#pemantau pemilihan

[hargo-news]

KPU Gorut Terima Pendaftaran KIPP

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menerima pendaftaran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai pemantau untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Jumat (11/10/2024). Dokumen pendaftaran KIPP diserahkan oleh Pelaksana Tugas Ketua KIPP Gorontalo Utara, Ikrar Setiawan Akase dan diterima oleh Kepala Divisi (Kadiv)…

[bantennews]

KPU Banten Tegaskan Sirekap Tak Menjadi Hasil Akhir Perolehan Suara

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten menegaskan hasil perolehan suara pada Pemilu Serentak 2024 bukanlah berasal dari Sistem Rekapitulasi (Sirekap).  Hasil yang akan ditetapkan adalah hasil yang didapat melakui proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan dengan terbuka dengan dihadiri saksi, peserta pemilu dan pemantau pemilu. Anggota KPU Banten Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu,…

[realita-lampung]

Tim Pemantau Pilkades Serentak Mesuji Tahun 2023

Enam belas desa di lima Kecamatan di Kabupaten Mesuji hari ini Senin 28 Agustus 2023 menggelar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Menindak lanjuti adanya pelaksanaan Pikades serentak Penjabat Bupati Mesuji, Drs.Sulpakar, MM, yang sebelumnya telah membentuk tim untuk memantau pelaksanaan pilkades tersebut. Surat tersebut sesuai dengan SK Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/1176/1.02/HK/MSJ/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 Tim Koordinator Pemantau Pemungutan dan perhitungan suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mesuji Tahun 2023 terdiri dari Ketua Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji dan anggota masing-masing Staf Ahli Bupati Mesuji, Kepala Dinas PMD Kabupaten Mesuji, Kadis Kominfo, Kepala Kesbangpol, Kasat Pol PP dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Mesuji, Ujar Kadis Kominfo Kabupaten Mesuji Mad Mausiruddin, S.Sos. Untuk masing-masing Desa yang melaksanakan Pilkades kepala OPD di Kabupaten Mesuji bertugas memantau langsung situasi pelaksanaan Pilkades tersebut. Pelaksanaan Pilkades serentak berlangsung di Kecamatan Tanjung Raya ya itu di Desa Bangun Jaya yang dipantau oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Kadis PPPA, Desa Muara Tenang Kadis Kesehatan dan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji. Di Kecamatan Mesuji Timur Desa Margojadi Kaban Bapenda dan Kabag Hukum Kabupaten Mesuji, Desa Sungai Cambai Kadis Nakertrans dan Kadis Perhubungan, Jelas Mad Mausiruddin. Selain itu di Kecamatan Rawa Jitu Utara Desa Sungai Buaya Kadis Ketahanan Pangan dan Kadis Lingkungan Hidup, Desa Gunung Tiga Kadis Perikanan dan Kadis Perpustakaan Arsip Kabupaten Mesuji, Desa Telogorejo Kalak BPBD dan Kabag Umum Kabupaten Mesuji. Untuk di Kecamatan Panca Jaya Desa Adi Karya Mulya Kadis Sosial dan Kaban BKPSDM Kabupaten Mesuji, Desa Mukti Karya Kadis PM PTSP dan Kabag PBJ Kabupaten Mesuji, Desa Fajar Asri Inspektur dan Kabag Kesra Kabupaten Mesuji, Fajar Indah Kaban Bappelitbangda dan Kabag Ekbang Kabupaten Mesuji, Desa Fajar Baru Kadis PU Perkim dan Kadis Koperindag Kabupaten Mesuji, jelas Mad Mausiruddin. Untuk Kecamatan Simpang Pematang Desa Rejo Binangun Kadis Pemuda, Olahraga Pariwisata Kabupaten Mesuji dan Sekretaris DPRD Kabupaten Mesuji, Desa Wira Bangun Kadis Pendidikan, Kabag Organisasi dan Kabag Tapem Kabupaten Mesuji, Desa Budi Aji Kadis Pertanian dan Kaban BPKAD Kabupaten Mesuji, Untuk Desa Jaya Sakti Kadis PU Perumahan dan Kadis Dukcapil Kabupaten Mesuji, terang Mad Mausiruddin. Untuk tim koordinator Pemantau Bertugas Mendampingi Penjabat Bupati Mesuji Drs.Sulpakar, MM dalam Pemantauan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Desa atau Kecamatan yang ditentukan sementara Tim Pemantau untuk memantau Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta mencatat hasil perolehan suara masing masing Calon Kepala Desa yang melaksanakan Pilkades tutup Mad Mausiruddin. Read the full article

[mhmdshyuqie]

Investasi Ternak Kambing

investasi ternak kambing, Industri peternakan kambing telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian, memberikan sumbangan penting dalam penyediaan daging, susu, dan produk lainnya. Saat ini, dengan semakin meningkatnya permintaan akan produk-produk berkualitas tinggi dan sumber protein alternatif, investasi dalam usaha ternak kambing telah menjadi pilihan menjanjikan bagi para calon pengusaha. Artikel ini akan membawa Anda dalam perjalanan melalui dunia investasi dalam ternak kambing, membahas manfaat, risiko, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di dalamnya.

