#Perekaman e-KTP

[kantorberita]

Layanan Disdukcapil Bengkulu Tetap Beroperasi Selama Libur Panjang Isra Mi’raj dan Imlek

Layanan Disdukcapil Bengkulu Tetap Beroperasi Selama Libur Panjang Isra Mi’raj dan Imlek KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Selama libur panjang yang bertepatan dengan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek, masyarakat Kota Bengkulu tetap bisa mengurus dokumen administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)…

[bantennews]

Disdukcapil Kota Serang Buka Layanan Khusus Perekaman KTP U-17

SERANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang membuka layanan khusus perekaman KTP bagi warga yang telah berusia 17 tahun. Layanan ini dibuka khusus pada hari Sabtu, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Kepala Bidang Layanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Serang, Yusrini Pratiwi Ningrum, mengatakan layanan ini merupakan upaya untuk mempercepat perekaman KTP bagi…

[rasiooid]

Jelang Pilkada 2024, Disdukcapil Kota Bogor Lakukan Perekaman E-KTP Untuk Anak Sekolah

RASIOO.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor melaksanakan program perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) bagi pemilih pemula di sekolah-sekolah di Kota Bogor. Kegiatan ini di lakukan di Sekolah Kesatuan Bogor, Kompleks, Jalan Pulo Armin, Jl. Padjajaran, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Selasa 23 Juli 2024. Pejabat (PJ) Wali…

[lapaspolewali]

Perekaman E-KTP Warga Binaan Lapas Polewali Bekerja Sama Dengan Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar

Perekaman E-KTP Warga Binaan Lapas Polewali Bekerja Sama Dengan Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar

Polewali Mandar, lapaspolewali.kemenkumham.go.id -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali Kanwil Kemenkumham Sulbar bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar melakukan perekaman data elektronik untuk kartu tanda penduduk (E-KTP) bagi Narapidana/Tahanan.

Perekaman data elektronik untuk mempersiapkan data narapidana/tahanan dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Selain itu perekaman juga dilaksanakan guna mempermudah dan menjaga keamanan identitas Narapidana/Tahanan dalam mendapatkan hak-haknya serta memudahkan dalam pelaksanaan program pemasyarakatan.

Kasubsi Registrasi, Asriani Dermawan mengungkapkan bahwa perekaman E-KTP merupakan tindakan yang penting karena hal ini menjadi prasyarat bagi Narapidana/Tahanan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang akan datang. Dalam hal ini, data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan Pemilu.

Kemudian kegiatan perekaman juga dapat mengurangi kejadian pemalsuan identitas serta membantu narapidana dalam mengakses hak-haknya, seperti hak integrasi lainnya atau mendapatkan layanan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan identitas narapidana dan mempermudah pelaksanaan program pemasyarakatan.

Perekaman data E-KTP bagi narapidana dilakukan dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perekaman data E-KTP dilakukan dengan cara memotret wajah narapidana dan memasukkan data-data yang diperlukan, seperti nomor induk kependudukan (NIK), alamat, dan jenis kelamin. Data tersebut kemudian diunggah ke server pusat dan diproses oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mendukung upaya yang dilakukan oleh jajaran Lapas Polewali. “Sehingga melalui Pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kinerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar” tutup salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya.

@Kumham_Sulbar @NewsKemenkumham #KanwilSulbar #Yasonna #Marasidin Marasidin Syaefudin Lapas Polewali

(Humas Lapole, Februari 2024)

kemenkumham #kemenkumhamsulbar #lapaspolewali #lapaspolewalihebat #lapas #polman #polewalimandar

[baliportalnews]

