#Pemuda Pancasila aksi damai

[realitajayasaktigroup]

Korban Mafia Tanah Lili Santi dan Pemuda Pancasila Gelar Aksi Minta Keadilan di Polda Kalbar

REKONFUNEWS.COM, PONTIANAK KALBAR || Lili Santi Hasan, korban mafia tanah, bersama ratusan anggota Pemuda Pancasila menggelar aksi damai di depan Polda Kalimantan Barat, Senin (30/9), untuk menuntut penyelesaian sengketa tanah yang telah menimpanya selama bertahun-tahun. Aksi ini bertujuan mendesak Polda Kalbar agar memproses kasus tersebut secara adil, tanpa intervensi yang dapat merusak…

[babelxpose]

Pemuda Pancasila Aksi Damai di DPRD Kabupaten Bangka

Pemuda Pancasila Aksi Damai di DPRD Kabupaten Bangka

Puluhan kader Pemuda Pancasila menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Bangka, Kota Sungailiat, Kamis (9/12/2021).

[ayojalanterus]

Sindir Dudung, Fadli Zon: yang Berontak Bersenjata Dibilang Saudara, yang Mau Reuni & Berdoa Dimusuhi

 KONTENISLAM.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti larangan aksi Super Damai yang digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (2/12/2021). Dirinya menyebut ada diskriminasi yang dilakukan aparat Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Fadli Zon lewat status twitternya @fadlizon; pada Kamis (2/12/2021). "Diskriminasi," tulis Fadli Zon pada Kamis (2/12/2021). Pernyataannya merujuk postingan Hidayat Nur Wahid yang sebelumnya mengunggah sebuah pemberitaan mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua lewat twitternya @hnurwahid; pada Rabu (1/12/2021). Dalam postingannya, Hidayat Nur Wahid menyebutkan aksi njuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa asal Papua itu tidak mendapatkan resistensi dari aparat penegak hukum. Terkait hal itu, dirinya pun berharap agar Aksi Dukung NKRI Secara Super Damai yang diketahui digelar PA 212 juga akan mendapatkan tanggapan yang sama dari pihak Kepolisian. "Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Patung Kuda Monas, 1/12/2021,Tanpa Dipermasalahkan Olh Aparat. Besok 2/12/2021, di lokasi yg sama Aksi Dukung NKRI Secara Super Damai (sbgmn track record mrk) jg akan digelar," tulis Hidayat Nur Wahid. "Penting untuk juga adil, damai & patuhi prokes," tambahnya. Tak hanya demo yang digelar mahasiwa Papua, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan anggota Pemuda ancasila mendapatkan restu dari pihak Kepolisian. Walau akhirnya, aksi unjuk rasa yang digelar di Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan Komplek Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu berujung kerusuhan dan pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian. Belasan anggota Pemuda Pancasila pun ditangkap dan menjadi tersangka. Di sisi lain, Fadli Zon menyindir ucapan dari KASAD Jenderal  Dudung Abdurachman yang meminta kepada prajurit yang bertugas di Papua untuk menyayangi dan tidak menyakiti hati masyarakat setempat. "Yang berontak bersenjata dibilang sodara. Yang mau reuni n berdoa dimusuhi," imbuh Fadli Zon dalam cuitan berbeda. Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Kodam XVII/ Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (23/11/2021). "Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh, kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka," kata Jenderal Dudung di Timika, Papua, seperti dilansir Antara, Rabu (24/11/2021). Dalam kesempatan itu, Dudung berpesan agar Satgas TNI AD yang bertugas di Papua jangan menganggap kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai musuh, tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI. Ia meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua. Sebab, mereka adalah saudara se-Tanah Air. "Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI," ujar dia Dalam kesempatan berbeda, Dudung memastikan bahwa jajaran TNI AD akan turun tangan jika Reuni PA 212 yang akan digelar di Masjid Az-Zikra di Bogor, Jawa Barat, menimbulkan kekacauan atau pelanggaran hukum lainnya. Hal itu dikatakan Dudung saat berbincang dalam Podcast dengan Deddy Corbuzier yang ditayangkan di channel YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (30/11/2021). "Turunlah kita, pasti dengan polisi. Pasti polisi dengan TNI. Kita selama ini berkolaborasi baik dengan polisi," kata Dudung menanggapi pertanyaan Deddy Corbuzier. Menurutnya turunnya TNI karena tujuannya jelas untuk mengamankan rakyat. "Kenapa kita harus takut sama mereka itu," tegas Dudung yang disambut senyum Deddy. Dudung mengatakan ancaman terorisme di Indonesia memang benar-benar ada dan nyata. Namun kata dia, pemerintah dengan sumber dayanya akan berupa maksimal menangkal ancaman itu. Dudung mengatgakan hal itu menanggapi pertanyaan Deddy, apakah benar masih ada kelompok-kelompok terorisme di Indonesia dan menebarkan ideologinya. (tribunnews)

from Konten Islam https://ift.tt/3lvcSif via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/12/sindir-dudung-fadli-zon-yang-berontak.html

[memorandumcoid]

Pemuda Pancasila Batal Lakukan Aksi Damai di Kantor DPC PDIP Kab Malang

Pemuda Pancasila Batal Lakukan Aksi Damai di Kantor DPC PDIP Kab Malang

Ketua PP Kabupaten Malang Priyo ‘Bogang’ Sudibyo menyampaikan sikapnya Malang, Memorandum co.id – Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Malang batal melakukan aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Malang, Jumat (26/11/2021). Aksi damai ini terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Junimart Girsang anggota…

[celotehpanda]

Sekilas Tentang Kemerdekaan

Seperti yang sudah kita ketahui di pelajaran sejarah di SD sampai SMP, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Dan hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 negara kita genap berumur 72 tahun. Kalau diibaratin manusia sih Indonesia udah tua banget, udah akik-akik, ninik-ninik, dimana umur segitu biasanya orang-orang sudah pada berubah, jadi powerrangers. enggak. Berubah dalam artian sikap, dan tingkah lakunya jadi lebih baik dan meninggalkan semua jelek-jeleknya semasa muda.

