#Pemuda Pancasila aksi damai

[realitajayasaktigroup]

Korban Mafia Tanah Lili Santi dan Pemuda Pancasila Gelar Aksi Minta Keadilan di Polda Kalbar

REKONFUNEWS.COM, PONTIANAK KALBAR || Lili Santi Hasan, korban mafia tanah, bersama ratusan anggota Pemuda Pancasila menggelar aksi damai di depan Polda Kalimantan Barat, Senin (30/9), untuk menuntut penyelesaian sengketa tanah yang telah menimpanya selama bertahun-tahun. Aksi ini bertujuan mendesak Polda Kalbar agar memproses kasus tersebut secara adil, tanpa intervensi yang dapat merusak…

[babelxpose]

Pemuda Pancasila Aksi Damai di DPRD Kabupaten Bangka

Pemuda Pancasila Aksi Damai di DPRD Kabupaten Bangka

Puluhan kader Pemuda Pancasila menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Bangka, Kota Sungailiat, Kamis (9/12/2021).

[ayojalanterus]

Sindir Dudung, Fadli Zon: yang Berontak Bersenjata Dibilang Saudara, yang Mau Reuni & Berdoa Dimusuhi

 KONTENISLAM.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti larangan aksi Super Damai yang digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (2/12/2021). Dirinya menyebut ada diskriminasi yang dilakukan aparat Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Fadli Zon lewat status twitternya @fadlizon; pada Kamis (2/12/2021). "Diskriminasi," tulis Fadli Zon pada Kamis (2/12/2021). Pernyataannya merujuk postingan Hidayat Nur Wahid yang sebelumnya mengunggah sebuah pemberitaan mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua lewat twitternya @hnurwahid; pada Rabu (1/12/2021). Dalam postingannya, Hidayat Nur Wahid menyebutkan aksi njuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa asal Papua itu tidak mendapatkan resistensi dari aparat penegak hukum. Terkait hal itu, dirinya pun berharap agar Aksi Dukung NKRI Secara Super Damai yang diketahui digelar PA 212 juga akan mendapatkan tanggapan yang sama dari pihak Kepolisian. "Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Patung Kuda Monas, 1/12/2021,Tanpa Dipermasalahkan Olh Aparat. Besok 2/12/2021, di lokasi yg sama Aksi Dukung NKRI Secara Super Damai (sbgmn track record mrk) jg akan digelar," tulis Hidayat Nur Wahid. "Penting untuk juga adil, damai & patuhi prokes," tambahnya. Tak hanya demo yang digelar mahasiwa Papua, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan anggota Pemuda ancasila mendapatkan restu dari pihak Kepolisian. Walau akhirnya, aksi unjuk rasa yang digelar di Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan Komplek Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu berujung kerusuhan dan pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian. Belasan anggota Pemuda Pancasila pun ditangkap dan menjadi tersangka. Di sisi lain, Fadli Zon menyindir ucapan dari KASAD Jenderal  Dudung Abdurachman yang meminta kepada prajurit yang bertugas di Papua untuk menyayangi dan tidak menyakiti hati masyarakat setempat. "Yang berontak bersenjata dibilang sodara. Yang mau reuni n berdoa dimusuhi," imbuh Fadli Zon dalam cuitan berbeda. Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Kodam XVII/ Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (23/11/2021). "Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh, kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka," kata Jenderal Dudung di Timika, Papua, seperti dilansir Antara, Rabu (24/11/2021). Dalam kesempatan itu, Dudung berpesan agar Satgas TNI AD yang bertugas di Papua jangan menganggap kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai musuh, tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI. Ia meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua. Sebab, mereka adalah saudara se-Tanah Air. "Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI," ujar dia Dalam kesempatan berbeda, Dudung memastikan bahwa jajaran TNI AD akan turun tangan jika Reuni PA 212 yang akan digelar di Masjid Az-Zikra di Bogor, Jawa Barat, menimbulkan kekacauan atau pelanggaran hukum lainnya. Hal itu dikatakan Dudung saat berbincang dalam Podcast dengan Deddy Corbuzier yang ditayangkan di channel YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (30/11/2021). "Turunlah kita, pasti dengan polisi. Pasti polisi dengan TNI. Kita selama ini berkolaborasi baik dengan polisi," kata Dudung menanggapi pertanyaan Deddy Corbuzier. Menurutnya turunnya TNI karena tujuannya jelas untuk mengamankan rakyat. "Kenapa kita harus takut sama mereka itu," tegas Dudung yang disambut senyum Deddy. Dudung mengatakan ancaman terorisme di Indonesia memang benar-benar ada dan nyata. Namun kata dia, pemerintah dengan sumber dayanya akan berupa maksimal menangkal ancaman itu. Dudung mengatgakan hal itu menanggapi pertanyaan Deddy, apakah benar masih ada kelompok-kelompok terorisme di Indonesia dan menebarkan ideologinya. (tribunnews)

from Konten Islam https://ift.tt/3lvcSif via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/12/sindir-dudung-fadli-zon-yang-berontak.html

[memorandumcoid]

Pemuda Pancasila Batal Lakukan Aksi Damai di Kantor DPC PDIP Kab Malang

Pemuda Pancasila Batal Lakukan Aksi Damai di Kantor DPC PDIP Kab Malang

Ketua PP Kabupaten Malang Priyo ‘Bogang’ Sudibyo menyampaikan sikapnya Malang, Memorandum co.id – Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Malang batal melakukan aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Malang, Jumat (26/11/2021). Aksi damai ini terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Junimart Girsang anggota…

[seputarbisnis]

