#cityforall | Explore Tumblr posts and blogs

kotakita-journal · 6 years ago

Text

Catatan dari Keikutsertaan Organisasi Masyarakat Sipil di Musrenbang Kota Solo Tahun 2019

Proses, institusionalisasi partisipasi, serta tantangan inklusi golongan marjinal perkotaan

Oleh: Hasanatun Nisa Thamrin

Hasanatun Nisa Thamrin, mewakili keterlibatan Kota Kita sebagai organisasi masyarakat sipil dalam proses Musrenbang 2019, menjadi juru bicara Komisi Bidang Infrastruktur dalam Musrenbang RKPD.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Solo diselenggarakan pada hari Sabtu,16 Maret 2019 di Pendopo Gedhe Balaikota Surakarta. Acara ini dihadiri oleh Walikota Surakarta, Ketua DPRD, perangkat daerah, delegasi kecamatan, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Musrenbang tingkat kota atau biasa dikenal dengan Musyawarah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah puncak dari proses perencanaan pembangunan Kota Solo yang telah dilakukan berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, serta merupakan puncak dari perumusan program di masing-masing instansi pemerintah. Bagaimana proses dan pengalaman Musrenbang Kota Solo? Apa refleksi saya terhadap proses ini sebagai seorang perencana perempuan mewakili organisasi masyarakat sipil?

Berikut adalah catatan pengalaman saya terlibat dalam Musrenbang tahun ini.

Bagaimana masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses Musrenbang?

Secara garis besar, Musrenbang adalah proses partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk mengusulkan program/kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas terkait pada tahun anggaran yang direncanakan. Proses Musrenbang diawali dengan musyawarah warga dari tingkat RT, RW, Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kecamatan. Usulan masyarakat ditampung, dimusyawarahkan dan hasilnya dituangkan dalam daftar usulan program/kegiatan kecamatan yang nantinya disampaikan oleh delegasi Musrenbang Kecamatan di dalam Musrenbang tingkat kota.

Selain usulan dari masyarakat, penyusunan program dan kegiatan juga dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah dengan turut melibatkan pemangku kepentingan terkait di dalam prosesnya. Organisasi masyarakat, pihak swasta, komunitas, pelaku bisnis serta pemangku kepentingan terkait diundang untuk turut berpartisipasi mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas institusi tersebut. Di Kota Solo, proses diskusi di masing-masing dinas tersebut dikenal dengan istilah Diskusi Kelompok Terbatas (DKT).

Proses 1: DKT sebagai kanal keterlibatan organisasi masyarakat dalam proses Musrenbang

Kota Kita, sebagai salah satu organisasi non-pemerintah yang berbasis di Kota Solo, setiap tahunnya dilibatkan dalam proses Musrenbang. Keterlibatan Kota Kita diawali dengan undangan dari dinas terkait untuk mengikuti DKT. Dalam forum ini, dinas terkait akan memaparkan program yang telah terealisasi dan rencana kegiatan yang akan diprioritaskan di tahun anggaran kedepan. Singkatnya, dalam DKT tahun 2019 dinas akan memaparkan program/kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2018 serta prioritas program yang akan diselenggarakan untuk tahun 2020. DKT menjadi wadah bagi Kota Kita maupun pemangku kepentingan lain yang ada di Kota Solo untuk mengusulkan program/kegiatan kepada pemerintah.

Saya sendiri terlibat dalam proses DKT di Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata. Beberapa program yang kemudian diusulkan dalam DKT tersebut diantaranya adalah:

Usulan penyediaan peta jalur transportasi umum terintegrasi antara BST dan feeder BST serta mensosialisasikannya kepada masyarakat baik secara online maupun offline. Hal ini dilatarbelakangi dengan permasalahan rendahnya pengguna angkutan umum di Kota Solo, terutama pengguna feeder BST (angkot). Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya informasi jalur transportasi umum yang terintegrasi kepada masyarakat. Melalui penyediaan peta serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat, harapannya permasalahan rendahnya pengguna transportasi umum di Kota Solo perlahan dapat diatasi.

Usulan penyediaan paket wisata jelajah kampung menggunakan sepeda kepada pelaku wisata di Kota Surakarta serta workshop pengembangan destinasi wisata kampung kota. Kota Solo mempunyai potensi yang baik untuk berwisata menggunakan sepeda, karena kondisi wilayah yang cenderung landai. Potensi wisata kampung kota pun cukup baik, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di masing-masing kelurahan di Kota Solo sudah mulai diaktifkan. Pemberian pelatihan paket wisata kepada masyarakat ini, harapannya dapat mengembangkan potensi pariwisata di Kota Solo yang tentunya juga dapat memandirikan perekonomian masyarakat.