Potensi Pasar Ternak Kambing

Pasar ternak kambing telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Permintaan akan daging kambing yang rendah lemak, kaya protein, dan berkualitas tinggi terus meningkat, baik di pasar lokal maupun internasional. Selain itu, produk turunan seperti susu kambing dan produk olahan semakin diminati oleh konsumen yang mencari alternatif pangan sehat. Dalam bagian ini, kita akan menganalisis tren pasar saat ini, mengidentifikasi peluang ekspansi, dan menggali potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi dalam usaha ternak kambing.

Keuntungan dan Risiko Investasi

Investasi dalam usaha ternak kambing menawarkan berbagai keuntungan potensial. Mulai dari potensi pendapatan jangka panjang hingga diversifikasi portofolio investasi, peluang ini menarik bagi para investor yang ingin meraih manfaat finansial dan mengurangi risiko. Namun, seperti halnya investasi lainnya, usaha ternak kambing juga memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan. Fluktuasi harga pakan, risiko penyakit, serta tantangan dalam manajemen ternak dapat menjadi kendala yang perlu diatasi. Dalam bagian ini, kita akan mengidentifikasi keuntungan dan risiko secara mendalam, membantu Anda membuat keputusan yang cerdas dalam merencanakan investasi ternak kambing.

Persiapan Awal

Sebelum terjun ke dalam bisnis ternak kambing, persiapan awal yang matang sangatlah penting. Langkah pertama melibatkan perencanaan bisnis yang komprehensif, yang mencakup penentuan tujuan, target pasar, dan proyeksi pendapatan. Selain itu, pemilihan lokasi yang tepat, perizinan, dan pemahaman tentang aspek hukum terkait juga harus diperhatikan secara cermat. Dalam bagian ini, kita akan membahas langkah-langkah awal yang perlu diambil untuk memastikan bahwa investasi dalam usaha ternak kambing Anda memiliki landasan yang kokoh dan siap berkembang.

Pemilihan dan Pemeliharaan Ternak

Pemilihan jenis dan ras kambing yang tepat adalah langkah awal yang penting dalam investasi ternak kambing. Faktor-faktor seperti tujuan bisnis, lingkungan, dan permintaan pasar akan mempengaruhi keputusan Anda. Selanjutnya, pemeliharaan yang baik sangat krusial untuk mencapai performa optimal. Nutrisi yang seimbang, perawatan kesehatan rutin, manajemen reproduksi, dan lingkungan yang nyaman adalah aspek-aspek kunci dalam memastikan kesejahteraan dan produktivitas kambing Anda.

Modal dan Pengelolaan Keuangan

Investasi dalam ternak kambing memerlukan modal yang cukup untuk membeli ternak, infrastruktur kandang, pakan, dan keperluan lainnya. Menyusun rencana keuangan yang baik, mengidentifikasi sumber pendanaan, dan memperhitungkan biaya operasional akan membantu Anda menjaga keseimbangan keuangan bisnis. Pengelolaan keuangan yang efektif juga melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap arus kas, penanganan risiko finansial, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam pengeluaran dan investasi.

Pemasaran dan Distribusi

Bagian ini akan membahas strategi pemasaran yang efektif untuk produk-produk ternak kambing Anda. Memahami target pasar, membangun merek, serta memanfaatkan platform digital dan media sosial dapat membantu meningkatkan visibilitas bisnis Anda. Selain itu, rencana distribusi yang baik akan memastikan produk-produk Anda tersedia di pasar yang tepat dan mencapai konsumen dengan efisien.

Pemantauan dan Pengembangan

Investasi ternak kambing memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Mengukur performa kambing, menganalisis hasil penjualan, dan mengidentifikasi area perbaikan akan membantu Anda mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan bisnis Anda. Selain itu, mencari peluang pengembangan seperti diversifikasi produk, penggunaan teknologi modern dalam manajemen ternak, atau ekspansi pasar akan menjaga bisnis Anda berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Investasi dalam usaha ternak kambing menawarkan peluang besar untuk keuntungan finansial dan berkontribusi pada ketahanan pangan. Dalam perjalanan ini, kita telah menjelajahi potensi pasar, mengidentifikasi keuntungan dan risiko, serta merinci langkah-langkah penting seperti pemilihan dan pemeliharaan ternak, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pemantauan. Dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, investasi ini dapat memberikan hasil positif baik bagi bisnis Anda maupun masyarakat secara luas.