Uskup Agung Medan Minta Umat Maafkan Pelaku Teror, Proses Hukum Tetap Dijunjung

Deliserdang (SIB) -Didahului misa ekaristi yang diikuti seribuan umat Katolik, Sabtu (1/6), Uskup Agung Medan Mgr Dr Anicetus B Sinaga OFMCap mengukuhkan kepengurusan DPD Vox Point Indonesia (VPI) Sumut yang diketuai Remigo Yolando Berutu.    Dalam khotbah dan sambutan saat syukuran pengukuhan lembaga think tank itu, Uskup Agung menyinggung aksi teror yang menyasar aparat keamanan di Indonesia. "Paus ditikam, memaafkan dan mengampuni pelakunya dengan menghadap sang calon pembunuh ke penjara. Pastor dalam misa di Gereja Katolik Padangbulan Medan, diserang dengan pisau dan hendak dibunuh dengan bom, kita memaafkannya. Marilah kita, para korban memaafkan pelaku tapi tetap menjunjung tinggi poses hukum," ujarnya. Uskup merinci, rencana pembunuhan Paus itu terjadi pada 13 Mei 1981 oleh warga negara Turki bernama Mehmet Ali Agca. "Memaafkan adalah cara terbaik dan tertepat untuk menyatukan hati," ujarnya sambil mengatakan ketika Mapolda Sumut diteror hingga seorang polisi meninggal, seorang pengurus MUI menelepon. "Pejabat di MUI itu menangis karena sang teroris merusak suasana fitri. Mari, kita memaafkan," tegas Mgr AB Sinaga OFMCap. Tentang VPI, ia mengatakan, umat Katolik jangan jadi persoalan bangsa tapi menjadi bagian dari solusi untuk membangun bangsa. Dalam konsep bersinerji untuk urusan positif, Uskup mengatakan ada 5 sikap dasar gereja yakni pembawa damai, menjadi bagian solusi persoalan bangsa, mengampuni semua orang berdosa atau yang berbuat salah di seluruh dunia, membawa persaudaraan sejati dan terakhir Gereja Katolik mendukung Bhineka Tunggal Ika. Ketua DPP VPI Yohanes Handoyo menjelaskan, VPI hadir di tengah umat Katolik yang merupakan wadah perjuangan untuk memertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. "VPI sebagai lembaga untuk mengembangkan nilai kebangsaan harus dapat menjadi suara nurani umat Katolik, dalam memertahankan nilai konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD'45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," simpulnya. Ketua VPI Sumut Remigo Berutu dalam sambutan perdana setelah dikukuhkan mengatakan, keterpanggilannya menjadi nakhoda di organisasi tersebut karena ingin menjadi bagian dari solusi kehidupan bangsa. "Umat Katolik harus berani menunjukkan jati diri dan menjadi bagian penting dalam menjayakan NKRI. VPI bukan milik gereja tetapi didukung gereja yang dipimpin umat Katolik. Mari kita sama-sama membangun," paparnya. Ketua Panitia Drs Maniur Rumapea MSi mengatakan, persiapan pelantikan yang mepet membuat panitia bekerja siang malam. "Sesuai apresiasi Ketua VPI Sumut yang bahagia karena undangan berlimpah, panitia lebih bangga karena ternyata warga Katolik di Sumut antusias hadir dalam Misa Ekaristi dan pengukuhan. Mohon maaf jika ada kekurangan dengan kehadiran di luar ekspektasi panitia," tegas mantan aktivis dan organisasi politik tersebut. Adapun Dewan Penasihat VPI Sumut terdiri dari Jonas Hudaya, Conrad P Nainggolan, Hermes Thamrin, Rapidin Simbolon, Henri Wigin dan Ester Junita Ginting. Dewan Pakar: Dr Frietz R Tambunan, Johannes Sembiring, Dedi Handoko, Maju Siregar, Panjaitan Manihuruk. Ketua dan wakil: Remigo Yolando Berutu, Binsar Sitanggang, Hotdiman Manik, M Alexander Gultom. Sekretaris dan wakil: Benyamin Winata, Maniur Rumapea dan Andeas Marias. Bendahara dan wakil: Binaman Kasan, Meka Helly Berutu dan Mesakh Hutapea.   Terlihat hadir di acara itu anggota DPD RI Parlindungan Purba, Pangkostrad Letjen Edi Rahmayadi, Asisten III Pemkab Deliserdang Jentramin Purba, pengawas DPN VPI Eusabius Binari, delapan pastor dari sejumlah ordo, puluhan suster dan warga Pemuda Katolik, PMKRI serta Wanita Katolik. (C06/h) http://dlvr.it/PRdBDT

[transpublikid]

MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id – Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar MSi, audensi dengan para tokoh lintas agama serta masyarakat wujudkan aman dan nyaman wilayah Sumut terkait situasi Kamtibmas, di Ruangan Rapat Sinabung, Mapolda Sumut, Jum’at (1/5/2020).

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani sebagai memaparkan Polda Sumut bersama Jajaran Personil dengan halnya di tengah Pandemi covid 19 ini serius menangani pencegahan wabah covid 19 dengan berupaya melakukan kegiatan berupa Bhakti Sosial Pemberian bantuan, mendirikan dapur umum, serta juga himbauan halnya dengan mengurangi beban terdampak dari sosial akibat virus corona tersebut.

  Kapolda Sumut Meminta Mari Apresiasi Aman dan Nyaman Sumut

  Dalam maksimal berupaya yang masih berlangsung Polda Sumut serta Jajaran, maka dari itu Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani meminta para tokoh lintas agama juga masyarakat mari bersama – sama mengingatkan, menghimbau pada masyarakat demi kita semua bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran wabah virus covid 19 (Corona) maka hal itu lakukan disiplin juga patuhi dari segala anjuran protokol kesehatan, yang diberikan oleh pemerintah.

Sebagai perwakilan Tokoh Lintas Agama dan juga Tokoh Masyarakat menyatakan siap bersama – sama menjaga menciptakan ketentraman, aman, dan nyaman wilayah Sumut serta Apresiasi kinerja Polda Sumut serta Jajaran Polda Sumut dengan membantu memutus mata rantai wabah penyebaran virus Corona.

Dengan terkait masyarakat banyak yang di PHK dan hal itu dari kesulitan bidang perekonomian memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari khususnya Sumut, dari Pandemi wabah virus covid 19 ini yang melanda Indonesia.

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani maka dari itu meminta dukungan dari para tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat mengapresiasi kinerja Polda Sumut serta Jajaran menumpas berbagai macam bentuk kasus tindakan kejahatan untuk demi bersama – sama bagi masyarakat Sumut halnya ketentraman, keamanan dan kenyamanan.

