#Peresmian Satuan Baru

[transpublikid]

Peresmian Satuan Baru Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja Diterima oleh Pangdam I/BB

Peresmian Satuan Baru Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja Diterima oleh Pangdam I/BB

JAKARTA | TRANSPUBLIK.co.id – Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, menerima peresmian satuan baru di jajaran Kodam I/Bukit Barisan, yakni Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja, Selasa (22/11/2022). Acara peresmian dilangsungkan di Aula Nasution Mabesad Jakarta dan dipimpin langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Agus Subiyanto, SE, MSi. Dalam…

[realitajayasaktigroup]

Pangdam I/BB Terima Peresmian Satuan Baru Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja

BELANEGARANEWS.ID, JAKARTA || Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, menerima peresmian satuan baru di jajaran Kodam I/Bukit Barisan, yakni Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja, Selasa (22/11/2022). Acara peresmian dilangsungkan di Aula Nasution Mabesad Jakarta dan dipimpin langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Agus Subiyanto, SE, MSi. Dalam…

[gooselacom]

Pangdam I/BB Menerima Peresmian Satuan Baru Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja

Jakarta, Goosela.com – Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, menerima peresmian satuan baru di jajaran Kodam I/Bukit Barisan, yakni Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja, Selasa (22/11/2022). Acara peresmian dilangsungkan di Aula Nasution Mabesad Jakarta dan dipimpin langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Agus Subiyanto, SE, MSi. Dalam acara…

[djabarpos]

Kabupaten Jayawijaya Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian 3 Daerah Otonomi Baru di Papua

Kabupaten Jayawijaya Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian 3 Daerah Otonomi Baru di Papua

DJABARPOS.COM, Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya siap menjadi tuan rumah peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Hal ini berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis (6/10/2022). Adapun peninjauan ini dipimpin oleh Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD)…

[sumbarlivetv]

Kapolda Sumbar resmikan Batalyon C Pelopor Satbrimob

Kapolda Sumbar resmikan Batalyon C Pelopor Satbrimob

Sumbarlivetv- Kapolda Sumbar resmikan Batalyon C Pelopor Satbrimob (Satuan Brigade Mobil) Polda Sumatera Barat, Sekarang memiliki Batalyon baru yaitu Batalyon C Pelopor yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Batalyon baru tersebut diresmikan langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH, Selasa (14/6) melalui upacara pembentukan dan peresmian Batalyon C Pelopor Satbrimob…

[gurindammedia]

GURINDAM.ID- Sejarah baru terukir dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) TNI Angkatan Udara (TNI AU) melalui Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau)

[inilahonline]

Dandim 0803/Madiun Hadiri Upacara Peresmian 8 Satuan Baru Jajaran Koharmatau

Dandim 0803/Madiun Hadiri Upacara Peresmian 8 Satuan Baru Jajaran Koharmatau

INILAHONLINE.COM, MADIUN

Dandim 0803/ Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos menghadiri Upacara Peresmian 8 Satuan Baru Jajaran Koharmatau TNI-AU oleh Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna yaitu satuan Depohar 80, 81, 82, 83, Sathar 24, 43, 54 dan 55 bertempat di Main Apron Lanud Iswahjudi, Rabu (31/07/2019)

Dengan tema “Koharmatau semakin profesional, militan dan inovatif dalam…

[realitajayasaktigroup]

Pangdam I/BB Terima Peresmian Satuan Baru Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja

BELANEGARANEWS.ID, JAKARTA || Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, menerima peresmian satuan baru di jajaran Kodam I/Bukit Barisan, yakni Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja, Selasa (22/11/2022). Acara peresmian dilangsungkan di Aula Nasution Mabesad Jakarta dan dipimpin langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Agus Subiyanto, SE, MSi. Dalam…

[tobasatu]

tobasatu.com, Jakarta | TNI AD membangun sekitar 6.000 rumah non dinas, termasuk diantaranya 150 rumah yang diresmikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa di Perumahan Green Kartika Residence Cibinong, Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Candra Wijaya, dalam rilis tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Diungkapkan Kadispenad, pengadaan perumahan dengan sistem KPR Swakelola Tahap V oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) ini diharapkan dapat memberikan banyak kemudahan kepada prajurit maupun PNS AD untuk memiliki rumah pribadi dengan biaya dan angsuran yang terjangkau.

