#pejabat militer

[arrahmahcom]

Bos Wagner Tuduh Pejabat Rusia Berkhianat, Moskow Membalas

MOSKOW (Arrahmah.id) – Bos tentara bayaran Rusia, Wagner yang blak-blakan Yevgeny Prigozhin meluncurkan dua serangan verbal terhadap pejabat Rusia pada Selasa (21/2/2023), menuduh mereka merampas amunisi pejuang Wagner dalam apa yang disebutnya sebagai upaya pengkhianatan untuk menghancurkan perusahaan militer pribadinya. Kementerian pertahanan Rusia menolak tuduhan awalnya tentang pemblokiran…

[beningtirta]

Naik Kelas, Melihat Dunia

Saya lahir dari keluarga tidak berpendidikan. Ibu saya tidak tamat SD. Ayah saya meninggalkan madrasah tsanawiyah (setara SMP) karena yatim piatu dan tidak ingin merepotkan kakak tiri dan suami kakak tirinya yang memberi atap, makan, dan menyekolahkan. Saya sejak kecil tidak merasakan "kemewahan" seperti handphone pribadi, komik, diantar jemput pakai mobil, sega, nintendo, playstation atau liburan ke luar kota. Kami sekolah, mengerjakan PR, mengaji di mesjid, and repeat. Kami tidak tahu apa itu politik dalam negeri, apalagi politik luar negeri seperti penjajahan Isra3L pada Palestin4.

Baru setelah merantau ke Singapura, saya mulai belajar apa itu pergerakan, tipis-tipis. Sebelum lulus kuliah ikut Forum Indonesia Muda yang membuat saya terekspos dengan dunia aktivisme. Tapi masih fokusnya pada isu-isu nasional.

Saat master dan PhD di Inggris saya terekspos lebih jauh dengan aktivisme yang lebih formal, seperti menulis antologi, menulis opini di media massa, dan lalu policy brief (semacam rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti dan studi ilmiah).

Menjelang lulus PhD, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris ketar-ketir dengan invasi Rusia ke Ukraina. Tiga entitas politik ini mengutuk aksi Putin dan mengirim bantuan pada warga Ukraina. Media satu suara mengecam Putin. Beberapa negara juga buka pagar untuk pengungsi Ukraina sebagai bentuk simpati.

Sekarang saya bekerja di Inggris, invasi dan pembunuhan secara terang-terangan oleh IsraëL kepada warga Palestin4 dengan jumlah korban 8000an dalam waktu tiga minggu. Korban masih berjatuhan, aksi militer terus digencarkan dan parahnya didukung oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan Kerajaaan Inggris.

Dunia Barat dan negara superpower punya dua muka. Tahun lalu mereka mengecam invasi Rusia ke Ukraina, tapi tidak invasi Isra3L ke tanah Palestina.

Ini bukan perang karena seperti Ukraina-Rusia, kekuatan militer tidak sebanding. Ini invasi, penjajahan.

Ada hal-hal yang ternyata sulit diubah, tapi bisa jika kita semua satu suara melawan dan menolak diam.

Media massa sudah dua dekade berpihak pada Isra3L. Media massa punya pemilik. Pemiliknya punya keberpihakan. Pemilik media yang besar-besae berpihak pada siapa yang punya. Sulitnya, media seperti CNN dan BBC dipegang kendalinya oleh pendukung misi IsraëL. Kecaman pada grup militan di negara Timur Tengah dan Afrika itu bisa jadi teramplifikasi oleh media massa. Ketika kita lihat mendalam, ternyata ini jadi justifikasi Amerika Serikat membunuh ribu bahkan jutaan manusia di negara "konflik". Well, konflik ini mereka yang mulai dan amplikasi. Dibaliknya ada motivasi lain--sumber migas misalnya.

Ideologi Isra3L itu jelas, zionisme--merampas Tanah Palestina, menghapuskan negara dan bangsa Palestina demi berdirinya negara-bangsa Yahudi. Dari ideologi saja, sudah seharusnya kita tidak berpihak karena untuk mencapai misinya, Isra3L akan membunuh dan mengusir jutaan manusia warga lokal Palestina.

Isra3L sudah tumbuh menjadi negara maju yang punya jaringan bisnis. Ini membuat Uni Eropa tidak mengecam partner bisnis mereka koloni penjajah Isra3L.

Politisi punya hubungan dengan pebisnis Isra3L/orang-orang pendukung ide Zionisme. Misalnya, Perdana Menteri Inggris yang punya investor mantan militer Isra3L dan pejabat pentolan UNICEF ada istri dari investor bagong pendukung zionisme.

Dari 4 hal ini, sulit melawan jika banyak dari kita hanya diam. Media massa dan politisi negara maju tidak berpihak pada Palestin4. Bahkan 1-2 negara Arab malah "membantu" operasi pembantaian warga Palestin4 yang sedang berlangsung.

Jadi, harapan warga Palestin4 tinggal suara mayoritas (orang biasa, kita semua).

Setiap dari kita bisa melawan 4 kesulitan di atas. Lawan media massa yang misleading dengan media alternatif yang berpihak pada kemanusiaan. Tolak eksistensi Isr4el karena ideologinya pengusiran, perampasan, pembantaian, dan rasis. Anggurin semua komen pro-Isra3L biar komen mereka tenggelam. Like & reply komen yang cocok di hati. Jangan pakai istilah negara israhell, karena kita harus menolak mereka sebagai negara karena sejatinya mereka adalah koloni penjajah (settlers colonial state) yang sudah dibiarkan dunia (dengan kawalan negara adidaya) untuk mengambil rumah dan tanah warga Palestin4. Penjajah nomor satu, pembunuh nomor satu abad ini.

Lalu, lawan dominasi ekonomi dengan boikot brand dan block influencer yang mendukung Isra3L secara ekonomi maupun moril. Suarakan kebenaran terus menerus sampai dukungan hak warga Palestin4 dan kecaman pada pemerintah kolonial Isra3L menjadi mainstream. Kita mau semua manusia di dunia diakui sama dan punya hak yang sama, juga warga Palestin4 diakui setara (tidak seperti hari ini dimana pemerintah penjajah Israle menanggap warga Palestin4 hewan. Terlaknat mereka!)

