#Kemendikbud RI

[beritanews]

Kemendikbud Klaim 140 Ribu Anak Tidak Sekolah di Sulsel, Disdik Lakukan Verifikasi

BERITA.NEWS,Makassar- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengklaim ada 140 Ribu Data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Iqbal Najamuddin. Ia menilai angka ini perlu verifikasi faktual di lapangan mengecek keberadaan dan kebenaran data tersebut. “Anak putus sekolah 140 Ribu orang lebih yang…

[hargo-news]

Tim Program BIMA Kemendikbud Ristek RI, Gelar Penelitian Potensi Kelapa Sawit di Boalemo

Hargo.co.id, GORONTALO – Sebagai salah satu pusat produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia, Sulawesi menjadi fokus utama dari tim penelitian program BIMA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI untuk penelitian terbaru yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kehidupan petani kelapa sawit. Penelitian ini secara khusus…

[borobudurnews]

Candi Ngawen Muntilan Diperkirakan Sempat Tertimbun Letusan Gunung Merapi

Candi Ngawen Muntilan Diperkirakan Sempat Tertimbun Letusan Gunung Merapi

BNews–MAGELANG-– Candi Ngawen adalah candi peninggalan Buddha. Lokasinya tidak jauh dari Pasar Muntilan. Tepatnya di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini memang masih kurang dikenal oleh masyarakat luas, bahkan orang Magelang sendiri. Hal itu karena Candi Ngawen terletak di tengah-tengah desa.  Untuk sampai ke candi ini, harus menelusuri jalan…

[kebumen24-com]

Kurangi Angka Pengangguran, Puluhan Pemuda Kebumen Dilatih Berwirausaha

KEBUMEN, Kebumen24.com – Dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kebumen, puluhan pemuda mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan secara gratis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI. Pelatihan ini disalurkan melalui berbagai Lembaga Pelatihan dan Kursus (LKP) di wilayah tersebut, salah satunya LKP Indojaya di Desa…

[cinews-id]

Kemendikbudristek Akan Menyelenggarakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer, Ini Jadwalnya

JAKARTA, cinews.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) akan menyelenggarakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 2024. Asesmen ini ditujukan untuk siswa sekolah semua jenjang, termasuk Sekolah Dasar (SD). Dikutip dari laman Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbud RI, asesmen nasional SD ini ditargetkan untuk siswa kelas 5 saja. Pemilihan jenjang itu…

[sumbartodaynews]

Gelar Pertunjukan Lebaran Svarnadvipa di Lapangan Cinduamato di Padati Penonton

Tanah Datar, Sumbartodaynews-Komunitas Indonesia Performance Syndicate menggelar pertunjukan karya yang berjudul Legaran Svarnadvipa, sebagai puncak kegiatan penciptaan karya kreatif inovatif dalam program Dana Indonesia, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI, di Lapangan Cindua Mato, Batusangkar, Sabtu (29/6/2024).Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM. saat membuka acara tersebut berharap,…

[baliportalnews]