“Ini merupakan salah satu wujud dari komitmen dan impelementasi Reformasi Birokrasi TNI AD dan telah dimasukkan dalam Road Map bidang personel (TA. 2015-2019), khususnya hal pemenuhan kesejahteraan personel TNI AD di bidang perumahan non dinas,” ungkap Candra.

Diharapkan, saat pensiun nantinya tidak ada lagi personel TNI AD yang memiliki permasalahan rumah seperti yang selama ini didengar.

Lebih lanjut Candra menjelaskan bahwa permasalahan perumahan bagi personel TNI AD sangatlah krusial, karena tidak hanya menyangkut tentang kesejahteraan, tetapi juga harus bisa menjamin kesiapsiagaan operasional satuan yang harus dapat digerakkan setiap saat.

“Dikarenakan (jumlah rumah dinas) terbatas, banyak personel kita (TNI AD) yang masih menyisihkan gajinya untuk membayar kontrakan agar dapat tinggal di sekitar kantornya. Ini tidak hanya di satuan dinas atau jawatan saja namun juga di satuan-satuan operasional,” tegasnya.

“Kini permasalahan tersebut secara bertahap telah diurai melalui pembangunan rumah dinas dalam bentuk Rumah Susun (Rusun) di sekitar kesatrian atau kantor dan juga Rumah Swakelola seperti yang baru diresmikan tadi oleh Kasad,” tambah Candra.

Untuk diketahui, kata Candra, hingga saat ini masih banyak personel TNI AD yang belum memiliki rumah non dinas, baik personel yang baru maupun yang telah lama dinas.

“Kebijakan internal TNI AD ini berlaku juga kepada personel dengan masa kerja 0 s.d. 10 tahun. Bahkan mereka wajib mengambilnya, baik dalam bentuk rumah yang dikembangkan oleh BP TWP maupun dalam bentuk pinjaman. Intinya, saat pensiun nantinya, sebagaimana disampaikan tadi, personel kita sudah punya rumah yang layak huni,” tandasnya.

“Secara nasional, dari 6.000 unit rumah yang akan dibangun sampai tahun 2019, saat ini baru 5.300 unit yang sudah selesai. Sedangkan Perumahan Green Kartika Residence Cibinong yang dibangun di atas lahan seluas ± 3,7 Ha ini dibangun 150 unit bagi personel TNI AD dari mulai tipe 36A, 36B, 45 dan 46,” sambungnya.

Sedangkan untuk pembayarannya, menurut Candra menggunakan sistem potong gaji dan dikerjasamakan dengan Bank BRI serta dapat dimonitor melalui aplikasi berbasis Android.

“Jadi, setiap orang dapat melihat secara _reall time_, pembayarannya. Kita lakukan terobosan ini agar lebih transparan, baik kepada BP TWP sendiri maupun bagi personel atau keluarganya, dan potongan bervariasi sesuai dengan jenis rumah dan lama waktu pinjaman,” ungkap Kadispenad.

“Bagi yang mengambil uang dan menyerahkan agunan, Tamtama dan Bintara maksimal Rp 150 juta, Perwira Pertama ( Letda s.d. Kapten) maksimal Rp 190 juta, serta Perwira Menengah (Mayor s.d. Kolonel sebesar Rp 250 juta rupiah. Sedangkan PNS disesuaikan dengan golongan kepangkatan,” pungkasnya.

Pada acara acara peresmian tersebut selain Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Aspers Kasad Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr. (Han), Dirkuad Brigjen TNI Temas.S.Sos.,M.M., Direktur Pembiayaan BP TWP Brigjen TNI Sujaryadi, Danrem 061/SK Kolonel Inf Novi Helmy Prasetya, Dirut PT Karya Hiraki Pratama Mufrian serta tamu undangan lainnya, turut hadir mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Mulyono. (ts/rel)

The post TNI AD Bangun 6.000 Rumah Non-Dinas appeared first on tobasatu.com.

