#Menuju Pilkada 2024

[pilarsultra]

Kampanye Perdana di Kendari Barat, AJP-ASLI Sosialisasi 20 Program Prioritas

PILARSULTRA.COM, Kendari — Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Kota Kendari, Aksan Jaya Putra-Andi Sulolipu (AJP-ASLI) perdana menggelar kampanye terbatas di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Jumat (27/9/2024) sore. Dalam kesempatan itu, Andi Sulolipu mengatakan, wilayah Kecamatan Kendari dan Kendari Barat punya historis panjang bagi dirinya. Sebab, di wilayah inilah ia dipilih dan…

[kabartangsel]

Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan Siap Hadapi Debat Kandidat Perdana Pilkada Tangsel 2024

Perhelatan debat kandidat tahap pertama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera berlangsung. Berdasarkan jadwal yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, debat kandidat tahap pertama ini akan berlangsung pada 12 November 2024 mendatang, dan disiarkan secara langsung di stasiun televisi. Menyongsong perhetalan debat perdana tersebut, kedua…

[madurapost]

Menuju Pamekasan Baru, Nomor 3 Jadi Pengingat Filosofis Pasangan BERBAKTI

PAMEKASAN, MaduraPost – Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan atau pasangan BERBAKTI, mendapatkan nomor urut tiga dalam pengundian yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Azana Hotel, Jl. Jokotole, Senin (23/09/2024). Nomor ini tak hanya menjadi simbol, namun juga memantik optimisme yang mendalam bagi pasangan yang mengusung tagline “Menuju…

[beritahangat7788]

Menkomdigi siapkan lima program dukung kampanye pilkada damai

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital/aa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah menyiapkan lima program untuk mendukung kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang damai.

“Kami menyiapkan lima program utama dalam Kampanye Pilkada Damai 2024, yaitu SMS blast dan ekosistem media digital, monitoring dan pengawasan spektrum frekuensi radio (SFR), dukungan logistik, pengamanan ruang digital, serta komunikasi publik,” ujar Meutya dalam rilis pers, Kamis.

Meutya menekankan Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan ruang publik digital selama gelaran Pilkada Serentak 2024.

Dalam konteks pengamanan ruang digital, kata dia, 

Kementerian Komdigi berfokus pada penanganan konten negatif, termasuk misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik selama masa pilkada.

Baca juga: Menjadikan pilkada wahana kontestasi politik yang sehat Baca juga: KPU dan Bawaslu DKI ingatkan soal Pilkada damai tanpa ujaran kebencian

“Program pengawasan dan kampanye ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif, serta memperkuat semangat kebersamaan menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Meutya.

Meutya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Presiden Prabowo Subianto membuka langsung Rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045" tersebut.

Meutya menyatakan bahwa rakornas merupakan momentum penting untuk penyelarasan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pemerintah daerah.

“Acara ini menghadirkan seluruh pejabat tinggi dari Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, dan unsur pimpinan daerah dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia,” ujar dia.

Dalam Rakornas tersebut, salah satu topik utama yang dibahas 

adalah mengenai kesiapan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Dalam acara itu, Meutya didampingi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo, serta jajaran pejabat tinggi madya Kementerian Komdigi.

Baca juga: Pemerintah dan platform digital deklarasikan Pilkada Damai 2024 Baca juga: Parpol perlu ambil bagian cegah hoaks ciptakan Pilkada 2024 damai Baca juga: Kemenkominfo siapkan satgas anti hoaks kawal informasi Pilkada 2024

Pewarta: Fathur Rochman Editor: Zita Meirina Copyright © ANTARA 2024

[kabarbritam1toto]

Eco-vision calon kepala daerah menuju masa depan berkelanjutan

Kelestarian lingkungan hidup menjadi isu strategis yang kian mengemuka, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bijak.

Kondisi lingkungan yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai suatu kepemimpinan.

Visi lingkungan calon kepala daerah memegang peranan kunci sebagai peta jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring makin dekatnya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, visi lingkungan yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara konsisten menjadi tuntutan mutlak.

Visi tersebut harus mampu mengintegrasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan masa depan.

