#ingebrekestelling
Explore tagged Tumblr posts
Text
#rechtspraak#blog#incasso#b2c#veertiendagenbrief#ingebrekestelling#art. 6:96 lid 6 BW#schuldeiser#schuldenaar#sommatie#verzuim#factuur#betalingsachterstand#invordering#zakelijk#Nederland
0 notes
Text
Gugatan Wanprestasi Tidak Harus Menunggu Jangka Waktu Kredit Berakhir
Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu kondisi ketika debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dipersalahkan kepadanya. Wujud wanprestasi dapat berupa: 1) debitur sama sekali tidak berprestasi; 2) debitur keliru berprestasi; 3) debitur terlambat berprestasi. Dalam praktik bisnis perbankan, bank sebagai pemberi kredit disebut sebagai kreditur, sedangkan nasabah sebagai penerima kredit disebut sebagai debitur.
Dalam jawaban terhadap gugatan wanprestasi suatu akad kredit, debitur sering kali menyertakan eksepsi gugatan prematur karena jangka waktu pembiayaan belum jatuh tempo. Misalnya pada suatu kredit pemilikan rumah yang memiliki jangka waktu angsuran selama 180 bulan, debitur sudah tidak mampu membayar angsuran pada bulan ke-13. Oleh karena itu, kreditur mengajukan gugatan wanprestasi pada bulan ke-20 atau sebelum jatuh tempo pada bulan ke-180. Terhadap ilutrasi perkara tersebut, ada pendapat yang menyatakan bahwa gugatan memang prematur karena jangka waktu kredit belum jatuh tempo, sedangkan pendapat lain menyatakan hakim dapat saja mengabulkan gugatan wanprestasi tanpa harus menunggu jangka waktu kredit berakhir.
Pasal 1269 KUHPer menyatakan: “Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba; tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu, tak dapat diminta kembali.” Sekilas, tampak bahwa pasal tersebut seakan membenarkan dalil gugatan wanprestasi seperti ilustrasi di atas adalah prematur karena gugatan diajukan sebelum jatuh tempo pembiayaan pada bulan ke-180. Akan tetapi menurut interpretasi penulis, penafsiran frasa “tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba” pada Pasal 1269 KUHPer tidak perlu diartikan secara kolektif hingga jatuh tempo bulan ke-180. Alasannya karena bukankah sejak bulan ke-13 hingga bulan ke-20 debitur memang sudah wanprestasi karena sama sekali tidak membayar angsuran? Artinya, lebih adil untuk memaknai waktu penagihan pada Pasal 1269 KUHPer secara parsial karena toh akad kredit sendiri menentukan bahwa debitur berkewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan. Argumentasi penulis selaras pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 3 yang menyatakan: “Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.” Walaupun pengadilan agama merupakan lingkungan peradilan yang berbeda dengan pengadilan negeri, akan tetapi inti dari kaidah hukumnya tetap relevan, yaitu apabila terjadi wanprestasi, jaminan pembayaran utang tetap dapat dieksekusi tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu pembayaran. Syaratnya, debitur sebelumnya telah diberikan peringatan yang akan menjadi pembahasan pada paragraf selanjutnya.
Pernyataan Lalai Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, sejak kapan debitur dinyatakan wanprestasi? Pasal 1238 KUHPer berbunyi: “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dengan kata lain, pasal tersebut memberi celah bagi kreditur untuk mem-bypass jangka waktu berakhirnya kredit supaya debitur dinyatakan wanprestasi melalui pernyataan lalai (ingebrekestelling). Teguran ini disebut sebagai somasi (sommatie). Dalam praktik perbankan, bentuk pernyataan lalai terwujud dalam surat peringatan atau surat pemberitahuan yang berisi perintah atau teguran untuk membayar sejumlah uang sebelum jangka waktu tertentu. Biasanya, pihak bank akan terlebih menyurati debitur dengan suatu peringatan atau teguran hingga tiga kali sebelum akhirnya menggugat di pengadilan. Salah satu kaidah dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak sebagai Undang-Undang bahkan menyatakan: “Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat di anggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.” Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa surat gugatan dipersamakan dengan surat pernyataan lalai karena tergugat dianggap memiliki waktu cukup untuk melunasi utang sebelum hari persidangan.