Mari kita flashback lagi, kita tengok kebelakang lagi, kemasa penjajahan yang memunculkan pejuang Nasional. Para pejuang yang mayoritas hanya rakyat kecil, tanpa pendidikan, tanpa pamrih, tanpa keraguan dengan jiwa dan raga memperjuangkan Indonesia, dan bahkan mengorbankan diri untuk merebut kemerdekaan. Lantas untuk siapa kemerdekaan itu kalau pada akhirnya mereka mati dan tidak bisa menikmati hasil perjuangan itu? Ya tentu saja untuk anak cucu mereka, untuk kita sebagai para penerus bangsa.

Para pahlawan tanpa henti dan pantang menyerah mengobarkan semangat rakyat kecil untuk ikut berjuang, yang notabene mereka hanyalah rakyat biasa tanpa latar belakang militer maupun tentara kala itu. Benar-benar hanya rakyat biasa bahkan tanpa pendidikan apapun. Namun mereka menjadi pahlawan yang berani berkorban untuk masa depan bangsa. Hanya bermodalkan bambu runcing dan semangat 45 yang menggebu-gebu melawan para tentara penjajah yang memegang pistol dan meriam.

Mereka lebih memilih mati dibandingkan harus tunduk dibawah penjajah. Dan akhirnya perjuangan yang menjadikan Indonesia merdeka.

KEMERDEKAAN YANG PUDAR

Perkembangan zaman telah merubah arti kemerdekaan bangsa. Semboyan dan Pancasila sekarang hanya sekedar sebagai formalitas negara saja. Ditambah pemahaman yang kurang tepat menjadikan bangsa ini mudah sekali terprovokasi oleh pihak-pihak yang menginginkan perpecahan dan ketidakharmonisan bangsa kita. Bahkan hanya karna UNSUR SARA bangsa kita mudah sekali terprovokasi dan menjadi akar perpecahan, padahal didalam dasar negara kita sudah terlulis dengan jelas semboyan “Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.

MELAWAN PENJAJAH BANGSA SENDIRI

Apa Indonesia sudah merdeka? Dulu iya, sekarang patut dipertanyakan.

Apa bisa dikatakan merdeka jika sesama bangsa (rakyat) sendiri berperang?.

Tawuran pelajar yang menjadi jawaban atas pencarian jati diri pemuda yang dilakukan oleh generasi muda yang (harusnya) berpendidikan. Tawuran suporter yang harusnya tidak diperlukan dalam sebuah permainan olahraga. Penghinaan, Pembakaran, dan Perusakan tempat ibadah dengan tujuan mengadu domba, karena unsur agama adalah unsur sensitif yang mudah untuk dijadikan bahan pemecah belah.Itulah keadaan bangsa ini sekarang, coba saja bandingkan dengan perang zaman dahulu melawan penjajah Blanda, Portugis, Jepang, perjuangan merebut kemerdekaan untuk saat ini. Jika dulu rakyat kecil yang tidak bersekolah  mengerti kalau penjajah harus diusir. Namun sekarang orang-orang yang justru berpendidikan tinggi justru berperang melawan bangsa sendiri. Jika rakyat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, jika rakyat Indonesia mengerti dan memahami makna Sila ke-3 yang berbunyi, “Persatuan Indonesia” seharusnya hal semacam itu tidaklah akan terjadi

Perjuanganku lebih mudah karna melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. - Ir. Soekarno

Persatuan yang Dibedakan

Ada 5 agama yang diakui di Indonesia, dan semua agama itu mengajar kan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, adu domba, permusuhan, kebencian. Lantas jika sesuatu yang baik kemudian berbeda dengan keyakinan kita, apakah itu sebuah kesalahan?

Manusia tidak hidup sendirian didunia ini. Tapi dijalan setapaknya masing-masing. Semua jalan setapak itu berbeda-beda. Namun menuju ke arah yang sama. Mencari suatu hal yang sama. dengan tujuan yang sama, yaitu : TUHAN

Orang dibenci karna etnis berbeda, agama berbeda, suku yang berbeda. Semua itu akhirnya hanya menimbulkan aksi anarkis yang berawal dari diri masing-masing. Masihkah gengsi untuk bilang, “aku bukan golongan ini, aku bukan golongan itu, Aku Indonesia??”.

Tidak penting apa pun agamamu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. -KH. Abdurahman Wahid

So, KEMERDEKAAN…

Kemerdekaan bukan sekedar mengibarkan bendera merah putih dilapangan, dalam laut, diatas gunung. Kemerdekaan bukan sebuah  formalitas untuk mengibarkan bendera merah putih jika arti merdeka yang sebenarnya tidak ada pengamalannya. Jika sesama rakyat Indonesia yang berbeda (agama, suku, ras) saja memunculkan permusuhan, apa itu yang disebut dengan kemerdeakaan?

Kemerdekaan bangsa Indonesia ialah ketika kita mampu menahan ego masing-masing untuk bersama membangun bangsa, menghargai setiap perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai, bekerja sama memajukan negara tercinta ini, dan bersatu tidak saling bermusuhan.

Indonesia bukan Islam, bukan Katholik, bukan Kristen, bukan Budha, Bukan Hindu, Bukan etinis Jawa, Cina, Batak, atau apapun itu.