Kelurahan Penatih "Jemput Bola" Layani Perekaman e-KTP Warga Lansia

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Jajaran Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik atau e-KTP bagi warga lanjut usia (lansia) pada Rabu, (10/1/2024). Pelayanan tersebut dilakukan dengan mendatangi rumah warga lansia yang tidak memungkinkan untuk hadir ke kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP sendiri merupakan kartu identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu ini diproses secara komputerisasi dan dilengkapi dengan chip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Hal ini merujuk pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14. Saat dihubungi, Lurah Penatih Wayan Murdana mengatakan, terdapat setidaknya 3 orang lansia yang mendapatkan layanan jemput bola ini. Ketiganya diketahui berdomisili di sekitaran kawasan Anggabaya. "Ini adalah kegiatan jemput bola perekaman e-KTP yang kedua kalinya kami laksanakan, setelah sebelumnya kami menerima alat perekam dari Disdukcapil Kota Denpasar," jelasnya. Salah seorang warga lansia yang mendapat pelayanan ini, I Made Kuta menyatakan apresiasinya terhadap layanan jemput bola yang didapatnya. Hal ini tentu memudahkan dirinya dan warga lansia lainnya yang kesulitan untuk mendatangi kantor pelayanan guna melakukan perekaman data. "Terima kasih, layanan ini sangat memudahkan kami para warga lansia dalam hal perekaman data," katanya. Perlu diketahui, penerapan e-KTP berupaya untuk mempercepat dan mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan. Mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Program ini juga diterapkan untuk menghindari dari pemalsuan KTP. Mengingat KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk seperti sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya.(bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Amankan Pemilu 2024, Polri Siap Gelar Operasi Mantap Brata

Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi ini akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024. "Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023). Sandi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata. Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," katanya. Lebih lanjut, Sandi mengatakan, Operasi Mantap Brata akan terbagi beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri. "Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri," katanya. Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops. Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops. "Dalam operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda," katanya. Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT. "Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara," katanya. Sandi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih. Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. "Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan," katanya. Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam. TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat. Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon). "Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif," katanya. (Rls/Red) Read the full article

[detikkota]

Jelang Pemilu 2024, WBP Rutan Sumenep Lakukan Perekaman e-KTP

SUMENEP, detikkota.com – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sumenep, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi warga binaannya. Kepala Rutan Kelas IIB Sumenep, Ridwan Susilo menjelaskan, perekaman e-KTP sebagai persiapan warga binaan ikut serta sebagai pemilih pada…

[rupaska]

Penuhi Hak Memilih, Puluhan Warga Binaan Rutan Pasangkayu Jalani Perekaman dan Verifikasi Data

Pasangkayu - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pasangkayu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan perekaman data elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) bagi Narapidana/Tahanan sebagai upaya mempermudah dan menjaga keamanan identitas Narapidana/Tahanan dalam mendapatkan hak-haknya serta memudahkan dalam pelaksanaan program pemasyarakatan, Selasa (28/02)

Perekaman E-KTP bagi Narapidana/Tahanan merupakan tindakan yang penting karena dapat mengurangi kejadian pemalsuan identitas serta membantu narapidana dalam mengakses hak-haknya, seperti hak memilih atau mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, perekaman dan sinkroniasi data NIK ini dilakukan karena masih banyak warga binaan Rutan Pasangkayu yang belum memiliki KTP Elektronik danh juga perlu adanya penyesuaian data di sistem.

Perekaman data E-KTP bagi narapidana dilakukan dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perekaman data E-KTP dilakukan dengan cara memotret wajah narapidana dan memasukkan data-data yang diperlukan, seperti nomor induk kependudukan (NIK), alamat, dan jenis kelamin. Data tersebut kemudian diunggah ke server pusat dan diproses oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kepala Rutan Pasangkayu, Aris Supriyadi menambahkan bahwa pihaknya berharap kerjasama antara Rutan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat berlangsung dengan baik dan dapat membantu memperkuat sinkronisasi antara data NIK dengan data SDP Rutan Pasangkayu.

"Kami berterima kasih kepada jajaran Disdukcapil, atas respon baiknya, dan atas ketersediaannya untuk hadir disini dan melakukan perekaman bagi WBP yang belum mempunyai E-KTP, dan melakukan validasi NIK," ujar Aris.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan agar seluruh warga binaan memilki KTP, terlebih menghadapi tahapan Pemilu 2024, sebagai syarat menyalurkan hak pilihnya.