[nupati]

Perisai Demokrasi Bangsa Bakal Hadir dalam Pemilu 2024

pcnupati.or.id – Perisai Demokrasi Bangsa bakal hadir dalam Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti. Lembaga Pemantau pemilu yang dibentuk oleh para kader muda jebolan alumni SKPP dan P2P atau pendidikan Pemantau Partisipatif Bawaslu di Jawa Tengah ini tersebar di 29 Kabupaten Kota. Ketua Perisai Demokrasi Bangsa, Rikza Hasballa mengatakan bahwa kesuksesan Pesta Demokrasi ini harus…

[coretanwasilah]

Persiapan Pilkada Gowa 2020

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur adalah agenda lima tahunan untuk memilih pemimpin di kabupaten/kota maupun provinsi.

Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD sesuai tingkatan masing-masing—DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Sejak tahun 2005, terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan pemilihan langsung oleh warga negara Indonesia yang bersyarat. Selanjutnya, setiap lima tahun sekali pemilihan ini dilaksanakan.

Kabupaten Gowa, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, bersama dengan sepuluh kabupaten lainnya (Selayar, Bulukumba, Maros, Pangkep, Barru, Luwu Utara, Luwu Timur, Soppeng, Toraja, Toraja Utara) melaksanakan pilkada serentak pertama kali di tahun 2005. Selanjutnya, dilaksanakan pada tahun 2010, 2015, dan terakhir 2020.

Bagi sebagian orang, momen Pilkada hanya sekadar datang mencoblos di hari pemungutan suara, memilih sesuai hati nurani mereka, kemudian pulang menunggu hasil. Namun, tidak bagi penyelenggara, peserta, maupun pemantau.

Penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan jajaran dari pusat sampai ke TPS, serta Dewan Kehormatan Pengelenggara Pemilu (DKPP). Peserta, yaitu pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan bersama seluruh tim suksesnya. Pemilih, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, dan menggunakan hak pilihnya dengan asas luber—langsung, umum, bebas, rahasia—dan jurdil—jujur dan adil.

Ketiga komponen ini tentu saja memiliki cerita berbeda dalam pelaksanaan pilkada. Selama kurang lebih 29 hari kedepan, saya akan menceritakan bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dari perspektif penyelenggara, khususnya di Kabupaten Gowa.

***

Pilkada Gowa 2020 adalah salah satu pemilihan yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, karena inilah pemilihan yang mulai dari persiapan sampai pada akhir pelaksanaan, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Mulai dari proses perencanaan anggaran, sampai pada pelaksanaan realisasi anggaran tersebut, menjadi tanggung jawab kami. Dengan kata lain, sukses tidaknya Kabupaten Gowa memilih Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020, salah satunya ada di tangan kami.

Di KPU Gowa periode ini, saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Tidak berlebihan kalau mengatakan, saya mengikuti proses pelaksanaan pilkada ini dari nol. Mulai dari pembahasan anggaran yang memakan waktu lama, pencermatan sana-sini, sebelum dipaparkan di depan Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dimulai dengan penentuan jumlah TPS—Tempat Pemungutan Suara. Dasar utamanya adalah data pemilih di suatu wilayah, dalam hal ini pada tingkatan terkecil desa atau kelurahan. Yang menjadi rujukan adalah jumlah TPS pada Pilkada Gubernur sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2018, sebanyak 1170 TPS. Jumlah maksimal pemilih adalah 800. Namun, dengan memperhitungkan pertambahan jumlah penduduk, dan sebaran pemilih di setiap TPS di pemilihan sebelumnya, diputuskan untuk mengusulkan penambahan jumlah TPS menjadi 1232 TPS. Selanjutnya, angka inilah yang dimasukkan dalam rancangan awal penyusunan anggaran.

Jumlah ini yang akan menentukan berapa besaran honor penyelenggara adhoc—PPK, PPS, PPDP, KPPS—sampai pada penentuan jumlah logistik pemilihan. Kalau dilihat secara kasat mata, pekerjaan ini gampang. Sisa memasukkan ke file excel, dalam satu klik akan diketahui berapa besar anggaran yang akan diajukan ke Pemerintah Daerah sebagai penyandang dana pelaksanaan Pilkada. Setelah melalui pencermatan yang lama, kami memutuskan untuk mengajukan sebesar 65 milyar.

Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Di depan tim anggaran Pemda Gowa, kami diminta melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengurangi nilai tersebut. Ibarat kata, kami melakukan penawaran dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di pilkada. Akhirnya, diputuskan untuk mengurangi jumlah TPS menjadi 1175 TPS saja. Selain itu, pasangan calon yang semula direncanakan tujuh, dikurangi menjadi lima. Pengurangan ini berdampak cukup signifikan, dengan menekan anggaran menjadi 60 milyar.

Anggaran ini kemudian disetujui oleh Bupati Gowa. Kami bersyukur, salah satu KPU yang tidak terlalu lama melakukan tarik ulur terkait anggaran adalah KPU Gowa, dengan jumlah anggaran yang disetujui termasuk besar.

Apakah sampai di situ?