Jika ada kesempatan, berkumpul dan ikutlah turun ke jalan. Buat perjuangan Palestina dan kejahatan perang Isra3L ini obrolan keluarga dan lingkar pertemanan kita. Jika busukny mereka sudah diakui jutaan orang, Isra3L dan teman-teman gentar dan mungkin akan meninggalkan perdana menteri IsraëL terpojok. Buat semua kanal media/tokoh yang mendukung Isra3L malu karena argumen invasi dan pengeboman mereka tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan HAM.

Akhirnya, Isra3L akan capek dan habis tenaga jika kita potong aliran dana dan sokongan pada mereka, seperti Rusia akhirnya tarik mundur karena melanjutkan invasi terlalu mahal.

Your boycott is important. Your voice to push politicians to cut ties with IsraëL is important.

We will win this together.

*

Ditulis oleh Bening, seorang anak pedagang kain di kios berdebu di pasar penampungan di Pekanbaru, dia baru saja mengedukasi dirinya lewat media alternatif dan akun Instagram wartawan lapangan di Gaza.

[binara-aelius]

1'st Blode Of Revold Mission

Isu Internasional Pada tahun 2024

Ketidakstabilan dalam kancah politik Republik Korea, Jerman, dan Perancis

Ketidakstabilan politik di negara seperti Republik Korea (Korea Selatan), Jerman, dan Prancis menjadi isu besar karena dampaknya yang luas, baik secara domestik maupun internasional. Berikut alasan mengapa ini menjadi sorotan:

1. Republik Korea (Korea Selatan)

Konteks Domestik: Ketegangan politik di Korea Selatan sering terkait dengan isu korupsi, hubungan pemerintah dengan chaebol (konglomerat besar), dan dinamika politik antarpartai. Skandal politik yang melibatkan pejabat tinggi, seperti kasus presiden sebelumnya, dapat mengguncang kepercayaan publik.

Konteks Internasional: Sebagai salah satu perekonomian terbesar di dunia dan negara dengan hubungan strategis (terutama dengan AS), ketidakstabilan politik di Korea Selatan dapat memengaruhi keamanan regional, terutama di Semenanjung Korea, yang sensitif terhadap ancaman dari Korea Utara.

2. Jerman

Konteks Domestik: Ketidakstabilan sering muncul dari tantangan koalisi pemerintahan, mengingat sistem politik Jerman yang berbasis pada multipartai. Perpecahan dalam koalisi, seperti antara partai moderat dan populis, dapat melemahkan efektivitas kebijakan domestik.

Konteks Internasional: Sebagai negara pemimpin Uni Eropa, Jerman memainkan peran besar dalam kebijakan ekonomi dan politik regional. Ketidakstabilan politik di Jerman dapat memengaruhi keputusan terkait isu-isu besar seperti perubahan iklim, krisis migrasi, atau hubungan perdagangan dengan negara luar.

3. Prancis

Konteks Domestik: Prancis kerap menghadapi demonstrasi besar-besaran, misalnya terkait reformasi pensiun, ketimpangan ekonomi, atau kebijakan sosial. Protestasi ini mencerminkan ketegangan antara rakyat dan pemerintah.

Konteks Internasional: Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan pemimpin di Uni Eropa, politik Prancis berdampak langsung pada hubungan internasional, terutama dalam bidang pertahanan dan diplomasi global.

Mengapa Isu Ini Menjadi Penting?

1. Ketidakstabilan politik dapat melemahkan pasar saham, investasi asing, dan stabilitas ekonomi global.

2. Keamanan Regional: Ketegangan politik di negara-negara ini sering kali berkaitan dengan keamanan kawasan, termasuk ancaman militer atau konflik lintas batas.

3. Peran Global: Sebagai negara-negara dengan pengaruh besar di bidang ekonomi, politik, dan diplomasi, ketidakstabilan mereka memengaruhi kebijakan global, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan aliansi strategis. Ketidakstabilan politik ini mencerminkan ketegangan dalam menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tuntutan global. Hal ini menjadi perhatian besar karena potensi dampaknya terhadap stabilitas dunia secara keseluruhan.

Dampak Internasional

a. Gangguan Diplomasi

Ketidakstabilan politik dapat mengurangi efektivitas negara dalam peran diplomatik, baik di kawasan maupun secara global.

Dalam kasus Jerman dan Prancis, ketidakstabilan politik bisa memperlemah kepemimpinan Uni Eropa dalam menghadapi isu global seperti perubahan iklim dan migrasi.

b. Ketidakpastian di Pasar Global

Negara-negara ini memiliki peran signifikan dalam ekonomi global, sehingga ketidakstabilan politik mereka bisa memengaruhi perdagangan internasional.

Ketegangan ini juga bisa memengaruhi aliansi ekonomi, seperti hubungan perdagangan antara Uni Eropa dengan Asia atau Amerika Serikat.

c. Ketidakamanan Regional

Dalam konteks Korea Selatan, ketidakstabilan politik dapat melemahkan respons terhadap ancaman dari Korea Utara, menciptakan ketegangan keamanan di kawasan Asia Timur.

Di Eropa, lemahnya kepemimpinan Jerman atau Prancis bisa berdampak pada krisis regional, seperti konflik Ukraina-Rusia atau penanganan masalah pengungsi.

Kesimpulan

Ketidakstabilan politik di negara-negara ini tidak hanya berdampak pada situasi internal mereka, tetapi juga menciptakan efek domino di kawasan dan dunia. Ketergantungan global yang tinggi terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan diplomasi mereka membuat ketegangan politik menjadi perhatian utama di era globalisasi ini.

[grcelyn]

Revolusi China 1911-1912

Revolusi Cina adalah sebuah pergolakan politik yang terjadi antara tahun 1911 hingga 1912. Tujuan utama dari revolusi ini adalah untuk menggulingkan kekaisaran dinasti Manchu dan mendirikan negara demokrasi. Revolusi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang pada tahun 1895. Selain itu, korupsi yang melanda kalangan pejabat tinggi dinasti Manchu juga menjadi penyebab utama. Rakyat Cina merasakan kesengsaraan akibat penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh dinasti tersebut. Dengan demikian, revolusi ini menjadi momen penting dalam sejarah Cina untuk mencapai perubahan politik.