Seorang pemimpin daerah perlu memahami bahwa lingkungan hidup yang lestari merupakan modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Hutan yang hijau, udara yang bersih, sumber air yang melimpah, dan ekosistem yang sehat adalah aset berharga yang perlu dijaga kelestariannya.

Setiap calon kepala daerah harus menunjukkan komitmen nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan. Ini bisa dimulai dengan mengintegrasikan kebijakan ramah lingkungan dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut mencakup pengelolaan sampah yang efisien, pengurangan emisi karbon, pelestarian hutan, dan konservasi sumber daya air.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 3).

Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah (Pasal 14).

Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan kepala daerah ke depan harus mempertimbangkan dampak lingkungannya dan berupaya untuk meminimalkan kerusakan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (Pasal 19). Sumbernya dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang juga diatur dalam Pasal 22. Undang-undang ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk mengurangi sampah.

Hanya saja, hingga saat ini, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta, dengan sebagian besar sampah tidak dikelola dengan baik dan juga masih banyak daerah belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang efisien.

Hal ini menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan.

Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan teknologi. Ini termasuk pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan dan daur ulang.

Pemerintah daerah juga harus membangun infrastruktur pengolahan sampah yang modern dan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pengurangan sampah plastik.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatur bahwa instansi atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada daerah tertentu harus mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

Ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani masalah polusi udara dan perubahan iklim.

Emisi karbon dari sektor transportasi dan industri di Indonesia terus meningkat. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan emisi GRK sektor industri di Indonesia mencapai 238,1 juta ton CO2e pada 2022. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya implementasi kebijakan untuk mengurangi emisi karbon.

Pemerintah daerah harus mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, serta mengembangkan transportasi umum berbasis listrik. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberlakukan regulasi yang ketat terhadap industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Hasil analisis Auriga Nusantara menunjukkan deforestasi Indonesia tahun 2023 mencapai 257.384 hektare, dominan terjadi dalam kawasan hutan negara. Deforestasi yang tidak terkendali dan konversi lahan tanpa izin dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati.

Selain itu, kerusakan juga terjadi pada air. Laporan World Resources Institute (WRI) menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekurangan air bersih akibat pencemaran dan pengelolaan yang buruk. Kurangnya tindakan untuk melindungi dan mengelola daerah aliran sungai (DAS) yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Maka dari itu dalam upaya pelestarian hutan, pemerintah daerah harus menghentikan deforestasi ilegal dan memperketat pengawasan terhadap konversi lahan.

Kerja sama dengan komunitas lokal untuk program reboisasi dan konservasi hutan serta mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat diperlukan. Selain itu, konservasi sumber daya air serta pemerintah daerah juga perlu membangun infrastruktur pengelolaan air yang efektif, seperti bendungan dan sistem irigasi yang efisien. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan mengimplementasikan praktik pertanian yang hemat air juga merupakan langkah penting dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi semua.

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak bisa diabaikan. Calon kepala daerah harus mampu memberdayakan komunitas lokal melalui program-program pendidikan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian alam. Kampanye penghijauan, program adopsi pohon, dan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah adalah beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggariskan hak setiap orang untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini juga melindungi individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata (Pasal 66).

Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan lingkungan, termasuk kampanye penghijauan dan konservasi tanah dan air.

Kampanye penghijauan yang melibatkan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan tutupan lahan hijau dan mengurangi dampak perubahan iklim. Partisipasi masyarakat dalam menanam pohon membantu menambah area hijau dan memperbaiki kualitas udara. Program adopsi pohon yang diinisiasi di beberapa daerah juga menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan.

Masyarakat yang terlibat dalam program ini lebih cenderung menjaga dan merawat pohon yang mereka adopsi, yang pada gilirannya meningkatkan kelestarian hutan dan ruang terbuka hijau.

Selain itu, penelitian dari UNESCO menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan yang diterapkan di sekolah-sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan. Siswa yang terlibat dalam program pendidikan lingkungan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan di komunitas mereka.