Tidak. Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kami tetap mencermati anggaran. Melihat kembali kemungkinan untuk mengurangi anggaran, rasionalisasi se-efektif dan efisien mungkin. Termasuk besaran honorarium penyelenggara ad hoc yang mengalami penurunan dari jumlah yang kami rencanakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Alhasil, kami mengembalikan 5 milyar ke Pemda Gowa. Dengan jumlah 55 milyar, kami sangat berharap dapat melaksanakan Pilkada Gowa 2020 dengan baik dan tanpa kendala. Selama ini, Gowa terkenal sebagai zona merah dalam pelaksanaan Pilkada, tetapi kami berharap di 2020 Gowa dapat menorehkan sejarah masuk dalam zona hijau berdasarkan indeks kerawanan yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia.

[nabhanmudrik]

hari ini, aku resmi melepaskan predikat pemilih pemula. yes, pertama kalinya memilih dalam pemilu (sebelumnya pernah, tapi cuma pilkada) dari dulu seneng betul merhatiin segala hal tentang pemilu, terutama manuver politis dan quick count pasca pemilihan. tapi di edisi pemilu 2019 ini, beda. banget gimana enggak, aku ngerasain jadi relawan calon, berhubungan dekat dalam dua pusaran pendukung, dikira 01 pernah dan dikira 02 pun pernah, nyari banyak relawan pemantau suara dalam hitungan jam, bersinggungan juga dengan langkah² politik praktis, . . jadi aktor di balik sering munculnya salah satu nama & foto calon di medsos kalian, pertama kalinya ngerasain ikut kampanye terbuka, dimintain saran² pilihan, gagal ngurus A5, sampe akhirnya bisa memilih sekaligus short-escape ke Lampung, dong. disertai flight cancelled by airline pula. paket komplit pelengkap usia muda banget, deh pengalaman yang bener-bener beda karena nyelup langsung di dalam pemilu dengan berbagai peran . . . --- yang jelas terima kasih kepada semua orang, kalian yang banyak membantu proses di dalam pemilu yang berhubungan denganku. kalian keren banget, terutama anak-anak muda yang mau peduli dengan demokrasi dan masa depan bangsa kita juga mohon maaf kalau segala peranku dalam pemilu 2019 ini mengganggu dan bikin kurang nyaman aku milih siapa? rahasia :p yang jelas, setelah ini, apapun yang terjadi, kamu masih mau jadi temenku, kan?🙂 . ___ outfit sponsored by @mujaddidmt https://www.instagram.com/p/BwV0d2gjyzn/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=10ef509f9mjsc

[ramil06kertek]

Babinsa Koramil 12/Wadaslintang  Hadiri Kegiatan Penetapan Bakal Calon Kades Serta Pengundian Nomor Urut PilkadesWonosobo : Babinsa Koramil 12/Wadaslintang Kodim 0707/Wonosobo, Serma Amin Budiyono menghadiri kegiatan penetapan bakal calon Kades serta pengundian nomor urut Pilkades yang berlangsung di Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Senin (26/9/2022).Turut hadir dalam acara tersebut1.Bapak Indra Pemantau dari kabupaten2. Ipda Sarno Pemantau dari polres3.Camat Wadaslintang4.Ketua panitia pilkades desa Karanganyar 5.Polsek Wadaslintang -Aiptu Kasman-Brigadir Soleh-Bripka Satia6. Bpd karanganyar7.Bakal calon dan tim sukses kepala desa. Danramil 12/Wadaslintang yang  di wakili oleh Serma Amin Budiyono mengatakan bahwa rapat penetapan bakal calon Kades serta pengundian nomor urut Pilkades ini sangat penting untuk pelaksanaan Pilkades nanti.“Dengan pengundian nomor urut ini, warga desa bebas memilih calon Kades sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan, sehingga warga jelas akan pilihannya dan tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan surat suara,” jelas Serma Amin. Babinsa juga  memberikan pesan dan himbauan kepada calon Kepala Desa dan para pendukungnya agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama-sama pada kegiatan pemilihan nanti sehingga suasana aman dan kondusif dapat terwujud, “saya minta untuk para calon Kades dan pendukungnya agar ikut menjaga situasi keamanan selama jalannya proses tahapan Pilkades yang kondusif. Tidak ada yang melanggar aturan perundang-undangan tentang Pilkades,” ujar Serma Amin.