Tokoh utama dalam Revolusi Cina adalah Sun Yat Sen, yang dikenal sebagai bapak pendiri Republik Tiongkok. Ia lahir dari keluarga petani miskin dan memiliki semangat revolusioner yang tinggi. Ia juga rela meninggalkan profesi dokter pada 1894 untuk fokus memimpin revolusi. Sun Yat Sen mengembangkan ajaran San Min Chui, yang berisi prinsip nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Selain Sun, banyak kelompok cendekiawan, petani, dan buruh yang terlibat dalam gerakan ini. Mereka berjuang bersama untuk mengubah nasib bangsa dan mengakhiri kekuasaan Manchu. Dukungan dari kalangan luar negeri juga turut memperkuat gerakan ini.

Revolusi Cina dimulai pada 10 Oktober 1911, ketika kaum revolusioner melakukan pemberontakan di kota Wuchang. Pemberontakan ini menandai awal dari serangkaian pertempuran yang melibatkan pasukan revolusioner. Dalam waktu singkat, pasukan ini berhasil merebut dan menduduki 18 provinsi di Cina. Revolusi ini berlangsung hingga Desember 1911, ketika dinasti Manchu akhirnya digulingkan. Pada Januari 1912, Sun Yat Sen diangkat menjadi presiden sementara Republik Cina. Proses transisi kekuasaan ini berlangsung hingga Februari 1912, ketika dinasti Manchu secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada rakyat Cina.

Revolusi Cina terjadi di berbagai lokasi di seluruh negeri, dengan Wuchang sebagai titik awal pemberontakan. Pertempuran dan aksi revolusioner menyebar ke banyak provinsi, termasuk Hubei, Sichuan, dan Guangdong. Kota-kota besar menjadi pusat pergerakan, di mana para revolusioner berkumpul dan merencanakan strategi. Nanking juga menjadi lokasi penting, di mana Sun Yat Sen diangkat sebagai presiden sementara. Selain itu, banyak organisasi dan kelompok revolusioner terbentuk di dalam dan luar negeri untuk mendukung perjuangan ini. Dengan demikian, revolusi ini melibatkan banyak wilayah dan komunitas di Cina.

Revolusi Cina terjadi sebagai respons terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kekalahan dalam perang melawan Jepang menimbulkan rasa malu dan kesadaran akan perlunya perubahan. Korupsi yang meluas di kalangan pejabat dinasti Manchu semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Rakyat mulai menyadari pentingnya perjuangan untuk kebebasan dan kemajuan. Selain itu, pengaruh paham-paham nasionalisme dan demokrasi dari luar negeri juga mendorong semangat revolusioner. Dengan demikian, revolusi ini merupakan hasil dari akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang ada.

Revolusi Cina dilakukan melalui serangkaian pemberontakan dan pertempuran yang terorganisir. Kaum revolusioner, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sun Yat Sen, merencanakan aksi untuk menggulingkan dinasti Manchu. Mereka menggunakan strategi militer dan mobilisasi massa untuk merebut kekuasaan. Pemberontakan yang dimulai di Wuchang berhasil menyebar ke berbagai provinsi, mengumpulkan dukungan dari rakyat.

Setelah serangkaian pertempuran, dinasti Manchu akhirnya menyerah pada Februari 1912. Proses ini menandai transisi dari kekaisaran menuju republik yang lebih demokratis di Cina.

Pada akhir era Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, muncul karya sastra yang berupa Menglongshi 朦胧诗, atau puisi kabur (misty poetry). Puisi ini dikenal karena penggunaan simbolisme yang mendalam dan gaya penulisan yang tidak langsung, yang memungkinkan penyair untuk menyampaikan kritik sosial dan refleksi pribadi di tengah situasi politik yang represif. Dalam puisi Menglongshi, penyair seperti Bei Dao dan Gu Cheng mengeksplorasi tema-tema yang berkaitan dengan kerisauan zaman, identitas, dan harapan untuk masa depan. Melalui karyakarya mereka, puisi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan tertekan dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik di Tiongkok pada saat itu.

sumber: 1. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6448783/revolusi-cina-1911-1912-kronologi-latar-belakang-dan-pengaruhnya-bagi-indonesia 2. https://www.youtube.com/watch?v=vLfdK9vRbcQ 3. https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma/vol8/iss1/7/ 4. https://jurnal.anfa.co.id/index.php/dewaruci/article/view/1510

[jwinataa]

Revolusi China

Apa?

Awal mula terjadinya Revolusi Tiongkok tidak lepas dari berbagai masalah yang menumpuk selama pemerintahan Dinasti Qing. Dinasti ini menghadapi ketidakpuasan rakyat, terutama dari mayoritas etnis Han, yang merasa tidak terwakili oleh pemerintahan yang dipimpin oleh etnis Manchu. Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan reformasi semakin memperburuk situasi. Selain itu, kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu dan Perang Tiongkok-Jepang membuat negara ini kehilangan kedaulatan atas banyak wilayah strategis, memicu sentimen anti-penjajahan di kalangan rakyat. Di sisi lain, pengaruh ide-ide Barat tentang demokrasi, modernisasi, dan nasionalisme menginspirasi gerakan intelektual muda, dengan Sun Yat-sen menjadi tokoh utama yang memimpin perjuangan untuk menggulingkan Dinasti Qing. Krisis internal juga melemahkan kekuasaan Qing, terutama setelah naik takhta Kaisar Puyi yang masih berusia dua tahun, sementara proyek pembangunan yang gagal, seperti kereta api, memicu ketegangan di berbagai wilayah. Semua faktor ini memuncak pada Pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911, yang menjadi titik awal Revolusi Tiongkok. Dalam waktu singkat, pemberontakan menyebar ke berbagai provinsi, yang kemudian menyatakan kemerdekaannya dari Qing. Dengan berdirinya Republik Tiongkok pada awal 1912, kekuasaan Dinasti Qing berakhir, membawa Tiongkok menuju era baru.

