#Menteri Keuangan

[madurapost]

GAKI Jatim Laporkan 60 Merek Rokok Ilegal ke Menteri Keuangan dan Bea Cukai

SUMENEP, MaduraPost – Untuk menekan peredaran rokok ilegal, Ketua Gugus Anti Korupsi Indonesia (GAKI) Jawa Timur, Ach. Farid Azziyadi, secara resmi melaporkan 60 merek rokok ilegal pada Senin (16/7/2024) kemarin. Laporan tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Dirjen Bea Cukai. Menurut Farid, peredaran rokok tanpa cukai, khususnya di Madura, sangat marak dan jelas…

[realitajayasaktigroup]

Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2024 Sebesar Rp. 38,47 Triliun, Naik Rp. 400 Miliar Dari Pagu Indikatif, Untuk Layanan Angkutan Perintis

RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA || Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38,47 Triliun. Jumlah ini naik Rp. 400 Miliar dari pagu indikatif Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp. 38,07 Triliun. Penambahan tersebut digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara, seperti misalnya kapal perintis dan tol laut, serta jembatan udara. Layanan ini sangat dibutuhkan dan…

[detikkota]

Ketahanan Ekonomi Dalam Perspektif Lokal Nasional dan Global Menjadi Tajuk Menkeu di STKIP PGRI Sumenep

SUMENEP, detikkota.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah umum di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang dihadiri Ribuan Mahasiswa dari berbagai Jurusan, pada Kamis (02/02/2023). “Ketahanan Ekonomi dalam Perspektif Lokal, Nasional, dan Global” menjadi tema dalam kuliah umum ini, yang dipandu oleh moderator dari…

[datiak]

Penyaluran Bansos oleh Pemda Baru 7,9%, Sri Mulyani Pusing

Penyaluran Bansos oleh Pemda Baru 7,9%, Sri Mulyani Pusing

Jakarta | Datiak.com – Penyaluran bansos oleh pemda baru di angka 7,9 persen atau Rp 277,6 miliar dari total anggaran Rp 3,5 triliun. Padahal, seluruh daerah telah berkomitmen mengalokasikan bantuan sosial (bansos) sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). “Per  20 Oktober, dari 128 daerah realisasinya baru Rp 277,6 miliar atau 7,9%. Saya harap daerah bisa merealisasikannya,” jelas Sri…

[dstntflwr]

The Princess of the Thorns (Part 08)

“Yang Mulia, dengan penuh hormat–” Zelda meletakkan dahinya di atas kepalan tangannya, menepuk-nepuknya perlahan. “Pajak terlalu sedikit, para rakyat bisa-bisa tidak terkendali–” dia bersumpah, jika Mammon yang mempengaruhi keserakahan mereka–

“Kau terus membicarakan pajak, Menteri Keuangan,” akhirnya dia membuka suara. “Sayang sekali, pajak ini sudah menjadi ketetapan dari buyut, kakek, ayah, serta kakakku. Jika kau ingin protes, aku bisa mengirimmu pada mereka.”

Menteri itu menundukkan kepala, memerah.

Namun seorang lagi bicara. “Tapi, Yang Mulia, pajak memang seharusnya dinaikkan. Ini demi mengendalikan rakyat–”

“Pengendalian apa yang kau maksud?” tanyanya, dan dari sudut matanya, dia dapat melihat sosok berjubah hitam-kuning bersandar di pintu, menguap seolah dia terpaksa berada disini. Mammon. “Aku harap kau tahu kalau uang rakyat bukan pundi-pundimu.”

“Yang Mulia, saya tak berani–”

“Benarkah?” tanyanya. Mammon menunjuk dirinya sendiri, lalu memberinya gerakan memutar dengan tangannya. Makan. Zelda memutar matanya. “Kalau begitu katakan padaku pembangunan mendesak apa yang sedang kita lakukan hingga kita perlu menaikkan pajak?”

Mammon kembali menunjukkan gerakan meminta makan padanya. Biarkan saja dia kelaparan, Zelda kembali menggelengkan kepalanya. Jika Mammon berada disini, pasti ketamakan menteri-menterinya sudah berada di ambang batas.

“Tidak ada yang menjawab?” Semuanya hening. “Kasus ditutup.”

Dia dapat melihat Mammon membentuk wajah tak percaya, mengangkat kedua tangannya dengan kesal, lalu pergi.

“Yang Mulia,” panggil seseorang kembali. “Kami percaya bahwa anda sedang tidak di dalam keadaan yang stabil untuk mengurus kerajaan.” Zelda menatapnya tajam. “Kami percaya, itu mempengaruhimu.”

“Itu?” tanyanya balik. “Kau menyebut anakku, itu?”

“Saya tak berani, Yang Mulia.” Namun raja itu mengepalkan tangannya. “Tapi bukankah cukup ketika keberadaan putra mahkota sudah terjamin? Anda tidak perlu melakukan hal–”

“Tak senonoh?” tanya sebuah suara, dan Zelda melebarkan matanya. Dari ujung ruangan adalah Lucifer, dengan jubah merah Valleria, rambutnya turun hingga poninya menutupi dahinya. “Apa itu yang ingin kau katakan?”

Dia menatap suaminya tak percaya, seringai terbentuk di bibirnya. Sementara para menterinya terhenyak, terkejut ketika melihat orang asing yang tak pernah mereka lihat datang ke rapat internal mereka.

“Aku rasa kalian belum pernah bertemu dengannya,” ucap Zelda, tatapannya masih lurus ke depan, menatap iblis yang berada di karpet merah menuju singgasana. “Pangeran Agung Morgenstern. Suamiku.”