[mil05kejajar]

Babinsa Koramil 12/Wadaslintang Hadiri Kegiatan Penetapan Bakal Calon Kades Serta Pengundian Nomor Urut Pilkades Wonosobo : Babinsa Koramil 12/Wadaslintang Kodim 0707/Wonosobo, Serma Amin Budiyono menghadiri kegiatan penetapan bakal calon Kades serta pengundian nomor urut Pilkades yang berlangsung di Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Senin (26/9/2022). Turut hadir dalam acara tersebut 1.Bapak Indra Pemantau dari kabupaten 2. Ipda Sarno Pemantau dari polres 3.Camat Wadaslintang 4.Ketua panitia pilkades desa Karanganyar 5.Polsek Wadaslintang -Aiptu Kasman -Brigadir Soleh -Bripka Satia 6. Bpd karanganyar 7.Bakal calon dan tim sukses kepala desa. Danramil 12/Wadaslintang yang di wakili oleh Serma Amin Budiyono mengatakan bahwa rapat penetapan bakal calon Kades serta pengundian nomor urut Pilkades ini sangat penting untuk pelaksanaan Pilkades nanti. “Dengan pengundian nomor urut ini, warga desa bebas memilih calon Kades sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan, sehingga warga jelas akan pilihannya dan tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan surat suara,” jelas Serma Amin. Babinsa juga memberikan pesan dan himbauan kepada calon Kepala Desa dan para pendukungnya agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama-sama pada kegiatan pemilihan nanti sehingga suasana aman dan kondusif dapat terwujud, “saya minta untuk para calon Kades dan pendukungnya agar ikut menjaga situasi keamanan selama jalannya proses tahapan Pilkades yang kondusif. Tidak ada yang melanggar aturan perundang-undangan tentang Pilkades,” ujar Serma Amin. Pendim 0707 https://www.instagram.com/p/Ci__jLlLYil/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[bantennews]

Gotong Royong Ciptakan Pemilu Jurdil Bebas Dari Kecurangan

Oleh : Putri Dewi Nathania Dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024, tantangan untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan bersih dari praktik kecurangan menjadi fokus utama. Mewujudkan Pemilu yang bersih bukanlah sekadar tanggung jawab lembaga pemantau atau penyelenggara, melainkan sebuah komitmen bersama seluruh masyarakat. Dalam hal ini, Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP…

[baliportalnews]

Resmi Jadi Pemantau Pemilu 2024, KMHDI Siap Bersinergi dengan Bawaslu Provinsi Bali

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali yang telah terakreditasi sebagai Pemantau Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melakukan audiensi ke kantor Bawaslu Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (26/9/2022). Dalam kesempatan tersebut Ketua PD KMHDI Bali, Putu Esa Purwita menyampaikan kewajibannya untuk melaksanakan instruksi Pimpinan Pusat (PP) KMHDI untuk melakukan audiensi ke Bawaslu Bali agar poin–poin kajian KMHDI dapat tersampaikan. “KMHDI sudah membuatkan kajian tentang tugas–tugas kita bersama yang perlu diperhatikan kedepan, agar penyelanggaraan demokrasi kita, pemilu 2024 dapat terlaksana sesuai cita–cita demokrasi Indonesia yang ideal, kajian ini akan kita teruskan ke Baswaslu Bali, dan kami meminta arahan untuk kedepan sebagai Pengawas Pemilu,” ucap Esa Purwita. Esa juga menambahkan bahwa PD KMHDI Bali membawahi 6 Pimpinan Cabang (PC) KMHDI yang berdiri di Kabupaten/Kota dan setiap PC KMHDI di Bali telah melakukan audiensi ke Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing. “Kita (PD KMHDI Bali) membawahi enam cabang, ada Denpasar, Badung, Buleleng, Tabanan, Bangli dan Karangasem beberapa telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu setempat untuk menyampaikan kajian yang sama, tambahnya. Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra menerangkan terkait pembagian tugas antara pengawas pemilu dan pemantau pemilu. Ia menjelaskan bahwa pengawas pemilu pada dasarnya melakukan pengawasan sesuai tahapan dan pelaksanaan seperti KPU dan lainnya yang berhubungan dengan tahapan pemilu, sedangkan pemantau pemilu dapat melakukan kritisi terhadap penyelenggaraan yang dilakukan agar sesuai dengan regulasi. “Kita hari ini mengarah secara managerial kearah yang lebih baik, harapannya semakin banyak orang yang terlibat dalam mengawasi proses demokrasi ini maka semakin baik lagi proses perose erektoral berdemokrasi (Pemilu) lebih baik kedepannya,” harapnya. Anggota Bawaslu Bali yang lain, I Ketut Rudia menambahkan bahwa Pemantau Pemilu merupakan pengawasan partisipatif yang terorganisir, dan harapan kedepannya adalah bagaimana yang terlibat bersama kami di berbgaai forum untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu disetiap tahapan dengan banyak melakukan diskusi-diskusi. “Sebagai pemantau pemilu tidak boleh melakukan keberpihakan, dan temen -temen yang sudah mendapat akreditasi dari pusat ini kami harapkan banyak-banyak melakukan diskusi dengan kami sesuai tingkatan agar kedepan KMHDI Bali memberikan kontribusi yang nyata dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk proses-proses pengawasannya,“ tambahnya. Audiensi ditutup dengan penyerahan kajian KMHDI yang diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani dan foto bersama.(bpn) Read the full article

[batasmedia99]

Rektor Unila Ditangkap KPK: Jalur Mandiri Rawan Suap

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji,mendesak pemerintah menghapus penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi melalui jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas.

