#DisdikporaBuleleng

[baliportalnews]

Disdikpora Buleleng Tanggulangi Kekerasan di Sekolah Melalui TPPK

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Kekerasan di lingkungan sekolah menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng sebagai komitmen nyata pelaku pendidikan untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kepala Disdikpora Buleleng, I Made Astika saat menjadi narasumber di kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan PAUD (hari ke 2) bertempat di Jakarta, Jumat (3/11/2023) mengatakan telah mengambil langkah pertama dimulai dari rapat internal dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Buleleng bersama dengan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng meliputi PAUD, SD, dan SMP yang merupakan kewenangan Disdikpora Buleleng. Langkah tersebut diambil guna menyamakan persepsi terkait pembentukan TPPK. “Kita harus lebih gencar lagi dalam membangun sistem penanganan yang disebut dengan TPPK yang ada di satuan pendidikan, seharusnya kita telah menyimak secara detail dan utuh bagaimana nafas dari pada Permendikbud No. 4 Tahun 2023 itu,” tegasnya. Astika mengungkapkan, progress TPPK di Kabupaten Buleleng telah mencapai 75,53% meliputi 30 PAUD Negeri, 465 SDN, dan 55 SMPN. Persentase tersebut tentunya akan terus ditingkatkan. Selain itu, dukungan teknologi informasi juga diberikan melalui aplikasi web yang menyediakan alur pengaduan kepada masyarakat utamanya orang tua siswa. Terlepas dari segala upaya yang telah pihaknya lakukan, Astika tidak menampik bahwa hadirnya TPPK tidak serta merta menghilangkan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Namun, setidaknya setiap kasus kekerasan siswa yang terjadi baik saat kegiatan belajar mengajar maupun di luar itu dapat terpantau dan segera ditangani. “Kalau ada terjadi hal-hal seperti itu, penanganan kekerasan terhadap anak jalurnya sudah jelas, jadi kita juga sudah menyiapkan SOP terkait dengan itu,” tutupnya. Salah satu satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng yaitu SMPN 6 Singaraja telah membentuk dan menjalankan TPPK. Kepala SMPN 6 Singaraja, Nyoman Sudiana mengatakan telah membentuk TPPK yang melibatkan pendidik dan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendikbud RI, pihaknya melalui TPPK telah menjalankan pencegahan tindak kekerasan meliputi edukasi kepada seluruh siswa melalui pemberian wejangan setiap pelaksanaan upacara dan arahan langsung dari tenaga pendidik. Pengawasan juga diperketat, Sudiana telah memasang instalasi CCTV di seluruh kelas. Menurutnya kebijakan ini sangat efektif karena dapat meningkatkan pengawasan tenaga pendidik terhadap para siswa. “CCTV ini sangat efektif, karena kan kita bisa awasi secara real-time di setiap kelas, kalau ada kejadian juga kita jadi tahu aslinya karena sudah terekam semua,” jelasnya. Dirinya berharap melalui pembentukan TPPK ini bahwa pencegahan tindak kekerasan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, namun orang tua atau wali siswa juga dilibatkan dengan pengawasan dan pengarahan kepada anak masing-masing.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Ratusan Lulusan SD di Buleleng Terancam Tidak Melanjutkan ke Jenjang SMP

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Ratusan siswa sekolah dasar (SD) lulusan tahun ajaran 2021/2022 masih terancam tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menyikapi hal itu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng mulai melakukan penelusuran terhadap ratusan lulusan itu. Penelusuran dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi Drop Out (DO). Sehingga kemudian Disdikpora Buleleng mengambil langkah dengan membentuk posko DO dibantu oleh masing-masing Koordinator Wilayah (korwil) di 9 Kecamatan. Berdasarkan data terkahir yang berhasil didapat pada tahun ajaran 2021/2022 jumlah lulusan SD mencapai 11.963 orang siswa, sedangkan tahun ajaran 2022/2023 jumlah siswa baru di jenjang SMP hanya 11.523 orang. Sehingga dengan data itu berarti ada sekitar 440 orang lulusan SD diduga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Namun berdasarkan data semantara sudah ada sebanyak 92 siswa terdeteksi beresiko DO, dimana jumlah itu di Kecamatan Banjar 10 orang, Kecamatan Busungbiu 7 orang, Kecamatan Gerokgak 9 orang, Kecamatan Kubutambahan 13 orang, Kecamatan Seririt 38 orang, Sukasada: 1 orang dan Kecamatan Tejakula 18 orang. "Data ini masih bisa bertambah jumlahnya, karena upaya penjaringan siswa berpotensi DO akan dilakukan hingga bulan Agustus mendatang," jelas Kepala Disdikpora Buleleng, Made Astika ditemui beberapa hari sebelumnya. Bahkan Astika mengatakan kemungkinan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP dikarenakan beberapa faktor seperti siswa bersangkutan memang tidak ingin melanjutkan serta beberapa ada siswa yang melanjutkan pendidikan pada jenjang madrasah. Kini pihaknya telah menginstruksikan seluruh kepala SD di Kabupaten Buleleng untuk menelusuri lulusan mereka. Kemudian itu akan diidentifikasi apa yang menjadi permasalahan siswa tidak melanjutkan ke tingkat SMP. Selanjutnya masalah itu akan dipecahkan, dengan harapan siswa itu dapat melanjutkan pendidikannya. “Tim Posko DO akan melakukan pendekatan kepada orangtua siswa, agar ikut mendorong anak-anaknya kembali ke sekolah," terangnya. Disamping itu, Astika menegaskan jika adanya program Posko DO juga akan memfasilitasi dalam pemenuhan sarana prasarana apabila siswa-siswa itu mau kembali melanjutkan sekolah. Sarana dan prasarana itu mulai dari seragam sekolah, beasiswa hingga biaya transportasi jika memang diperlukan. “Posko DO akan bergerak sampai 31 Agustus mendatang, kalau tidak bisa di pendidikan formal, minimal akan dialihkan ke pendidikan non formal kesetaraan. Jadi tidak ada istilah tidak ada biaya," sebutnya.(dar/bpn) Read the full article