Disdikpora Buleleng Tanggulangi Kekerasan di Sekolah Melalui TPPK

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Kekerasan di lingkungan sekolah menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng sebagai komitmen nyata pelaku pendidikan untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kepala Disdikpora Buleleng, I Made Astika saat menjadi narasumber di kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan PAUD (hari ke 2) bertempat di Jakarta, Jumat (3/11/2023) mengatakan telah mengambil langkah pertama dimulai dari rapat internal dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Buleleng bersama dengan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng meliputi PAUD, SD, dan SMP yang merupakan kewenangan Disdikpora Buleleng. Langkah tersebut diambil guna menyamakan persepsi terkait pembentukan TPPK. “Kita harus lebih gencar lagi dalam membangun sistem penanganan yang disebut dengan TPPK yang ada di satuan pendidikan, seharusnya kita telah menyimak secara detail dan utuh bagaimana nafas dari pada Permendikbud No. 4 Tahun 2023 itu,” tegasnya. Astika mengungkapkan, progress TPPK di Kabupaten Buleleng telah mencapai 75,53% meliputi 30 PAUD Negeri, 465 SDN, dan 55 SMPN. Persentase tersebut tentunya akan terus ditingkatkan. Selain itu, dukungan teknologi informasi juga diberikan melalui aplikasi web yang menyediakan alur pengaduan kepada masyarakat utamanya orang tua siswa. Terlepas dari segala upaya yang telah pihaknya lakukan, Astika tidak menampik bahwa hadirnya TPPK tidak serta merta menghilangkan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Namun, setidaknya setiap kasus kekerasan siswa yang terjadi baik saat kegiatan belajar mengajar maupun di luar itu dapat terpantau dan segera ditangani. “Kalau ada terjadi hal-hal seperti itu, penanganan kekerasan terhadap anak jalurnya sudah jelas, jadi kita juga sudah menyiapkan SOP terkait dengan itu,” tutupnya. Salah satu satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng yaitu SMPN 6 Singaraja telah membentuk dan menjalankan TPPK. Kepala SMPN 6 Singaraja, Nyoman Sudiana mengatakan telah membentuk TPPK yang melibatkan pendidik dan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendikbud RI, pihaknya melalui TPPK telah menjalankan pencegahan tindak kekerasan meliputi edukasi kepada seluruh siswa melalui pemberian wejangan setiap pelaksanaan upacara dan arahan langsung dari tenaga pendidik. Pengawasan juga diperketat, Sudiana telah memasang instalasi CCTV di seluruh kelas. Menurutnya kebijakan ini sangat efektif karena dapat meningkatkan pengawasan tenaga pendidik terhadap para siswa. “CCTV ini sangat efektif, karena kan kita bisa awasi secara real-time di setiap kelas, kalau ada kejadian juga kita jadi tahu aslinya karena sudah terekam semua,” jelasnya. Dirinya berharap melalui pembentukan TPPK ini bahwa pencegahan tindak kekerasan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, namun orang tua atau wali siswa juga dilibatkan dengan pengawasan dan pengarahan kepada anak masing-masing.(adv/bpn) Read the full article

[ubr30]

Feminisme dalam Karya Sastra Indonesia Menurut Prof. Aquarini Priyatna

Dalam rangkaian wawancara Pikiran Rakyat (4 Agustus 2023) dengan Prof. Aquarini Priyatna ada yang menarik dan perlu dibagikan di sini. Yuk, simak!

Bagaimana dengan dunia kesusastraan Indonesia dan kaitannya dengan perempuan?

Sampai saat ini, dunia sastra masih menjadi dunia laki-laki. Dari 119 pemenang Nobel Sastra sejak 1901-2023, hanya ada 17 perempuan. Artinya, jumlah penerima Nobel Sastra dari kalangan perempuan relatif masih sedikit. Realitanya, karya sastra yang ditulis oleh perempuan kerap dihadapkan pada dilema bias gender, isu genre, dan kanonisasi. Menulis adalah pekerjaan yang seringkali dilekatkan dengan phallus, seperti pena. Dalam pemikiran Cartesian yang biner, pekerjaan menulis adalah pekerjaan pikiran, dan itu dilekatkan pada laki-laki. Sementara perempuan adalah tubuh. Dalam dunia sastra yang masih patriarkal, tulisan perempuan juga termarjinalkan dan kerap dianggap tidak penting karena perempuan banyak menulis tentang hal-hal sehari-hari yang juga dianggap tidak penting. Padahal, isu yang digali penulis perempuan merupakan isu yang menjadi bagian dari kehidupan dan pengalaman perempuan. Dalam hal ini, suara perempuan seringkali menjadi terbungkamkan karena ruang untuk menyampaikannya terpinggirkan.

Bagaimana dengan kondisinya di Indonesia?