Sebab jalur mandiri sangat rawan terjadi praktik suap lantaran proses seleksi sepenuhnya dikendalikan oleh pihak kampus.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi berjanji akan segera mengevaluasi program seleksi jalur mandiri menyusul tertangkapnya Rektor Universitas Negeri Lampung Prof Dr Karomani oleh KPK yang diduga menerima suap sebesar Rp5 miliar.

Pengamat pendidikan yang juga Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan tertangkapnya Rektor Prof Dr Karomani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap dari program seleksi mandiri masuk Universitas Negeri Lampung (Simanila) tahun 2022, bukan suatu hal yang mengejutkan.

Sebab praktik suap atau jual-beli kursi di perguruan tinggi negeri sudah menjadi rahasia umum karena diduga kuat banyak terjadi di kampus negeri di Indonesia.

"Yang mengagetkan adalah ternyata kok bisa diungkap? Karena ini dianggap praktik lama yang simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara kampus dan orang tua mahasiswa," ujar Ubaid Matraji kepada BBC News Indonesia, Minggu (21/08).

Program seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang ditetapkan Kemendikbud Dikti ada tiga jalur; Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Jalur Mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas.

Jika SNMPTN dan SBMPTN dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan menggunakan metode penilaian yang sama, maka Jalur Mandiri sepenuhnya dikendalikan oleh pihak kampus. Apalagi kuota yang ditetapkan hanya 30%, sehingga banyak calon mahasiswa berebut untuk bisa lolos.

"Karena jalur mandiri lebih tertutup, kampus jadi lebih otonom dalam menentukan jenis tesnya dan menentukan siapa yang lolos. Ini yang menjadi celah kampus untuk melakukan 'transaksional'."

Sialnya, kata Ubaid, praktik suap atau jual beli kursi ini tak pernah diusut.

Satuan Pengawas Internal di kampus, klaim Ubaid, mandul dalam mengungkap penyelewengan seperti itu. Sementara mahasiswa atau masyarakat yang mengetahui praktik curang ini tak punya daya untuk membongkarnya.

"Kalau ada temuan seperti ini dilaporkan ke mana? Apakah ada perlindungan bagi mahasiswa yang mengadu? Yang terjadi kan mahasiswa jadi korban, dipanggil rektor, diskorsing atau dikeluarkan."

Itu mengapa, dia mendesak Kemendikbud Dikti agar menghapus penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Akan tetap pengamat pendidikan Itje Chodidjah tak sependapat jika jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru ditiadakan. Sebab dana yang diperoleh kampus dari program seleksi jalur mandiri dibutuhkan untuk meningkatkan fasilitas di lingkungan universitas.

Sedangkan pangkal persoalan praktik suap ini adalah bobroknya integritas dan moral pemimpin perguruan tinggi. Karena itulah, dia mendesak Kemendikbud Dikti agar memilih rektor tak cuma berdasarkan catatan administrasi semata.

"Pemilihan rektor itu harus dilepaskan dari yang namanya kolusi atau kroni. Lakukan secara murni. Banyak kok yang jujur, sederhana, tidak neko-neko cuma mereka itu banyak yang tersingkir," imbuh Itje Chodidjah kepada BBC News Indonesia.

"Perkara celah (korupsi), pasti akan tetap ada. Apalagi jalur mandiri ini kan suka-suka kampus manarget berapa (mahasiswa yang lolos)."

Bagi Itje apa yang terjadi pada Rektor Universitas Negeri Lampung Prof Dr Karomani telah melukai marwah pendidikan tinggi di Indonesia. Dia pun mendesak agak pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dipecat dengan tidak hormat.

Unila: 'Kami syok dan hampir tidak percaya'

Dalam konferensi pers pada Minggu (21/88) sore, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi Komunikasi Universitas Lampung, Prof. Ir. Suharso Ph.D, mengatakan pihaknya syok dan hampir tidak percaya atas kasus yang menjerat pimpinan kampusnya.

Universitas Lampung, katanya, akan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK dan siap membantu secara transparan penyidik bila diperlukan.

"Pimpinan Unila akan menjadikan peristiwa ini untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan Unila dengan sebaik-baiknya di masa mendatang," ujar Prof. Ir. Suharso Ph.D, seperti yang dilaporkan wartawan Robert untuk BBC News Indonesia, Minggu (21/08).

Mengenai desakan agar penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri dihentikan, Suharso mengatakan proses seleksi itu akan tetap dijalankan tahun depan dengan melakukan perbaikan sehingga jadi lebih transparan.

"Pola apa pun tetap bermasalah selama orangnya bermasalah. Karena itu, kami akan lebih selektif dan pengawasan akan lebih ketat. Satuan Pengawas Internal turut mengawasi jalannya penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri," tuturnya.