[aksico]

Panglima TNI Resmikan Empat Satuan Baru TNI di Sorong

Panglima TNI Resmikan Empat Satuan Baru TNI di Sorong

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.I.P. meresmikan empat satuan baru dan pergantian nama satuan TNI di Mako Armada III Sorong, Papua Barat, Jumat (11/5/2018).

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa peresmian empat satuan baru yaitu Divisi Infanteri…

[malangtoday-blog]

Miliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Akankah Kota Malang Bebas Sampah?

MALANGTODAY.NET - Sampah, masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kota Malang. Dalam satu hari, jumlah sampah yang dihasilkan setiap individu rata-rata adalah 900 gram. Terdiri atas 70 persen merupakan sampah organik, dan sisanya sampah anorganik. Besarnya sampah yang dihasilkan rumah tangga maupun industri itu secara otomatis berpengaruh pada lingkungan hidup yang ada di kota pendidikan ini. Sehingga, diperlukan upaya untuk mengelola sampah agar tak berujung pada pencemaran. Kota Malang, kini sudah memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Supit Urang untuk mengatasi permasalahan tersebut. TPST Supit Urang sendiri dibangun atas bantuan dari Kementerian PUPR yang dan bangun pada tahun jamak yaitu 2016 dan 2017 dengan menggunakan anggaran APBN tahun 2015 dan 2016. TPST Supit Urang sudah diuji coba selama tiga bulan mulai bulan Oktober sampai Desember 2017 oleh Kementerian PUPR dan sejak bulan Januari 2018, pengolahan TPST sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Wali Kota Malang, M. Anton melakui keterangan tertukisnya menyampaikan, setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Jumlah sampah sebanding dengan konsumsi manusia terhadap barang yang digunakan sehari-hari. "Berdasarkan data yang ada, dalam kurun waktu sehari, setiap warga kota menghasilkan  rata-rata 900 gram sampah, dengan komposisi 70 persen  sampah organik dan 30 persen sampah anorganik," katanya. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup, lanjutnya, sangat berpengaruh pada volume sampah. Untuk itu, dia pun berharap Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang agar terus berupaya mengendalikan pencemaran sampah, salah satunya dengan memanfaatkan gedung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. "Agar apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR ini dapat memberikan manfaat bagi Kota Malang," tegas pria yang akrab disapa Abah Anton itu. Masih dalam rangka Agenda Tiga Bulan Bersih Sampah (Agenda TBBS) yang telah dilaunching beberapa waktu lalu di Balaikota Malang, peresmian TPST ini diharapkan mampu melakukan pemrosesan, pengurangan sampah dan limbah. Kemudian mendaur ulang menjadi produk baru. Sehingga, tercipta lapangan kerja, menumbuhkan kegiatan ekonomi, yang mampu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar TPST. Selain itu juga memanfaatkannya sebagai energi terbarukan, yakni gas metana yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Anton juga berharap agar hal ini akan memberikan dampak sosial yang baik, serta terciptanya kondisi lingkungan yang sehat bebas polusi terutama dari pencemaran udara akibat menumpuknya sampah, sekaligus mengurangi faktor penyebab banjir, dan dapat  mengurangi problem pemerintah daerah akibat sampah yang dihasilkan warga. Semua itu, lanjut Abah Anton dilakukan agar seluruh potensi dan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah domestik lainnya dapat berjalan secara terintegrasi, dan dari situ pulalah, efektifitas dan efisiensi dapat dicapai, yang pada muaranya diharapkan mendukung upaya-upaya penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus mendorong partisipasi warga untuk sadar dan mengerti bagaimana memperlakukan sampah yang baik dan benar. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Sistem Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur, Dahlia Erawati menambahkan, selain TPST ini, Kota Malang juga akan menerima bantuan hibah yaitu pembangunan instalasi lumpur tinja di tahun 2018 ini. "Kami menilai Kota Malang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup khususnya terhadap pengelolaan sampah yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat positif bagi masyarakat, sehingga atas komitmen tersebut maka Kementerian PUPR akan terus mendukung berbagai program lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Kota Malang," tutur Dahlia di sela-sela sambutannya. Berdasarkan laporan kegiatan dari Kadis DLH Kota Malang, Agoes Edy menyatakan bahwa untuk hibah aset akan dilakukan oleh Menteri PUPR kepada Pemerintah Kota Malang setelah selesai masa garansi selama pelaksanaan pembangunan yaitu di awal tahun 2017. DLH Kota Malang akan mengembangkan TPST Supit Urang yaitu pada pembangunan pengolahan sampah anorganik atau disebut pusat daur ulang dengan anggaran 2 milyar lebih. "Kedepan juga akan dilakukan pengembangan Bank Sampah Induk Kota Malang yang akan dipusatkan pada pembangunan ini," jelas Agoes Edy.