Tidak hanya di dunia, diskriminasi terhadap perempuan dan karyanya juga terlihat di Indonesia. Jika melihat data Ensiklopedia Sastra Indonesia Kemendikbud RI, dari total 256 penulis yang terdaftar, hanya 37 penulis perempuan. Beberapa nama penulis perempuan bahkan tidak terdokumentasikan. Bahkan perempuan yang sangat produktif menulis seperti Leila Chudori luput dari daftar itu. Sikap abai seperti mencerminkan betapa politik gender termanifestasi dalam berbagai kehidupan kita, juga dalam ranah sastra Indonesia. Pada akhirnya, semua konstruksi adalah politik. Siapa yang menentukan siapa saja yang berhak disebut sastrawan dan bukan, karya apa yang dianggap bernilai sastra atau tidak, siapa yang diterima atau tidak, ecek-ecek atau bernilai tinggi, bergantung pada siapa yang memegang kuasa. Dan jika budaya patriarki masih menjadi ideologi yang mengerangkainya, maka selama itu pula perempuan akan termarjinalkan. Kecuali jika mereka yang sadar gender, baik laki-laki maupun perempuan, bersama-sama melakukan resistensi terhadap ketimpangan itu.

Simak wawancara lengkapnya di tautan berikut.

[realita-lampung]

Bupati Tanggamus Himbau Guru Bersemangat dan Meningkatkan Kompetensi

Guru merupakan suatu profesi yang tidak mudah, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Kemajuan suatu bangsa pun bisa ditentukan oleh peran vital seorang guru dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian dikatakan Bupati Kabupaten Tanggamus, Hj. Dewi Handajani, saat menyampaikan pidato sambutan dalam acara pelantikan dan mengambil sumpah/janji PNS Jabatan Fungsional Guru. Pengangkatan yang merupakan kali pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus ini berlangsung di GSG Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Kamis (13/7/2023). Dikatakan Bupati, saya juga menghimbau kepada para guru untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan kompetensi di bidang teknologi dan informasi. Sebab proses belajar mengajar yang saat ini kalian hadapi menuntut kecakapan akses teknologi. Selain itu juga berbagai proses administrasi, baik itu administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan mulai beralih kepada sistem digitalisasi. Bupati menambahkan, kita juga memiliki pekerjaan rumah terkait nilai IPM kita yang masih rendah, untuk itu saya minta mari bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai IPM kita. Yaitu dengan mensukseskan program-program unggulan kita di bidang pendidikan. "Pemkab Tanggamus telah meluncurkan program semua bisa sekolah (SBS) meluncurkan program sekolah Ceria (Cerdas Inovatif dan Asik) dan program gerakan ASIK (Anak Sekolah Ingin Kuliah), oleh karena itu mari sukseskan dan dukung penuh semua program unggulan tersebut,” ujarnya". Pada kesempatan tersebut Bupati Dewi Handajani juga menyampaikan ucapan selamat kepada para Guru yang telah dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan sebagai Guru Ahli Pertama. Pengangkatan ini didasari dengan terbitnya surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kemendikbud Ristek RI tanggal 16 april 2023 terkait pengangkatan jabatan fungsional guru. Sedangkan pelantikan ini berdasarkan keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.29/678/43/2023 Tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Guru. Sementara itu, Kadis Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Yadi Mulyadi, mengatakan, alhamdulillah pada hari ini kita melakukan pelantikan pertama kali khusus untuk guru. Yang mana ini dilaksanakan oleh Dinas BKPSDM, dan alhamdulilah ada 335 guru yang diambil sumpah jabatan. Yadi Mulyadi melanjutkan, pengambilan sumpah jabatan ini di seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanggamus baik itu dari jenjang SD maupun jenjang SMP, dan tersebar 20 Kecamatan yang ada di Tanggamus. “Harapannya dengan diambilnya sumpah jabatan ini guru- guru diharapkan kerja secara profesional sebagai pengajar atau kepada peserta didik dan meningkatkan kinerja dari guru guru itu sendiri,” ungkap Yadi Mulyadi saat di wawancarai. Adapun guru yang dilantik Taufik Hadianto, S.Pd. Guru Pertama, Sona Hafizon , S.Pd, Guru Pertama, Martha Giovani Anggasta Paramita, S. Pd., Guru Pertama. Dengan total 335 orang guru yang dilantik dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadir juga Wakil Bupati AM. Syafi'i, Asisten Bidang Pemerintah Suaidi, Ketua TP PKK Kabupaten Hj. Sri Nilawati Syafi'i, Kadis Pendidikan Yadi Mulyadi, Kepala BKPSDM Aan Drajat, Plt. Kadis Kominfo Suhartono, Sekjen Inspektorat Agustam, dan para Guru Yang dilantik. (Hadi Haryanto/Hatta) Read the full article

