoordinasikan dan mengevaluasi target-target yang akan dicapai dari setiap program kerja yang telah dilaunching. Jika tidak diberikan tugas yang khusus, maka saya yakin rezim Enos Yudha akan keteteran untuk memenuhi target dari program-program kerja yang telah dibuat. 

Hal ini disebabkan bupati dan wakil bupati biasanya akan disibukan dengan urusan-urusan urgen dan politis yang mengakibatkan sulitnya mereka untuk mengawasi perkembangan dan permasalahan dari program kerja yang mereka telah mereka launching dan canangkan. Selain itu juga, staf khusus bupati biasanya diisi oleh orang-orang yang memahami seperti apa keinginan bupati atau bahasa yang lebih gamblangnya staf khusus bupati berasal dari tim pemenanganya yang tahu seluk-beluk janji kampanye Enos Yudha. Jadi, relatif tidak terdapat perbedaan pandangan mengenai goal yang ingin dicapai antara Enos Yudha dan staf khusus.

Berbeda hal dengan jabatan yang berasal dari kalangan ASN seperti kepala dinas dan staf ahli yang cara berpikirnya rigid (kaku) dan bisa jadi kurang memahami latar belakang goal program dan kebijakan yang Enos Yudha canangkan. Maka, menurut saya pribadi sangat tepat jika staf khusus diberikan tugas yang khusus pula oleh Enos Yudha.

Kedua, jangan terjebak kepada kuantitas program kerja dan fokus pada dampak yang dihasilkan. Saya secara pribadi memaklumi ritme cepat dan banyaknya program kerja yang digenjot di 100 hari kerja. Namun, jangan sampai kuantitas program kerja yang relatif banyak ini menjadi boomerang bagi Enos Yudha.

Kuantitas dan kualitas tidak selamanya berjalan beriiringan. Pada kenyataannya kuantitas sering kali mengorbankan kualitas. Saya pikir rezim Enos Yudha dalam satu tahun ke depan untuk fokus kepada program kerja yang sudah diluncurkan pada 100 hari kerja ini. Sebab, sangat tidak mungkin dalam pelaksanaannya program kerja tersebut tidak mengalami permasalahan atau jauh dari yang diharapkan.

Waktu yang singkat periode Enos Yudha memang menuntut untuk gerak cepat tapi bukan berarti terkesan asal-asalan. Berikan waktu untuk melihat dampak yang dihasilkan dari program kerja, sehingga bisa diperbaiki apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Ketiga, libatkan masyarakat dalam setiap program kerja. Tentu, masyarakat selalu terlibat dalam setiap program kerja Enos Yudha. Tapi, maksud saya disini adalah pelibatan masyarakat jangan hanya sekadar objek dari setiap kebijakan.

Masyarakat harus merasa sebagai owner (pemilik) dari setiap program kerja Enos Yudha. Sehingga, masyarakat akan secara suka rela ikut menyukseskan setiap program kerja Enos Yudha. Ini selaras dengan prinsip demokrasi yang digaungkan oleh Abraham Lincoln, Goverment of the people, by the people, for the people ( Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ).

Dengan terlibatnya masyarakat secara aktif dalam setiap program kerja Enos Yudha akan memudahkan Enos Yudha untuk mencapai target yang diharapkan. Sehingga, Enos Yudha bisa menggenjot target program kerja yang dicanangkan dalam periode kepemimpinan yang relatif lebih singkat dari normalnya.

Sumbangan masukan dan gagasan yang saya tulis di atas mungkin bagi sebagian orang terasa bias dan tandensius (berat sebelah). Karena memang saya pribadi merupakan bagian dari tim pemenangan Enos Yudha dalam kampanye pada pilkada 2020 yang lalu. Ya tidak masalah, saya menerima jika ada yang memberikan penilaian atau bahkan judgement (penghakiman) seperti itu. Tapi setidaknya saya telah berusaha untuk seobjektif mungkin memberikan pandangan dan gagasan saya sebagai masyarakat OKU Timur. Untuk di luar itu semua, biarlah publik menilai pandangan saya seperti apa.

Mengakhiri tulisan saya kali ini. Saya sebagai masyarakat OKU Timur dan bagian dari Relawan Enos Yudha pada waktu kampanye lalu, memiliki harapan besar untuk periode kepemimpinan Enos Yudha sampai 2024 bisa terwujud seperti tagline digaungkan, OKU Timur Maju Lebih Mulia. Selamat bekerja Enos Yudha!

[sukabuminews]

Soal Kandidat Pilkada Boleh Konser di Tengah Pandemi, Komunitas Demokrasi Sehat : KPU Telah Cederai Nilai-nilai dan Prinsip Demokrasi

http://dlvr.it/RghcBd