Mengapa?

Revolusi Tiongkok dimulai pada awal abad ke-20 untuk mengakhiri kekuasaan Dinasti Qing yang telah memerintah selama lebih dari 260 tahun. Pada masa itu, Tiongkok mengalami banyak masalah, termasuk korupsi, lemahnya pemerintahan, dan pengaruh penjajahan asing yang semakin kuat. Kondisi ini memicu lahirnya gerakan nasionalis yang menginginkan perubahan besar.

Bagaimana?

Revolusi Tiongkok dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911. Dipimpin oleh Li Yuanhong, seorang komandan militer, pemberontakan ini berhasil merebut kota Wuchang dari pasukan Dinasti Qing. Keberhasilan ini memicu pemberontakan di berbagai provinsi, dan hanya dalam dua hari, sebanyak 18 provinsi menyatakan kemerdekaan dari Qing dan bergabung Republik Tiongkok.

Kapan?

Pada 1 Januari 1912, Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden sementara Republik Tiongkok di Nanjing. Sun kemudian menunjuk Yuan Shikai, seorang jenderal Qing yang mendukung revolusi, sebagai perdana menteri. Pada 12 Februari 1912, Kaisar Puyi resmi turun takhta, menandai berakhirnya kekuasaan Dinasti Qing. Sun Yat-sen kemudian menyerahkan jabatan presiden kepada Yuan Shikai pada 10 Maret 1912, untuk meyakinkan pasukan Qing agar tidak melawan revolusi.

Setelahnya, pemerintahan Sun Yat-sen berlangsung hingga 1924, sebelum digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang berhasil menyatukan Tiongkok bagian utara dan selatan. Namun, ia menghadapi perlawanan dari Mao Zedong, yang berpaham komunis. Pada 1949, Mao berhasil mengalahkan Chiang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Chiang kemudian memimpin di Taiwan, sementara paham komunis berkembang pesat, terutama di Asia.

Dampak Revolusi Tiongkok: Akhir Kekuasaan Dinasti Qing Setelah lebih dari 260 tahun, Dinasti Qing runtuh, dan Republik Tiongkok berdiri sebagai negara demokrasi pertama di Asia.

Meningkatnya Kesadaran Nasionalisme: Revolusi memicu lahirnya berbagai gerakan politik seperti Kuomintang (Partai Nasionalis) dan Partai Komunis Tiongkok.

Penentangan terhadap Penjajahan Asing: Gerakan anti-imperialisme memunculkan peristiwa penting seperti Pergerakan Empat Mei (1919), Perang Saudara Tiongkok (1927–1950), dan Perang Tiongkok-Jepang II (1937–1945).

Inspirasi untuk Asia: Revolusi Tiongkok menjadi contoh bagi perjuangan kemerdekaan di negara-negara lain seperti Indonesia, Vietnam, India, dan Korea.

Pada masa Dinasti Qing, Tiongkok terpecah-belah. Setiap daerah memiliki tradisi sendiri dan tidak saling terhubung. Upaya melawan Dinasti Qing sering gagal karena kurangnya semangat kebangsaan. Namun, beberapa pemimpin tetap berusaha mengusir kekuasaan asing, dan akhirnya muncul kelompok-kelompok yang mencintai nasionalisme.

Siapa?

Sun Yat-sen (1866–1925) adalah pemimpin revolusioner dan tokoh penting dalam sejarah Tiongkok modern. Ia dikenal sebagai "Bapak Tiongkok Modern" karena perannya dalam menggulingkan Dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok pada tahun 1912.

Lahir di Guangdong, Sun belajar kedokteran di Hong Kong, tetapi kemudian beralih ke politik untuk memperjuangkan reformasi. Ia merumuskan Tiga Prinsip Rakyat: Nasionalisme, Demokrasi, dan Kesejahteraan Rakyat, yang menjadi dasar visinya untuk Tiongkok.

Sun mendirikan partai Kuomintang (KMT) dan memimpin gerakan revolusioner, meskipun masa jabatannya sebagai presiden singkat. Ia tetap menjadi simbol persatuan dan modernisasi Tiongkok hingga akhir hayatnya pada tahun 1925.

Sun Yat-sen, yang menjadi presiden pertama Republik Tiongkok, menyerahkan jabatan kepada Yuan Shikai. Yuan dipilih karena memiliki kekuatan militer yang diperlukan untuk melawan Dinasti Qing. Namun, setelah menjadi presiden, Yuan justru berusaha membangun kembali sistem kekaisaran. Rakyat yang sudah menolak kekaisaran akhirnya melawan Yuan. Setelah meninggalnya Yuan Shikai, Tiongkok mengalami ketidakstabilan hingga Perang Dunia I.

Revolusi ini menjadi titik balik sejarah Tiongkok, membawa perubahan besar dalam struktur politik dan semangat nasionalisme rakyatnya.

Sumber :

[pilarsultra]

Seperti Nazi, Tentara Israel Mulai Diburu Diberbagai Negara

PILARSULTRA.COM, Global — Prajurit-prajurit pasukan penjajahan Israel (IDF) mulai diburu di mancanegara atas tuduhan kejahatan perang yang mereka lakukan di Jalur Gaza. Ini seperti perburuan yang dilakukan terhadap pejabat militer dan tentara Nazi Jerman yang terlibat Holocaust selepas Perang Dunia II. Dalam langkah bersejarah, pengadilan Brasil pada Sabtu memerintahkan kepolisian polisi untuk…

[holopiscom]

Sambutan Hangat Saat Presiden Prabowo Tiba di Mesir

JAKARTA – Presiden  Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir pada Selasa (17/12) pukul 20:10 waktu setempat. Beliau disambut pejabat Mesir, termasuk Menteri Negara Urusan Produksi Militer, Mayjen Muhamad Solah, dan Dubes Mesir untuk Indonesia, Yasser Hassan Elshemy. turut menyambur kedatangan Presiden ke 8 Indonesia ini, Dubes RI Kairo Lutfi Raufm, dan Atase Pertahanan Kairo Kolonel Dafris D…

[maximfir]