Indonesia adalah Indonesia yang mempunyai beragam etnis, suku, agama, ras yang disatukan dan dilandaskan oleh Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

And the LAST, Aku ucapkan selamat ulang tahun Negara ku tercinta Indonesia. Semoga diumurmu yang sudah mencapai 72 tahun kau menjadi semakin baik lagi, semakin maju, semakin solid sehingga tidak bisa dipecahbelah oleh pihak luar ataupun oleh pihak sendiri. Terbanglah yang tinggi sampai pucak, dimana kau tidak lagi dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh bangsa lain.

Dirgahayu Indonesiaku

cc: @kitajateng

[seputarbisnis]

Uskup Agung Medan Minta Umat Maafkan Pelaku Teror, Proses Hukum Tetap Dijunjung

Deliserdang (SIB) -Didahului misa ekaristi yang diikuti seribuan umat Katolik, Sabtu (1/6), Uskup Agung Medan Mgr Dr Anicetus B Sinaga OFMCap mengukuhkan kepengurusan DPD Vox Point Indonesia (VPI) Sumut yang diketuai Remigo Yolando Berutu.    Dalam khotbah dan sambutan saat syukuran pengukuhan lembaga think tank itu, Uskup Agung menyinggung aksi teror yang menyasar aparat keamanan di Indonesia. "Paus ditikam, memaafkan dan mengampuni pelakunya dengan menghadap sang calon pembunuh ke penjara. Pastor dalam misa di Gereja Katolik Padangbulan Medan, diserang dengan pisau dan hendak dibunuh dengan bom, kita memaafkannya. Marilah kita, para korban memaafkan pelaku tapi tetap menjunjung tinggi poses hukum," ujarnya. Uskup merinci, rencana pembunuhan Paus itu terjadi pada 13 Mei 1981 oleh warga negara Turki bernama Mehmet Ali Agca. "Memaafkan adalah cara terbaik dan tertepat untuk menyatukan hati," ujarnya sambil mengatakan ketika Mapolda Sumut diteror hingga seorang polisi meninggal, seorang pengurus MUI menelepon. "Pejabat di MUI itu menangis karena sang teroris merusak suasana fitri. Mari, kita memaafkan," tegas Mgr AB Sinaga OFMCap. Tentang VPI, ia mengatakan, umat Katolik jangan jadi persoalan bangsa tapi menjadi bagian dari solusi untuk membangun bangsa. Dalam konsep bersinerji untuk urusan positif, Uskup mengatakan ada 5 sikap dasar gereja yakni pembawa damai, menjadi bagian solusi persoalan bangsa, mengampuni semua orang berdosa atau yang berbuat salah di seluruh dunia, membawa persaudaraan sejati dan terakhir Gereja Katolik mendukung Bhineka Tunggal Ika. Ketua DPP VPI Yohanes Handoyo menjelaskan, VPI hadir di tengah umat Katolik yang merupakan wadah perjuangan untuk memertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. "VPI sebagai lembaga untuk mengembangkan nilai kebangsaan harus dapat menjadi suara nurani umat Katolik, dalam memertahankan nilai konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD'45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," simpulnya. Ketua VPI Sumut Remigo Berutu dalam sambutan perdana setelah dikukuhkan mengatakan, keterpanggilannya menjadi nakhoda di organisasi tersebut karena ingin menjadi bagian dari solusi kehidupan bangsa. "Umat Katolik harus berani menunjukkan jati diri dan menjadi bagian penting dalam menjayakan NKRI. VPI bukan milik gereja tetapi didukung gereja yang dipimpin umat Katolik. Mari kita sama-sama membangun," paparnya. Ketua Panitia Drs Maniur Rumapea MSi mengatakan, persiapan pelantikan yang mepet membuat panitia bekerja siang malam. "Sesuai apresiasi Ketua VPI Sumut yang bahagia karena undangan berlimpah, panitia lebih bangga karena ternyata warga Katolik di Sumut antusias hadir dalam Misa Ekaristi dan pengukuhan. Mohon maaf jika ada kekurangan dengan kehadiran di luar ekspektasi panitia," tegas mantan aktivis dan organisasi politik tersebut. Adapun Dewan Penasihat VPI Sumut terdiri dari Jonas Hudaya, Conrad P Nainggolan, Hermes Thamrin, Rapidin Simbolon, Henri Wigin dan Ester Junita Ginting. Dewan Pakar: Dr Frietz R Tambunan, Johannes Sembiring, Dedi Handoko, Maju Siregar, Panjaitan Manihuruk. Ketua dan wakil: Remigo Yolando Berutu, Binsar Sitanggang, Hotdiman Manik, M Alexander Gultom. Sekretaris dan wakil: Benyamin Winata, Maniur Rumapea dan Andeas Marias. Bendahara dan wakil: Binaman Kasan, Meka Helly Berutu dan Mesakh Hutapea.   Terlihat hadir di acara itu anggota DPD RI Parlindungan Purba, Pangkostrad Letjen Edi Rahmayadi, Asisten III Pemkab Deliserdang Jentramin Purba, pengawas DPN VPI Eusabius Binari, delapan pastor dari sejumlah ordo, puluhan suster dan warga Pemuda Katolik, PMKRI serta Wanita Katolik. (C06/h) http://dlvr.it/PRdBDT

[transpublikid]

MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id – Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar MSi, audensi dengan para tokoh lintas agama serta masyarakat wujudkan aman dan nyaman wilayah Sumut terkait situasi Kamtibmas, di Ruangan Rapat Sinabung, Mapolda Sumut, Jum’at (1/5/2020).

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani sebagai memaparkan Polda Sumut bersama Jajaran Personil dengan halnya di tengah Pandemi covid 19 ini serius menangani pencegahan wabah covid 19 dengan berupaya melakukan kegiatan berupa Bhakti Sosial Pemberian bantuan, mendirikan dapur umum, serta juga himbauan halnya dengan mengurangi beban terdampak dari sosial akibat virus corona tersebut.

