#Menjelang Pilkada 2024
Explore tagged Tumblr posts
Text
Menjelang Pilkada 2024: Sinergi Bawaslu dan Diskominfo Pastikan Netralitas ASN dan Akses Informasi
Menjelang Pilkada 2024: Sinergi Bawaslu dan Diskominfo Pastikan Netralitas ASN dan Akses Informasi KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, berbagai pihak mulai mematangkan persiapan untuk memastikan jalannya pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satu aspek penting dalam mempersiapkan…
#Desiminasi informasi#Informasi Pilkada#Kampanye berbasis teknologi#Menjelang Pilkada 2024#Pelanggaran pemilu#Pengawasan media sosial#Prinsip demokrasi Pilkada#Sinergi Bawaslu dan Diskominfo#Netralitas ASN#Pemilihan Kepala Daerah
0 notes
Text
Kemenkominfo fokus kampanyekan tiga isu utama jaga Pilkada Damai 2024
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berfokus mengkampanyekan tiga isu utama dalam menjaga berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tetap damai dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
Tiga isu utama itu adalah yang pertama peningkatan partisipasi pemilih, kedua antisipasi SARA, netralitas dan menjaga ruang digital yang bersih, serta ketiga meningkatkan keyakinan terhadap demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bijak serta menolak narasi yang berkaitan dengan isu SARA dan kebencian. Menjaga ruang digital agar tetap aman dan kondusif serta menyadari bahwa suara kita berharga untuk memelihara demokrasi,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Jumat.
Baca juga: Kemenkominfo berkolaborasi untuk menangkal hoaks selama Pilkada 2024 Baca juga: Kemenkominfo siapkan strategi antihoaks untuk wujudkan pilkada damai
Menurut Budi kewaspadaan masyarakat diperlukan di momen-momen menjelang Pilkada 2024 agar masyarakat tidak terjebak ancaman kekacauan informasi termasuk di dalamnya hoaks, misinformasi, dan disinformasi.
Menurutnya gangguan dan kekacauan informasi didorong oleh tiga elemen utama, yakni agen yang memproduksi informasi, pesan yang disebarkan, dan penerjemah atau audiens yang menafsirkan informasi tersebut.
Oleh karena itu, sebagai target dari informasi-informasi yang tidak akurat tersebut maka masyarakat harus bijak melakukan verifikasi dalam mengonsumsi informasi khususnya yang berkaitan dengan Pilkada 2024 agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga pesta demokrasi itu tetap positif.
Lebih lanjut, Budi mengatakan sejauh ini jumlah isu hoaks yang beredar terkait Pilkada Serentak 2024 relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya.
Ia menyebutkan jika dibandingkan dengan Pilkada yang berlangsung di periode 2019 hingga 2020 temuan isu hoaks Pilkada sebanyak 80 isu. Sementara, sejak Januari 2023 hingga September 2024 hanya terdapat delapan isu hoaks mengenai Pilkada 2024.
"Jumlah isu hoaks yang ditemukan menjelang 2024 relatif tidak banyak. Kondisi yang perlu terus kita kelola dan jaga, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2024 tetap kondusif, damai, dan terkendali," tutupnya.
Baca juga: Kemenkominfo komitmen dukung KPU jaga Pilkada 2024 dari "deepfake" Baca juga: Pilkada era digital dan kegaduhan dalam senyap Baca juga: Pilkada era digital dan kegaduhan dalam senyap
Baca juga: Kemenkominfo fokus tangkal hoaks untuk wujudkan pilkada damai
0 notes
Text
Desa Cukanggalih Gelar Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) menjelang Pilkada Serentak 2024
KABARDAERAH.OR.ID, TANGERANG || Menjelang Pilkada Serentak 2024 peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan proses demokrasi berjalan lancar di setiap Tempat Pemungutan Suara. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cukanggalih resmi melantik 19 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS).…
#Kepala desa Cukanggalih#Ketua BPD Desa Cukanggalih#Ketua KPPS Desa Cukanggalih#PPK Desa Cukanggalih#PPK Kec Curug#Sekdes Cukanggalih
0 notes
Text
Jangan biarkan gangster berkembang di Kota Semarang
Polisi menyebut fenomena gangster sebagai bentuk kenakalan remaja yang melebihi batas kewajaran
Tawuran antarkelompok remaja atau gangster di Kota Semarang cukup marak di beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.