Disamping itu juga Kapolda Sumut, sebagai orang nomor 1 (satu) di Jajaran kepolisian Sumut, telah tegas memerintahkan kepada Jajaran kepolisian Sumut menumpas segala tindakan kejahatan baik itu togel, begal dan narkoba, yang sangat meresahkan bagi masyarakat.

Beliau memerintahkan kepada para Jajaran Personil untuk tindak tegas terukur bagi pelaku tersebut. Dengan secara diskusi (audensi) ini guna membahas situasi Kamtibmas di wilayah Sumut terkait permasalahan salah satunya terjadinya kesalahpahaman antara pihak FPI dengan pemilik warkop R. Manulang hingga itu terjadi suasana keributan di Batang Kuis, namun disaat itu telah berhasil di mediasi oleh Polres Deli Serdang.

Kapolda Sumut menanggapi hal tersebut meminta para tokoh lintas agama juga tokoh masyarakat percayakan kepada Polda Sumut dan Polres Deli Serdang, untuk penanganan kasus yang terjadi di karenakan kesalahpahaman permasalahan yang terjadi, masih kurangnya saling rasa menghargai serta menghormati.

“Maka dari itu tentunya saling instropeksi menyadari kesalahan masing-masing dari penyelesaian masalah tersebut mari kita lakukan secara kekeluargaan serta hati yang dingin dan sejuk, oleh karena itu Sumut miniatur Indonesia, mari kita semua bersama tetap menjaga keragaman Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI ini, jangan sampai terpecah belah,” tutur Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani.

Dalam diskusi tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar turut serta di dampingi oleh PJU Polda Sumut.

Dari aundesi yang di hadiri perwakilan lintas agama dan tokoh masyarakat yaitu Ketum Martabe Robert Siregar, Gerakan Santri Nusantara KH Ahmad Hambali, Da’i Sumut Ust. Marasutan Ritonga, Binsar Simatupang SE MM, Ketua Garda Aksi Sumut, Phdi/Hindu, Ketua Walubi Dr. Indra Wahidin, Angkatan Pemuda SM Raja XII, dan Perwakilan Suku Batak serta Pimpinan Gereja.

Forum para Lintas Agama di Sepakati selesai secara Damai Keributan di Batang Kuis, Kab. Deli Serdang.

(TP/Loebis)

Kapolda Sumut Meminta Mari Apresiasi Aman dan Nyaman Sumut MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id - Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar MSi, audensi dengan para tokoh lintas agama serta masyarakat wujudkan…

[realitajayasaktigroup]

Pemuda Pancasila dan Korban Mafia Tanah Gelar Aksi di Polda Kalbar : Tuntut Penuntasan Kasus Tanpa Intervensi

RELASIPUBLIK.OR.ID, PONTIANAK KALBAR || Ratusan anggota Pemuda Pancasila bersama Lili Santi Hasan, korban mafia tanah, menggelar aksi damai di depan Polda Kalimantan Barat pada Senin (30/9). Aksi tersebut bertujuan untuk mendukung penuntasan kasus mafia tanah yang tengah diproses Polda Kalbar tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam orasinya, Lili Santi Hasan menegaskan harapannya agar Kapolda…

[lintasbatasindonesia]

PEKALONGAN,TRIBUNUS.CO.ID – Menteri Pertahanan Republik Indonesia menghadiri Toriqoh Kebangsaan Konferensi Ulama Sufi International Dengan Tema Untuk Kebahagian Umat Manusia dan Keselamatan Negara.

Hadiri dalam acara itu Rais ‘Am JATMAN, Habib Luthfi bin Yahya selaku pimpinan umum organisasi ulama thoriqoh mu’tabarah Indonesia, Para Mursyid dan para ulama thoriqoh baik dari dalam mahupun luar negeri, hadir juga Pangdam IV Diponegoro. Pekalongan Senin. (08/04/19).

Pada Kesempatan itu Menhan Ryamizard ryacudu. mengapresiasi atas inisiasi panitia yang telah menggelar kegiatan tersebut agar bisa di terapkan di kehidupan masyarakat pada umumnya terutama di negara Indonesia. “Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan Penghargaan kepada Pihak Penyelenggara serta seluruh Peserta Undangan yang telah hadir pada Konferensi Ulama Sufi Internasional dalam rangka Mengimplementasikan Tasawuf untuk kebahagiaan Umat Manusia dan Keselamatan Bangsa.” Katanya.

Menurut Ryamizard, Konferensi Ulama Sufi Internasional dipandang relevan dalam rangka mengingat kan kembali akan hakikat dan jati diri Umat Islam Indonesia yang sesungguhnya ditengah maraknya aliran dan paham Ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

“Dalam sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Para ulama Thoriqoh memiliki peranan penting dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI. Sejak zaman penjajahan Belanda 3,5 abad, para ulama thoriqoh tidak pernah surut dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, sehingga kesulitan menguasai Indonesia secara utuh. karena, para ulama thoriqoh yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara menjadi tokoh perlawanan terhadap penjajahan Belanda.” Sambung Ryamizard Karena kesulitan sambung Ryamizard, Belanda kemudian mengatur strategi dengan mengirim tokoh orientalis Snouck Hurgronje ke Arab Saudi untuk belajar Bahasa Arab, tujuannya, supaya bisa membaca dan memahami kitab-kitab yang menjadi rujukan para ulama thoriqoh Nusantara. “Setelah Snouck Hurgronje melakukan penelitian terhadap kitab-kitab tersebut akhirnya terjawab bahwa ajaran para ulama thoriqoh menjadi akar tumbuhnya nasionalisme dan bangkitnya semangat perlawanan terhadap Belanda. Setelah itu Belanda melakukan perampasan buku-buku tasawuf dan tarekat para ulama Nusantara lalu dibawa ke Belanda.