  Kapolda Sumut Meminta Mari Apresiasi Aman dan Nyaman Sumut

  Dalam maksimal berupaya yang masih berlangsung Polda Sumut serta Jajaran, maka dari itu Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani meminta para tokoh lintas agama juga masyarakat mari bersama – sama mengingatkan, menghimbau pada masyarakat demi kita semua bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran wabah virus covid 19 (Corona) maka hal itu lakukan disiplin juga patuhi dari segala anjuran protokol kesehatan, yang diberikan oleh pemerintah.

Sebagai perwakilan Tokoh Lintas Agama dan juga Tokoh Masyarakat menyatakan siap bersama – sama menjaga menciptakan ketentraman, aman, dan nyaman wilayah Sumut serta Apresiasi kinerja Polda Sumut serta Jajaran Polda Sumut dengan membantu memutus mata rantai wabah penyebaran virus Corona.

Dengan terkait masyarakat banyak yang di PHK dan hal itu dari kesulitan bidang perekonomian memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari khususnya Sumut, dari Pandemi wabah virus covid 19 ini yang melanda Indonesia.

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani maka dari itu meminta dukungan dari para tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat mengapresiasi kinerja Polda Sumut serta Jajaran menumpas berbagai macam bentuk kasus tindakan kejahatan untuk demi bersama – sama bagi masyarakat Sumut halnya ketentraman, keamanan dan kenyamanan.

Disamping itu juga Kapolda Sumut, sebagai orang nomor 1 (satu) di Jajaran kepolisian Sumut, telah tegas memerintahkan kepada Jajaran kepolisian Sumut menumpas segala tindakan kejahatan baik itu togel, begal dan narkoba, yang sangat meresahkan bagi masyarakat.

Beliau memerintahkan kepada para Jajaran Personil untuk tindak tegas terukur bagi pelaku tersebut. Dengan secara diskusi (audensi) ini guna membahas situasi Kamtibmas di wilayah Sumut terkait permasalahan salah satunya terjadinya kesalahpahaman antara pihak FPI dengan pemilik warkop R. Manulang hingga itu terjadi suasana keributan di Batang Kuis, namun disaat itu telah berhasil di mediasi oleh Polres Deli Serdang.

Kapolda Sumut menanggapi hal tersebut meminta para tokoh lintas agama juga tokoh masyarakat percayakan kepada Polda Sumut dan Polres Deli Serdang, untuk penanganan kasus yang terjadi di karenakan kesalahpahaman permasalahan yang terjadi, masih kurangnya saling rasa menghargai serta menghormati.

“Maka dari itu tentunya saling instropeksi menyadari kesalahan masing-masing dari penyelesaian masalah tersebut mari kita lakukan secara kekeluargaan serta hati yang dingin dan sejuk, oleh karena itu Sumut miniatur Indonesia, mari kita semua bersama tetap menjaga keragaman Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI ini, jangan sampai terpecah belah,” tutur Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani.

Dalam diskusi tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar turut serta di dampingi oleh PJU Polda Sumut.

Dari aundesi yang di hadiri perwakilan lintas agama dan tokoh masyarakat yaitu Ketum Martabe Robert Siregar, Gerakan Santri Nusantara KH Ahmad Hambali, Da’i Sumut Ust. Marasutan Ritonga, Binsar Simatupang SE MM, Ketua Garda Aksi Sumut, Phdi/Hindu, Ketua Walubi Dr. Indra Wahidin, Angkatan Pemuda SM Raja XII, dan Perwakilan Suku Batak serta Pimpinan Gereja.

Forum para Lintas Agama di Sepakati selesai secara Damai Keributan di Batang Kuis, Kab. Deli Serdang.

(TP/Loebis)

Kapolda Sumut Meminta Mari Apresiasi Aman dan Nyaman Sumut MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id - Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar MSi, audensi dengan para tokoh lintas agama serta masyarakat wujudkan…

[realitajayasaktigroup]

Pemuda Pancasila dan Korban Mafia Tanah Gelar Aksi di Polda Kalbar : Tuntut Penuntasan Kasus Tanpa Intervensi

RELASIPUBLIK.OR.ID, PONTIANAK KALBAR || Ratusan anggota Pemuda Pancasila bersama Lili Santi Hasan, korban mafia tanah, menggelar aksi damai di depan Polda Kalimantan Barat pada Senin (30/9). Aksi tersebut bertujuan untuk mendukung penuntasan kasus mafia tanah yang tengah diproses Polda Kalbar tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam orasinya, Lili Santi Hasan menegaskan harapannya agar Kapolda…

[lintasbatasindonesia]

PEKALONGAN,TRIBUNUS.CO.ID – Menteri Pertahanan Republik Indonesia menghadiri Toriqoh Kebangsaan Konferensi Ulama Sufi International Dengan Tema Untuk Kebahagian Umat Manusia dan Keselamatan Negara.

Hadiri dalam acara itu Rais ‘Am JATMAN, Habib Luthfi bin Yahya selaku pimpinan umum organisasi ulama thoriqoh mu’tabarah Indonesia, Para Mursyid dan para ulama thoriqoh baik dari dalam mahupun luar negeri, hadir juga Pangdam IV Diponegoro. Pekalongan Senin. (08/04/19).

Pada Kesempatan itu Menhan Ryamizard ryacudu. mengapresiasi atas inisiasi panitia yang telah menggelar kegiatan tersebut agar bisa di terapkan di kehidupan masyarakat pada umumnya terutama di negara Indonesia. “Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan Penghargaan kepada Pihak Penyelenggara serta seluruh Peserta Undangan yang telah hadir pada Konferensi Ulama Sufi Internasional dalam rangka Mengimplementasikan Tasawuf untuk kebahagiaan Umat Manusia dan Keselamatan Bangsa.” Katanya.