[goriaucom]

Pemkab Meranti Dapat Pinjaman 3 Unit Modem M2M untuk Perekaman e-KTP dari Ditjen Dukcapil

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau akan mendapatkan pinjaman 3 unit peralatan Modem M2M untuk perekaman KTP elektronik (e-KTP) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. http://dlvr.it/SjqFgh

[aboutbdgcom]

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan tidak akan lagi menambah persediaan blangko e-KTP. KTP elektronik nantinya akan diganti menggunakan digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). . Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh dalam Rakornas Dukcapil 2023 bertajuk 'Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024' pada Rabu (9/2). . Zudan mengatakan kebijakan itu merupakan solusi asimetrik sebagai langkah bijaksana menggantikan penerbitan e-KTP yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. . Zudan pun mengungkap tiga kendala yang dihadapi Kemendagri dalam pencetakan e-KTP. Kendala itu adalah pengadaan blanko KTP-el yang mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil, kemudian harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit, dan film. . Belum lagi, kata Zuldan, masalah kendala jaringan internet di daerah. Menurutnya, saat ada kendala jaringan pun, pengiriman hasil perekaman e-KTP tidak sempurna. Alhasil, lanjutnya, KTP tidak jadi karena failer enrollment dan perekaman sidik jari gagal karena tidak terkirim ke pusat. . Selain itu, pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) di Papua juga menurutnya menjadi salah satu kendala. Karena itu, Pemerintah memutuskan untuk mengganti e-KTP menjadi KTP digital. . Zudan menjelaskan, Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia. . Pendaftaran aplikasi IKD, harus didampingi petugas Dukcapil. Sebab, pendaftaran ini memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition. . Sumber: Detik.com Foto: Halokrw/Google . Follow, like, komentar dan tag temanmu untuk ikut bersama kita guys! - #bdg #aboutbdgcom #aboutbdg #bandung #beritabandung #allaboutbandung #like4likes #bandunginfo #wisatabandung #jalanjalanbandung #explorebandung #jelajahbandung #pemrpovjabar #kotabandung #kabupatenbandung #kabupatenbandungbarat #bandungjuara #viralbandung #seputarbandung #infobandung #infobdg #infobandungraya #explore #ektp #ktpdigital #kemendagri https://www.instagram.com/p/CojN9p5rrgf/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kantorberita]

Inovasi Dukling Disdukcapil Bengkulu Permudah Layanan e-KTP

Inovasi Dukling Disdukcapil Bengkulu Permudah Layanan e-KTP KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bengkulu memulai inovasi terbarunya dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui program Mobil Dukcapil Keliling (Dukling), Program ini resmi beroperasi pada awal tahun 2025 dengan target memperluas jangkauan layanan hingga ke sekolah-sekolah…

[bantennews]

Jelang Pemilu 2024, Kecamatan Sindang Jaya Gencar Perekaman E-KTP Warga Berusia 17 Tahun

KAB. TANGERANG – Kantor Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi pelajar usia 17 tahun. Camat Sindang Jaya Galih Prakosa mengatakan, program perekaman E-KTP Usia 17 tahun ini merupakan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang menghadapi pemilu 2024. Usia 17 tahun dimaksud terhitung pada…

[madurapost]

Warga Desa Tobai Barat Antusias Ikuti Perekaman e-KTP Gratis

Warga Desa Tobai Barat Antusias Ikuti Perekaman e-KTP Gratis

SAMPANG, MaduraPost – Untuk meningkatkan pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Sampang menggelar perekaman e-KTP secara gratis kepada Warga di Desa Tobai Barat, bertempat di Balai Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. Dalam kegiatan perekaman e-KTP tersebut, di hadiri oleh Dispendukcapil Sampang, PJ Kades Tobai Barat, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan warga…

[lapaspolewali]

Dinas Pendudukan dan Lapas Polewali Kerjasama Sediakan e-KTP untuk WBP

Polewali Mandar, lapaspolewali.kemenkumham.go.id - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Kanwil Kemenkumham Sulbar dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar bekerjasama dalam mengadakan penyerahan e-KTP bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang belum memiliki atau kehilangan e-KTP mereka. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perekaman e-KTP WBP yang dilakukan pada Selasa, 21 Februari 2023.

Penyerahan e-KTP dilakukan pada Senin, 27 Februari 2023, secara langsung pada pukul 10.00 WITA di ruang Aula DWP di Lapas Polewali. Ada sebanyak 37 keping kartu yang telah dibuat untuk diserahkan kepada Lapas Polewali sebelum diberikan kepada WBP yang bersangkutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada WBP, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan administratif mereka. Ini juga merupakan upaya dari Lapas Polewali dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam memastikan bahwa setiap WBP memiliki identitas resmi yang sah.