Sebagai bukti, di perpustakaan Leiden University Belanda ditemukan koleksi Snouck Hourgronje manuskrip kitab Tuhfah al-Mursalah yang ditulis tangan oleh Syekh Yusuf al-Makassari. Selain itu, masih banyak lagi manuskrip-manuskrip kitab para ulama Nusantara yang disimpan di Perpustakaan Leiden University Belanda.” Jelasnya. Lebih jauh dijelaskan Ryamizard, Kitab Tuhfah Al-Mursalah sejak abad ke-17 M. Hingga abad ke-20 M. Menjadi rujukan para ulama sufi di Nusantara, seperti Sheikh Shamsuddin al-Sumatrani dan Sheikh Abdul Rauf al-Sinkili di Aceh, Sheikh Burhanudin Ulakan di Padang, Sheikh Abdus Shamad al-Palimbani di Palembang, Sheikh Muhyi Pamijahan di Tasikmalaya, Sheikh Kesan Besari di Ponorogo, Sheikh Nafis al-Banjari di Banjar Kalimantan, Sheikh Yusuf al-Makassari di Makassar.

“Melalui bimbingan para Mursyid Thoriqoh maka lahirlah tokoh-tokoh perjuangan dan perlawanan tehadap Belanda seperti Sheikh Yusuf al-Makassari dan Pangeran Diponegoro. Memasuki abad 20 muncul tokoh-tokoh pejuang dan perlawanan terhadap kolonial Belanda antara lain Kyai Santri (Raden Jayakusuma) yang berhasil mendidik para tokoh pergerakan pra kemerdekaan Indonesia, seperti WAHIDIN SUDIRO HUSODO, DR. SUTOMO, HOS. COKROAMINOTO DAN SOEKARNO.” Tandasnya Mereka adalah kader-kader yang dibekali dengan ilmu spiritual dan kebangsaan oleh Kyai Santri sehingga mereka memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam melawan kolonial Belanda. Kegigihan para tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak sia-sia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan sebagai negara merdeka. “Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas betapa besarnya peran para ulama dalam membela negara dan menjaga keutuhan NKRI. “ujarnya. Masih dikatakannya, Apa sebenarnya INDONESIA itu Indonesia adalah Negara Besar yang kaya Ragamnya; NKRI adalah Bingkai dan Rumahnya; Bhineka Tunggal Ika Bangsanya; UUD 1945 Landasan Hukumnya Demokrasi Sistemnya dan Pancasila Dasar Negaranya. “Ini semua sudah menjadi Harga Mati yang Tidak Boleh ditawar – Tawar Lagi. KH Wahid Hasyim, Tokoh ulama muda NU, putra dari KH Hasyim Asy’ari yang turut serta dalam merumuskan Konsep Dasar Negara Indonesia pada tahun 1945 menegaskan bahwa konsep, “KETUHANAN YANG ESA” MERUPAKAN KONSEP TAUHID DALAM ISLAM.

Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain (Lakum Dinukum Waliadin). Di titik inilah, tambah Ryamizard, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktekkan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap toleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

“Indonesia adalah Rumah kita Bersama; Sebagai Anak-anak pejuang Bangsa; apakah anda rela jika ada sekelompok orang yang Ingin merubah Pancasila dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa tanpa Keragaman atau Negeri untuk satu golongan saja; Indonesia itu adalah Keragaman itu sendiri yang terdiri dari Berbagai Suku Bangsa, Agama dan Ras; Kalau kita tidak Beragam maka kita bukan Indonesia; Keragaman itulah Modalitas Utama dan Keragaman itulah Kekuatan Kita.” Tegasnya. Ditegakkannya Konsep Keragaman ini sudah Final sejak Budi Utomo; Sumpah Pemuda yang barus aja kita Peringati serta sejak kemerdekaan Indonesia 1945. Di Akhir sambutan, dirinya berpesan Dalam ERA perkembangan Modernisasi dan Globalisasi saat ini, disamping ancaman-ancaman berbentuk fisik Baik Ancaman Nyata dan Ancaman Belum Nyata, kita juga harus MEWASPADAI Terhadap DISINTEGRASI BANGSA berupa Ancaman terhadap “MINDSET” Bangsa Indonesia yang berupaya untuk merubah Ideologi Negara PANCASILA. DENGAN Kekuatan “soft power”, Ancaman ini, lanjut dia, akan terus secara SISTEMATIS: TERSTRUKTUR dan MASIF untuk merusak jati diri Anak bangsa Indonesia dengan IDEOLOGI RADIKAL PENGARUH Mindset ini merusak JATI DIRI ANAK BANGSA yang UJUNGNYA adalah SURAMNYA MASA DEPAN GENERASI MUDA INDONESIA.

Saat ini, salah satu ancaman yang sangat nyata dan merupakan salah satu bentuk penistaan terhadap agama, negara dan bangsa Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa adalah Terorisme dan Radikalisme.

“Ancaman ini tidak hanya menimbulkan kerugian material dan nyawa serta menciptakan rasa takut di masyarakat, tetapi juga telah mengoyak keutuhan berbangsa dan bernegara. Terorisme dan Radikalisme yang kita hadapi saat ini adalah Ancaman Teroris Generasi Ketiga.

Ciri Khusus dari ancaman Terorisme generasi ketiga ini adalah kembalinya para Militan Asing ISIS dari Timur tengah serta berevolusinya ancaman dari yang bersifat tersentralisasi menjadi terdesentralisasi yang menyebar keseluruh belahan Dunia setelah kekalahan ISIS di Syria dan Irak. ISIS yang pada mulanya hanyalah kekuatan milisi nasional di Irak yang muncul akibat konflik politik di dalam negeri pasca pemerintahan Saddam Hussein’. Urainya. “Di sinilah perlu saya tegaskan bahwa ISIS hanyalah buah dari konflik politik domestik Irak-Suriah yang tidak ada kaitannya dengan faktor keagamaan. Pola Operasi dan Taktik Kelompok TERORIS ini akan terus Berevolusi dan mengalami Perubahan agar tidak mudah dideteksi oleh aparat Keamanan.

Seperti yang terjadi di Indonesia belum lama ini dimana, kelompok ISIS ini menggunakan modus baru serangan Terorisme yang dilakukan oleh satu keluarga utuh dan terjadi di beberapa tempat di Surabaya serta beberapa aksi Teroris di beberapa wilayah di Indonesia”. Tandasnya. Mereka ini tambah Ryamizard, bukan Islam. karena, ajaran islam adalah ajaran yang damai dan Rahmatan Lil-Alamin; Sangat tidak masuk akal, seorang ibu dapat mengajak anak-anaknya untuk melakukan aksi bunuh diri.