Menjadi satu dari tiga delegasi DKT Dinas Perhubungan, mengantarkan saya untuk terlibat dalam proses Musrenbang di tingkat kota.

Proses II: Sinkronisasi Usulan Program/Kegiatan dan Forum Perangkat Daerah

Proses Musrenbang di tingkat kota diawali dengan sinkronisasi program/kegiatan usulan dari proses DKT di masing-masing dinas. Program usulan yang tidak sesuai dengan tugas pokok institusi terkait atau bukan program prioritas instansi, akan didelegasikan ke dinas yang lebih tepat atau dihapuskan dari program usulan.

Tahapan Musrenbang selanjutnya adalah Forum Perangkat Daerah, sebuah muara awal pertemuan dari usulan masyarakat dan usulan program dari dinas/instansi. Sebelum penentuan skala prioritas dan kelayakan anggaran sampai realisasi, para peserta melakukan sinkronisasi program terlebih dahulu. Melalui Forum Perangkat Daerah, setiap dinas akan memaparkan usulan program yang telah disinkronisasikan dan dilaksanakan di rapat di masing-masing bidang (bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang infrastruktur). Jika usulan tersebut sudah disetujui oleh semua peserta rapat bidang komisi, juru bicara masing-masing bidang akan menyampaikan usulan program/kegiatan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh semua peserta, untuk kemudian ditanggapi dan disetujui oleh semua peserta rapat.

Proses III: Musrenbang RKPD, muara pertemuan usulan masyarakat dan perangkat daerah

Setelah usulan program/kegiatan yang disampaikan di dalam Forum Perangkat Daerah disetujui oleh semua peserta rapat, hasilnya akan dibawa ke Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD, seperti yang disampaikan di awal, adalah puncak dari proses Musrenbang di tingkat kota. Peserta Musrenbang RKPD adalah delegasi kecamatan, delegasi DKT, perangkat daerah, DPRD, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya yang ada di Kota Solo. Di dalam Musrenbang RKPD, juru bicara setiap bidang menyampaikan kembali usulan program/kegiatan, dengan tambahan dan masukan dari peserta rapat. Jika semua usulan program/kegiatan telah disetujui oleh semua peserta rapat, hasilnya akan disahkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan masing-masing delegasi. Hasil dari Musrenbang RKPD akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun APBD tahun 2020. Musrenbang RKPD juga menjadi puncak dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat tidak lagi terlibat dalam proses penganggaran, karena proses ini hanya melibatkan pemerintah dan legislatif sampai disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Perda APBD menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah untuk mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan kota dalam periode satu tahun anggaran.

Refleksi dari proses Musrenbang di Kota Solo

Secara umum, proses yang sudah berjalan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengikuti mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang merujuk kepada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan adalah salah satu asas dan tujuan utama SPPN. Keterwakilan berbagai unsur dan kelompok yang ada di dalam masyarakat, termasuk kelompok rentan adalah salah satu upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat tersebut.

Mengukur keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan

Di dalam proses Musrenbang, keterlibatan perempuan dan kelompok marginal lainnya juga sudah dialokasikan. Proporsi keterwakilan perempuan sebesar 30% dan 10% untuk keterwakilan masyarakat rentan lainnya yang ada di Kota Solo. Alokasi keterwakilan ini seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi perempuan dan masyarakat marginal untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan kota, serta menjadi wadah untuk menyuarakan kebutuhan mereka.

Secara kasat mata, kuota keterwakilan perempuan di dalam proses Musrenbang hampir atau malah sudah mencapai 30%. Beberapa dinas di Kota Solo bahkan dikepalai oleh perempuan. Pemenuhan kuota keterwakilan perempuan adalah awalah baik namun kita perlu mengarusutamakan kebutuhan berbasis gender dalam berbagai program pemerintah dan tidak hanya menjadi isu satu sektor. Mengarusutamakan isu gender dan kelompok rentan lainnya artinya tidak mengkhususkan agenda hanya di bidang tertentu, namun di segala bidang, dan secara menyeluruh. Sektor infrastruktur misalnya, perlu menganut konsep ramah untuk semua kalangan dalam pembangunannya, sehingga pelibatan perempuan, kaum disabilitas, anak-anak, orang tua dan kelompok rentan lainnya di dalam proses perencanaan dan pembangunannya adalah suatu keharusan.