Chasing Jade / Zhu Yu | Extra Chapter

Extra Chapter 1 – Goodbye Song Yan Dengan dunia yang damai, semuanya dapat dibangun kembali. Setelah Wei Yan dan Li Taifu jatuh, ada Xie Zheng yang bertanggung jawab atas militer, namun di antara para pejabat sipil tidak ada yang mampu memimpin. Tao Taifu tidak punya pilihan selain kembali ke istana untuk sementara waktu dan melanjutkan jabatannya, menunggu salah satu dari penerusnya dapat…

[beritawisata]

Kunjungi Presiden Xi Jinping, Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan

Kunjungi Presiden Xi Jinping, Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja melakukan kunjungan resmi ke China, di mana ia disambut dengan upacara kenegaraan yang berlangsung khidmat di Beijing. Dalam kunjungan ini, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping untuk membahas berbagai isu penting terkait kerja sama pertahanan, ekonomi, dan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Upacara kenegaraan tersebut berlangsung dengan penuh penghormatan, dengan Prabowo mendapat sambutan hangat dari para pejabat tinggi China. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan bagi kedua negara untuk mempererat kemitraan strategis, mengingat pentingnya hubungan bilateral Indonesia dan China dalam menghadapi tantangan global.

Prabowo dan Xi Jinping membahas berbagai langkah untuk memperkuat hubungan pertahanan, termasuk potensi kerja sama militer, serta meningkatkan investasi dan perdagangan antara kedua negara. Selain itu, mereka juga menyinggung isu-isu keamanan regional yang menjadi perhatian bersama, seperti stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.

Setelah pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap memperkuat hubungan dengan China dalam berbagai sektor, dan ia berharap kerja sama yang lebih intensif ini dapat membawa manfaat bagi kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan dan ekonomi.

[agussedih]

Elon Musk sediakan layanan Starlink untuk organisasi bantuan di Gaza, begini fungsinya

Ilustrasi - Logo aplikasi X terpasang di ponsel pintar yang diperkenalkan oleh Elon Musk setelah mengambil langkah perubahan citra Twitter menjadi X. ANTARA/Livia Kristianti/am.

Istanbul (ANTARA) - Taipan pemilik Tesla dan platform X, Elon Musk pada Sabtu (28/10) mengumumkan bahwa sistem komunikasi berbasis satelit milikinya, yakni Starlink, akan memperluas layanan bagi organisasi bantuan yang diakui internasional di Jalur Gaza. Musk mengungkap hal itu menanggapi aksi Israel yang memutus jaringan komunikasi sehingga menyebabkan pemadaman total di wilayah kantung yang telah terkepung tersebut pada Jumat malam. Pada platform X, Musk mengatakan "Starlink akan mendukung sambungan komunikasi bagi organisasi bantuan yang diakui internasional di Gaza". Baca juga: Spanyol tidak mau dilibatkan dalam genosida Palestina di Gaza Beberapa jam kemudian, Musk kembali mencuit di X: "Kami akan mendukung PBB dan kelompok bantuan lain yang diakui internasional." Sebelumnya, Musk mengadakan pembicaraan dengan aktivis dan pejabat platform X mengenai keprihatinan mereka mengenai pemadaman semua jaringan internet dan telekomunikasi di Jalur Gaza, dan konsekuensi atas pemadaman tersebut, terutama untuk pengoperasian layanan kesehatan dan PBB. Sementara itu, sambil bersiap memperluas operasi militer darat di Gaza, Kementerian Komunikasi Israel mengatakan bahwa mereka memulai pembicaraan resmi dengan perusahaan Musk, SpaceX untuk menyediakan layanan Starlink sebagai cadangan jika sistem lain gagal di Israel. Kementerian Israel menyatakan langkah ini akan memastikan bahwa kota-kota yang berada di garis depan kantung Gaza dan zona perang akan terus menerima layanan internet. Sumber: Anadolu Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Elon Musk sediakan layanan Starlink untuk organisasi bantuan di Gaza

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan Editor : Febrianto Budi Anggoro COPYRIGHT © ANTARA 2024

[kabarbritam1toto]

Menjadikan pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat 

Dibukanya kesempatan bagi tokoh-tokoh muda berpartisipasi dalam pilkada merupakan bentuk kepekaan dan kebajikan parpol sebagai pilar demokrasi,

Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif telah usai. Segenap rakyat Indonesia telah memiliki presiden dan wakil presiden terpilih, demikian pula halnya dengan wakil-wakil mereka di parlemen. Namun demikian, hajatan politik elektoral belum selesai.

Lima bulan ke depan, rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk berpartisipasi dalam pilkada yang merupakan bagian integral dari rezim pemilu di Indonesia.

Terdapat 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan menggelar pilkada secara serentak pada 27 November nanti. Pilkada sebagai gelaran terakhir dari rangkaian Pemilu 2024 ini sudah seyogianya dijadikan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat.

Dinamika historis

Saya hendak mengajak sidang pembaca berkontemplasi sejenak secara historis mengenai proses pemilihan pemimpin daerah di Indonesia. Semata-mata agar kita semua mensyukuri proses yang kita miliki dan jalani hari ini. Sejarah membuat kita selalu belajar, mawas diri, dan tidak lupa.

Pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia, pemilihan pemimpin di level daerah sangat ditentukan oleh rezim kolonial. Pemimpin pada level provinsi adalah pemerintahan kolonial, sedangkan di bawahnya, yakni kabupaten/kota, adalah pribumi-pribumi yang mendapatkan kepercayaan dari rezim kolonial untuk memerintah saudara sebangsa dan setanah air mereka. Kondisi ini memberikan pemaknaan bahwa kolonialisme pada masa lalu telah mengorbankan hak politik bangsa Indonesia. Elite lokal didudukkan sebagai “boneka politik” untuk berhadap-hadapan dengan saudara sebangsanya sendiri.

Ketika Indonesia memasuki fase kemerdekaan, proses pemilihan pemimpin di level lokal sedikit jauh lebih baik dibandingkan rezim kolonial imperial Belanda. Gubernur sebagai pemimpin di level provinsi diangkat oleh presiden sebagai eksekutif tertinggi, sedangkan pemimpin kabupaten sebagai wilayah administratif di bawah provinsi dipilih oleh menteri dalam negeri.