Bagaimana nasib mahasiswa yang lolos jalur mandiri karena dugaan suap?

Praktik suap di Universitas Negeri Lampung ini dilaporkan terjadi di Fakultas Kedokteran pada tahun ajaran 2022.

Humas Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas NegeriLampung, Muhamad Komarudin, mengatakan sesuai kuota pihak universitas hanya menyediakan tak lebih dari 100 kursi bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran yang masuk melalui jalur mandiri. Sementara peminatnya mencapai 800 orang.

"Karena sangat ketat, barangkali menyebabkan mengambil jalan singkat, tidak berkompetisi secara fair," kata Muhamad Komarudin.

Adapun kepastian soal status para mahasiswa yang lolos Fakultas Kedokteran karena diduga memberikan suap, akan diputuskan setelah adanya pejabat sementara Rektor Unila yang ditunjuk Kemendikbud Dikti.

Untuk diketahui, Universitas Negeri Lampung menetapkan batas minimal uang pangkal penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Fakultas Kedokteran sebesar Rp250 juta per mahasiswa.

Orang tua mahasiswa dipersilakan memberikan dana melebihi jumlah tersebut.

Inspektur Investigasi Inspektorat Kemendikbud, Lindung Saut Maruli Sirait, mengatakan akan segera mengevaluasi program seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Kata dia, jalur mandiri menyimpan celah praktik transaksional lantaran adanya rentang waktu yang panjang antara waktu pelaksanaan ujian hingga pengumuman.

"Interval ujian dengan pengumuman itu ada sangat panjang, itu memberikan peluang terjadinya transaksional. Mungkin akan dievaluasi. Contoh, ujian langsung keluar hasilnya, sehingga kemungkinan transaksional itu dapat dimonitor," kata Lindung kepada wartawan di KPK.

Evaluasi itu termasuk soal parameter dan standar yang digunakan dalam seleksi mandiri mahasiswa baru agar transparan.

"Apa parameternya sehingga orang dikatakan lulus, tidak lulus, atau cadangan. Dan itu harus segera diumumkan dengan segera sehingga tidak ada interval waktu yang jadi celah terjadinya transaksional," sambung dia.

Seperti apa kasus yang menyeret Rektor Unila?

Rektor Universitas Negeri Lampung Prof Dr Karomani terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu dini hari.

Operasi tangkap tangan itu digelar di dua tempat, Bandung dan Lampung. Karomani ditangkap bersama sejumlah pejabat kampus.

Dalam penangkapan itu, KPK menyita alat bukti berupa uang sekitar Rp2 miliar.

Karomani dan beberapa pejabat kampus diduga mengatur proses seleksi dan turut aktif dalam prosesnya. Dia disebut mematok sejumlah tarif beragam mulai dari Rp100 hingga Rp350 juta per mahasiswa yang ingin lolos lewat jalur mandiri.

Total uang yang diterima Karomani dan kroninya sebesar Rp5 miliar. Adapun sebagian dari uang itu sudah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani. Sementara sisanya diduga diubah menjadi sejumlah aset, termasuk tabungan deposito dan emas batangan.

Empat tersangka yang ditetapkan KPK di antaranya Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan Andi Desfiandi (AS) dari pihak swasta.

Mereka akan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara Andi Desfiandi selaku pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

[idhamcholiq]

Orang Indonesia Malas Jalan Kaki: Mengapa Ini Penting?

Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan hasil riset tentang orang Indonesia menduduki peringkat paling bontot dalam hal jalan kaki. Berbagai media berlomba-lomba memberitakan bahkan website pemerintah dalam hal ini Kemenkes juga tidak ketinggalan. Temuan ini sebetulnya sudah lama. Pada Tahun 2017 sejumlah ilmuwan Amerika Serikat dari Universitas Stanford melakukan penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal Nature dengan judul Large-scale physical activity data reveal worldwide activity inequality yang mengkaji langkah menit demi menit berdasarkan data ponsel dari ratusan ribu orang di seluruh dunia yang menggunakan Argus—aplikasi pemantau aktivitas—pada telepon seluler mereka.

Hasilnya, orang-orang di Hong Kong menempati urutan teratas dalam daftar penduduk paling rajin berjalan kaki. Rata-rata publik Hong Kong berjalan kaki sebanyak 6.880 langkah setiap hari. Adapun penduduk paling malas sedunia adalah orang Indonesia yang berada pada posisi terbuncit dengan mencatat 3.513 langkah per hari.

Penelitian ini tidak lepas dari celah atau keterbatasan yang luput dari pemberitaan khususnya oleh media-media besar di Indonesia. Misalnya terkait dengan instrument yang digunakan, pemilihan sampel, dan potensi bias. Sehingga perlu pembacaan lebih teliti terhadap sebuah jurnal. Apakah benar orang Indonesia paling malas jalan kaki? Media-media di Indonesia dalam memberitakan hasil riset sering kali luput dalam menjalankan jurnalisme sains—biasanya hanya pada jurnalisme opini.