[kapol-id]

Ferdiansyah Nobar Film Lokal di Pagerageung

KABARPARLEMEN.ID – Dalam upaya menjaga budaya lokal Anggota DPR RI dari Komisi X H. Ferdiansyah, SE., MM., menginisiasi pemutaran film lokal bersama masyarakat Desa Cipacing, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (12/5/2023). Kehadirannya bersama mitra kerja Kemendikbud Ristek mendapatkan sambutan hangat dan atensi positif dari warga sekitar. “Ini menjadi bukti dari silaturahmi kami…

[pipjatimnews]

MenKopUKM: Rasio Kewirausahaan Jadi Prasyarat Indonesia Menuju Negara Maju Tahun 2045

PIPJatimNews, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 sehingga Indonesia harus memiliki rasio entrepreneur, pengusaha, maupun wirausaha minimal sebesar 4 persen dari populasi penduduk. “Salah satu prasyarat menjadi negara maju adalah entrepreneur-nya. Jadi bukan sekadar infrastruktur, pembangunan SDM tapi juga kita harus menyiapkan pengusaha-pengusaha yang unggul yang inovatif,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat mewakili Presiden RI dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) Periode 2023-2026 di Jakarta, Kamis (9/3). Baca Juga : KUD Sumber Rejeki Prigen, Pelopor Pelaksanaan Pembukuan Koperasi Berdasar PP 7/2021. Ia mengatakan, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47 persen. Jika dibandingkan dengan Singapura yang jumlah penduduknya 5 jutaan, pengusahanya sudah mencapai 8,6 persen dari total penduduknya. Sedangkan Malaysia maupun Thailand sudah di atas 4 persen, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10-12 persen. Ditegaskan MenKopUKM, pada 2045 di usia 100 tahun, Indonesia akan menjadi empat kekuatan ekonomi besar dunia setelah Amerika, China, dan India. Di mana saat ini, seluruh proses pembangunan yang sekarang dijalankan oleh Pemerintahan disiapkan sebagai road to Indonesia Maju di 2045. Fakta tersebut sambung MenKopUKM, menjadi alasan penting bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan anak-anak muda, sarjana-sarjana Indonesia adalah untuk menjadi entrepreneur. “Entrepreneur itu apa, yaitu menciptakan lapangan kerja, bukan lagi nanti kita mencetak mahasiswa yang mencari kerja,” katanya. Oleh karena itu, MenKopUKM Teten Masduki mengajak seluruh kampus untuk menjalin kerja sama untuk mencetak anak-anak muda Indonesia menjadi entrepreneur. Termasuk mendorong keterlibatan BMWI untuk mendongkrak rasio kewirausahaan dalam negeri. Kurikulum Merdeka Belajar yang diinisasi Kemendikbud Ristek, dinilainya tepat, karena mahasiswa lebih banyak melakukan magang daripada sekadar teori. Bahkan sejak pertama masuk, mahasiswa sudah bisa membuat bisnis plan, sehingga ketika lulus bukan hanya punya ijazah tetapi bisnisnya pun sudah jalan. Menurut Menteri Teten, beberapa universitas di Indonesia di fakultas binisnya sudah melakukan hal tersebut. Ditambah, ada survei di kalangan anak muda di dalam negeri dan Asia Pasifik bahwa 70 persen lebih anak muda sekarang tidak ingin menjadi pegawai baik pegawai pemerintah atau swasta, tapi mereka ingin jadi pebisnis. Tak hanya itu, MenKopUKM mengimbau, agar para calon wirausaha ini menciptakan apa yang menjadi keunggulan domestik. Untuk itu penting di perguruan tinggi, bagaimana menyinergikan riset di universitas dengan inkubator bisnisnya. Apalagi risetnya di perguruan tinggi saat ini sudah bisa di-support dengan adanya matching fund dari Kemendikbud, yang bisa digunakan untuk riset-riset pengembangan produk bisnis, sehingga dari hasil riset itu produknya bisa komersial dan unggul. Ia menegaskan, dalam menyiapkan wirausaha mencapai 4 persen, tahun ini Pemerintah menargetkan bisa mencetak 1 juta entrepreneur baru. ”Upaya ini terus kami kerjakan. Saya bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno memiliki program Kewirausahaan Nasional mencetak 1 juta entrepreneur mapan baru supaya statistik kewirausahaan kita naik dari 3,47 persen ke 3,95 persen atau kalau bisa mencapai 4 persen pada tahun 2024,” ucapnya. Saat ini untuk menjadi pengusaha dikatakan Menteri Teten relatif lebih mudah. Segala ekosistem untuk pengembangan UMKM sudah Pemerintah sediakan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), kemudahan usaha sudah dilakukan sehingga diharapkan usaha informal bisa masuk ke kategori usaha formal. “Karena itu badan hukum untuk berusaha itu kami permudah. Kalau mau buat PT perorangan itu mudah tidak perlu setor modal yang besar, mau bikin koperasi kita permudah, atau paling tidak harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dipermudah,” katanya. Begitu juga dengan akses pada pembiayaan. Presiden Jokowi sudah mengintruksikan 30 persen kredit perbankan diperuntukkan bagi UMKM. Selanjutnya, ekosistem selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu kebijakan afirmasi Pemerintah untuk membeli produk koperasi dan UMKM. Sebesar 40 persen anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dialokasikan untuk belanja barang KUMKM. Masyarakat pun terus diimbau melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk memakai produk buatan sendiri. Menurut Menteri Teten dari beberapa diskusi dengan para ekonom, dikatakan bahwa fondasi fiskal Indonesia sangat kuat. Hal ini didorong dari ekspor dalam negeri, terutama dari hilirisasi tambang yang membangun nilai rupiah tangguh di tengah ekonomi dunia yang sedang mengalami inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. “Dengan data tersebut, kita bisa membangun kekuatan ekonomi lebih tangguh daripada negara-negara lain. Apalagi sekarang Indonesia sudah dihitung dari 20 negara di G20, hanya Indonesia yang pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022” ucap MenKopUKM. Sementara itu, Ketua Umum BMWI Syamsul Hidayah mengatakan, pihaknya memiliki lima kurikulum top organisasi. Yakni, pendaftaran, pembinaan, pelatihan, manajemen keuangan maupun akses ke permodalan, dan pendampingan. Baca Juga : KUD Sumber Rejeki Prigen, Pelopor Pelaksanaan Pembukuan Koperasi Berdasar PP 7/2021. Ia bersyukur, BMWI hingga saat ini sudah banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Seperti dengan Universitas Brawijaya dalam konteks pembinaan di kalangan pemuda. Kemudian kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, juga dalam pembinaan kepada usaha di kalangan mahasiswa. “Dengan segenap hati BMWI bersinergi mendukung program KemenKopUKM. Dukungan tersebut hadir dengan keberadaan BMWI yang saat ini tersebar di 34 provinsi, 200 kota kabupaten dan 7 negara,” sebutnya. Jakarta, 09 Maret 2023 Humas Kementerian Koperasi dan UKM Read the full article