Kondisi ini mengandung makna bahwa pada masa itu, dengan segala dinamika politik yang berlangsung, sirkulasi elite di level daerah atau lokal belum sepenuhnya demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi daulat rakyat belum terimplementasi dengan baik. Politik top-down sangat kental terasa. Situasi ini masih bisa kita mafhumi mengingat pada masa itu kita masih berproses sebagai bangsa dan negara. Setidaknya apa yang terjadi pada masa itu menjadi pelajaran historis yang bisa kita ambil hikmahnya bagi penguatan demokrasi saat ini.

Pada era Orde Baru, anasir-anasir demokrasi mulai menguat, meskipun belum dijalankan seutuhnya. Pileg untuk wakil rakyat di parlemen, baik pusat maupun daerah, dijalankan secara langsung dengan rakyat sebagai pemilih. Namun tidak dengan pilpres dan pemilihan kepala daerah. Rezim yang berlaku adalah rezim pemilu representatif untuk level eksekutif, dalam hal mana presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh parlemen di level masing-masing. Yang menjadi “cacat demokrasi” pada waktu itu adalah belum adanya batasan periode waktu berkuasa untuk presiden dan wakil presiden, serta dijalankannya Dwifungsi ABRI yang berdampak pada dikaryakannya pejabat militer aktif sebagai pejabat kepala daerah. Situasi pada Era Orde baru ini bisa dikatakan sebagai “setengah demokrasi”, yakni demokrasi yang belum sepenuhnya dijalankan sesuai kaidah.

Era pasca-Reformasi menjadi momentum dan titik balik pelaksanaan politik elektoral di level daerah yang sesuai dengan norma demokrasi. Ketika amendemen konstitusi mengamanatkan presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka Pilpres 2004 menjadi momentum pelaksanaannya. Hal ini juga berlaku di level daerah ketika pilkada secara langsung dengan rakyat sebagai voters digelar kali pertama pada 2005, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Demokrasi berjalan pada jalurnya secara sempurna. Rakyat di daerah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya secara merdeka pada dua aras pemilu, yakni legislatif dan eksekutif. Baik kepala daerah maupun anggota parlemen di daerah memiliki legitimasi masing-masing karena langsung dipilih oleh rakyat. Sistem checks and balances menjadi lebih hidup karena terbuka ruang dialektika yang lebar antara eksekutif dan legislatif. Konsekuensi negatifnya tentu ada, seperti munculnya dual legitimacy antara kepala daerah dan anggota parlemen karena masing-masing mengklaim mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat.

Proses historis yang saya sampaikan di atas setidaknya menebalkan rasa syukur kita terhadap proses demokrasi yang telah berjalan. Apa yang kita miliki hari ini merupakan proses panjang nan berliku. Demokrasi bukanlah barang instan yang bisa diwujudkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Kokohnya rezim pilkada

Indonesia hari ini merupakan buah manis dari komitmen bangsa untuk memeluk demokrasi. Selain perubahan mekanisme pemilu dari representatif menjadi langsung, ada faktor pendukung lainnya yang eksis, yakni kebijakan regulatif dalam bentuk otonomi daerah, UU Pemerintahan Daerah, dihapuskannya Dwifungsi ABRI, serta komitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sebagai tantangan ekonomi Indonesia.

Kritik terhadap sentralisasi pemerintah pada masa lalu menjadi sumbu penyulut munculnya separatisme GAM dan OPM. Ketimpangan menganga lebar antara Jawa dan luar Jawa. Ini hanya bisa dijembatani apabila daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, serta rakyat daerah diberikan keleluasaan untuk memilih pemimpinnya sendiri secara langsung melalui pemilu.

Tantangan dan peluang

Tantangan pelaksanaan Pilkada (serentak) 2024 saat ini sejatinya tidak mudah, terlebih lagi apabila kita melihatnya dalam kerangka pembangunan nasional jangka panjang.

Pembangunan nasional di sini adalah pembangunan yang bersifat holistik, sinergis, dan kolaboratif antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Ketiadaan haluan negara dalam proses pembangunan nasional kerapkali menimbulkan ketidakajegan dalam kerja-kerja rezim yang memerintah. Sering kali antara satu rezim dengan yang lainnya tidak berkesinambungan dan saling menegasikan.

Demikian pula halnya dengan kolaborasi antara pusat dan daerah yang kerap terkendala karena visi misi yang berbeda antar-level pimpinan. Argumentasi yang dipakai adalah dipilih langsung oleh rakyat. Klaim legitimasi ini menimbulkan perbenturan satu sama lain. Tak heran jika ada program kerja pemerintah di level pusat berbeda dengan level provinsi, demikian pula halnya dengan level provinsi yang berbenturan dengan level kabupaten/kota.

Tantangan lainnya adalah kontribusi pemerintahan daerah terhadap penguatan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada level nasional dikontribusi oleh pertumbuhan ekonomi di level daerah. Apabila ada sumbatan atau kendala dalam memacu pertumbuhan ekonomi di level daerah, maka berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di level nasional. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Otonomi daerah menjadi jendela bagi masing-masing daerah untuk mengoptimalkan kapasitas dan kontribusi mereka masing-masing.

Namun demikian, apa yang seharusnya terjadi tidak senyatanya terwujudkan. Papua, misalnya, meskipun kaya sumber daya alam, masih saja berstatus sebagai wilayah administratif yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Ada problematika yang melekat pada rezim pemerintahan daerah, jamaknya adalah tata kelola yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip tata kelola yang baik dan bersih atau  good and clean governance.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, ada juga peluang-peluang yang perlu kita optimalkan bersama. Partai politik sebagai pilar demokrasi semakin besar kontribusinya dalam perbaikan sistem dan tata kelola politik pemerintahan. Dinamika dan sikap politik ada aras Pilpres dan Pileg tidak selalu berjalan paralel dengan dinamika daerah. Sederhananya, meskipun satu parpol tidak berkoalisi dengan parpol lain di pileg, peluang koalisi terbuka pada pilkada.