Win-Win Solution Dalam ilustrasi di awal, konsekuensi dari gugatan wanprestasi diajukan sebelum jatuh tempo tentu saja adalah kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan seluruh bunga kredit hingga dari bulan ke-13 hingga bulan ke-180, melainkan hanya terbatas pada bulan ke-13 hingga bulan ke-20. Akan tetapi, sisa pokok tetap dapat dituntut penuh terlepas kapan pun debitur dinyatakan wanprestasi. Dari sudut pandang kreditur, solusi ini akan jauh lebih masuk akal dari pada mesti menunggu jangka waktu kredit berakhir selama pokok pembiayaan dapat kembali. Apalagi sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki tanggung jawab penyaluran dana pihak ketiga berupa simpanan masyarakat kepada unit usaha demi menggerakkan sektor riil. Oleh karena itu, akan sangat tidak adil untuk menolak tuntutan kreditur hanya karena alasan belum jatuh tempo, apalagi jika jangka waktu kredit memiliki durasi panjang dari sepuluh hingga dua puluh tahun seperti pada kredit pemilikan rumah. Dari perspektif debitur, nasabah peminjam pun hanya dibebani bunga sepanjang ia telah dinyatakan lalai tanpa perlu membayar penuh bunga sebagaimana jika ia digugat setelah jangka waktu kredit berakhir.
1 note
·
View note
Text
Brief aan Burgemeester @bgmverhoeven, Wethouder,WMO en Gemeenteraad van @gemeenteleudal inzake 10 maanden traineren van een rolstoel
Brief aan Burgemeester @bgmverhoeven, Wethouder,WMO en Gemeenteraad van @gemeenteleudal inzake 10 maanden traineren van een rolstoel
Door @doofpotwmo | 27 april 2018
Onderstaande brief is aan de Gemeente Leudal, burgemeester, wethouder, teamleider en WMO regisseur alsmede aan de gehele gemeenteraad gezonden. Reden hiervoor is het traineren en nalaten van goed bestuur en zorgplicht inzake een noodzakelijke rolstoel.
Ik ben verlamd, 24/7 ervan afhankelijk en de huidige rolstoel al op 23 november 2017 al afgekeurd is Maar de…
View On WordPress
#advies#argonaut#art 2.1.1.#art 2.3.3.#bewijs#brief#Burgemeester#cliëntondersteuner#Doofpot#Doofpot Klachten#email#ergonomisch#frustreren#gemeenteraad#gezin#ingebrekestelling#klacht#leudal#medisch#nalatigheid#participatie#rolstoel#SOSWMO#spoedaanvraag#spoedeisend belang#traineren#Verhoeven#verlamd#verlamming#wet maatschappelijke ondersteuning
0 notes
Text
Janne Desmet: column 13/12 voor Radio 1
Beste Annemie, Jij stelde me maandag een vraag. En ik heb die, naar mijn gewoonte, denk ik, te snel beantwoord. Want ik had jou eerst naar de deadline moeten vragen.
‘Janne’, zo begon je aan de telefoon. ‘Janne, ik wil je vragen om een column te schrijven. Maar als het kan, mag het dan alstublieft over iets anders gaan dan over corona, eenzaamheid, huidhonger, virologen, knuffelcontacten. Ik ben namelijk nieuwsgierig, Janne’, zo zei je het toch, ‘naar het verhaal dat alleen van jou kan komen. Iets dat alleen jij nu meemaakt.’
‘O maar dat is simpel’, zei ik, te snel. ‘Dat is simpel. Ik word over 20 dagen veertig en ik ben kinderloos.’
Ik zei, ‘Annemie, Ik denk dat ik de enige ben die op 27 december 40 wordt, en dat ik niet weet hoe ik me moet voorbereiden op het feit dat ik mijn kinderdeadline niet heb gehaald.
Een deadline waar voor alle duidelijkheid niemand om heeft gevraagd. Er gaat niemand kwaad zijn. Ik heb geen contract getekend. Ik bedoel: het is niet dat ik officieel door een rechtbank voor nalatigheid aangeklaagd ga worden, als er over veertien dagen geen levend wezen in mij groeit.
Ik ga geen aanmaningen krijgen met “waar blijft dat kind”. Geen deurwaarder aan mijn deur met een ingebrekestelling, “Ah mevrouw Desmet, Ik zie hier dat u uzelf voor uw veertigste een kind had beloofd, maar na onze vaststellingen is er van die belofte niks in huis gekomen. “
Ik ga zelf voor deurwaarder aan mijn eigen nieuwe voordeur mogen spelen.
Ik zou het kunnen hebben over het feit dat ik dus niet weet hoe ik me daarbij ga voelen.’
Ik zei u dat ik het liefdevolste lief van de wereld heb, die soms niet weet of hij dat wel een goed idee vindt, een kind.