Sebagai ibu dari anak-anaknya, seyogyanya Ia harus punya sifat alamiah dan Insting untuk melindungi dan menjaga anak-anaknya dari pelbagai ancaman yang akan membahayakan anak-anaknya bukan malah Membunuh anak-anaknya. Konsep dan Ideologi sesat seperti inilah yang harus kita perangi bersama.

TERORISME TELAH MEMBUAT KITA SALING CURIGA DAN SALING MEMUSUHI.

Terorisme pun telah merusak ikatan persaudaraan dan nilai-nilai toleransi yang sejatinya menjadi kultur budaya bangsa ini. Aksi brutal mereka telah merusak tatanan kehidupan dunia dan benar-benar keluar dari ajaran Islam yang memiliki misi di bumi ini sebagai rahmat bagi semuanya, bukan ancaman dan kekerasan kepada manusia. KH Ahmad Dahlan juga pernah Berkata; “Keislaman bukan hanya Allah ada didalam Jiwamu; tetapi kehidupan Islam harus menjadi Nyata dalam Kehidupanmu:” tegasnya.

Pewarta : bi/rn

[tobasatu]

tobasatu.com, Sergai | Sekitar puluhan  masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pembela Aspirasi (KOMPAS) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), melakukan aksi damai di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sergai, di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Senin (28/1/2019) .

Aksi damai diterima langsung oleh H.Masjuki, S.Pd, I sebagai Kasi Bimas Islam, H.Saripuddin daulay, S.Ag,M.Pd sebagai Kasubag Tata Usaha, H.Zulkifli Sitorus, S.Ag sebagai Kasi Haji dan Umroh, dan H.Yusuf Barus, SE sebagai Kasi Pendidikan Islam.

Berbagai element masyarakat yang tergabung pada komunitas tersebut di antaranya Komando Inti (KOTI) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Sergai, Forum Silaturahmi Mahasiswa (Forsil) Sergai, PD Al-Washliyah, JPRMI, FUIB dan Alumni PPQ.

Dedi Irwansyah dalam orasinya menyebut kedatangan mereka untuk minta penjelasan mengapa dan apa sebenarnya terjadi, jangan jadi korban putra terbaik Sergai. Rasa solidaritas yang tinggi dari teman-teman semuanya dan menghormati putra-putra terbaik Sergai yang dipindahkan/mutasi bukan ditempatkan pada tempat terbaik, karena di Sergai menjunjung tinggi slogan Bersaudara. “Kita perjuangkan arti persaudaraan,” katanya.

Muhammad Leno, S.Ag, yang sebelumnya di Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sei Rampah, baru 2 (dua) bulan bertugas tanpa sebab dimutasi ke KUA Kecamatan Silindak. H.Kuswan, sebelumnya KUA Dolok Masihul dimutasikan ke Kecamatan Kotarih. Lalu Zainal Haris, sebelumnya KUA Kecamatan Pantai Cermin,  sekarang malah nonjob.

“Jangan sentimen hingga memuat kepentingan politis. Persoalan ini akan kita sampaikan secara struktural kepada pimpinan Kemenag Sumut dan menyurati Presiden RI,” tambah Dedy.

Sementara  Kassubag Tata Usaha Kemenag Sergai, menyampaikan terimakasih atas sosial kontrol dan supaya tuntas dan jelas apa permasalahan dan mengajak 5 perwakilan aksi damai masuk ke ruangan untuk berdialog.

“Keputusan Kanwil Kemenag Sumut itu tidak akan terjadi jika tidak ada rekomendasi dan informasi dari Kemenag Sergai. Saya titip pesan kepada Kakan Kemenag, kita tunggu waktu 2×24 jam jika tidak ada keputusan, kita kembali bawa massa lebih banyak,” kata Dedy ketika berdialog.

Ucapan senada disampaikan Gobel Hermanto, bahwa Leno adalah seorang  Kader Komando Inti (KOTI) PP terbaik, menduduki jabatan sebagai Sekretaris Koti PP. “Kami siap menyelesaikan konflik ini agar tidak ada lagi yang tidak baik di Kabupaten Serdang Bedagai. Kami menunggu jawaban yang pasti. Jika tidak ada, jawaban dari Kemenag Sergai, siap mengerahkan seluruh kader Koti PP Sergai,” tegas Gobel. (ts-18)

The post Massa KOMPAS Unjuk Rasa di Kantor Kemenag Sergai, Ini Tuntutannya appeared first on tobasatu.com.

[gosulsel]

Warga Ingin Dialog Pilwalkot, Ketua KPU Makassar Menghilang - Gosulsel

Makassar,GoSulsel.com - Ratusan elemen masyarakat yang tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila, Brigade 08, Komunitas PRO DP, kembali melakukan aksi damai di depan kantor KPU Kota Makassar, Jl Antang Raya, Jumat (6/5/2018).Dalam orasinya meminta Ketua KPU untuk hadir dan memberikan pernyataan jika ...

http://gosulsel.com/2018/04/06/warga-ingin-dialog-pilwalkot-ketua-kpu-makassar-menghilang/

#KPUMakassar #PemudaPancasila #PilwaliMakassar

[harianpublik-blog]

Dahnil Anzar: Polri jangan Takut Proses Viktor, Lisan Ugal-ugalan Victor Ancam Keberagaman

Dahnil Anzar: Polri jangan Takut Proses Viktor, Lisan Ugal-ugalan Victor Ancam Keberagaman

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Polri harus berlaku adil dalam memproses perkara hukum termasuk terlapor Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat agar tidak terjadi gejolak ditengah masyarakat melalui aksi unjuk rasa.

“Saran saya sejak dulu, apapun itu kekecewaan publik harus dituntaskan dengan cara damai yaitu proses hukum. Saran saya kepada siapa saja tetap berpijak kepada jalan hukum,” kata Dahnil kepada INILAHCOM, Kamis (10/8/2017).

