#realcount

[rasiooid]

Real Count KPU 60,36 %, Ravindra Airlangga Raih Suara Terbanyak dan Tumbangkan Fadli Zon Hingga Adian Napitupulu

RASIOO.id – Hasil realcount sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) menunjukkan bahwa Ravindra Airlangga berhasil meraih suara terbanyak. Menurut data yang diterima pada pukul 9.12 WIB hari ini, dari 9.192 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah masuk dari total 15,228 TPS atau sekitar 60,36%,…

[dunia-manusia]

Satu lagi yang lucu

Pesta demokrasi Indonesia emang sudah terlaksana, tapi momen lucu tetap ada. Kali ini bukan masalah paslon tapi pada KPU. Bukan KPU nya yang lucu, tapi tetep pada beberapa manusia yang ada dinegara kita broo.

Masih aja pada ribut masalah pemilu, ada yg bilang KPU curang karena salah input. Ah elah, lu kalo ngetik aja sering typo tapi menuntut kesempurnaan. Mengawal suara boleh itu emang tugas lu semua termasuk gue, tapi tetap elegan dong. Lagian gak mungkin juga udah tau input data salah trus dibiarin gak dikoreksi.

[mantappsindo]

Habib Rizieq Sarankan BPN Desak KPU Hentikan Real Count, Mengapa?

Mantapps.com - Yusuf Muhammad Martak, Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, mengatakan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyarankan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi segera mendesak KPU untuk menghentikan real count. Habib Rizieq menilai real count bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat. Yusuf menilai setiap hari angka di Situng KPU tidak bergerak dan hanya berada di angka 54. Dia menilai sebanyak apapun suara daerah yang masuk nilainya tetap dan tidak berubah. Yusuf juga meminta pemerintah segera membenahi sistem di KPU dan Bawaslu. Dia menilai jika terus dibiarkan kecurangan ini akan bersifat sistematis dan masif. Meski begitu, dia mengatakan rekomendasi Ijtimak Ulama III ini bukan salah satu upaya mendelegitimasi KPU ataupun Bawaslu. Namun, dia bicara terkait Ketua KPU yang memiliki nilai rendah saat fit and proper test. Contributor: Mantapps Read the full article

[rukysj]

#bpn #realcount https://www.instagram.com/p/Bw44XmtBKpn/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=obtd1tz4bs48

[inanews-blog1]

Kata Mahasiswa USU soal Pemilu 2019: Fenomena Nurhadi-Aldo hingga Golput

Inanews - Pemilihan umum ( pemilu) 2019 sudah berlalu sejak 17 April 2019 lalu. Saat ini, KPU sedang melakukan penghitungan suara, melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) hingga pemungutan suara lanjutan (PSL). Ada banyak pelajaran dipetik dari pemilu serentak tahun ini. Inanews berkesempatan mewawancarai sejumlah mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) terkait pandangan mereka terhadap pelaksanaan pemilu 2019 pada Jumat (26/4/2019). Berikut hasilnya.

Apresiasi antusiasme masyarakat

Rinaldi Hasibuan, seorang mahasiswa di ekstensi fisika mengatakan, sebagai seorang mahasiswa, dia turut menganalisis perkembangan dan jalannya demokrasi khususnya pemilu 17 April kemarin, menarik untuk melihat bagaimana antusias masyarakat dalam menyambut pesta 5 tahunan ini. Bukan saja dari kalangan akademisi, bahkan peran serta masyarakat seperti bapak-bapak dan Ibu-ibu yang selama ini cenderung pasif, justru malah sebaliknya. "Saya rasa ini perkembangan yang sangat baik, dan harapan kedepan semoga segala elemen dapat memantau dan mengawal segala kebijakan pemerintah," katanya. Persoalan dan polemik antara quick count dan real count, menurutnya masih dalam batas kewajaran. Sebab saat ini, untuk mendapatkan segala bentuk informasi bisa diakses dengan mudah dan secara tidak langsung menyebabkan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu. Yang terpenting adalah bagaimana menyikapi setiap polemik agar tidak terjadi tindakan-tindakan inkonstitusional. Berbicara soal kriteria presiden ideal, dia melihat kondisi politik hari ini cenderung liar. Sengaja membenturkan perbedaan demi satu kepentingan. Sehingga menyebabkan masyarakat yg berbeda pandangan rawan terjadi perpecahan. Dia berharap siapapun presiden ke depan, mampu menstabilkan kembali kondisi pasca-pemilu ini. "Juga pemimpin yang mendapat rasa hormat yang tinggi dari masyarakatnya. Kemudian berkomitmen untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI," katanya.