[rizaltan]

Jakarta | PapuaEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni menyebut tahun ini setidaknya puluhan ribu anak serta 750 mahasiswa Sumatera Barat akan menerima bantuan pendidikan PIP melalui Aspirasinya di Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. “Alhamdulilah, tahun ini melalui aspirasi kami di Kemendikbud, puluhan ribu anak di Sumatra barat akan menerima bantuan PIP.

[fkksmpmuhammdiyahsb]

Mu'allimin Mu Yogyakarta

muallimin.sch.id

Sejarah Mu'allimin • Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta – Sekolah Kader 6 tahun

4–5 minutes

Sekolah Calon Ulama, Pendidik, & Pemimpin • Pendidikan 6 Tahun

Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik.

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta (selanjutnya disebut Mu’allimin) didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama “Qismul Arqa” yang kemudian diubah menjadi Pondok Muhammadiyah (tahun 1920), lalu menjadi “Kweekschool Muhammadijah” (1924). Baru pada Kongres Muhammadiyah tahun 1930 di Yogyakarta berubah menjadi “Madrasah Mu’allimin Mu’allimaat Muhammadiyah”. Setahun kemudian madrasah ini dipisah, Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah (khusus putra) berlokasi di Ketanggungan, Yogyakarta dan Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah (khusus puteri) berlokasi di Kampung Notoprajan Yogyakarta.