Memastikan aksesibilitas disabilitas di proses Musrenbang

Penyediaan akses dan fasilitas pendukung keikutsertaan dengan standar universal yang menjamin peran rekan-rekan disabilitas di pertemuan perlu diperhatikan. Misalnya, di pertemuan Forum Perangkat Daerah kemarin, pelaksanaan pertemuan di lantai 2 (dua), tanpa adanya akses bagi pengguna kursi roda, tentunya dapat menghambat keterwakilan penyandang disabilitas di dalam forum. Selain itu saya mencatat belum adanya dukungan penerjemahan bahasa isyarat untuk rekan-rekan tuli mengikuti pertemuan ini. Semangat dari tema Musrenbang Kota Solo 2019 “Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan” dapat dimulai dengan penyediaan akses dan fasilitas yang ramah bagi semua, dimulai dari teknis penyelenggaraan musyawarah di berbagai tingkatan, dan akhirnya terefleksikan secara menyeluruh dan berkelanjutan di penyediaan akses dan fasilitas perkotaan seluas-luasnya.

#kotakita #cityforall #solo #indonesia #musrenbang

0 notes

toni2ffm · 6 years ago

Photo

There are seeing you.

City for All.

#eyes #controlle #city #cityforall #art #photography

0 notes

zaynmalikupdates · 5 years ago

Photo

bcafcofficial: 🙌 | Great to have @zayn down at the @utilitaenergy Stadium, this afternoon! 🧡 | And yes, @easportsfifa, he finally got his hands on this... #BCAFC | #CityForAll

#Zayn Malik #Bradford city AFC #01.18.20

224 notes · View notes

michaelbackman · 7 years ago

Photo

London is a City for All. Michael Backman Ltd is so proud to play a part in creating this #cityforall. Visit us by clicking on our bio link and subscribe to our mailing list to receive our monthly newsletter via email. Be part of one of the most exciting London communities. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #asianartinlondon #straitschineseart #colonialart #londonartgalleries #mayfairgalleries #michaelbackmanltd #antiques #art #london (at London, United Kingdom)

#london #art #straitschineseart #asianartinlondon #michaelbackmanltd #colonialart #antiques #londonartgalleries #mayfairgalleries #cityforall

0 notes

urbandesign-lab · 4 years ago

Photo

CITY FOR ALL . urban design and planning, fortaleza, brazil . Transit is returning to its central place in the life of cities. With more people using buses, streetcars, and light rail than ever before, our street design paradigm is shifting to give transit the space it deserves. . The contest, promoted by the Iracema Institute, requested an urban project in Barroso, a neighborhood located in Fortaleza, which should support the right to the city through urban design. . People are choosing to live, work, and play in walkable neighborhoods. Cities are prioritizing highly productive modes like transit as the key to efficient, sustainable mobility for growing urban population. . The project aims to transform small streets with inadequate walking space into unique public spaces. Transit is a key that unlocks street space, bringing new opportunities to create streets that can move tremendous number of people and be enjoyed as public spaces at the same time. . Especially on small downtown streets where local transit serves a high density of destinations, high pedestrian activity levels, and low vehicle volumes often create shared conditions. Such under-performing rights-of-way can be transformed into an inviting plaza-like shared space while facilitating essential transit connections. . Mapping by: Marina Freitas . .▪️Follow | @urbandesign.lab | ▪️Get featured | @urbandesign.lab |▪️DM us | @urbandesign.lab | . . #urbandesign #actofmapping #mapping #cartography #mappingthecity #igersbrazil #igersfortaleza #fortaleza #transportationdesign #map #maps #publictransport #mapping #carta #carte #cartography #cartografia #publictransit #arquitectura #arquitetura #architettura #design #tod #cityforall #showitbetter #itscritday #pimpmyplan #structureplan #landarch #koozarch (at Fortaleza, Brazil) https://www.instagram.com/p/CBFYhAwpY10/?igshid=3mtzycvrb0tv

0 notes

msamba · 2 years ago

Text

How trams are changing France

In this video we will talk about trams and how they change streets of French cities. #urbanism, #tram, #city, #sustainablecities, #infrastructure, #cityforall, #france Timecodes: 00:00 – Intro 01:00 – Angers 02:58 – Brest 04:25 – Lyon 05:14 – Orleans 05:52 – Grenoble 06:31 – Paris 07:40 – Dijon 08:20 – Tours 08:47 – Strasbourg 09:29 – Conclusion […]

View On WordPress

#construction #design #infrastructure

0 notes

vonmemerty · 6 years ago

Photo

A #citystreet once #filled by #cars #trucks #taxis #buses and #therest filling the #citycenter with #petrol and #diesel #fumes but thanks to the #newmayor all these Roads have been #pedestrianised and #plantedup with #10k #trees #making #leicestercitycentre #cleaner and #greener and making the Cities Residents, Workers, Tourists and Visitors #lunges #cleaner as well!! Making #leicester a #healthier #cityforall thanks to #sirpetersoulsby http://bit.ly/2EKfYul

#IFTTT #Instagram

0 notes

jaredesign · 9 years ago

Link

#urbandesign #movilidad #todossomospeatones #cityforall

0 notes

kotakita-journal · 7 years ago

Text

Right to the City as an Important Concept for Achieving Human Rights Cities

What is the Role of Cities when Implementing Human Rights?