Menurut Ryamizard, Konferensi Ulama Sufi Internasional dipandang relevan dalam rangka mengingat kan kembali akan hakikat dan jati diri Umat Islam Indonesia yang sesungguhnya ditengah maraknya aliran dan paham Ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

“Dalam sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Para ulama Thoriqoh memiliki peranan penting dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI. Sejak zaman penjajahan Belanda 3,5 abad, para ulama thoriqoh tidak pernah surut dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, sehingga kesulitan menguasai Indonesia secara utuh. karena, para ulama thoriqoh yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara menjadi tokoh perlawanan terhadap penjajahan Belanda.” Sambung Ryamizard Karena kesulitan sambung Ryamizard, Belanda kemudian mengatur strategi dengan mengirim tokoh orientalis Snouck Hurgronje ke Arab Saudi untuk belajar Bahasa Arab, tujuannya, supaya bisa membaca dan memahami kitab-kitab yang menjadi rujukan para ulama thoriqoh Nusantara. “Setelah Snouck Hurgronje melakukan penelitian terhadap kitab-kitab tersebut akhirnya terjawab bahwa ajaran para ulama thoriqoh menjadi akar tumbuhnya nasionalisme dan bangkitnya semangat perlawanan terhadap Belanda. Setelah itu Belanda melakukan perampasan buku-buku tasawuf dan tarekat para ulama Nusantara lalu dibawa ke Belanda.

Sebagai bukti, di perpustakaan Leiden University Belanda ditemukan koleksi Snouck Hourgronje manuskrip kitab Tuhfah al-Mursalah yang ditulis tangan oleh Syekh Yusuf al-Makassari. Selain itu, masih banyak lagi manuskrip-manuskrip kitab para ulama Nusantara yang disimpan di Perpustakaan Leiden University Belanda.” Jelasnya. Lebih jauh dijelaskan Ryamizard, Kitab Tuhfah Al-Mursalah sejak abad ke-17 M. Hingga abad ke-20 M. Menjadi rujukan para ulama sufi di Nusantara, seperti Sheikh Shamsuddin al-Sumatrani dan Sheikh Abdul Rauf al-Sinkili di Aceh, Sheikh Burhanudin Ulakan di Padang, Sheikh Abdus Shamad al-Palimbani di Palembang, Sheikh Muhyi Pamijahan di Tasikmalaya, Sheikh Kesan Besari di Ponorogo, Sheikh Nafis al-Banjari di Banjar Kalimantan, Sheikh Yusuf al-Makassari di Makassar.

“Melalui bimbingan para Mursyid Thoriqoh maka lahirlah tokoh-tokoh perjuangan dan perlawanan tehadap Belanda seperti Sheikh Yusuf al-Makassari dan Pangeran Diponegoro. Memasuki abad 20 muncul tokoh-tokoh pejuang dan perlawanan terhadap kolonial Belanda antara lain Kyai Santri (Raden Jayakusuma) yang berhasil mendidik para tokoh pergerakan pra kemerdekaan Indonesia, seperti WAHIDIN SUDIRO HUSODO, DR. SUTOMO, HOS. COKROAMINOTO DAN SOEKARNO.” Tandasnya Mereka adalah kader-kader yang dibekali dengan ilmu spiritual dan kebangsaan oleh Kyai Santri sehingga mereka memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam melawan kolonial Belanda. Kegigihan para tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak sia-sia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan sebagai negara merdeka. “Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas betapa besarnya peran para ulama dalam membela negara dan menjaga keutuhan NKRI. “ujarnya. Masih dikatakannya, Apa sebenarnya INDONESIA itu Indonesia adalah Negara Besar yang kaya Ragamnya; NKRI adalah Bingkai dan Rumahnya; Bhineka Tunggal Ika Bangsanya; UUD 1945 Landasan Hukumnya Demokrasi Sistemnya dan Pancasila Dasar Negaranya. “Ini semua sudah menjadi Harga Mati yang Tidak Boleh ditawar – Tawar Lagi. KH Wahid Hasyim, Tokoh ulama muda NU, putra dari KH Hasyim Asy’ari yang turut serta dalam merumuskan Konsep Dasar Negara Indonesia pada tahun 1945 menegaskan bahwa konsep, “KETUHANAN YANG ESA” MERUPAKAN KONSEP TAUHID DALAM ISLAM.

Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain (Lakum Dinukum Waliadin). Di titik inilah, tambah Ryamizard, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktekkan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap toleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

“Indonesia adalah Rumah kita Bersama; Sebagai Anak-anak pejuang Bangsa; apakah anda rela jika ada sekelompok orang yang Ingin merubah Pancasila dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa tanpa Keragaman atau Negeri untuk satu golongan saja; Indonesia itu adalah Keragaman itu sendiri yang terdiri dari Berbagai Suku Bangsa, Agama dan Ras; Kalau kita tidak Beragam maka kita bukan Indonesia; Keragaman itulah Modalitas Utama dan Keragaman itulah Kekuatan Kita.” Tegasnya. Ditegakkannya Konsep Keragaman ini sudah Final sejak Budi Utomo; Sumpah Pemuda yang barus aja kita Peringati serta sejak kemerdekaan Indonesia 1945. Di Akhir sambutan, dirinya berpesan Dalam ERA perkembangan Modernisasi dan Globalisasi saat ini, disamping ancaman-ancaman berbentuk fisik Baik Ancaman Nyata dan Ancaman Belum Nyata, kita juga harus MEWASPADAI Terhadap DISINTEGRASI BANGSA berupa Ancaman terhadap “MINDSET” Bangsa Indonesia yang berupaya untuk merubah Ideologi Negara PANCASILA. DENGAN Kekuatan “soft power”, Ancaman ini, lanjut dia, akan terus secara SISTEMATIS: TERSTRUKTUR dan MASIF untuk merusak jati diri Anak bangsa Indonesia dengan IDEOLOGI RADIKAL PENGARUH Mindset ini merusak JATI DIRI ANAK BANGSA yang UJUNGNYA adalah SURAMNYA MASA DEPAN GENERASI MUDA INDONESIA.