Pada Kongres Muhammadiyah Ke-23 tahun 1934 di Yogyakarta, ditegaskan bahwa Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan Sekolah Kader Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam proses perkembangannya, Mu’allimin senantiasa melakukan penyesuaian program pendidikannya dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1980, dilakukan perubahan sistem pendidikan Mu’allimin yang sangat mendasar. Jikalau pada masa sebelumnya maskan atau asrama belum menjadi satu kesatuan sistem dengan madrasah, maka sejak tahun 1980, Mu’allimin mulai menganut sistem “long life education”.

Sistem ini, menegaskan bahwa madrasah/sekolah dan maskan/asrama adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pelaksanaan program pendidikan. Sistem ini pula yang menjadikan Mu’allimin mendapat pengakuan sebagai Pondok Pesantren dari Departemen Agama RI pada tahun 1984. 

Kemudian untuk memperkuat kurikulum pendidikannya, pada tahun 1987 dilakukanlah upaya resistematisasi kurikulum Mu’allimin. Upaya ini bertujuan agar proses pendidikan dan pengajaran dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam upaya ini ditetapkan kebijakan untuk menyusun suatu paket terpadu yang menyangkut materi bidang studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan teknik kurikulum silang (crossing curriculum), yakni memadukan materi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Departemen Agama RI dengan materi Mu’allimin yang merujuk kepada referensi “kitab kuning”.

Selanjutnya dengan adanya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan Permenag No. 2 Tahun 2008 maka Mu’allimin mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan Permenang Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi lulusan dan standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, sehingga menjadi begitu banyak jumlah muatan yang harus dipelajari siswa Mu’allimin terlebih dengan muatan kepemimpinan dan kekaderan sebagai sekolah kader persyarikatan, Mu’allimin mengelola melalui berbagai cakupan aktifitas peserta didik yang 

terintegrasi, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, ektrakurikuler dan aktifitas pembiasaan di asrama dalam kesatuan manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisien. Pada sisi lain agar tujuan masing-masing pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah (Kemendikbud dan Kemenag) dan Persyarikatan bisa tercapai sehingga dengan “Long Life Education” siswa belajar secara formal dan informal dalam satu pengawasan.

Mu’allimin dalam angka

Tahun Berdiri

Pahlawan Nasional

Jumlah Pelajar

Komunitas Siswa

Informasi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 Gelombang 2 masih dibuka sampai dengan 03 November 2022.

© 2021 Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta

[jurnalsultra]

Dukung Permen PPKS, Kemenag Akan Terbitkan Edaran untuk PTKN

Dukung Permen PPKS, Kemenag Akan Terbitkan Edaran untuk PTKN

Jakarta, JurnalSultra.com – Kementerian Agama mendukung kebijakan Kemendikbud Ristek terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini dikemukakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat bertemu Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Kantor Kemenag, Jakarta. “Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri. Karenanya, kami segera…

[pertamax7]

Yamaha Giat Dukung Pendidikan Vokasi, Kembali Menerima Penghargaan Kemendikbud RI

Yamaha Giat Dukung Pendidikan Vokasi, Kembali Menerima Penghargaan Kemendikbud RI

., salam pertamax7.com, Yamaha Giat Dukung Pendidikan Vokasi, Kembali Menerima Penghargaan Kemendikbud RI Kegiatan Vokasi Yamaha SMK Salam vokasi. Info resmi dari pulau Jakarta – PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg. (YIMM) kembali menerima penghargaan setelah tahun 2018 silam, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) atas dukungan serta kontribusi dalam…

[jbmnews]

Ketua DPD RI Nilai Permendikbud Kekerasan Seksual akan Lindungi Generasi Muda

Ketua DPD RI Nilai Permendikbud Kekerasan Seksual akan Lindungi Generasi Muda

JBM.co.id, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung rencana Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim yang akan menerbitkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Senator asal Jawa Timur ini menilai Permendikbud bisa melindungi masa depan generasi muda Indonesia. Terlebih,…