Bagi mereka yang skeptis, ini disebut sebagai pragmatisme politik. Namun dalam kacamata politik kemaslahatan, yang terjadi adalah kapasitas dan kebijaksanaan parpol dalam menangkap aspirasi dan dinamika yang berkembang di level daerah. Parpol yang matang akan lebih mendengar aspirasi rakyat mengenai kandidat mana yang prospektif untuk diusung sehingga perbedaan sikap pada aras Pemilu lainnya bisa dijembatani.

Peluang lainnya adalah besarnya postur generasi muda sebagai voters pada pilkada nanti. Dinamika sosiopolitik ini perlu dengan cermat disikapi oleh parpol. Dibukanya kesempatan oleh banyak parpol bagi tokoh-tokoh muda untuk berpartisipasi dalam pilkada sejatinya merupakan bentuk kepekaan dan kebajikan yang dimiliki oleh parpol sebagai pilar demokrasi.

[jarfit]

Retret Magelang dan Revolusi Kebiasaan: Meretas Kepemimpinan dari Kebiasaan Kecil

Retret kabinet di Magelang, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, membawa perspektif baru dalam kepemimpinan nasional Indonesia. Tidak hanya pelatihan fisik, tetapi acara ini juga menyatukan seluruh pejabat kabinet dalam lingkungan militer yang disiplin dan terstruktur. Langkah ini dapat dilihat melalui lensa buku best seller yang sedang banyak dibahas belakangan ini yakni Atomic Habits karya James Clear, yang menggarisbawahi pentingnya kebiasaan kecil sebagai fondasi perubahan besar. Melalui pendekatan berbasis identitas, disiplin, dan pengaruh lingkungan, retret ini menanamkan prinsip-prinsip kunci yang relevan dalam membangun budaya kepemimpinan yang tangguh dan efektif.

1. The Power of Compound Growth: Dampak dari Kebiasaan Kecil yang Konsisten

Clear menekankan bahwa perubahan besar bukan berasal dari upaya besar yang dilakukan sekali waktu, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Prinsip compound growth, atau pertumbuhan bertahap, dalam konteks retret kabinet ini terejawantahkan dalam setiap kegiatan—mulai dari aktivitas fisik hingga rutinitas harian—membangun kedisiplinan melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Kebiasaan kecil ini, jika diakumulasi, dapat berdampak besar pada ketahanan karakter dan semangat kerja kolektif. Dalam pemerintahan, pendekatan ini berarti bahwa melalui disiplin kecil dan kolaborasi, para pejabat dapat mencapai hasil besar dalam jangka panjang.

2. Identity-Based Habit vs. Outcome-Based Habit: Menjadi Pemimpin yang Beridentitas Pelayan

Clear memperkenalkan konsep penting, yaitu kebiasaan berbasis identitas dibandingkan kebiasaan berbasis hasil. Kebiasaan berbasis hasil (outcome-based) sering kali hanya berfokus pada target akhir, seperti mencapai produktivitas atau menyelesaikan suatu proyek. Namun, Clear menegaskan bahwa kebiasaan berbasis identitas (identity-based) lebih efektif karena melibatkan perubahan mendasar dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri. Presiden Prabowo, melalui retret ini, tampaknya ingin membangun identitas baru bagi para pejabat sebagai “pelayan rakyat” yang berkomitmen penuh dan berjiwa patriot. Melalui aktivitas-aktivitas yang melatih kebersamaan dan rasa tanggung jawab, para pejabat diharapkan untuk tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga menginternalisasi peran mereka sebagai bagian dari visi besar bangsa.

3. Empat Hukum Perubahan Kebiasaan: Membangun Kebiasaan Baik dalam Pemerintahan

Di dalam Atomic Habits, Clear memaparkan Four Laws of Behavior Change atau Empat Hukum Pembentukan Kebiasaan: Make It Obvious (Buat Jelas), Make It Attractive (Buat Menarik), Make It Easy (Buat Mudah), dan Make It Satisfying (Buat Memuaskan). Presiden Prabowo telah menerapkan prinsip-prinsip ini di Magelang dengan merancang aktivitas yang terstruktur dan menarik, yang membuat para pejabat lebih mudah memahami pentingnya disiplin dan solidaritas. Kegiatan kolektif seperti tidur di tenda, berlatih fisik bersama, dan menjalani rutinitas harian, menjadikan kebiasaan disiplin terasa alami dan memuaskan karena dicapai bersama-sama. Keberhasilan kegiatan ini dapat memberikan kepuasan yang, menurut Clear, akan memperkuat dorongan para pejabat untuk terus berkomitmen pada kebiasaan baik di kehidupan sehari-hari mereka

4. Menghilangkan Kebiasaan Buruk: Menciptakan Pola Kerja yang Lebih Efektif

Salah satu prinsip penting dari Atomic Habits adalah pentingnya menghilangkan kebiasaan buruk dengan membuatnya “tak terlihat, tak menarik, sulit, dan tak memuaskan.” Di Magelang, lingkungan militer dengan ketertiban yang ketat membantu mengurangi perilaku individualis dan lebih mementingkan kolaborasi serta kepentingan bersama. Kebiasaan buruk, seperti egoisme atau prioritas pada agenda pribadi, menjadi tak nyaman dalam lingkungan yang menekankan komitmen pada tim dan bangsa.