The 4th Experts Workshop on Local Government and Human Rights was moderated by Mr. Changrok Soh, UN HRC Advisory Committee Member / Human Rights Center of Korea University, Korea and presented by Mr. Anselmo Lee, Secretary General, Asia Democracy Network (AND) / Executive Director, Korea Human Rights Foundation. Invited panelists were Mrs. Fatou Houel, Secretary of the Advisory Committee & Coordinator LDCs/SIDS Trust Fund, OHCHR; Mrs. Magali Fricaudet, UCLG Coordinator, Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, Barcelona, Spain; Mr. Emmanuel Carroz, Deputy Mayor for Equality and Rights of Grenoble, France; Mrs. Irene Escorihuela, Directress of Barcelona Observatory for Social, Economic and Cultural Rights, Spain; Mr. Mauricio Valiente, Deputy Mayor for Human Rights and Memory, Madrid, Spain; Mrs. Stefany Campins (for José Ramón Amieva), Mexico City Secretary for Social Inclusion, Mexico; Mr. Michael Scott, US Human Rights Cities Alliance, United States of America; Mrs. Kaori Cabrera, Kota Kita Foundation, Indonesia and Global Platform for the Right to the City; and Mr. Mugiyanto, Senior Program Officer, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesia.

A Reflection from the 7th World Human Rights Cities Forum by Kaori Cabrera

On September 14-17, 2017, Kota Kita participated in the 7th World Human Rights Cities Forum, with the guiding theme “Do we live in peace?”, in Gwangju, South Korea. This event was co-hosted by Gwangju Metropolitan City and Gwangju Metropolitan Office of Education, and co-organized by the Gwangju International Center and the United Cities and Local Governments Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights (UCLG CISDP). It included 1,300 multiple Human Rights and Right to the City activists, members of local governments, grassroots and international NGOs, academia from 67 cities in 31 countries, to discuss how democracy and Human Rights are guiding principles for achieving peace in our cities.

Gwangju is an emblematic South Korean city, and has been known for its combative, though peaceful, fighting spirit since the May 18 Democratization Uprising, in 1980, when the city’s inhabitants rebelled against the authoritarian central government and were brutally repressed. The city has been ever since, and also after its engagement in other claims for democracy and peace, an icon for the struggle for Human Rights cities throughout the nation and worldwide. With the Gwangju spirit in mind, when dealing with Human Rights issues, it is important to question oneself about what is the role of cities in the promotion of such ideals. The event covered multiple aspects of cities involvement through a Human Rights approach. Discussions and presentations about the South Korean Candlelight Revolution, the Madrid Human Rights Action Plan and participation tools, the Grenoble set of regulations for inclusive and broad citizen engagement, the Japanese and Swedish good examples of approach and right of the elderly, the need for truly universal and disabled-friendly suffrage, the immigration and refugee situation in Europe and South Korea were among many examples of cities’ involvement. All issues were discussed within nine thematic axes: state violence, the elderly, village communities, social economy, gender, child/youth, migrants/refugees, disability, and the environment with close attention to citizens living.

Kaori Ota Cabrera, Kota Kita’s representative at the event, discussed at the 4th Experts Workshop on Local Government and Human Rights how important it is that cities, while simultaneously partnering with Civil Society organizations, offer, open and create an array of possibilities and spaces for participatory processes and regulations. Beyond that, local governments should promote, stimulate and push for citizens’ participation and engagement, as without it, there is no true democracy, and consequently, also no fulfillment of Human Rights.

Beyond the idea of Human Rights cities, as this concept can also be very concentrated on individual rights, it is important to also think of the Right to the City as an important concept for advocating for democracy and peace worldwide. It is namely the right of all inhabitants (present and future; permanent and temporary) to use, occupy, produce, govern and enjoy just, inclusive, safe and sustainable cities, villages and settlements defined as common goods. Its differential is the consideration of how space and its distribution can affect people’s rights, especially marginalized segments of society. It is essential to have the collective aspect of people’s rights, as only when we truly fight for no one being left behind, will we truly be able to reach Right to the City for all and Human Rights cities.

#right to the city #humanrights #cityforall #kotakitaorg

0 notes