#dokumen kependudukan

[haridiva]

Pengalaman Legalisir Dokumen Kependudukan Online

Di era dokumen digital dan KTP elektronik, di Indonesia masih banyak hal yang memerlukan fotokopi terlegalisir untuk dokumen-dokumen kependudukan. Hal ini saya alami beberapa pekan lalu. Saya memerlukan legalisir dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Saya tidak memiliki opsi pergi ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan hal ini,…

[realitajayasaktigroup]

Cara Mudah Membuat KTP Baru untuk Remaja 17 Tahun: Syarat dan Langkah-langkah

RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA II Mulai Mei 2024, proses pembuatan KTP baru bagi remaja yang berusia 17 tahun kini lebih mudah dengan beberapa langkah yang harus diikuti. Berikut panduan lengkap mengenai biaya, syarat, dan langkah-langkah membuat KTP baru untuk usia 17 tahun. Syarat Membuat KTP Baru untuk Usia 17 Tahun Untuk mendapatkan KTP baru, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: 1.…

[bantennews]

Kecamatan Tangerang Buka Pelayanan Masyarakat di Akhir Pekan

TANGERANG – Guna memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang membuka pelayanan di akhir pekan khususnya pada hari Sabtu selama bulan Agustus. Pelayanan yang diberikan di Kecamatan Tangerang mulai dari pelayanan kependudukan seperti pembuatan KTP, KIA, KK, hingga Akta Kelahiran. Selain itu, ada juga pelayanan pembayaran PBB-P2 dan BPHTB. “Jadi, dalam rangka…

[hanamaulida]

Tepat hari ini, usiaku 29 tahun. Beberapa tahun terakhir --didorong oleh pemahamanku dalam agama yang kuyakini, aku berusaha untuk tidak merayakan ulang tahun.

Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri tanggal lahir adalah tanggal yang spesial bagi kehidupan seseorang. Tidak mungkin dilupakan. Katakanlah untuk kebutuhan administratif, salah satunya. Tanggal akan tersemat di berbagai kebutuhan dokumen kependudukan, pekerjaan , sekolah, dll.

Sehingga eman-eman jika tanggal yang sudah dihapal di luar kepala itu tidak dijadikan 'momentum' akan sesuatu.

Takjub rasanya mengetahui waktu masih bergulir di tanggal yang sama selama 29 kali dalam hidupku. Dan entah kenapa, tiap tanggal lahirku berulang, ingatan pertama yang terlintas dalam benakku adalah teman-teman sebaya (atau bahkan lebih muda) yang sudah wafat.

Siapa yang tidak takut mati? Maksudku, orang2 yang ingin masuk surgapun, yang bahkan amalan + ibadahnya baguspun, pasti terbesit rasa takut akan kematian. Membayangkan gelapnya alam kubur saja tak sanggup rasanya.

Lalu bagaimana kabarnya aku yang hanya inginnya saja masuk surga, tapi amalan dan ibadahnya biasa-biasa saja (atau bahkan minus) :""""""

Maka di momentum 29 kali tanggal 29 Agustus terulang dalam hidupku, aku memilih untuk melakukan ini:

1. Bersyukur

Masih diberi kesempatan oleh Allah atas nafas yang dihirup, melihat dengan mata yang sehat, makan dan minum, tidur nyenyak, keluarga yang sehat (dan sangat banyak nikmat lain yang tentu tidak bisa dihitung!!).

2. Muhasabah diri

Dari sekian ribu jam yang Allah beri, apakah telah digunakan dan dimaknai dengan sebaik-baiknya? Berapa perbandingan antara bermalas-malasan dengan bebenah diri?

3. Mengingat perjuangan Ibu yang melahirkanku

Tanggal lahir sejatinya adalah momen perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya. Maka bagiku cukup masuk akal, bahwa jikapun tanggal kelahiran itu dirayakan, maka pastikan hal tersebut ditujukan untuk dia yang Allah percayakan untuk memperjuangkan kehadiran kita di dunia ; IBU (otw beli kado untuk mama).