Visi lingkungan calon kepala daerah juga harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan, yang mana setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan melibatkan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana agar kebutuhan masyarakat saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan juga merupakan faktor kunci. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan yang berdampak pada lingkungan akan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan pendekatan ini, calon kepala daerah dapat membangun dukungan yang kuat dari masyarakat untuk menjaga lingkungan, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

*) M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si. adalah Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah

[intijatim2022]

Debat ke-2 Pilkada Magetan 2024, Paslon HEBAT Unjuk Gigi dengan Program Unggulannya

MAGETAN | INTIJATIM.ID – Debat publik kedua Pilkada Magetan 2024 dengan tema “Pilkada Magetan 2024 Menuju Publik Yang Prima Demi Kesejahteraan Masyarakat” berlangsung sengit, bertempat di aula Gedung PGRI, pada Kamis (31/10/2024). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan dari nomor urut 2, Hergunadi-Basuki Terbaik (HEBAT) tampil apik dengan membawa program unggulan mereka yaitu “Stabilitas…

[transpublikid]

Senam Sehat Bersama KPU OKU dan Membagikan Doorprize Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024 di Desa Tanjung Baru

Senam Sehat Bersama KPU OKU dan Membagikan Doorprize Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024 di Desa Tanjung Baru

BATURAJA – Senam sehat bersama KPU OKU menuju Pilkada Serentak Tahun 2024 dan membagikan hadiah Doorprize serta menikmati kuliner khas sarapan. Acara senam sehat tersebut dilaksanakan di lapangan Citi Mall di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Minggu (27/10/2024). Acara dilanjutkan dengan bernyanyi serta berjoget bersama KPU OKU serta mengundi nomor Doorprize bermacam…

[gooselacom]

KPU OKU Mengadakan Senam Sehat dan Membagikan Doorprize Menuju Pilkada Serentak 2024

KPU OKU Mengadakan Senam Sehat dan Membagikan Doorprize Menuju Pilkada Serentak 2024

Baturaja – Senam sehat bersama KPU OKU menuju Pilkada Serentak Tahun 2024 dan membagikan hadiah Doorprize serta menikmati kuliner khas sarapan. Acara senam sehat tersebut dilaksanakan di lapangan Citi Mall di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Minggu (27/10/2024). Acara dilanjutkan dengan bernyanyi serta berjoget bersama KPU OKU serta mengundi nomor Doorprize bermacam…

[britam1totoooo]

KPU Jakbar lelang sisa logistik Pemilu 2024 pada Desember

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat berencana melelang sisa logistik Pemilu 2024 di wilayah tersebut pada Desember 2024.

"Logistik-logistik Pemilu (2024) bakal dilelang dua bulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden," ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Selasa.

Endang menyebutkan bahwa jangka waktu penyimpanan wajib arsip logistik tersebut habis setelah pelantikan presiden sehingga baru bisa diproses untuk pelelangan setelah 20 Oktober 2024.

"Ada aturan soal retensi arsip, nanti baru bisa diproses setelah pelantikan presiden," tutur Endang.

Adapun dana hasil pelelangan, kata Endang, akan masuk ke keuangan negara. "Uangnya nanti masuk kas negara," tutur Endang.

Di gudang logistik Rawa Lele, logistik Pemilu 2024 masih memenuhi sebagian ruang gudang. Material kotak suara yang terlipat ditumpuk pada bagian dalam gerbang masuk gudang penyimpanan Rawa Lele.

Adapun surat suara dan material logistik Pemilu 2024 lainnya dibungkus dalam karung berwarna hijau. Tumpukan arsip atau sisa logistik itu dibatasi dengan akses masuk menuju ruang penyimpanan utama oleh kain pembatas berwarna putih.

Selain itu, di dalam ruangan sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024, logistik Pemilu 2024 disisihkan dan ditumpuk pada bagian pinggir ruangan.

Jumlah surat suara calon presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI pada Pemilu 2024 di Jakbar masing-masing berjumlah 1.946.535 lembar ditambah dua persen.

Selain itu, terdapat material logistik lain seperti kotak suara, sampul, alat bantu tunanetra, formulir C untuk nanti salinan-salinan daftar calon tetap dan beberapa material lainnya.