Perkembangan kelompok-kelompok remaja yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam tersebut cukup meresahkan warga Ibu Kota Jawa Tengah, khususnya di malam hari.
Gangster yang sebagian besar anggotanya anak yang masih berusia di bawah umur tersebut mempersenjatai diri dengan senjata tajam yang ukuran panjangnya bisa lebih dari satu meter.
Dari data Polrestabes Semarang selama periode Januari hingga September 2024 tercatat 83 kasus tawuran antar-gangster dimana 73 pelaku harus menjalani pidana hingga persidangan di pengadilan.
Sementara sekitar 200 pelaku lainnya menjalani pembinaan oleh kepolisian.
Maraknya tawuran tersebut tidak sedikit menimbulkan korban jiwa, baik dari anggota gangster itu sendiri maupun masyarakat biasa yang tidak bersalah.
Seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang bernama Muhammad Tirza Nugroho tewas pada 17 September 2024 akibat sabetan senjata tajam kelompok gangster saat melintas di Jalan Kelud, Kota Semarang.
Mahasiswa tersebut diduga menjadi korban salah sasaran kelompok gengster yang malam itu sedang mencari musuh untuk tawuran.
Upaya tegas dilakukan Polrestabes Semarang untuk mengatasi tindak kriminalitas oleh kelompok-kelompok gangster tersebut.
Aplikasi Libas Polrestabes Semarang efektif untuk mendeteksi serta mendukung respon cepat polisi dalam menindak tindak kriminalitas itu.
Banyak laporan masyarakat tentang keberadaan kelompok-kelompok gangster yang dilaporkan melalui aplikasi Libas dan segera ditindaklanjuti.
Bahkan aplikasi Libas juga merekam data tindak kriminal para pelaku tawuran yang tertangkap.
Penindakan hukum tersebut ditindaklanjuti dengan deklarasi pembubaran kelompok-kelompok gangster yang diinisiasi juga oleh Polrestabes Semarang.
Sebanyak 19 kelompok gangster di Kota Semarang mendeklarasikan pembubaran kelompok yang beberapa waktu terakhir menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah itu.
Puluhan anggota gangster menyatakan membubarkan diri dan menghentikan segala bentuk aktivitas gangster yang meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
Selain itu, para anggota gangster tersebut juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Semarang atas dampak negatif yang ditimbulkan.
Dalam pembubaran tersebut juga diserahkan secara simbolis atribut, seperti kaos serta bendera milik para anggota gangster.
Dibiayai Judi Online
Polrestabes Semarang juga mengungkap dugaan aliran dana judi daring ke sejumlah kelompok gangster di Kota Semarang.
Pengungkapan tersebut berawal dari penangkapan sejumlah anggota gangster dan dalam penyidikan, polisi menemukan pembiayaan sejumlah gangster oleh laman judi online.
Dari sejumlah anggota gangster yang ditangkap tersebut, beberapa di antaranya merupakan admin media sosial sejumlah gangster.
Menurut Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, ada tiga admin media sosial yang mengaku mendapat aliran dana dari judi online.
Polisi sendiri sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni MIS (22) warga Semarang Utara, MAH (19) warga Pedurungan, serta SWA (23) warga Semarang Barat.
Laman-laman judi online tersebut bekerja sama dengan tersangka MIS yang selanjutnya disalurkan ke empat kelompok gangster. Para tersangka itu memperoleh aliran uang sebesar Rp5 juta sampai Rp8 juta per bulan.
Uang yang dialirkan tersebut ditujukan untuk pengobatan jika terluka saat tawuran, membeli minuman keras, hingga kebutuhan rekreasi dan menggelar pertemuan.
Keterlibatan laman judi online yang membiayai keberadaan gangster tidak boleh dipandang ringan sehingga harus ada pengungkapan lebih serius dan mengejar pengelola judi online yang ikut membesarkan gangster.
Apa hanya sekedar motif dari admin medsos yang menjadi tersangka untuk mencari keuntungan ekonomi atau ada motif lainnya.
Keberadaan gangster yang meresahkan itu bisa mengganggu upaya kepolisian menciptakan situasi kondusif menjelang hingga pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di Kota Semarang.