Ya Allah.... Di titik ini rasanya sudah tidak ada keinginan akan sesuatu yang sifatnya materi seperti dulu.

Ketenangan hati, kesehatan, hubungan yang baik dengan orang-orang terkasih, itulah yang membuat segalanya terasa cukup.

Sisanya, kurasa adalah tinggal bagaimana caranya aku mengekspresikan rasa syukur.

Alhamdulillah 'ala kulli haal..

Terimakasih atas kesempatan hidup ini, Ya Allah. Izinkan aku menjadi manusia yang senantiasa berada dalam lindungan, kasih sayang, dan petunjuk-Mu...

[borobudurnews]

Perhatikan, Ini Ketentuan Swafoto pada Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023

BNews—NASIONAL— Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 telah resmi dibuka. Pendaftaran ini dilakukan secara online di laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Saat mendaftarkan akun di situs sscasn.bkn.go.id, ada beberapa dokumen yang harus diisi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK),…

[lintasbatasindonesia]

Warga Hulu Sungai Tengah Dimudahkan Urus Dokumen Kependudukan Berkat Pendampingan Babinsa

Barabai, HST – Masyarakat di wilayah Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah, kini semakin mudah dalam mengurus dokumen kependudukan berkat adanya pendampingan dari Babinsa Koramil 1002-08/Labuan Amas Utara. Pada Rabu (18/12). Babinsa terjun langsung mendampingi warga dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran di Kantor Disdukcapil. Pelda Nurhadi, Babinsa setempat, menjelaskan bahwa…

[lensapacitan]

Keberadaan Adminduk di Kecamatan Sudimoro Permudah Pelayanan dan Validasi Data Penduduk

PACITAN – Keberadaan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di kantor kecamatan tidak hanya mempermudah warga Sudimoro dalam pengurusan dokumen, tetapi juga membantu mendeteksi data kependudukan yang tidak valid. Hal ini mencakup data yang mengalami masalah seperti NIK ganda, nama ganda, atau ketidaksesuaian dengan dokumen lain, seperti akta kelahiran dan ijazah. Kasi Pelayanan Kecamatan…

[sobirinkuliner7788]

DKI kemarin, wanita tewas akibat kebakaran hingga status guru honorer

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemberitaan DKI Jakarta di kanal Metro pada Jumat (19/7) menjadi sorotan mulai mulai dari kejadian kebakaran yang mengakibatkan seorang wanita tewas hingga legislator minta DKI pulihkan status guru honorer yang dipecat.

Berikut rangkumannya :

1. Seorang wanita tewas dalam kebakaran rumah di Grogol Petamburan

Jakarta (ANTARA) - Seorang wanita berinisial R (31) tewas dalam kebakaran yang terjadi di Jalan Tomang Banjir Kamal RT/RW 02/11 Tomang, Grogol Petamburan pada Jumat sekitar pukul 16.30 WIB.

Selengkapnya di sini

2. Pemkot Jakpus verifikasi 59 ribu lebih data kependudukan tidak dikenal

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat memverifikasi 59.145 data kependudukan warga setempat yang tidak dikenal saat melakukan penertiban dokumen kependudukan 2024.

[m1totoslot]

Ribka Haluk: Birokrat dari Papua yang jadi Wamendagri untuk Papua

Jakarta (ANTARA) - Sosok Ribka Haluk dengan Papua dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Jadi, tidak dapat dipisahkan.

Ribka lahir di Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Papua Pegunungan, pada 10 Januari 1971. Beranjak dewasa, dia mengenyam pendidikan program sarjana dan doktor di Universitas Cenderawasih, Papua.

Kemudian, dia memulai karier birokratnya di sejumlah pemerintahan daerah di wilayah Papua, hingga akhirnya sempat mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah pada 11 November 2022 hingga 18 Oktober 2024.