En dat, als ik eerlijk ben, ik moet toegeving dat ik dat kinderfeest misschien zèlf te lang heb uitgesteld.
Wegens te bang, te gretig, te veel goesting in de zin van ambitieus.
Te lang uitgesteld, wegens te empathisch voor de verzuchtingen van mijn lief.
Te lang uitgesteld wegens slecht geteld, slecht gemikt. Wegens te vaak pas in gang schieten als een deadline dreigend dichtbij komt.
Gelijk vroeger op school in de examens. Of gelijk bij onze verbouwingen. ‘Annemie, zes jaar twijfelen over al dan niet een extra verdiep op ons huis.
En dan ineens vorig jaar, deze tijd, bleek ik zwanger. Dat verdiep was snel geregeld.
Maar nog voor ik door had dat het zwanger zijn vroegtijdig zou worden afgebroken, was het verbouwingscontract getekend, waren de facturen onderweg, en nu staat er een casco ding op mijn huis. Iets wat een kinderkamer zou kunnen zijn maar dat nu, wegens deadlineloosheid, al maanden staat te wachten om geïsoleerd te worden.
Ik zou het dus kunnen hebben over: Dat ik ben bang dat ik al die dingen, gelijk een onbetaald rappel, gelijk een emotionele boemerang, op mijn veertigste verjaardag in mijn gezicht ga krijgen. En dat ik niet weet welke pleister ik in huis moet halen om me hier op voor te bereiden.’
‘Voila’, zei ik. ‘Tenzij jij, Annemie, nog andere columnisten hebt met dit specifieke verhaal, denk ik wel dat ik daarover iets kan schrijven.’
‘Goed’, zei je, ‘klinkt wel persoonlijk, Janne.’ En dat er een deadline was, zaterdagochtend 10 u.
Annemie, Het is nu vrijdagnacht, nog net geen zaterdag. En ik zou u willen vragen of ik mijn column mag uitstellen. Want de enige deadline die mij bezig houdt, valt op 27 december.
En ook omdat ik denk dat ik, binnen de kinderwenscolumn, nog wat werk zal hebben aan die specifieke Janne-saus. Dat ietwat relativerende West-Vlaamse humorkantje.
Ja, sorry, Annemie, maar hopelijk vind je het niet erg dat ik liever de rest van de avond met mijn lief naar de muziek van Patrick Watson luister. ‘To build A home’, bijvoorbeeld. Heel schoon.
Dat voelt het dichts bij een pleister dat ik op dit moment kan komen.
0 notes
Link
0 notes
Text
De revolutie zal groen zijn, maar wie moet hem voeren?
Greenpeace stuurt een ingebrekestelling naar de Vlaamse regering. Zo wil de organisatie de Vlaamse regering via de rechtbank op haar plicht wijzen om burgers voldoende te beschermen tegen de catastrofale gevolgen van vervuilde lucht op onze gezondheid. Eerder trok ook de vzw klimaatzaak al naar de rechtbank in een gelijkaardige zaak om de Belgische overheden te dwingen hun klimaat verplichtingen serieus te nemen.
Anti-democratisch of een noodzakelijke stap om onze planeet en gezondheid te beschermen?
Alsmaar meer mensen, jong en oud, zijn bezorgd over het milieu. Het valt ook moeilijk in te beelden dat het volk voorstander was van het gebruik van sjoemelsoftware die de winsten op één en onze planeet ergens helemaal achteraan plaatste.
Intussen tellen de autobouwers hun winst en ademen wij met z’n allen slechte lucht in.
Maar een gouvernement des juges is net als enige andere vorm van technocratie niet het antwoord. Wat we nodig hebben is meer democratie, niet minder.
De uitdaging waar we voor staan voor een groene omwenteling is groot. De rechterlijke macht is niet geschikt om deze uitdaging te leiden. We moeten samen de noodzakelijke en soms moeilijke keuzes maken en vooral uitvoeren. Zonder democratisch draagvlak kan een beslissing afgedwongen worden maar dreigt de uitvoering een lege doos te blijven. Enkel het soevereine volk is in staat dit dilemma te overstijgen.
Een overheid die werkt voor de lobbies en niet voor het volk. Is dat democratisch? Dit los je niet op door een rechtszaak, hoe nobel het doel ook is. We moeten durven strijden voor een echte democratisering van ons systeem in plaats van te grijpen naar een verlicht legalisme als noodrem. De burger moet dit zelf in handen nemen. Indien dit niet kan, wat is het woord democratie dan waard?