5. Peran Lingkungan dalam Pembentukan Kebiasaan: Menjadi Bagian dari Identitas Kolektif

Clear juga menyoroti peran penting lingkungan dalam pembentukan dan penguatan kebiasaan. Suasana militer di Magelang, yang penuh dengan disiplin dan aturan, menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku teratur dan kebersamaan. Lingkungan ini membantu menguatkan kebiasaan baik yang ingin ditanamkan kepada para pejabat. Dalam lingkungan yang penuh ketertiban ini, para menteri dapat mengalami secara langsung bagaimana disiplin dan kesatuan menjadi bagian dari identitas kolektif mereka. Lingkungan ini bukan hanya mendorong pembentukan kebiasaan baru, tetapi juga menciptakan ruang untuk identitas bersama yang terhubung dengan visi bangsa

This Is Just The Beginning: Menggerakkan Perubahan Besar Melalui Kebiasaan Kecil

Retret kabinet di Magelang bukan sekadar pelatihan fisik, tetapi juga merupakan strategi untuk menanamkan kebiasaan kecil yang akan berdampak besar pada jalannya pemerintahan. Melalui prinsip-prinsip yang dibahas dalam Atomic Habits seperti compound growth, kebiasaan berbasis identitas, empat hukum perubahan kebiasaan, hingga pengaruh lingkungan, Presiden Prabowo menciptakan fondasi bagi budaya kerja baru yang berkelanjutan. Kebiasaan kecil seperti kedisiplinan dan kolaborasi, jika terus diperkuat melalui lingkungan yang mendukung, berpotensi menjadi kekuatan besar dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Dengan demikian, retret ini adalah langkah awal untuk membentuk kepemimpinan yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga membangun Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing di masa depan.

[belanegara4]

Para Menteri Prabowo Bangga Kenakan Seragam Komponen Cadangan, Apa Itu Komcad dan Tugasnya?

Para Menteri Prabowo Bangga Kenakan Seragam Komponen Cadangan, Apa Itu Komcad dan Tugasnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri dan wakil menteri Anggota Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran terlihat mengenakan seragam Komponen Cadangan atau Komcad saat mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil). Mereka mengenakan seragam tersebut pada Jumat, 25 Oktober 2024. Mereka tampak bangga dala setiap pose foto yang disebakab melalui akun media sosial masing-masing.

Dilansir dari laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertahanan komcad bukan wajib militer. Komponen cadangan salah satu program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Setiap warga negara yang berusia 18-35 tahun, dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan bisa secara sukarela mendaftar menjadi anggota Komcad.

Namun, setelah mendaftar, pelamar harus lulus seleksi ketat yang dilaksanakan oleh TNI. Setelah dinyatakan lulus seleksi, mereka akan mendapatkan pelatihan militer dasar selama 3 bulan di pusat-pusat pelatihan militer milik TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Program pendidikan pelatihan dasar kemiliteran Komcad dilaksanakan selama 3 bulan (600 jam pelajaran)

Komcad terbagi menjadi empat bagian, yakni Komcad sumber daya manusia (SDM), Komcad sumber daya alam, Komcad sumber daya buatan dan Komcad sarana dan prasarana. Semua bagian tersebut dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara.

Dikutip dari laman resmi Komcad Kementerian Pertahanan RI, negara-negara besar lainnya, telah mengorganisir dengan baik Komcad mereka, Amerika Serikat melalui Garda Nasionalnya, Singapura pun demikian, bahkan jumlahnya jauh lebih besar.

Komponen Cadangan (Komcad) dibentuk atas adanya doktrin pertahanan yang diwarisi oleh para pendiri bangsa adalah Pertahanan Rakyat Semesta. Doktrin ini perlu diimplementasikan dan Komcad adalah salah satu implementasinya.

Selama ini, Indonesia disebut memiliki Komcad, tetapi belum diorganisir dengan baik dan benar. Akhirnya, melalui amanat UU No.23 Tahun 2019, Pemerintah mulai mengorganisir dan mengimplementasikan doktrin pertahanan rakyat semesta tersebut dengan konkret.

Memperkuat dan melakukan modernisasi alutsista dan profesionalisme prajurit TNI terus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Namun, dibentuknya Komcad untuk pertahanan adalah hal lain yang diamanatkan UU. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama yakni TNI.

Komcad disebut sebagai paket lengkap penguatan pertahanan negara bersamaan dengan upaya memperkuat alutsista, karena ketika ancaman perang berlarut datang atau bencana alam besar datang, dan Komponen Utama (TNI) sangat membutuhkan sokongan dari sumber daya manusia yang sudah terlatih dan terorganisir.

Tugas Komcad

Komcad setidaknya memiliki lima tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Komcad dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau perang.

2. Komcad dimobilisasi oleh presiden dengan persetujuan DPR dengan komando dan kendali di bawah Panglima TNI.

3. Komcad hanya dipergunakan untuk kepentingan pertahanan dan negara.

4. Masa aktif Komcad tidak setiap hari dan tidak setiap saat.

5. Meski tidak aktif setiap saat, Komcad harus selalu siaga jika dipanggil oleh negara.

Selama menjalankan tugas dan kewajiban itu, Komcad yang telah dilantik dan ditetapkan juga berhak mendapatkan uang saku, tunjangan operasi saat mobilisasi. Ada pula perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan penghargaan.

ANANDA RIDHO SULISTYA | MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | ACHMAD HANIF IMADUDDIN

foto © Copyright (c) 2016 TEMPO.CO

Sumber:

[m1totoslot]

Hamas kutuk serangan Israel ke Iran karena ancam stabilitas regional

Gaza (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengutuk serangan udara Israel terhadap Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan secara terang-terangan serta tindakan eskalasi yang menargetkan keamanan kawasan dan keselamatan rakyatnya.

“Kami mengutuk keras agresi Zionis terhadap Iran yang menargetkan situs-situs militer di beberapa provinsi,” kata pernyataan Hamas pada Sabtu.

Hamas menegaskan bahwa serangan tersebut melanggar kedaulatan Iran dan memperburuk situasi sehingga membahayakan stabilitas regional dan menganggap Israel bertanggung jawab atas konsekuensi agresi yang didukung Amerika Serikat tersebut.

Kelompok Palestina itu menyatakan solidaritas dengan Iran dalam menghadapi kesombongan dan pelanggaran hukum entitas Zionis.

Setidaknya dua tentara Iran tewas pada Sabtu ketika tentara Israel menargetkan fasilitas militer Iran sebagai respons terhadap serangan rudal balistik skala besar Iran pada 1 Oktober terhadap Israel.

Gedung Putih mengatakan serangan Israel harus mengakhiri baku tembak langsung antara kedua pihak dan memperingatkan Teheran akan konsekuensi jika mereka merespons.

Para pejabat militer Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa setiap serangan dari Israel akan dibalas dengan respon yang lebih keras.