Saat ini, salah satu ancaman yang sangat nyata dan merupakan salah satu bentuk penistaan terhadap agama, negara dan bangsa Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa adalah Terorisme dan Radikalisme.

“Ancaman ini tidak hanya menimbulkan kerugian material dan nyawa serta menciptakan rasa takut di masyarakat, tetapi juga telah mengoyak keutuhan berbangsa dan bernegara. Terorisme dan Radikalisme yang kita hadapi saat ini adalah Ancaman Teroris Generasi Ketiga.

Ciri Khusus dari ancaman Terorisme generasi ketiga ini adalah kembalinya para Militan Asing ISIS dari Timur tengah serta berevolusinya ancaman dari yang bersifat tersentralisasi menjadi terdesentralisasi yang menyebar keseluruh belahan Dunia setelah kekalahan ISIS di Syria dan Irak. ISIS yang pada mulanya hanyalah kekuatan milisi nasional di Irak yang muncul akibat konflik politik di dalam negeri pasca pemerintahan Saddam Hussein’. Urainya. “Di sinilah perlu saya tegaskan bahwa ISIS hanyalah buah dari konflik politik domestik Irak-Suriah yang tidak ada kaitannya dengan faktor keagamaan. Pola Operasi dan Taktik Kelompok TERORIS ini akan terus Berevolusi dan mengalami Perubahan agar tidak mudah dideteksi oleh aparat Keamanan.

Seperti yang terjadi di Indonesia belum lama ini dimana, kelompok ISIS ini menggunakan modus baru serangan Terorisme yang dilakukan oleh satu keluarga utuh dan terjadi di beberapa tempat di Surabaya serta beberapa aksi Teroris di beberapa wilayah di Indonesia”. Tandasnya. Mereka ini tambah Ryamizard, bukan Islam. karena, ajaran islam adalah ajaran yang damai dan Rahmatan Lil-Alamin; Sangat tidak masuk akal, seorang ibu dapat mengajak anak-anaknya untuk melakukan aksi bunuh diri.

Sebagai ibu dari anak-anaknya, seyogyanya Ia harus punya sifat alamiah dan Insting untuk melindungi dan menjaga anak-anaknya dari pelbagai ancaman yang akan membahayakan anak-anaknya bukan malah Membunuh anak-anaknya. Konsep dan Ideologi sesat seperti inilah yang harus kita perangi bersama.

TERORISME TELAH MEMBUAT KITA SALING CURIGA DAN SALING MEMUSUHI.

Terorisme pun telah merusak ikatan persaudaraan dan nilai-nilai toleransi yang sejatinya menjadi kultur budaya bangsa ini. Aksi brutal mereka telah merusak tatanan kehidupan dunia dan benar-benar keluar dari ajaran Islam yang memiliki misi di bumi ini sebagai rahmat bagi semuanya, bukan ancaman dan kekerasan kepada manusia. KH Ahmad Dahlan juga pernah Berkata; “Keislaman bukan hanya Allah ada didalam Jiwamu; tetapi kehidupan Islam harus menjadi Nyata dalam Kehidupanmu:” tegasnya.

Pewarta : bi/rn

[tobasatu]

tobasatu.com, Sergai | Sekitar puluhan  masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pembela Aspirasi (KOMPAS) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), melakukan aksi damai di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sergai, di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Senin (28/1/2019) .

Aksi damai diterima langsung oleh H.Masjuki, S.Pd, I sebagai Kasi Bimas Islam, H.Saripuddin daulay, S.Ag,M.Pd sebagai Kasubag Tata Usaha, H.Zulkifli Sitorus, S.Ag sebagai Kasi Haji dan Umroh, dan H.Yusuf Barus, SE sebagai Kasi Pendidikan Islam.

Berbagai element masyarakat yang tergabung pada komunitas tersebut di antaranya Komando Inti (KOTI) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Sergai, Forum Silaturahmi Mahasiswa (Forsil) Sergai, PD Al-Washliyah, JPRMI, FUIB dan Alumni PPQ.

Dedi Irwansyah dalam orasinya menyebut kedatangan mereka untuk minta penjelasan mengapa dan apa sebenarnya terjadi, jangan jadi korban putra terbaik Sergai. Rasa solidaritas yang tinggi dari teman-teman semuanya dan menghormati putra-putra terbaik Sergai yang dipindahkan/mutasi bukan ditempatkan pada tempat terbaik, karena di Sergai menjunjung tinggi slogan Bersaudara. “Kita perjuangkan arti persaudaraan,” katanya.

Muhammad Leno, S.Ag, yang sebelumnya di Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sei Rampah, baru 2 (dua) bulan bertugas tanpa sebab dimutasi ke KUA Kecamatan Silindak. H.Kuswan, sebelumnya KUA Dolok Masihul dimutasikan ke Kecamatan Kotarih. Lalu Zainal Haris, sebelumnya KUA Kecamatan Pantai Cermin,  sekarang malah nonjob.

“Jangan sentimen hingga memuat kepentingan politis. Persoalan ini akan kita sampaikan secara struktural kepada pimpinan Kemenag Sumut dan menyurati Presiden RI,” tambah Dedy.

Sementara  Kassubag Tata Usaha Kemenag Sergai, menyampaikan terimakasih atas sosial kontrol dan supaya tuntas dan jelas apa permasalahan dan mengajak 5 perwakilan aksi damai masuk ke ruangan untuk berdialog.