0 notes
Text
Honderden leerkrachten ontvangen ingebrekestelling van minister Peneux
Landelijk hebben honderden leerkrachten die verbonden zijn aan de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Leraren (BvL) een ingebrekestelling ontvangen van minister Robert Peneux van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Daarin is opgeno... from DWTonline.com http://ift.tt/2hGO3S3
0 notes
Text
De veertiendagenbrief is een schriftelijke aanmaning welke dient te worden toegepast in b2c-verhoudingen. Indien een bedrijf handelt met een consument (particulier) is een veertiendagenbrief wettelijk verplicht alvorens de consument als schuldenaar rechtens in verzuim geraakt. Is er geen (juiste) veertiendagbrief verstuurd naar uw klant? Dan is uw klant rechtens niet in verzuim en kunnen er geen buitengerechtelijke kosten gerekend worden. De wetgever heeft de veertiendagenbrief geregeld in artikel 6:96 Lid 6 BW juncto art. 6:82 BW.
1 note
·
View note
Text
B2B Ingebrekestelling Niet Verplicht
0 notes
Text
Instituut Mijnbouwschade Groningen WEIGERT inzage in trillingstool
Instituut Mijnbouwschade Groningen WEIGERT inzage in trillingstool #respectvoorGroningen #IMG #aardbevingen #schade
Op 6 december 2021 verzocht Retecool om alle informatie rond de trillingstool, een tool waarmee het Instituut Mijnbouwschade Groningen is gaan bepalen of iemand recht heeft op schadevergoeding. Een inperking van de bewijsomkering. Deze week is het 14 weken geleden en ondanks meer dan 14 pogingen is er niet eens inzicht in de status van het verzoek. Een ingebrekestelling en aanzegging rechtzaak…
View On WordPress
#IMG#ingebrekestelling#instituut mijnbouwschade#legale stappen#Retecool Juridisch#trillingstool#who#wob
1 note
·
View note
Text
Retecool Juridisch stelt Instituut Mijnbouwschade Groningen in gebreke
Retecool Juridisch stelt Instituut Mijnbouwschade Groningen in gebreke @schadeloketimg #RespectvoorGroningen #Trillingstool
Op 2 december zond Retecool Juridisch een gecombineerd verzoek op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie en Wet Openbaarheid van Bestuur (Who en Wob) aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voor alle informatie over de trillingstool die ze gebruiken voor de berekening van of een specifiek huis schade kan hebben gehad van de aardbevingen. Bij het IMG werden de laatste tijd de…
View On WordPress
#ingebrekestelling#instituut mijnbouwschade#Juridisch#rc juridisch#Retecool Juridisch#wet hergebruik van overheidsinformatie#wet openbaarheid van bestuur#who#wob
1 note
·
View note
Text
@GemeenteEmmen weigert nieuwe zorgindicaties af te geven
@GemeenteEmmen weigert nieuwe zorgindicaties af te geven
Note door doofpotwmo:
Hallo Gemeente Emmen, even een reminder aan Art 2.1.1 WMO 2015:
Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.
Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen.
Bron: De Nationale Zorggids | 1 maart 2018
De gemeente Emmen weigert tot nu toe om voor cliënten een nieuwe zorgindicatie af te geven als de…
View On WordPress
#dwangsom#emmen#FNV#FNV Zorg en Welzijn#indicaties#ingebrekestelling#landelijk#landelijk nieuws#schandalig#thuiszorg#weigering#wet maatschappelijke ondersteuning#wmo#wmo 2015#zorg
0 notes
Text
Wet Dwangsom: Niet geldig in @GemeenteLeudal
25 januari 2018 door @doofpotwmo De Wet Dwangsom evenals klachten, bezwaren,aansrakelijkheids- en ingebrekestellingen zijn facultatief in Gemeente Leudal. En worden in het geheel niet behandeld of in de doofpot geduwd. Daarom gaat het bewijs nu online. Het is alweer zover. Gemeente Leudal, het sink-hole in de Nederlandse rechtsstaat heeft weer een pièce de résistente gepresenteerd middels een…
View On WordPress
#abbb#begeleiding#bewijs#Doofpot#dwangsom#gemeente leudal#ingebrekestelling#klacht#klachten#leudal#nalatigheid#nationale ombudsman#ombudsman#onzorgvuldigheid#Schandaal#SOSWMO#verwaarlozing#VWS#wet#Wet maatschappelijk ondersteuning#wetbestuursrecht#wmo#wmo-loket#zorg#zorgvuldigheidsbeginselen
0 notes