[pilarsultra]

Golkar dan PPP Gelar Rapat Koalisi, AJP: Kami Bahas Rencana Kampanye

PILARSULTRA.COM, Kendari — Usai Rapat Pleno KPU dan penetapan nomor urut 4 atas pasangan AJP-ASLI, Partai Golkar dan Partia Persatuan Pembangunan sebagai pengusung, bekerja cepat merapatkan barisan dengan menggelar Rapat Konsolidasi Koalisi pada Rabu malam 25 September 2024. Aksan Jaya Putra (AJP) mengungkapkan rapat koalisi ini guna membahas jadwal masa kampanye sebagaimana telah ditetapkan…

[kabartangsel]

Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan Janji Akan Terus Lanjutkan Program Bedah Rumah

Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan berjanji akan melanjutkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTLH) atau Bedah Rumah. Program yang menjadi prioritas tersebut akan terus dilanjutkan, jika calon petahana ini terpilih kembali untuk menjalani roda pemerintahan periode keduanya nanti. Pilar mengatakan, program unggulan ini sudah memberikan banyak manfaat…

[beritahangat7788]

Menghadirkan pilkada ramah penyandang disabilitas di Papua

Para penyandang disabilitas sensorik (tunanetra) di Yayasan Humania Polimak, Kota Jayapura, usai dikunjungi jajaran Perum LKBN ANTARA Biro Papua. ANTARA/HO-Gusti Tanati.

Jayapura (ANTARA) - Pilkada 2024 menjadi salah satu dari banyak pesta demokrasi yang dirancang Pemerintah guna memberikan keadilan secara inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) untuk menggunakan hak pilihnya. Demikian pula untuk para penyandang disabilitas di semua wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Papua yang telah memenuhi syarat memilih.

Dalam catatan KPU Provinsi Papua, rekap pemilih disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di wilayahnya, berjumlah 2.141 orang dari total jumlah DPT secara keseluruhan yang mencapai 750.959 pemilih.

Jumlah ini tersebar di sembilan kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Jayapura 386 pemilih, Kabupaten Kepulauan Yapen 289 pemilih, Kabupaten Biak Numfor 670 pemilih, Kabupaten Sarmi 111 pemilih, Kabupaten Keerom 102 pemilih, Kabupaten Waropen 180 pemilih, Kabupaten Supiori 94 pemilih, Kabupaten Mamberamo Raya 15 pemilih, dan Kota Jayapura 294 pemilih.

Dalam pilkada, bukan tidak ada “keberpihakan” bagi penyandang disabilitas karena semua sudah diatur dalam undang-undang bahwa diamanatkan golongan masyarakat berkebutuhan khusus ini juga memiliki hak suara yang perlu dikawal.

“Jadi, bahasanya bukan keberpihakan karena hal itu sudah menjadi hak penyandang disabilitas ikut serta dalam pilkada,” kata Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon kepada ANTARA.

Dengan demikian, sebagai pihak penyelenggara pilkada, baik KPU maupun Bawaslu bersama pemerintah daerah setempat berkomitmen  memberikan terbaik dalam proses pelaksanaannya khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Bahkan Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menegaskan pelaksanaan pilkada harus adil, umum, bebas, dan nyaman kepada siapa pun, termasuk kepada penyandang disabilitas dan difabel.

Pernyataan ini menjadi salah satu dari sekian banyak komitmen Pemerintah menghadirkan pilkada yang ramah bagi semua warga negara tidak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas.

Menjadi prioritas

Para penyandang disabilitas tersebut tidak saja didata dengan rinci di setiap wilayah administrasiProvinsi Papua, tapi juga diprioritaskan kehadirannya dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto bahwa untuk penyediaan hingga pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) harus memperhatikan aspek-aspek kemudahan bagi para penyandang disabilitas yang nantinya akan ikut menggunakan hak suaranya. Misalnya saja alat bantu tunanetra yang dilengkapi dengan huruf-huruf braille agar para penyandang disabilitas dapat lebih mudah menentukan pilihannya di bilik suara.

Khusus untuk di Provinsi Papua, logistik yang terkait dengan alat bantu tunanetra ini masih diproses pembuatannya dan dijadwalkan pada pekan pertama di November 2024 telah tiba di gudang Kota Jayapura untuk kemudian didistribusikan ke kabupaten lainnya.

KPU Papua harus melakukan uji coba dulu alat bantu tunanetra ini sehingga nantinya pada hari pencoblosan, para pemilih yang notabenenya adalah penyandang disabilitas dapat merasakan kenyamanan ketika menggunakannya.