“Keputusan Kanwil Kemenag Sumut itu tidak akan terjadi jika tidak ada rekomendasi dan informasi dari Kemenag Sergai. Saya titip pesan kepada Kakan Kemenag, kita tunggu waktu 2×24 jam jika tidak ada keputusan, kita kembali bawa massa lebih banyak,” kata Dedy ketika berdialog.

Ucapan senada disampaikan Gobel Hermanto, bahwa Leno adalah seorang  Kader Komando Inti (KOTI) PP terbaik, menduduki jabatan sebagai Sekretaris Koti PP. “Kami siap menyelesaikan konflik ini agar tidak ada lagi yang tidak baik di Kabupaten Serdang Bedagai. Kami menunggu jawaban yang pasti. Jika tidak ada, jawaban dari Kemenag Sergai, siap mengerahkan seluruh kader Koti PP Sergai,” tegas Gobel. (ts-18)

The post Massa KOMPAS Unjuk Rasa di Kantor Kemenag Sergai, Ini Tuntutannya appeared first on tobasatu.com.

[gosulsel]

Warga Ingin Dialog Pilwalkot, Ketua KPU Makassar Menghilang - Gosulsel

Makassar,GoSulsel.com - Ratusan elemen masyarakat yang tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila, Brigade 08, Komunitas PRO DP, kembali melakukan aksi damai di depan kantor KPU Kota Makassar, Jl Antang Raya, Jumat (6/5/2018).Dalam orasinya meminta Ketua KPU untuk hadir dan memberikan pernyataan jika ...

http://gosulsel.com/2018/04/06/warga-ingin-dialog-pilwalkot-ketua-kpu-makassar-menghilang/

#KPUMakassar #PemudaPancasila #PilwaliMakassar

[rumahinjectssh]

Ingatkah Kamu 33 Tahun Pembantaian Muslim Tanjung Priok Oleh ORBA - FROM SUARASOSMED

SUARASOSMED -  Bulan kesembilan pada 33 tahun silam itu begitu kelabu bagi umat muslim. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, darah tumpah. Dari percik pemantik beberapa hari sebelumnya, polemik berpuncak pada tetesan darah pada 12 September 1984. Pecahlah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru (Orba). Korban tewas nyaris seluruhnya meregang nyawa lantaran diterjang timah panas dari senapan tentara. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila (Tohir Bawazir, Jalan Tengah Demokrasi, 2015:161). Mereka yang Dituding Subversif Di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari langgar kecil di pesisir utara ibukota. Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Dan, dalam eksepsi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Djaelani menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi “resmi” pemerintah Orde Baru. [ads-post] Selepas subuh usai peristiwa Tanjung Priok, Djaelani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Akhir 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) itu. Djaelani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya (Tempo, Volume 23, 1993:14). Selain Djaelani, persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendekiawan Islam lainnya seperti AM Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Noor, Oesmany Al Hamidy, Hasan Kiat, dan lainnya, yang dituding sebagai “aktor intelektual” bentrokan tersebut. Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan itu. Majelis hakim menyatakan seluruh tertuduh dinyatakan bersalah, dan dijatuhi sanksi bui yang lamanya bervariasi, hingga belasan tahun seperti yang dikenakan kepada Djaelani. Djaelani sempat menyampaikan eksepsi pembelaannya di pengadilan, termasuk kronologi yang mengiringi insiden berdarah Tanjung Priok pada 12 September 1984 itu. Kesaksian Djaelani ini lalu diterbitkan dalam buku yang judulnya sama dengan judul eksepsi pembelaannya di pengadilan (A.Q. Djaelani, Musuh-musuh Islam Melakukan Ofensif terhadap Umat Islam Indonesia: Sebuah Pembelaan,1985). Pemantik Bentrok di Tanjung Priok Dalam eksepsi pembelaannya, Djaelani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat itu. Sabtu, 8 September 1984, dua Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil datang ke Musala As-Sa’adah di Gang IV Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Djaelani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, salah seorang anggota Babinsa pelakunya yang dihadirkan sebagai saksi, dengan dalih: ”… pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilox yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat itu untuk dipakai menghapusnya. Maka, tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan.” (Irfan S. Awwas, ed., Bencana Umat Islam di Indonesia Tahun 1980-2000, 2000:30). Kelakuan dua Babinsa ini segera menjadi kasak-kusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar kendati masih menahan diri untuk tidak langsung merespon secara frontal. Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar. Dua hari kemudian, masih dari penuturan Djaelani, terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musala dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah dua Babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musala. Namun, kabar telah terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. Empat orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut tak pelak membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Namun, kata Djaelani, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Keesokan harinya, tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil. Massa Islam vs Aparat Negara Amir Biki segera merespons permintaan jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun, ia tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu (Kontras, Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok, 2004:19). Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama dimohon datang, undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya. Forum umat Islam itu dimulai pada pukul 8 malam dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam.. Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah. Namun, oleh jemaah yang hadir, ia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru: “Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung risiko. Kalau mereka tidak dibebaskan maka kita harus memprotesnya!”