Di samping itu, Dahnil mengatakan pihak kepolisian harus berlaku adil berkeadilan. Karena menurut dia, kondisi kebatinan publik yang marah pasti menilai kalau proses hukum berjalan semestinya itu pasti tidak ada demo-demo.

“Jangan sampai ada sumbatan keadilan,” ujarnya.

Menurut dia, Polri tidak perlu takut dengan Viktor Laiskodat meskipun berasal dari partai pendukung pemerintah. Sebab, Polri harus berpijak pada kepentingan menjaga Pancasila.

“Ini kan lisan ugal-ugalan Viktor mengancam keberagaman kita karena ujaran kebencian, jadi menurut saya menghindari dampak yang lebih besar kekecewaan lebih besar karena dianggap hukum tidak berlaku adil. Maka, ada baiknya proses segera mungkin,” jelas dia.

Untuk diketahui, beredar di media sosial orasi Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat yang mengatakan ada sebagian kelompok yang ingin membuat negara khilafah. Celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga.

Yang dukung supaya kelompok ekstrimis ini tumbuh berkembang di NTT partai nomor satu Gerindra, kedua Demrokrat, PKS dan PAN. Situasi nasional partai ini mendukung kaum intoleran.

inilah

Sumber : Source link

[realitajayasaktigroup]

Aksi Damai Pemuda Pancasila dan Korban Mafia Tanah di Polda Kalbar, Tuntut Keadilan

KABARDAERAH.OR.ID, PONTIANAK KALBAR || Ratusan anggota Pemuda Pancasila bersama Lili Santi Hasan, seorang korban mafia tanah, menggelar aksi damai di depan Polda Kalimantan Barat pada Senin (30/9). Mereka menuntut keadilan dan meminta agar proses hukum terkait kasus mafia tanah berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Dalam orasinya, Lili Santi Hasan menyuarakan harapannya agar Kapolda…

[malangtoday-blog]

Ormas Kabupaten Malang Tolak Tegas Organisasi Anti Pancasila

MALANGTODAY.NET - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kabupaten Malang menyatakan sikap mendukung penuh Perppu Nomor 2 tahun 2017, hal tersebut disampaikan langsung saat menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Koordinator Aksi Damai, Baweh mengatakan ada sejumlah ormas yang mengikuti aksi damai tersebut, diantaranya GP Ansor, Banser, Pemuda Pancasila, FKPPI, Barisan Pemuda Banteng, AMPI, KNPI, PMII dan beberapa ormas lainnya. "Gerakan ini untuk mendukung NKRI, dan menolak gerakan ormas anti Pancasila. Ini bukan aksi titipan," kata Baweh kepada MalangTODAY, Jumat (28/7). Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa organisasi yang anti Pancasila dan menolak NKRI tidak seharusnya berada di Indonesia. Baweh juga menjelaskan jika para pendahulu bangsa menyatukan Indonesia melalui Pancasila. "Apapun alasannya pemimpin-pemimpin pendahulu kita berpedoman pada Pancasila. Inilah kita bisa bersatu karena Pancasila," tegasnya. Baweh juga berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Malang agar menyampaikan aspirasi yang disuarakan sejumlah ormas Kabupaten Malang kepada pemerintah pusat. Ia juga tidak mempermasalahkan adanya pihak yang kontra dengan adanya Perppu Nomor 2 tahun 2017. "Saya minta kepada Dewan harus menyetujui surat pernyataan yang menolak adanya HTI di Kabupaten Malang," pungkasnya. (Mas/end)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/kabupaten-malang/tolak-tegas-organisasi-anti-pancasila/

MalangTODAY

[zainalarifin]