Setelah itu, dia ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin, 21 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dengan posisinya itu, Ribka, selanjutnya diminta oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian untuk fokus menangani Papua.

Birokrat Papua

Ribka dapat dikatakan sebagai birokrat yang kenyang atau memiliki banyak pengalaman di pemerintahan daerah Papua.

Sejumlah jabatan yang pernah diembannya adalah Kepala Suku Dinas (Kasudin) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada 2001. Selanjutnya, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya pada 2004.

Ribka kemudian mengemban tugas sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha Kabupaten Jayawijaya pada 2009. Satu tahun kemudian atau 2010, dia menjabat Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Pada 2011, dia menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya. Selang tiga tahun berikutnya, yakni 2014, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua. Lalu, sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua periode 2014-2022.

Tidak sebatas di dinas saja, tetapi Ribka sempat menjabat sebagai Pj. Bupati Mappi pada 2017, dan Pj. Bupati Yalimo pada 2021.

Sebelum menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka pernah diangkat menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Sementara itu, saat menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, dia juga dilantik sebagai Sekretaris Daerah Papua Tengah definitif.

Papua Tengah

Ribka sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah patut dikenang karena membangun provinsi yang merupakan daerah otonom baru (DOB).

Papua Tengah merupakan salah satu dari tiga DOB yang diresmikan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada 11 November 2022.

Pembentukan DOB berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Satu tahun kemudian, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) dengan sederhana, yakni di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, pada 29 November 2023.

Pada saat itu, Ribka mengenang penugasan sebagai Pj. Gubernur Jawa Tengah oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo melalui Mendagri Tito.

Ia mengatakan ditugaskan untuk membangun sistem pemerintahan di Papua Tengah dan melaksanakan 11 peta jalan, yakni membentuk perangkat daerah dan manajemen aparatur sipil negara, serta penyusunan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pengalihan aset dan dokumen hingga pengalokasian dana hibah dari Provinsi Papua; pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kedudukan gubernur; pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah; dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan.

Selanjutnya, ia terlibat dalam persiapan Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Semua peta jalan tersebut telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya di masa satu tahun pemerintahan Ribka di Papua Tengah.

Walaupun demikian, dia mengatakan 11 peta jalan tersebut dapat terlaksana karena ketulusan semua pihak yang mendukung dan mempersiapkan pemerintahan di Papua Tengah; komitmen melayani masyarakat; serta keteguhan untuk menyukseskan agenda yang telah diberikan oleh Presiden (Jokowi, kala itu).

Setelah mengadakan HUT pertama Papua Tengah, Festival Kebudayaan turut diselenggarakan pada 11 Desember 2023 sebagai salah satu sarana melestarikan dan mempromosikan budaya di provinsi tersebut.

Selain itu, tidak hanya mempersiapkan pemerintahan dan mempromosikan budaya, di masa pemerintahan Ribka juga berfokus kepada pelayanan kesehatan bagi warga Papua Tengah.

Hal tersebut dibuktikan dengan intervensi dari pemprov agar pelayanan di tiap rumah sakit umum daerah (RSUD) dapat berjalan optimal, dengan memperkuat RSUD Paniai, sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai dapat dirujuk, bukan ke RSUD Nabire.

Ribka juga mengatakan pemprov berkomitmen menyediakan obat-obatan yang belum tersedia di tiap apotik di Papua Tengah dan instalasi air bersih.

Salah satu komitmen Ribka sebelum ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wamendagri adalah membangun kesiapan menghadapi serangan siber dengan menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan tanda tangan elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui kerja sama tersebut, BSSN akan mendukung penuh pelaksanaan implementasi sertifikat elektronik dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih aman dan nyaman.

Kerja sama tersebut juga sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman di ruang siber.