“Kita tidak boleh merusak apapun! Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita,” lanjut Amir Biki mengingatkan para jemaah, seperti dituturkan Abdul Qadir Djaelani dalam persidangan. Lantaran permohonan pembebasan 4 tahanan itu tetap tidak digubris hingga menjelang pergantian hari, maka paginya, 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak, sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekira 200 meter. Kontroversi Jumlah Korban Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Bahkan, tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk panser (Kontras, 2004:20). Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Korban mulai bergelimpangan. Ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat terus saja memberondong massa dengan membabi-buta. Bahkan, seorang saksi mata mendengar umpatan dari salah seorang tentara yang kehabisan amunisi. “Bangsat! Pelurunya habis. Anjing-anjing ini masih banyak!” (Tanjung Priok Berdarah: Tanggung Jawab Siapa?, 1998:32). Mengenang 33 Tahun Tragedi Pembantaian Tanjung Priok Dari arah pelabuhan, dua truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, dua kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemeretak tulang-tulang yang remuk. Pernyataan Djaelani di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Aparat meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika 3 perwakilan massa itu mendekat, tentara justru menyongsong mereka dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas dalam fragmen ini, termasuk Amir Biki (Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru,2001:56). Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka, maupun hilang, dalam tragedi di Tanjung Priok karena pemerintah Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu, L.B. Moerdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut (A.M. Fatwa, Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, 2005:123). Namun, pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok (Sontak) yang juga didukung oleh kesaksian Djaelani. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang (Suara Hidayatullah, Volume 11, 1998:67). Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984 itu. Dalam buku Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Sayayang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut, sang penguasa berucap: “Peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh. Tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentunya harus diambil tindakan.” Berita Atau Informasi Diatas Sudah Terlebih Dahulu Tampil Dan Ditayangkan Di Halaman Berikut Sumber Berita : TIRTO Judul Asli :

Terima Kasih Telah Menggunakan Dan Menyebarkan Kembali Berita Dari suarasosmed-Media Informasi Terkini Yang Senantiasa Dan Selalu Terbuka Untuk Umum - Bookmark Wartabali.net Dan Dukung Terus Perkembangan Kami - Wartabali-Media Informasi Kita 

from Media Informasi Kita http://www.suarasosmed.com/2017/09/ingatkah-kamu-33-tahun-pembantaian.html

[harianpublik-blog]

Dahnil Anzar: Polri jangan Takut Proses Viktor, Lisan Ugal-ugalan Victor Ancam Keberagaman

Dahnil Anzar: Polri jangan Takut Proses Viktor, Lisan Ugal-ugalan Victor Ancam Keberagaman

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Polri harus berlaku adil dalam memproses perkara hukum termasuk terlapor Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat agar tidak terjadi gejolak ditengah masyarakat melalui aksi unjuk rasa.

“Saran saya sejak dulu, apapun itu kekecewaan publik harus dituntaskan dengan cara damai yaitu proses hukum. Saran saya kepada siapa saja tetap berpijak kepada jalan hukum,” kata Dahnil kepada INILAHCOM, Kamis (10/8/2017).

Di samping itu, Dahnil mengatakan pihak kepolisian harus berlaku adil berkeadilan. Karena menurut dia, kondisi kebatinan publik yang marah pasti menilai kalau proses hukum berjalan semestinya itu pasti tidak ada demo-demo.

“Jangan sampai ada sumbatan keadilan,” ujarnya.

Menurut dia, Polri tidak perlu takut dengan Viktor Laiskodat meskipun berasal dari partai pendukung pemerintah. Sebab, Polri harus berpijak pada kepentingan menjaga Pancasila.

“Ini kan lisan ugal-ugalan Viktor mengancam keberagaman kita karena ujaran kebencian, jadi menurut saya menghindari dampak yang lebih besar kekecewaan lebih besar karena dianggap hukum tidak berlaku adil. Maka, ada baiknya proses segera mungkin,” jelas dia.

Untuk diketahui, beredar di media sosial orasi Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat yang mengatakan ada sebagian kelompok yang ingin membuat negara khilafah. Celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga.

Yang dukung supaya kelompok ekstrimis ini tumbuh berkembang di NTT partai nomor satu Gerindra, kedua Demrokrat, PKS dan PAN. Situasi nasional partai ini mendukung kaum intoleran.

inilah

Sumber : Source link

[realitajayasaktigroup]

Aksi Damai Pemuda Pancasila dan Korban Mafia Tanah di Polda Kalbar, Tuntut Keadilan

KABARDAERAH.OR.ID, PONTIANAK KALBAR || Ratusan anggota Pemuda Pancasila bersama Lili Santi Hasan, seorang korban mafia tanah, menggelar aksi damai di depan Polda Kalimantan Barat pada Senin (30/9). Mereka menuntut keadilan dan meminta agar proses hukum terkait kasus mafia tanah berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Dalam orasinya, Lili Santi Hasan menyuarakan harapannya agar Kapolda…

[malangtoday-blog]

Ormas Kabupaten Malang Tolak Tegas Organisasi Anti Pancasila

MALANGTODAY.NET - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kabupaten Malang menyatakan sikap mendukung penuh Perppu Nomor 2 tahun 2017, hal tersebut disampaikan langsung saat menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Koordinator Aksi Damai, Baweh mengatakan ada sejumlah ormas yang mengikuti aksi damai tersebut, diantaranya GP Ansor, Banser, Pemuda Pancasila, FKPPI, Barisan Pemuda Banteng, AMPI, KNPI, PMII dan beberapa ormas lainnya. "Gerakan ini untuk mendukung NKRI, dan menolak gerakan ormas anti Pancasila. Ini bukan aksi titipan," kata Baweh kepada MalangTODAY, Jumat (28/7). Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa organisasi yang anti Pancasila dan menolak NKRI tidak seharusnya berada di Indonesia. Baweh juga menjelaskan jika para pendahulu bangsa menyatukan Indonesia melalui Pancasila. "Apapun alasannya pemimpin-pemimpin pendahulu kita berpedoman pada Pancasila. Inilah kita bisa bersatu karena Pancasila," tegasnya. Baweh juga berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Malang agar menyampaikan aspirasi yang disuarakan sejumlah ormas Kabupaten Malang kepada pemerintah pusat. Ia juga tidak mempermasalahkan adanya pihak yang kontra dengan adanya Perppu Nomor 2 tahun 2017. "Saya minta kepada Dewan harus menyetujui surat pernyataan yang menolak adanya HTI di Kabupaten Malang," pungkasnya. (Mas/end)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/kabupaten-malang/tolak-tegas-organisasi-anti-pancasila/

MalangTODAY