Thought via Path

ISLAM, KOMUNIS DAN PANCASILA Oleh: Dr. Adian Husaini Sejarah perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia mencatat satu babak tentang perebutan memaknai Pancasila antar berbagai kelompok ideologi di Indonesia. Pergulatan pemikiran itu secara intensif pernah terjadi dalam Majlis Konstituante, dimana kekuatan Islam dan sekulerisme kembali terlibat dalam perdebatan tentang Dasar Negara Indonesia. Kekuatan komunis pernah menggunakan Pancasila untuk memuluskan penerapan ideologi komunisme di Indonesia. Mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, menulis dalam bukunya, Negara Pancasila, (hlm. 170-171), bahwa munculnya semangat para tokoh Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dalam Majelis Konstituante, antara lain juga didorong oleh masuknya kekuatan komunis (melalui Partai Komunis Indonesia/PKI) ke dalam blok pendukung Pancasila. "Kalangan Islam langsung curiga. Muncul kekhawatiran Pancasila akan dipolitisasi oleh kelompok-kelompok komunis untuk selanjutnya diminimalisasi dimensi religiusitasnya. Kekhawatiran tersebut semakin mengkristal karena adanya peluang perubahan konstitusi sehubungan UUDS mengamanatkan perlunya dibentuk Majelis Konstituante yang bertugas merumuskan UUD yang definitif," tulis As'ad dalam bukunya tersebut. Dalam pidatonya di Majelis Konstituante tanggal 13 November 1957, tokoh Islam Kasman Singodimedjo banyak mengkritisi pandangan dan sikap PKI terhadap Pancasila. Kasman menilai PKI hanya membonceng Pancasila untuk kemudian diubah sesuai paham dan ideologi komunisme. Ketika itu PKI bermaksud mengubah sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi "kebebasan beragama". Termasuk dalam cakupan "kebebasan beragama" adalah "kebebasan untuk tidak beragama." Mr. Kasman Singodimedjo adalah Jaksa Agung RI 1945-1946 dan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1950). Ia juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Dalam Sidang Konstituante itu mengingatkan: "Saudara ketua, sama-sama tokh kita mengetahui bahwa soko guru dari Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sama-sama kita mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu justru telah mempunyai peraturan-peraturan yang tentu-tentu bagi umat manusia yang lazimnya dinamakan agama. Saudara ketua, sama-sama kita tahu, bahwa PKI dan komunis pada umum nya dan pada dasarnya justru anti Tuhan dan anti-Agama!." (Lihat buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, hlm. 480-481). Masuknya kaum komunis ke dalam blok pembela Pancasila kemudian dipandang oleh kubu Islam sebagai upaya membelokkan Pancasila dari prinsip dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai contoh, pada 20 Mei 1957, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) Ir. Sakirman mendukung pandangan Fraksi Katolik yang menyatakan, bahwa "Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai-bagai golongan dengan berbagai-bagai kepercayaan atau keyakinan masing-masing bersifat universal." Karena itu Sakirman menyeru kepada golongan Islam: "Betapa pun universal, praktis dan objektifnya Islam, tetapi karena Islam hanya merupakan salah satu dari sekian banyak kepercayaan dan keyakinan, yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka Pancasila sebagai apa yang dinamakan oleh Partai Kristen Indonesia (Parkindo) suatu "grootste gemene deler" yang mempertemukan keyakinan dan kepercayaan kita semua, akan tetapi lebih praktis lebih objektif dan lebih universal dari pada Islam." Dalam Sidang Konstituante tanggal 2 Desember 1957, Kasman mengkritik ucapan Nyoto dari PKI pada Sidang Konstituante 28 November 1957 yang menyatakan: "Pancasila itu bersegi banyak dan berpihak ke mana-mana." Kasman berkomentar: "Itu artinya, dan menurut kehendak dan tafsiran PKI, bahwa Pancasila itu dapat dan boleh saja bersegi ateis dan politeis, pun dapat/ boleh saja berpihak ke syaitan dan neraka." Begitulah sikap para tokoh Islam dalam sidang Konstituante yang memang merupakan forum untuk merumuskan dasar negara yang baru. Tapi, ketika forum itu di bubarkan dan dikeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959, Kasman dan para tokoh Islam lain nya, menerimanya karena telah sah secara konstitusional. (Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, hlm. 536-540). Dalam bukunya, Renungan dari Tahanan, Kasman menulis: "… seluruh rakyat Indonesia, termasuk seluruh umat Islam yang meliputi mayoritas mutlak dari rakyat Indonesia itu kini harus mengindahkan Dekrit Presiden itu sepenuh-penuhnya." (Lihat, Kasman Singodimedjo, Renungan dari Tahanan, (Jakarta: Tintamas, 1967), hlm. 34). Memang, Ir. Sakirman pernah berpidato dalam Majlis Kontituante dengan menyebutkan adanya rumusan sila kelima yang diajukan Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang berbeda dengan rumusan risalah sidang BPUPK, yaitu (5) "Ke-Tuhanan yang berkebudayaan atau Ke-Tuhanan yang berbudi luhur atau Ke-Tuhanan yang hormat menghormati satu sama lain." Sakirman juga mengakui, bahwa PKI memang menginginkan agar sila Ketuhanan Yang Maha Esa diganti dengan sila "Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Hidup." (Pidato Ir. Sakirman dikutip dari buku Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, editor: Erwien Kusuma dan Khairul (Jakarta: BAUR Publishing, 2008), hlm. 275. Fakta komunisme Tajamnya perbedaan antara Islam dan Komunisme, tidak menyurutkan usaha untuk menyatukan kekuatan agama dan komunisme. Tapi, sejarah kemudian mencatat, upaya penyatuan antara kelompok Nasionalis, Agama, dan Komunis, di bawah payung Pancasila mengalami kegagalan. Golongan Islam melakukan perlawanan habis-habisan melawan komunisme. Dalam Muktamar Ulama se-Indonesia tanggal 8- 11 September 1957 di Palembang, para ulama memutuskan: (1) Ideologi/ajaran Komunisme adalah kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam menganutnya, (2) Bagi orang yang menganut ideologi/ajaran Komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, maka kafirlah dia dan tiada sah menikah dan menikahkan orang Islam, tiada pusaka-mempusakai dan haram hukumnya jenazahnya diselenggarakan secara Islam, (3) Bagi orang yang memasuki organisasi/Partai yang berideologi komunisme (PKI, Sobsi, Pemuda Rakyat dll; tidak dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia dan wajib bagi umat Islam menyeru mereka meninggalkan organisasi dan partai tersebut, (4) Walaupun Republik Indonesia belum menjadi negara Islam, namun haram hukumnya bagi umat Islam mengangkat/ memilih kepala negara yang berideologi Komunisme, (5) Memperingatkan kepada pemerintah RI agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu perjuangan kaum Komunis/ Atheis Indonesia, (6) Mendesak kepada Presiden RI untuk mengeluarkan dekrit menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai partai terlarang di Indonesia. (Lihat buku Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tanggal 8-11 September 1957, yang disusun oleh H. Husin Abdul Mu'in, (Palembang: Panitia Kongres Alim Ulama Seluruh Indonesia, 1957). Dalam sambutannya untuk Muktamar tersebut, mantan wakil Presiden RI Mohammad Hatta mengingatkan kepada para ulama, bahwa perkembangan Komunisme di Indonesia, terutama dihasilkan melalui kerja keras mereka dan kondisi kemiskinan rakyat. "Kemajuan PKI tidak disebabkan oleh kegiatan orang-orang komunis mengembangkan ideologi yang belum di mengerti oleh rakyat, melainkan dengan kegiatannya bekerja dalam kalangan rakyat serta janji-janjinya akan membagikan tanah dan memperbaiki hidup rakyat yang miskin… Apabila kaum Ulama kita tidak menilai masalah kemasyarakatan ini dengan ukuran yang tepat, Muktamar tidak akan dapat menyusun rencana yang tepat terhadap gerakan Atheisme," kata Hatta dalam sambutannya. Hatta mengajak agar Ulama berusaha menegakkan keadilan Islam. Kata Hatta lagi, "Apabila berlaku keadilan Islam di Indonesia, maka dengan sendirinya Komunisme akan lenyap dari bumi Indonesia. Apabila berlaku keadilan Islam di bumi kita ini, tidak ada yang akan dituntut oleh Komunisme. Keadilan Islam adalah keadilan yang setinggi-tingginya, keadilan Ilahi. Keadilan Islam menumbuhkan rasa damai, rasa bahagia dan sejahtera." Perjuangan melawan komunisme, dalam sejarah perjuangan umat Islam, bisa dikatakan sudah mendarah daging di berbagai penjuru dunia. Sebab, kekejaman komunisme di berbagai belahan dunia sudah terbukti. Di Indonesia, salah seorang sastrawan terkemuka yang aktif melawan komunisme, sejak zaman Orde Lama sampai zaman kini adalah Taufik Ismail. Berbagai buku yang menjelaskan bahaya dan kegagalan komunisme ditulis oleh Taufik Ismail, termasuk buku-buku saku yang disebarluaskan secara gratis kepada masyarakat luas. Taufiq mengaku risau dengan generasi muda yang tidak lagi mengenal hakekat dan kekejaman kaum komunis. Dalam sebuah buku saku berjudul Tiga Dusta Raksasa Palu Arit Indonesia: Jejak Sebuah Ideologi Bangkrut di Pentas Jagad Raya, (Jakarta: Titik Infinitum, 2007), Taufiq menyajikan data yang menarik: Komunisme adalah ideologi penindas dan penggali kuburan massal terbesar di dunia. Dalam mengeliminasi lawan politik, kaum komunis telah membantai 120 juta manusia, dari tahun 1917 sampai 1991. Itu sama dengan pembunuhan terhadap 187 nyawa per jam, atau satu nyawa setiap 20 detik. Itu dilakukan selama ¾ abad (sekitar 75 tahun) di 76 negara. Karl marx (1818-1883) pernah berkata: "Bila waktu kita tiba, kita tak akan menutup-nutupi terorisme kita." Vladimir Ilich Ullyanov Lenin (1870- 1924) juga menyatakan: "Saya suka mendengarkan musik yang merdu, tapi di tengah revolusi sekarang ini, yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah." Satu lagi tulisannya: "Tidak jadi soal bila ¾ penduduk dunia habis, asal yang tinggal ¼ itu komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang." Lenin bukan menggertak sambal. Semasa berkuasa (1917-1923) ia membantai setengah juta bangsanya sendiri. Dilanjut kan Joseph Stalin (1925-1953) yang menjagal 46 juta orang; ditiru Mao Tse Tung (RRC) 50 juta (1947-1976); Pol Pot (Kamboja) 2,5 juta jiwa (1975-1979) dan Najibullah (Afghanistan) 1,5 juta nyawa (1978-1987). Buku saku lain tentang komunis me yang ditulis oleh Taufiq Ismail adalah Komunisme=Narkoba dan Komunis Bakubunuh Komunis, serta Karl Marx, Tukang Ramal Sial yang Gagal (Jakarta: Infinitum, 2007). Sepatutnya, bangsa Indonesia mau belajar dari sejarah. Ketika agama dibuang; Tuhan disingkirkan, jadilah manusia laksana binatang. Anehnya, kini ada yang mulai berkampanye tentang perlunya "kebebasan beragama" harus mencakup juga "kebebasan untuk tidak beragama". Dalam kondisi seperti ini, Islam dan kekuatan anti-komunisme lainnya, diharapkan memainkan perannya yang signifikan. Jangan sampai elite-elite muslim lupa diri; sibuk memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya; sibuk saling caci; tanpa sadar komunisme dalam kemasan baru semakin mendapat simpati masyarakat. Na'udzubillahi min dzalika. with Affif, Adi, Heru, Ayesha, Nika, Amran, danang, Irena, Toulouse, and Distrosunnah at Ruko Zainal Arifin – Read on Path.