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/miliki-tempat-pengolahan-sampah-terpadu-akankah-kota-malang-bebas-sampah/

MalangTODAY

[majalahbidan]

Peresmian dan serah terima Unit Gedung Baru (UGB) dan infrastruktur Satuan Pendidikan Non Formal UPT SKB kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan nonformal di kabupaten Ponorogo

Rabu, 10 Desember 2018.

Dr.H.Soedjarno,M.M.; wakil bupati Ponorogo meresmikan Unit Gedung Baru (UGB) dan infrastruktur Satuan Pendidikan Non Formal UPT SKB kabupaten Ponorogo di jalan Soekarno-Hatta Ponorogo dan meninjau hasil karya/produk binaan UPT SKB Ponorogo.

link asal : Peresmian dan serah terima Unit Gedung Baru (UGB) dan infrastruktur Satuan Pendidikan Non Formal UPT SKB kabupaten…

[dinamikaonline]

Peresmian dan serah terima Unit Gedung Baru (UGB) dan infrastruktur Satuan Pendidikan Non Formal UPT SKB kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan nonformal di kabupaten Ponorogo

Rabu, 10 Desember 2018.

Dr.H.Soedjarno,M.M.; wakil bupati Ponorogo meresmikan Unit Gedung Baru (UGB) dan infrastruktur Satuan Pendidikan Non Formal UPT SKB kabupaten Ponorogo di jalan Soekarno-Hatta Ponorogo dan meninjau hasil karya/produk binaan UPT SKB Ponorogo.

link asal : Peresmian dan serah terima Unit Gedung Baru (UGB) dan infrastruktur Satuan Pendidikan Non Formal UPT SKB kabupaten…

[seputarbisnis]