[siaptv]

Dispendukcapil Kota Batu Gelar Sosialisasi Pelayanan Administrasi Digital Inovasi Entas IKD

Kota Batu, Siap TV ; Kemarin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) kota Batu gelar Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Identitas Kependudukan Digital ( Inovasi Entas IKD) bagi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Se-Kota Batu Tahun 2024, di Royal Orchid Garden Hotel kota Batu, Kamis (24 Oktober 2024) pagi.

Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh kepala Dispendukcapil kota Batu Wiwik Nuryati, MM, ketua GOW kota Batu Aini Zadim Efisiensi, dan ketua-ketua organisasi wanita yang tergabung di dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se-kota Batu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kota Batu Wiwik Nuryati, MM menjelaskan bahwa pada sosialisasi ini dihadiri oleh organisasi wanita yang tergabung didalam Gabungan Organisasi Wanita ( GOW ) kota Batu.

" Identitas Kependudukan Digital ( Inovasi Entas IKD) ini merupakan produk baru yang baru diluncurkan oleh Dirjen Dukcapil.

Dan IKD ini nantinya ada hubungannya dengan MPP digital.

Ketika MPP digital ini dibuka maka pemohon bisa mengajukan lewat IKD, jadi bisa lebih muda. Tapi ini kan masih baru, namun ada juga yang sudah mendaftar lewat IKD seperti kepengurusan Kartu Keluarga ( KK ), Akte Kematian, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya.

Jadi pada hari ini, kita Sosialisasikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Identitas Kependudukan Digital Inovasi Entas IKD, dengan harapan ibu-ibu yang hadir ini bisa mengenal IKD secara keseluruhan.

Kalau ada IKD kan enak untuk kepengurusan administrasi seperti kehilangan Kartu Keluarga ( KK ) dan lain-lain tidak usah membuat surat keterangan kehilangan ke pihak kepolisian, jadi bisa langsung mendapatkan pelayanan melalui IKD, dan untuk cetaknya bisa cetak mandiri. Ketika dikirim lewat email dia bisa cetak dari emailnya atau bisa langsung ke Anjungan Dukcapil Mandiri ( ADM ).

Saat ini kita, punya dua ADM, yang pertama ada di MPP dan yang kedua ada di balaidesa Mojorejo kecamatan Junrejo kota Batu. Mudah-mudahan tahun depan bisa nambah lagi.

ADM itu bentuknya seperti ATM, tapi keluarnya dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga ( KK ), Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA namun kalau untuk KTP tidak bisa, harus ke MPP.

Dengan dilaksanakan sosialisasi dengan Gabungan Organisasi Wanita ( GOW ) ini diharapkan nantinya ketika organisasi -organisasi wanita ini melaksanakan pertemuan kami bisa diundang untuk pelayanan IKD. Ada 32 organisasi wanita yang ada di kota Batu.

" Untuk itu dengan dilaksanakannya sosialisasi ini semua masyarakat bisa mengenal IKD, karena aktifasi IKD ini sebetulnya lebih mudah ", harapnya.

Ditempat yang sama, ketua Gabungan Organisasi Wanita ( GOW ) kota Batu Aini Zadiem Efisiensi menyampaikan bahwa pada hari ini dilaksanakan sosialisasi kepemilikan dokumen kependudukan yang bekerjasama dengan Dispendukcapil kota Batu.

" Pada sosialisasi ini dihadiri oleh semua Gabungan Organisasi Wanita ( GOW ) se-kota Batu, ada sebanyak 32 organisasi wanita.

Dengan dilaksanakan sosialisasi ini, diharapkan dari sosialisasi yang didapat tadi bisa diteruskan kepada anggota organisasi dan masyarakat disekitarnya, agar semuanya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Karena dokumen kependudukan ini sangat penting kegunaannya, baik untuk sekolah, layanan kesehatan, melindungi hak-hak hukum dan lain sebaginya ", jelasnya.