Selain kerawanan
akibat aksi gangster, polisi juga mengungkap, sebuah kasus pelibatan siswa SMK dalam demonstrasi mahasiswa di Kota Semarang yang berakhir ricuh pada Agustus 2024 lalu.
Ada pihak-pihak tertentu menggunakan akun-akun media sosial untuk memprovokasi siswa SMK sehingga sejumlah siswa SMK dari wilayah Demak, Grobogan, dan Kabupaten Semarang ikut bersama mahasiswa melakukan demonstrasi itu.
Kepolisian mengingatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap rangkaian peristiwa tersebut untuk menghentikan dan tidak meneruskan upaya-upaya yang melanggar hukum dan mengganggu situasi kondusif Kota Semarang.
Cegah sebelum berkembang
Polisi menyebut fenomena gangster sebagai bentuk kenakalan remaja yang melebihi batas kewajaran sehingga diperlukan upaya semua pihak untuk bersama-sama mencegah sebuah komunitas pelajar dan remaja yang berkembang menjadi kelompok gangster.
Sejumlah faktor diduga menjadi pemicu kenakalan remaja yang melebihi batas kewajaran, seperti tekanan dari teman sebaya, kurang pengawasan orang tua, hingga terpapar pengaruh negatif.
Oleh karena dibutuhkan peran sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk mampu mendeteksi memunculkan gangster sebelum aksi-aksi mereka memakan korban.
Sudah menjadi fenomena di setiap sekolah terbentuk kelompok-kelompok geng karena minat tertentu. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah kelompok yang mengarah eksklusifitas dengan mengandalkan kekerasan fisik.
Semula kelompok itu dibentuk sebagai solidaritas satu sekolah menghadapi ancaman kekerasan dari sekolah lain, namun bisa jadi berkembang menjadi ancaman bagi sekolah lain dan memicu tawuran antarsekolah.
Model serupa juga terbentuk di setiap kawasan pemukiman yang akhirnya menjadi potensi tawuran antarkampung.
Polisi menyebut penindakan secara pidana menjadi salah satu formulasi penegakan hukum terhadap maraknya kenakalan remaja yang melebihi batas itu. Namun selain penindakan perlu dibentuk mitra-mitra kepolisian di sekolah dan masyarakat yang memantau kelompok itu sebelum berkembang menjadi gangster.
Kepolisian perlu menggalang kemitraaan dengan guru sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendeteksi secara dini kelompok remaja yang mengumbar kekerasan, bahkan mewajibkan anggota geng untuk saling beradu fisik dengan alasan meningkatkan keberanian kelompoknya.
Mereka dapat melaporkan segala aktifitas dari kelompok atau yang mencurigakan melalui aplikasi Libas.
Memang benar ada satuan intelijen yang memantau setiap perkembangan yang menganggu keamanan dan ketertiban, tetapi semakin banyak mitra kepolisian maka pencegahan bisa dilakukan lebih dini.
Peran orang tua juga sangat penting untuk mencegah anak-anaknya terjerumus dalam kelompok gangster. Teliti siapa teman-teman mereka, kemana saja waktu dihabiskan di luar sekolah dan amati perubahan perilaku yang terjadi.
Komunikasi orang tua dan anak menjadi benteng agar anak tidak terpengaruh hal-hal negatif. Kalau perlu mendorong para remaja untuk lebih dekat dengan kelompok pengajian agama, agar ada guru spiritual yang bisa membentengi mereka.
Keprihatinan tentang kondisi darurat gangster di Kota Semarang juga sempat diutarakan Wali Kota Hevearita G.Rahayu yang mengajak semua elemen masyarakat untuk membantu kepolisian mencegah munculnya gangster.
Wali Kota mengapresiasi upaya kepolisian mengatasi kelompok-kelompok gangster itu. Namun menurut Wali Kota mengatasi gangster tentunya tidak hanya sebatas pada pencegahan, perlu juga penyembuhan para remaja yang terlanjur masuk di dalamnya.
Mereka yang pernah terlibat harus diberikan terapi pemulihan dan pembinaan oleh keluarga, dan tokoh-tokoh agama agar tidak kembali terjerumus masuk kelompok serupa.