[realitajayasaktigroup]

Lili Santi Hasan Desak Penuntasan Kasus Mafia Tanah Tanpa Intervensi

REALITANEWS.OR.ID, PONTIANAK KALBAR || Lili Santi Hasan, korban mafia tanah, bersama ratusan anggota Pemuda Pancasila menggelar aksi damai di depan Polda Kalimantan Barat pada Senin (30/9). Aksi ini bertujuan mendesak penyelesaian kasus mafia tanah yang sedang dihadapi Lili tanpa intervensi pihak luar. Mereka berharap Polda Kalbar dapat menjalankan proses hukum secara adil dan transparan. Dalam…

[malangtoday-blog]

Aliansi Ormas Kabupaten Malang Dukung Perppu 2/17

MALANGTODAY.NET - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kabupaten Malang menggelar aksi damai untuk mendukung pengesahan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Pantauan MalangTODAY, aksi yang digelar di halaman depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang tersebut dimulai pada pukul 14.30 WIB, dan diawali dengan longmarch dari Kantor Kejaksaan Negeri Kepanjen hingga DPRD Kabupaten Malang, kemudian para perwakilan Ormas melakukan orasi dibawah penjagaan personil Polres Malang. "Kita hadir disini bukan untuk pamer kekuatan, kita disini untuk berkomitmen untuk mendukung Pancasila dan NKRI sampai kapanpun, kita akan menjadi garda depan jika ada ormas yang ingin mengubah ideologi bangsa, kita juga mendukung pemerintahan Jokowi untuk menerapkan Perppu Nomor 2 tahun 2017," teriak salah satu orator dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang, Jumat (28/7). Senada dengan GP Ansor Kabupaten Malang, Pemuda Pancasila Kabupaten Malang juga berkomitmen mendukung pemerintah menerapkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 serta mendukung pemerintah untuk membubarkan ormas yang anti dengan ideologi Pancasila. "Kami dari Pemuda Pancasila menyatakan sikap pembubaran HTI bukan hanya 100 persen tapi kami mendukung 1000 persen. Kita juga mendukung pemerintah menerapkan Perppu Nomor 2 tahun 2017," teriak orator Pemuda Pancasila Kabupaten Malang, Cucup S. Tidak beda jauh dengan GP Ansor dan PP Kabupaten Malang, Kader Ampi Kabupaten Malang juga mendukung penuh pembubaran ormas anti Pancasila dan penerapan Perppu Nomor 2 tahun 2017. "Banyak ormas yang bermunculan dan menentang Pancasila, merekalah yang membuat kondisi negara menjadi kacau, untuk itu kami dengan tegas mendukung pemerintah melaksanakan Perppu Nomor 2 tahun 2017," jelas salah satu orator Kader Ampi Kabupaten Malang. (Mas/end)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/kabupaten-malang/ormas-kabupaten-malang-dukung-perppu-217/

MalangTODAY