[kantorberita]

Disdukcapil Bengkulu Buka Layanan Akhir Pekan untuk Bantu Peserta Seleksi PPPK Lengkapi Dokumen

Disdukcapil Bengkulu Buka Layanan Akhir Pekan untuk Bantu Peserta Seleksi PPPK Lengkapi Dokumen KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bengkulu mengambil langkah proaktif dengan membuka layanan administrasi pada akhir pekan. Langkah ini diambil guna memfasilitasi warga, terutama mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi…

[beritaspiritkita]

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Disdukcapil Lutra Serahkan 200 Dokumen Kependudukan kepada Kades Muktijaya http://dlvr.it/TDdLvh

[realitajayasaktigroup]

Langkah-langkah Membuat KTP Baru untuk Anak 17 Tahun,

REALITANEWS.OR.ID, JAKARTA II Mulai Mei 2024, proses pembuatan KTP baru bagi remaja yang berusia 17 tahun kini lebih mudah dengan beberapa langkah yang harus diikuti. Berikut panduan lengkap mengenai biaya, syarat, dan langkah-langkah membuat KTP baru untuk usia 17 tahun. Syarat Membuat KTP Baru untuk Usia 17 Tahun Untuk mendapatkan KTP baru, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: 1.…

[hargo-news]

Inovasi 4 In 1 di RSUD Toto, Makin Memudahkan Warga

Hargo.co.id, GORONTALO – Pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila makin paripurna usai dilaunchingnya inovasi 4 in 1, Jumat (13/9/2024). Inovasi 4 in 1 ini merupakan kolaborasi antara RSUD Toto Kabila dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango. Dalam inovasi ini pasien bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa ribet. Sekretaris Dinas Kependudukan dan…

[indonesianacademy]

Kendal Penyumbang PMI Terbanyak Ke-2 Se-Jateng

Kabupaten Kendal merupakan penyumbang terbanyak nomor 2 Pekerja Migran Indonesia / PMI se-Jawa Tengah. Adapun jumlah penempatan PMI di luar negeri tahun 2021 sebanyak 2655, tahun 2022 sebanyak 5235, dan tahun 2023 sebanyak 5099. Adapun tujuan penempatan tertinggi, yaitu negara Taiwan sebanyak 1558 PMI, Hongkong 1514 PMI, dan Singapura sebanyak 448.

Hal itu Bupati Kendal, Dico Ganinduto sampaikan saat Menerima kunjungan Rombongan Komisi IX DPR RI di ruang Ngesthi Widhi Komplek Perkantoran Setda Kendal, Rabu, 24/05/23 silam. Ikut mendampingi rombongan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI tersebut, tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan, Muhammad Rizki Ramadhan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Cahyaning Indriasari, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda, Multanti, Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Guntur Sahaf, BP3MI, Direktur Penempatan Kawasan Amerika dan Pasific, Mukharom, dan Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rendra Setiawan. Program Perlindungan Kepada PMI Selanjutnya Bupati menjelaskan adapun program strategis dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Meliputi sosialisasi prosedur dan mekanisme penempatan luar negeri bagi masyarakat dan calon pekerja migran Indonesia. Bekerjasama dengan BP2MI untuk menyelenggarakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi CPMI, melakukan pembinaan dan monitoring berkala terhadap Lembaga yang terlibat. Baik itu P3MI maupun BLKLN," tutur Bupati Dico. Lebih lanjut, Bupati Dico mengatakan, selain itu juga melakukan koordinasi dengan BP3MI dan Kepolisian. Dalam rangka meminimalisir pemberangkatan PMI non prosedural. Juga melakukan pelatihan bagi CPMI sesuai dengan skill dan kompetensi bersama BBPVP Semarang. Menempatkan 1 petugas khusus di LTSA Kendal untuk memudahkan layanan administrasi Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tentu Masih Banyak Kendala Yang Perlu Perhatian Menurut Bupati Kendal, Kendala yang Pemerintah Kabupaten Kendal hadapi, yaitu CPMI masih kesulitan dalam menggunakan proses pendaftaran dan pengajuan. Terutamanya dengan melalui sistem SIAP Kerja (sistem Kemnaker) sebagai pengganti Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri. Juga ketidaksesuaian dokumen kependudukan CPMI dengan dokumen pendukung lainnya. Juga, Pemkab Kendal tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap lembaga Penempatan (P3MI), karena pengawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Kedala lainnya, yaitu seperti masih tingginya minat CPMI terhadap penempatan pada sektor informal, keterbatasan personil dalam pelayanan dan pelindungan CPMI di LTSA P2TKLN di Kabupaten Kendal, serta tidak terpusatnya pendaftaran peserta program jaminan sosial pada satu cabang," tambah Bupati Dico. Terkait dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap pemenuhan pelayanan dan pelindungan CPMI atau PMI terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Pemkab Kendal mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk penyempurnaan dan penyederhanaan sistem yang digunakan dalam rangka pendaftaran dan pengajuan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). "Kami juga memerlukan dasar hukum mengenai biaya penempatan bagi CPMI, khususnya pada negara-negara penempatan yang belum memiliki acuan besaran biaya penempatan, dan terwujudnya satu data terkait CPMI dan PMI untuk semua program penempatan tenaga kerja di luar negeri," ujar Bupati Kendal.