Usai penindakan tegas serta deklarasi pembubaran terhadap kelompok-kelompok gangster oleh Polrestabes Semarang terlihat hal positif terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Ibu Kota Jawa Tengah ini.
Polisi mencatat penurunan drastis laporan masyarakat tentang aktivitas kelompok-kelompok tersebut di bulan Oktober hingga menjelang masa pemungutan suara Pilkada 2024.
Kondisi tersebut diharapkan bisa terus dipertahankan dengan tetap menjaga kewaspadaan kepolisian terhadap berbagai ancaman kamtibmas di tahun politik ini.
0 notes
Text
KPPS Tenayan Raya Resmi Dilantik, Siap Sukseskan Pilkada 2024 di Pekanbaru
INGATLHA.COM – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, resmi dilantik. Pelantikan ini diadakan pada Rabu (6/11) dan disaksikan oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Forkopimcam, Panwascam, serta tokoh masyarakat setempat. Sebanyak 1.008 petugas KPPS…
0 notes
Text
Satpol PP Dan Damkar Tala Patroli Cipta Kondisi, Ini Sasarannya
TANAH LAUT, inspirasitala.co.id- Dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Satpolpp dan Damkar Tanah Laut menggelar Patroli Cipta Kondisi, Sabtu (2/11/24) malam. kegiatan dilaksanakan di wilayah Seputaran Kota Pelaihari dan menyisir ruas JI.A. Yani hingga perbatasan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Adapun untuk sasarannya,…
0 notes
Text
Melawan Hoaks Pilkada 2024: Diskominfo Bengkulu Pantau Disinformasi dan Jaga Netralitas ASN
Melawan Hoaks Pilkada 2024: Diskominfo Bengkulu Pantau Disinformasi dan Jaga Netralitas ASN KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Di tengah derasnya arus informasi, hoaks dapat dengan mudah tersebar melalui berbagai platform, terutama media sosial. Menurut Gita Gama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu, penyebaran berita hoaks menjelang Pilkada 2024 di kota ini…
#Berita palsu#Disinformasi#Diskominfo Bengkulu#Hoaks Pilkada 2024#menjelang Pilkada#Netralitas ASN dan PTT#Penyebaran berita bohong#politik Pilkada#Kota Bengkulu
0 notes
Text
**Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 di TPS 07 Pasar Atas Bangko, Dibuka PJ Bupati Merangin**
Satukomando.Merangin.Com — Menjelang Pemilihan Umum Serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin melalui KPU Merangin menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Pasar Atas Bangko. Acara ini bertujuan untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Kegiatan simulasi dihadiri oleh Penjabat…
View On WordPress
0 notes
Text
Kemenkominfo siapkan satgas anti hoaks kawal informasi Pilkada 2024
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prabunindya Revta Revolusi. ANTARA/HO-Kemkominfo/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) anti hoaks untuk mengawal informasi yang tepat di ruang digital selama berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Satgas itu nantinya tidak hanya terdiri dari perwakilan Kemenkominfo tapi juga menggandeng platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia seperti Meta Group (Instagram, Facebook, WhatsApp), Google (YouTube), X, TikTok, dan SnackVideo.
"Jadi kami memberi ruang agar platform juga turut aktif mencegah hoaks mengenai pilkada, salah satunya dengan membuat tagging khusus untuk setiap calon-calon yang ikut dalam pilkada. Sejauh ini semua platform besar berkomitmen untuk ikut, semoga berkomitmen sampai pilkada selesai," kata Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi saat dihubungi ANTARA, Senin.
Pria yang akrab disapa Prabu itu mengatakan satgas itu tengah disiapkan dan akan diluncurkan dalam waktu dekat sehingga lebih cepat untuk bertugas membantu pemberantasan hoaks yang berkaitan dengan Pilkada 2024.
Baca juga: Kemenkominfo fokus kampanyekan tiga isu utama jaga Pilkada Damai 2024 Baca juga: Kemenkominfo berkolaborasi untuk menangkal hoaks selama Pilkada 2024
Hingga Senin (30/9), Kemenkominfo mencatat belum ada kenaikan hoaks di ruang digital yang secara khusus mengangkat isu mengenai Pilkada 2024.