Anggota DPRD Bantah Dapat Jatah Proyek dari Pemkab Sergai

Sergai (SIB) -Merebaknya isu dan tudingan dari  Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) dan  Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) FKI -1(Front Komunittas Indonesia-satu)  yang menyebutkan para anggota DPRD memeroleh jatah proyek dari Pemkab Serdangbedagai dibantah keras anggota DPRD. "Itu merupakan fitnah dan penistaan terhadap lembaga.Kita minta agar dibuktikan dengan membeberkannya kalau memang ada", ungkap Ketua Fraksi PPP DPRD Serdangbedagai, Nuralamsyah,SH,MKn menjawab SIB, Senin (13/3) siang. Katanya, menurut undang - undang bahwa para anggota dewan sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi)  mengusulkan dan memerjuangkan proyek - proyek  pembangunan yang  ditampung lewat aspirasi maupun melalui reses. Semua proyek baik yang diusulkan anggota dewan maupun eksekutif yang dituangkan dalam Musrenbang dikerjakan oleh  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan itu pun ada mekanismenya yang dilakukan melalui lelang terbuka yakni lewat  Lembaga   Penyedia  Sistem Elektronik (LPSE) yang sudah dibentuk."Selain melanggar sumpah dan janji, setiap anggota dewan tidak dibenarkan mendapat apalagi mengerjakan proyek", kata Nuralamsyah. Begitu juga dengan tudingan penempatan pejabat petinggi pratama baru - baru ini di Serdangbedagai yang dinilai banyak kalangan tidak tepat seperti pengangkatan Kadis  PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Suwanto Nasution,SPd yang berlatar belakang guru serta pengangkatan Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dasril,SKm yang disipilin ilmunya sarjana kesehatan.  Nuralamsyah  yang anggota komisi A DPRD yang membidangi pemerintahan  menganggap  pengangkatan kedua pejabat tersebut sudah tepat. "Mengapa? karena keduanya adalah guru di bidangnya.Sebab, sarjana apapun seseorang itu tentu dididik oleh guru. Maka guru pasti  lebih baik dari murid", pungkasnya. Kadis Perkim yang sarjana kesehatan masyarakat (SKM) yang diangkat Bupati dan Sekda Serdangbedagai  belum lama ini juga dianggap berdasarkan kompetensi. Jadi, sekali lagi bahwa penempatan pejabat tersebut menurutnya sungguh sangat tepat yang tak perlu dipermasalahkan. Kembali dengan tudingan anggota DPRD dapat jatah proyek, Nuralamsyah malah meminta para asosisi rekanan dan LSM bersikap profesional dan jangan asal ngomong yang dapat menimbulkan adu domba antara legislatif yang dengan eksekutif. Sebab proyek - proyek TA 2017 di Serdangbedagai sampai saat ini belum ditenderkan. "Nantinya siapa saja boleh ikut tender dan itu dilakukan secara terbuka yang tidak luput dari pengawasan dewan", katanya. Sebelumnya,Wakil Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya pada peresmian Panti Rehab Narkoba Srdangbedagai  menegaskan, semua proyek pembangunan di Serdangbedagai akan diberikan kepada orang - orang yang profesional sehingga kualitas pekerjaannya terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, bukan karena jabatan,  pengaruh dan kedekatan  lantas diberikan proyek dan borongan. "Silahkan rebutan proyek lewat mekanisme yang ada. Saya memang selalu bertindak profesional.Walaupun saya tau ada yang tidak suka bahkan sakit hati karena sikap dan tindakan tegas selama ini. Itu tidak apa - apa. Saya tidak pencitraan apalagi kampanye untuk periode ke depan.Saya gak pernah mimpi Jadi wakil bupati, namun karena   diminta dan dipilih rakyat, amanah ini harus saya laksanakan sebagaimana mestinya. Benar dan boleh dicek,jadi Ketua KONI, Ketua Kadin dan Ketua Ormas IPK Serdangbedagai bukan saya minta, tetapi diberikan tanpa embel - embel," pungkasnya.(A29/c) http://dlvr.it/Ncpv29

[realitajayasaktigroup]

Pangdam I/BB Terima Peresmian Satuan Baru Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja

RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA || Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, menerima peresmian satuan baru di jajaran Kodam I/Bukit Barisan, yakni Resimen Arhanud 2/Sisingamangaraja, Selasa (22/11/2022). Acara peresmian dilangsungkan di Aula Nasution Mabesad Jakarta dan dipimpin langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Agus Subiyanto, SE, MSi. Dalam…

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan  | Rencana pembangunan di Kota Medan kini dapat dilihat secara online, melalui aplikasi e-planning, yang baru saja dilaunching Pemerintah Kota Medan, Kamis (6/4/2017).

Peresmian penggunaan aplikasi e-planning dilakukan Walikota Medan Drs T Dzulmi Eldin di Aula Martabe Kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan, yang disaksikan Gubsu HT Erry Nuradi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol (Purn) Basariah Panjaitan SH MH.

Selain e-Planning, juga diluncurkan aplikasi e-Pendidikan SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Launcing ini  dilakukan di sela-sela Rapat koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegarasi di Provinsi Sumut yang dihadiri 25 dari 33 Bupati/Wali Kota se-Sumut.

Menurut Wali Kota Medan,  Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, aplikasi e-Planning Pemko Medan ini dibuat sebagai bukti komitmen dan keseriusan Pemko Medan dalam menindaklanjuti  progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sumut,  guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebelum e-Plannning Pemko Medan ini dilaunching, Kepala Bappeda Kota Medan, Wirya Alrahman lebih dulu memaparkan secara rinci terkait aplikasi yang dibangun untuk membuat rencana pembangunan daerah  mulai dari tingkat lingkungan sampai kota, termasuk sistematik penggunaannya.

Wirya menjelaskan, e-Planning Pemko Medan memiliki sejumlah aplikasi seperti Rembuk Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pokok Pikiran dan RKPD dan KUA/PPAS. E-Planning ini telah digunakan Pemko Medan pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan tahun 2018.