(Humas Lapole, Februari 2023)

@Kumham_Sulbar @NewsKemenkumham #KanwilSulbar #KumhamSulbar #Yasonna #Parlindungan @Parlindungan_01

[baliportalnews]

Masyarakat Kelurahan Kesiman Antusias Ikuti Layanan Jemput Bola Disdukcapil

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar kembali melakukan pelayanan Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi atau (JB Pelangi) yang kali ini difokuskan di Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Minggu (15/10/2023) pagi. Tampak masyarakat di wilayah Kelurahan Kesiman sangat antusias menerima layanan JB Pelangi dari Disdukcapil Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran warga yang telah mengantri sejak pagi untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Pelayanan JB Pelangi merupakan program inisiasi dari Disdukcapil Denpasar untuk melakukan validasi data kependudukan sekaligus mempercepat pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan yang langsung menyasar ke desa/kelurahan. Adapun pelayanan yang diberikan meliputi perekaman dan cetak e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, hingga revisi atau perbaikan data. Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Denpasar, Ni Komang Erni mengatakan, dengan pelayanan jemput bola ini diharapkan masyarakat dapat dimudahkan dalam mendapatkan akses pelayanan kependudukan.  "Dengan adanya JB Pelangi ini masyarakat Kota Denpasar tidak perlu jauh-jauh ke kantor Disdukcapil untuk mendapatkan layanan kependudukan, cukup mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai domisili dan jadwal yang ditentukan, warga bisa langsung dilayani," ungkapnya. Sementara itu, Putu Aryani, salah satu warga Kesiman yang mengikuti kegiatan ini mengaku sangat terbantu dengan adanya JB Pelangi ini. "Tentunya saya sangat terbantu dengan pelayanan jemput bola semacam ini, karena dekat dengan rumah, serta waktu pelayanan juga relatif lebih cepat," katanya.(bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Rutan Kotabumi Fasilitasi WBP Melakukan Perekaman e-KTP

LAMPUNG UTARA - Sebanyak 52 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIB Kotabumi hari ini ikut melaksanakan perekaman e-KT Sebagaimana diketahui Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kotabumi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Utara, Sabtu (11/3/2023) menggelar perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kegiatan perekaman e-KTP dilakukan secara bergantian oleh WBP dengan jajaran petugas Disdukcapil Lampung Utara didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan, M Rizcho Sakanandy serta jajaran staf Pelayanan Tahanan. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi, Mukhlisin Fardi menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi administrasi kependudukan WBP. Apalagi, di Tahun 2024 mendatang kita akan memasuki pesta demokrasi, WBP wajib berpartisipasi karena memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum, ungkapnya. Kepala Rutan Kotabumi menambahkan, untuk memenuhi hak kependudukan WBP tersebut pihaknya terus membangun kerjasama yang positif dengan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara, Alhamdulillah hari ini kita dapat merealisasikan perekaman e-KTP tersebut sebanyak 52 orang, jelasnya. Rizcho Sakanandy selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan menyampaikan, kegiatan ini sangat berguna dalam administrasi kependudukan WBP saat menjalani masa pidananya dan mempermudah pelaksanaan program pembinaan di Rutan Kotabumi. Hal tersebut juga merupakan tindakan yang sangat penting, karena dapat mengurangi kejadian pemalsuan identitas serta membantu WBP dalam mengakses hak-haknya, seperti hak memilih dalam Pemilu 2024 mendatang serta mendapatkan layanan kesehatan, jelasnya. Sambungnya, perekaman data e-KTP bagi 52 WBP atau yang belum memiliki identitas kependudukan dilakukan dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan oleh Disdukcapil Lampung Utara. Pada Pemilu 2024 mendatang WBP yang telah memiliki hak pilih dan masih menjalani hukuman di Rutan Kotabumi akan dapat memberikan suaranya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di Rutan Kotabumi. Dengan adanya data yang terintegrasi, proses pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif, serta mengakomodir WBP yang ingin menggunakan hak pilihnya nanti, ungkapnya. Salah satu WBP dengan inisial R menyampaikan, Alhamdulillah pelayanan di Rutan Kotabumi sangatlah baik, ini buktinya kami difasilitasi untuk membuat KTP dengan sangat mudah, ujarnya. (YN) Read the full article