Meski begitu, untuk menjaga situasi di masyarakat tetap positif menjelang Pilkada 2024, Prabu mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan kerja sama dengan platform-platform digital tapi juga menggunakan media komunikasi publik lainnya.
Ia mengatakan pemanfaatan media arus utama atau media massa, hingga media luar ruang turut digunakan untuk mengkampanyekan ajakan menjaga Pilkada 2024 serentak berlangsung kondusif dan damai.
Di samping itu, secara khusus Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kemenkominfo juga mengerahkan petugas-petugasnya penyuluh informasi publik (PiP) untuk secara langsung mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki akses pada media tentang Pilkada 2024.
"Para penyuluh informasi di daerah, kami tugaskan untuk melakukan edukasi mengenai Pilkada. Kegiatan ini juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melalui Dinas Kominfo di masing-masing daerah,"kata Prabu.
Sebelumnya, pada Jumat (20/9), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan untuk Pilkada 2024 pihaknya memiliki tiga isu utama yang dikampanyekan.
Tiga isu utama itu adalah yang pertama peningkatan partisipasi pemilih, kedua antisipasi SARA, menjaga netralitas dan ruang digital yang bersih, serta ketiga meningkatkan keyakinan terhadap demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bijak serta menolak narasi yang berkaitan dengan isu SARA dan kebencian. Menjaga ruang digital agar tetap aman dan kondusif serta menyadari bahwa suara kita berharga untuk memelihara demokrasi,” kata Budi dalam keterangan resminya.
Baca juga: Kemenkominfo siapkan strategi antihoaks untuk wujudkan pilkada damai Baca juga: Kemenkominfo komitmen dukung KPU jaga Pilkada 2024 dari "deepfake" Baca juga: Kemenkominfo siapkan kanal khusus tangkal hoaks pilkada
0 notes
Text
DPRD Kota Bogor Ingatkan ASN Bersikap Netral Saat Pilkada 2024
RASIOO.id – Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Anna Mariam Fadhilah, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia menyampaikan bahwa ASN, sebagai abdi negara, memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi dan menciptakan suasana kondusif di Kota Bogor. Menurut Anna, DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk mengawasi pemerintah kota…
0 notes
Text
Desa Cukanggalih Gelar Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) menjelang Pilkada Serentak 2024
KABARDAERAH.OR.ID, TANGERANG || Menjelang Pilkada Serentak 2024 peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan proses demokrasi berjalan lancar di setiap Tempat Pemungutan Suara. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cukanggalih resmi melantik 19 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS).…
#Kepala desa Cukanggalih#Ketua BPD Desa Cukanggalih#Ketua KPPS Desa Cukanggalih#PPK Desa Cukanggalih#PPK Kec Curug#Sekdes Cukanggalih
0 notes
Text
"Blue Light Patrol" Upaya Preventif Polsek Blahbatuh Menjelang Pilkada Serentak 2024
BLAHBATUH – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Polsek Blahbatuh meningkatkan berbagai upaya preventif dan preemtif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Blahbatuh. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa tahapan Pilkada berjalan dengan Kondusif, lancar, dan tanpa gangguan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya…
View On WordPress
0 notes
Text
Pj Wali Kota Padang Andree Algamar Tinjau Persiapan Sortir dan Lipat Surat Suara Pilkada 2024
INGATLAH.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, meninjau pelaksanaan proses sortir dan lipat surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang di Jalan Bypass Kilometer 19, Selasa (5/11). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan logistik menjelang pesta demokrasi pada 27 November mendatang. Dalam…
0 notes
Text
Harga Komoditas Pangan Merangkak Naik, Mendagri Minta Daerah Waspada Inflasi Jelang Pilkada 2024
LAMSEL, Kalianda – Harga komoditas pangan di Indonesia mengalami trend kenaikan menjelang akhir tahun. Menurunnya produksi bawang merah menjadi pendorong utama kenaikan harga di beberapa daerah. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan inflasi, terutama menjelang…
0 notes
Text
Jelang Pilkada, Berita Hoax Berseliweran
MAJALENGKA – Jelang Pilkada, berita hoax berseliweran. Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengimbau masyarakat dan semua pihak agar mewaspadai beredarnya berita hoax menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurut Pj Bupati, selain pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), beredarnya berita bohong juga perlu diwaspadai. Sebab berita hoax akan berdampak…
0 notes