Dalam aplikasi Rembuk Warga ini, terang Wirya, memuat usulan  masyarakat yang dimulai dari tingkat lingkungan. Artinya, usulan ini dilaksanakan di 2001 lingkungan di Kota Medan dan dilanjutkan dengan pengelompokan urusan per-bidang pembangunan. “Pasca rembuk warga, dilakukan survey lapangan tiap usulan,” kata Wirya.

Selanjutnya dalam aplikasi Musrenbang Kelurahan, Wirya menerangkan melakukan verifikasi usulan  yang disampaikan dari Rembuk Warga. Dengan demikian dapat diketahui usulan mana yang ditolak, diterima maupun diterima dengan perubahan. Kemudian usulan yang diterima dikelompokkan berdasarkan prioritas daerah.

Di aplikasi Musrenbang Kecamatan, lanjut Wirya, berisi proses skoring usulan dengan 8 kriteria.  Jika terpenuhi, selanjutnya mengarahkan usulan itu ke SKPD terkait. Sedangkan aplikasi Pokok Pikiran (Pokir) berisi input hasil reses yang dilakukan setiap anggota DPRD Medan. Usulan dikelompokkan per-daerah pemilihan (dapil) dan per-anggota dewan.

“Usulan Pokir ini menjadi salah satu sumber data input  rencana kerja (renja) SKPD,” jelasnya.

Sementara itu aplikasi Renja/RKPD/KUA PPAS, papar Wirya, berisi input renja SKPD sudah sampai ke objek rincian belanja. Di samping itu renja SKPD juga sudah menggunakan analisis Standar Satuan harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Satuan Belanja (ASB).

Wirya selanjutnya menambahkan, aplikasi e-Panning Pemko Medan inisudah terintegrasi dengan SIMDA (Sistem Infomasi Manajemen Daerah) Keuangan. Di samping itu program dan kegiatan yang digunakan pada aplikasi e-Planning di tahun 2018 sesuai dengan data SIMDA Keuangan BPKAD Kota Medan.

“Aplikasi e-Planning Pemko Medan juga sudah terintegrasi dengan usulan APBD Provinsi. Kemudian database sudah siap untuk diintegrasikan dengan usulan APBN. Sudah itu laporan-laporann yang dihasilkan seperti format renja SKLPD, RKPD, RKA sampai KUA PPAS sudah disesuaikan dengan format laporan di Permendagri No.54/2010 dan Pemendgari No.59/2007,” terangnya.

Launching kedua aplikasi ini mendapat apresiasi Pimpinan KPK, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan SH MH.  Hal ini menurutnya menunjukkan kerja keras  tim Koordinasi Supervisi  Pencegahan Korupsi (Korsup) KPK yang diturunkan di Sumut sejak 2016 tidak sia-sia. Dikatakannya, tim ini diturunkan untuk melakukan perbaikan sehingga masyarakat dapat melihat secara transparan uang yang  berasal dari masyarakat digunakan untuk apa.

“Untuk itulah KPK terus melakukan pendampingan di Sumut agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membuat sistem elektronik (online), agar tidak dapat dikutak-katik orang lain. Jadi kegiatan yang dilakukan hari ini, kita ingin melihat apakah ada hasil penandatanganan komitmen 15 bupati/walikota rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Sumut yang dilakukan tahun lalu,” jelas Basaria.

Kemudian Basaria menjelaskan, salah satu tugas KPK  yakni melakukan koordinasi  supervisi terhadap instansi, kementrian maupun lembaga lainnya dalam pencegahan korupsi terintegrasi.

“Maksud terintegrasi, KPK tidak ingin kasus yang sama (korupsi) terulang kembali di tempat yang sama.  Saat ini ada 6 provinsi yang menjadi perhatian serius KPK  karena kepala daerahnya sudah dua kali mengalami hal yang sama yakni korupsi. Keenam provinsi itu  Sumut, Papua, Papua Barat, Banten, Aceh dan Riau,” paparnya. (ts-02)  

  The post KPK Pantau Pembangunan di Kota Medan Lewat Program e-Planning appeared first on tobasatu.com.