[pilarsultra]

6 juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Jokowi, Dijual Rp150 juta

PILARSULTRA.COM, Jakarta — Sebanyak 6 juta data, terdiri dari NIK, NPWP, tengah dijual pada sebuah forum dark web seharga Rp150 juta. Dalam sebuah tangkapan layar yang dibagikan Teguh Aprianto, melalui medsos X, terselip nama pejabat negara, mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan lainnya. Hasil penelusuran Bloomberg Technoz pengunggah terduga pemilik jutaan data…

[riaunews]

Sri Mulyani Pamit Sambil Nangis ke DPR, Sinyal Tak Jadi Menteri di Kabinet Prabowo?

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pamit undur diri kepada anggota DPR RI saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia pamit sambil menangis. Pada momen itu, dia pun mengutip pernyataan Wakil Presiden ke-1 RI Muhammad Hatta terkait kejujuran. “Saya ingat wejangan dari Wapres Bung Hatta yang mengatakan bahwa kurang cerdas dapat…

[edomedia]

Profil Susunan Pimpinan BPK, Didominasi Kader Partai Politik dan Anak Buah Prabowo

Jakarta, EDITOR.ID,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan lima nama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI. Latar belakang struktur pimpinan BPK baru didominasi politisi atau kader partai politik, pegawai BPK, hingga anak buah Menteri Pertahanan Prabowo…

[cinews-id]

Kemenkeu Akan Terbitkan Aturan Mengenai Perpanjangan Insentif PPN DTP Untuk Pembelian Rumah

JAKARTA, cinews.id – Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada pekan ini. Menurutnya, aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke…

[rupmoker]

Pastikan Advokasi Hukum yang Efektif Beri Manfaat untuk Organisasi

Pastikan Advokasi Hukum yang Efektif Beri Manfaat untuk Organisasi

Bogor - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai organisasi yang besar memiliki banyak permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan upaya advokasi hukum telah berjalan efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap pegawai.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Hantor Situmorang mengatakan upaya pelaksanaan advokasi hukum pada Kemenkumham, yang telah berjalan ditingkat unit utama, kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), harus dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi.

“Kita perlu menilai, sejauh mana output dalam penanganan advokasi hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi, yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Advokasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Hantor mengatakan Kemenkumham yang memiliki 11 unit utama, 33 kantor wilayah, dan 892 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, perlu mempunyai strategi yang efektif dan efisien dalam penanganan advokasi hukum.

“Tak hanya berbicara mengenai output, (penanganan advokasi hukum) juga perlu mengidentifikasikan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi perbaikan kedepan dalam penanganan advokasi hukum,” katanya, Selasa (10/09/2024) pagi di Wisma Pengayoman Kemenkumham, Cibulan, Bogor.

Dengan demikian, lanjut Hantor, diharapkan melalui kegiatan ini kita dapat memastikan bahwa upaya advokasi hukum akan semakin efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum, baik kepada menteri, pejabat, pegawai dan organisasi, serta menjaga kinerja kita sebagai pelayan masyarakat tidak terganggu.

Sebelumnya, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, Deswati, mengatakan tugas advokasi hukum sangat penting untuk menjamin dan memenuhi hak hukum kementerian, hak hukum pejabat dan pegawai, pendampingan hukum, bertindak selaku kuasa, serta untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

“Salah satu caranya adalah dengan memastikan kelancaran fungsi koordinasi dengan seluruh pemberi layanan advokasi hukum atau pemberi bantuan hukum,” katanya.

Pada kegiatan ini, kata Deswati, menghadirkan empat orang narasumber yang berkompeten dibidangnya untuk berbagi ilmu, pengetahuan, pemahaman, bahkan praktek penanganan advokasi hukum. Keempatnya berasal dari Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Koordinasi dan pendalaman pemahaman melalui narasumber dalam pelaksanaan advokasi hukum sangat diperlukan untuk penanganan-penanganan permasalahan hukum, khususnya penanganan gugatan yang dihadapi oleh Kemenkumham,” tutupnya.

Kegiatan rakor yang diikuti oleh 37 orang dan berlangsung pada 10 s.d. 12 September 2024 ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari kegiatan Evaluasi dan Monitoring Humas, Hukum, dan Kerja Sama, terinci berupa evaluasi pelaksanaan advokasi hukum.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian permasalahan hukum litigasi, dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan penanganan permasalahan hukum litigasi di lingkungan Kemenkumham.

[realitajayasaktigroup]

Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2024 Sebesar Rp. 38,47 Triliun, Naik Rp. 400 Miliar Dari Pagu Indikatif, Untuk Layanan Angkutan Perintis

KABARDAERAH.OR.ID, JAKARTA || Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38,47 Triliun. Jumlah ini naik Rp. 400 Miliar dari pagu indikatif Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp. 38,07 Triliun. Penambahan tersebut digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara, seperti misalnya kapal perintis dan tol laut, serta jembatan udara. Layanan ini sangat dibutuhkan dan…

[rupaska]

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

[imigrasibaubau]

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

[kabartangsel]

Pembangunan Pelabuhan Patimban Diapresiasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi pembangunan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana saat pelaksanaan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Pelabuhan Patimban, Rabu (21/8). Menurut…

[ingatlah]

Wisma Atlet Kemayoran Akan Beralih Fungsi Jadi Rusun ASN dan Area Komersial

INGATLAH.COM – Wisma Atlet Kemayoran, yang sebelumnya digunakan untuk berbagai keperluan, akan mengalami perubahan fungsi menjadi Rusun (Rumah Susun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan area komersial. Perubahan ini diumumkan dalam pertemuan antara Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada…

[hargo-news]

Sukses Kendalikan Inflasi, Pemkab Bone Bolango Terima DIF Rp 5,8 Miliar dari Kemenkeu

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi. Penghargaan yang diberikan berupa alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.890.678.000 atau Rp5,8 miliar lebih. Pemberian insentif ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295…