Terlepas dari itu, jalan kaki memang memiliki segudang manfaat di antaranya dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan paru (jantung dan paru-paru). Mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Meningkatkan manajemen kondisi seperti hipertensi (tekanan darah tinggi), kolesterol tinggi, nyeri atau kekakuan sendi dan otot, dan diabetes. Membuat tulang lebih kuat dan keseimbangan yang lebih baik. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Dan, dengan jalan kaki lemak tubuh berkurang.

Tidak ada anjuran khusus dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berapa banyak manusia harus berjalan kaki setiap hari agar tetap sehat. Bahwa ada anjuran untuk melakukan 10.000 langkah muncul dari gimmick produsen alat pengukur langkah dari Jepang. Meski begitu, berjalan selama 30 menit sehari atau lebih pada sebagian besar hari dalam seminggu adalah cara yang bagus untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Waktu 30 menit adalah waktu yang bisa dibilang sangat singkat dan mewah di tengah dunia saat ini menjadikan jalan kaki sebagai pilihan. Artinya, orang bisa saja memilih untuk menggunakan kendaran untuk melakukan aktivitas. Beli bahan makanan cukup pesan melalui online atau kalau tidak malas menggunakan kendaraan pribadi padahal jarak antara rumah dengan pasar hanya perlu 5 menit dengan jalan kaki. Sehingga waktu 30 menit adalah sebuah kemewahan.

Saya termasuk orang tidak mematok berapa langkah yang harus saya lakukan. Tetapi saya memiliki jatah jalan kaki di pagi hari selama minimal 30 menit. Menurut saya, Jalan kaki bukan hanya memberikan kebugaran pada fisik tetapi juga kejernihan pada mental. Saat jalan kaki saya lebih banyak melakukan refleksi diri. Menatap masa depan. Jalan kaki, menurut saya, seperti belajar meninggalkan hal-hal yang sudah dilalui, seperti jalan-jalan yang sudah saya lewati. Mereka hanya datang dan langsung hilang begitu saja.

Jalan kaki mengajarkan seseorang tentang kebebasan. Seperti kata Eric Weiner kebebasan adalah esensi jalan kaki. Kebebasan untuk berangkat dan kembali sesuka hati, meniti jalan berliku. Itulah jalan kaki.

Dalam urusan jalan kaki, nama Jean-Jacques Rousseau tidak boleh dilupakan. Dia adalah pejalan kaki yang hebat. Mungkin susah untuk menemukan sosok seperti Rousseau saat ini. Bayangkan dia rutin berjalan sejauh 30 km sehari. Bahkan dia pernah satu kali berjalan 485 km dari Jenawa ke Paris. Perjalanan itu berlangsung selama dua minggu. Hal yang mungkin dianggap gila untuk dilakukan saat ini oleh orang di tengah melimpahnya kenderaan. Berjalan kaki merupakan kegiatan cocok dengan filosofi Rousseau. Bahwa kita harus kembali ke Alam, dan menurutnya apakah yang lebih alamiah daripada berjalan?

Bagi Rousseau, berjalan kaki ibarat bernafas. “aku sama sekali tidak bisa berpikir saat aku diam; tubuhku harus bergerak agar pikiranku aktif.” Sambil berjalan, dia mencatat pemikiran-pemikirannya, besar maupun kecil, pada kartu remi yang selalu dibawanya.

Berjalan berhasil meruntuhkan salah satu mitos terbesar dalam ilmu filsafat: filsafat benar-benar terpisah dari dari raga. “Ada yang lebih banyak kebijaksanaan di dalam tubuhmu ketimbang di dalam seluruh filosofimu” kata Nietzche. Kata-kata ini seirama dengan frase Mens sana in corpore sano (jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat). Pikiran-pikiran maju hanya akan tumbuh pada raga yang kuat dan sehat.

Jika ada yang bertanya manakah lebih berbahaya malas jalan kaki atau malas membaca? Keduanya sangat berbahaya. Namun, jika kamu tidak malas melakukan yang pertama, kemungkinan kamu juga tidak malas melakukan hal kedua. Karena berjalan kaki kamu bisa saja sambil membaca, bahkan bisa jadi saat berjalan kaki kamu menemukan ide brilian.

Maka mulailah jalan kaki!

[beritarayaidn]

Bupati Aceh Tengah Ikuti Peluncuran Tahapan Pemilu Serentak 2024 Secara Virtual

Bupati Aceh Tengah Ikuti Peluncuran Tahapan Pemilu Serentak 2024 Secara Virtual

Beritaraya.id, Takenong – Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, didampingi oleh Komisioner dan Sekretaris KIP, Panwaslih dan Pemantau Pemilu bersama unsur Forkopimda, menyaksikan secara virtual kegiatan peluncuran tahapan Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yang disiarkan secara langsung dari Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (14/6/2022), bertempat di Pendopo Bupati…