Tidak hanya pemerintah daerah setempat, KPU dan Bawaslu terus memberikan perhatian yang besar dalam mempersiapkan momen pencoblosan yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua yang juga merupakan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (P2H) Yofrey Piryamta Kebelen terus mengingatkan KPU bahwa para penyandang disabilitas yang memiliki hak suara dan memenuhi syarat untuk memilih harus terakomodasi dengan baik.

Mulai dari TPS, jalan menuju TPS, tenaga pendamping bagi para penyandang disabilitas, hingga surat suara harus dapat diakses dengan baik.

Tidak boleh ada jembatan kecil atau parit berbahaya yang dilewati masyarakat ketika akan memilih. Letak atau posisi TPS juga yang harus mudah dijangkau masyarakat khususnya yang berkebutuhan khusus menggunakan kursi roda atau alat bantu berjalan. Bahkan diingatkan untuk tidak membangun TPS di perbukitan atau yang mengharuskan masyarakat melakukan perjalanan ke tempat yang tinggi.

Bawaslu Papua intens melakukan pengawasan agar para penyandang disabilitas ini dipastikan dapat mengikuti tahapan atau proses pemilihan dengan baik dan nyaman

[topikberitaco]

Ciptakan Pilkada Damai, KPU Muba Gelar Jalan Santai

MUBA,TOPIKBERITA.CO – Menuju Pilkada 2024, KPU Kabupaten Musi Banyuasin menggelar jalan santai pada Jumat (25/4/2024) bertempat di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin. Acaranya berlangsung dengan penuh semarak dan semangat dari masyarakat. Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi melalui Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Dicky Meiriando SSTP MH CACP,…

[bahaspolitikm1toto]

Tujuh tokoh bantu KPU Kalsel rumuskan soal debat cagub

Banjarmasin (ANTARA) - Sebanyak tujuh orang tokoh membantu Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (KPU Kalsel) untuk merumuskan soal-soal yang nantinya ditanyakan ketika debat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur daerah itu pada Pilkada 2024.

"Tujuh tokoh ini ada yang berlatar profesional, akademisi dan tokoh masyarakat," kata Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa di Banjarmasin, Selasa.

Mereka adalah Ketua MW KAHMI Kalsel Prof Ahmadi Hasan, empat akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yakni Ahmad Yunani, Muhammad Fauzi Makki, Ahmad Syaufi dan Yuanita Setyastuti.

Kemudian, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Ani Cahyadi dan M Anshari selaku Ketua Dewan Penyandang Disabilitas Kalsel yang juga dosen STIT Darul Hijrah.

Tenri memastikan para tokoh tersebut tak terafiliasi kepada paslon atau partai politik manapun alias netral.

Bahkan, katanya, penentuan tim perumus soal juga telah disepakati bersama antara KPU dan tim masing-masing paslon.

Pada debat pertama Rabu (23/10) malam, KPU Kalsel mengangkat tema "Pelayanan Inovatif dan Akselerasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan".

Nantinya, apa yang disampaikan paslon diharapkan dapat merujuk pada visi, misi, dan program kerja mereka jika memimpin Kalsel lima tahun ke depan dikaitkan dengan tema debat yang diangkat.

Pilkada Kalsel tahun ini diramaikan dua pasangan calon untuk menuju kursi gubernur dan wakil gubernur.

Mereka adalah pasangan Muhidin dan Hasnuryadi nomor urut 1 dan pasangan Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie nomor urut 2.

[madurapost]

Jalan Adirasa Kolor Sumenep Bebas Banjir, Warga Dukung Bupati Fauzi Menang Pilkada 2024

SUMENEP, MaduraPost – Jalan Adirasa, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan rawan banjir musiman kini sudah berubah total berkat kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo. Jalan tersebut yang dulunya mengalami kerusakan parah dan sering lumpuh setiap musim hujan, kini bebas dari masalah banjir dan menjadi jalur utama menuju…

[sultratopmedia]

Pilwali Kendari 2024: Ketua KPU RI Ingatkan KPU Kendari untuk Tetap Netral

SULTRATOP.COM, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari turut serta dalam pameran di Eks MTQ, yang merupakan bagian dari kegiatan apel siaga menuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang hadir dalam pameran tersebut. “Kami dari KPU Kota Kendari…