Selain itu, Bupati Dico juga meminta dukungan terkait fasilitasi anggaran pelatihan bagi CPMI dari sumber dana APBN, dan dukungan untuk layanan pengaduan terintegrasi untuk penanganan pengaduan pekerja migran di luar negeri. Sementara itu, Ketua Rombongan DPR RI, Rahmad Handoyo yang maju dari Partai PDIP Jateng V tersebut menyampaikan, bahwa Kunker pengawasan Peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan PMI di Kabupaten Kendal. PMI Pahlawan Negara Rahmad Handoyo juga mengatakan, kegiatan ini bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI yang banyak orang bilang pahlawan negara. "Perlindungan kepada PMI sudah pemerintah lakukan. Namun, kenyataannya masih juga banyak kasus yang terjadi di luar negeri. Saya kira pemerintah terus melakukan upaya pencegahan kasus yang terjadi terhadap PMI, tetapi aparatur kita kan juga terbatas, sehingga harus banyak melakukan sosialisasi dan komunikasi, serta edukasi kepada masyarakat, terutama kepada para Calon PMI agar dapat terhindar dari persoalan yang ada," ujar Rahmad. Ia juga mengimbau kepada masyarakat, jika memiliki keinginan bekerja di luar negeri, harus menempuh sesuai prosedur, mengikuti aturan yang ada. "Mulai dari Pemerintah Daerah tingkat daerah, hingga desa, kelurahan dan tingkat RT juga berperan untuk memberikan informasi edukasi, dan sosialisasi terkait proses bekerja di luar negeri dengan cara yang tepat," pinta Anggota DPR RI, Rahmad Handoyo. Santunan Kematian Peserta BPJS Acara berlanjut dengan menyerahkan santunan kematian peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada 2 orang peserta. "Santunan kali ini kami berikan kepada keluarga almarhum Siti Zulfa Khoirunnisa PMI asal Kabupaten Kendal sebesar Rp. 24.000.000. Kemudian santunan beasiswa dan santunan kematian kepada anak dari almarhum Marwati Yulianingsih yang juga PMI asal Kabupaten Kendal sebesar Rp. 115.600.000," terang Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, Cahyaning Indriasari. Kendal Penyumbang PMI Terbanyak Ke-2 Se-Jateng Indonesian Academy – Hong Kong Read the full article

[bantennews]

Tarif KRL Commuterline Berbasis NIK, Kebijakan Tak Masuk Akal!

Oleh : Muhamad Rizky Pratama Publik baru-baru ini dihebohkan dengan wacana pengubahan skema subsidi di layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada tahun 2025 mendatang. Wacana tersebut muncul pada Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang salah satu isinya merupakan rencana mengalokasikan anggaran…