Survei pemilu menciptakan polemik

Inanews Ilustrasi Menurut Fadlan Alfiansyah Lubis, mahasiswa Fisip 2015, pemilu 2019 menarik bagi mereka yang memiliki kepentingan kelompok tertentu dalam mengakomodir seluruh aspek sosial, ekonomi politiknya. Hal ini bisa dilihat dari akses ruang publik yang kerap di privatisasi dalam menerapkan sistem oligarkinya, sehingga terlihat secara jelas kepentingan itu tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi masyarakat tidak diberikan pendidikan politik secara khusus untuk memberikan kesadaran secara kolektif. Hanya saja, sambungnya, bentuk-bentuk sosialisasi praktek politik yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu masih kurang sehingga pemilih minim kesadarannya untuk memberikan kontribusi positif untuk perubahan ke depannya. Selain itu, survei pemilu sangat membingungkan dan menciptakan polemik karena negara tidak memberikan kontrol penuh terhadap lembaga survei swasta dalam melakukan kegiatan organisasinya. Menurutnya, mungkin bisa berkaca dari quick count yang terjadi pada pemilu di Amerika Serikat pada beberapa tahun silam. "Di situ terlihat jelas hasil quick count memberikan info yang jelas secara serentak dan tidak menimbulkan kontradiksi Dia menambahkan, sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk lima tahun mendatang, harus memenuhi beberapa kriteria yakni, memberikan kesejahteraan yang merata di seluruh daerah. Memberikan pendidikan yang tidak berbasis industri kapitalis dan menggenjot literasi pada peserta didik. Sistem ketatanegaraan dan aparatur pegawai sipil harus diperbaiki untuk memberantas korupsi dam menjunjung tinggi transparansi. "Tegakkan prinsip-prinsip Pancasila. Pemimpin dan pejabat negara harus menjamin kebebasan berekspersi, kritik serta memberikan masyarakat forum evaluasi pada pemimpin dan pejabat negara lainnya di ruang publik," katanya.

Soal sosok presiden ideal

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Sementara itu, Agung Adhi Laksana, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik (Fisip) menilai, hal yang menarik dari penyelenggara pemilu 17 kemarin masyarakat yang ikut pemilu sangat berpartisipasi dan rasa ingin tahu besar karena sistem pemilu tahun ini sangat baru dan berbeda tidak seperti tahun lalu. "Kebetulan saya ikut turun ke lapangan untuk meneliti bagaimana partisipasi pemilu 17 ini," katanya. Mengenai polemik real count, menurutnya sangat tidak objektif dilakukan karena hanya sebagian TPS saja sehingga tidak real dari keseluruhan maka banyak dari masyarakat beranggapan tidak sah, masyarakat beranggapan sangat ingin hasil yang mutlak. Dia menambahkan, Indonesia membutuhkan sosok presiden yang siap untuk (menjawab) kebutuhan dan keresahan masyarakat. "Soalnya, kebutuhan secara umum dan kusus untuk kerasahan yang harus diterima oleh presiden ialah jeli melihat masyarakat desa yang saat ini masih jauh dari demokrasi yang diterapkan dan otonomi daerah yang sudah di tentukan," katanya. Sementara itu, Thomas Rocky Nainggolan, mahasiswa USU lainnya mengatakan, pemilu 2019 masih terasa biasa saja karena masih terjadi beberapa masalah seperti surat yang sudah tercoblos sebelum hari H. Kemudian dia juga menyesalkan masih terjadinya polemik terkait quick countdan real count. Seharusnya, proses pemilu bisa berjalan secara transparan. "Saya berharap, pemimpin ke depan bisa membuat kita semakin baik. Kepemimpinan harus dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila. Jujur dan adil," katanya.

Fenomena Nurhadi-Aldo hingga film Sexy Killers

Inanews /GARRY LOTULUNG Calon presiden fiktif nomor 10, Nurhadi (kiri), .di Menara Inanews, Palmerah, Jakarta Barat. Nurhadi bersama Aldo, merupakan pasangan capres-cawapres fiktif yang hadir di tengah persaingan pilpres 2019. Roby Dwi Hermawan yang juga aktifis mahasiswa mengatakan, yang menarik dari pemilu kali ini adalah semakin tinggi antusias masyarakat terhadap keadaan bangsa dan negara dengan cara-cara yang di luar dugaan. Hadirnya pasangan calon fiksi Nurhadi-Aldo yang membuat gelak tawa di mana dianggap antimainstream. Apalagi kemudian, muncul film Sexy Killers yang menggambarkan akan masing-masing kandidat para kontestan politik terkait pertambangan batu bara. Menurutnya, polemik quick count dan real count merupakan hal yang lumrah dalam sebuah pertarungan politik seperti ini, akan tetapi alangkah baiknya terkait quick count tidak perlu ditampilkan di media-media yang ada, baik itu menguntungkan 01 maupun 02. Pasalnya, mengganggu konstelasi bangsa, di mana saat ini bangsa ini menurutnya belum dewasa dalam menyikapinya sehingga lebih baik menunggu hasil resminya dan tetap mengawal agar tidak ada kecurangan. "Mengenai pemimpin, yang benar-benar berpihak pada yang lemah saja sudah jauh lebih baik untuk Indonesia, ya kita juga harus jujurlah terhadap bangsa ini, yang kaya semakin kaya begitu juga yang miskin semakin miskin, ditambah lagi jumlah yang miskin lebih dominan, maka dari itu jarak ketimpangan semakin besar dan kebanyakan hal ini cuma dijadiin isu yang pilu dikala pemilu," katanya.

Memilih golput

Berbeda dengan Yael Stefani Sinaga. Aktivis pers mahasiswa ini mengaku golput dan karenanya dia merasa tidak merasa ada yang menarik dalam pemilu kali ini. Semua yang terjadi hanya euforia semata dan kepentingan berbagai pihak. Di mulai dari banyaknya serangan fajar H-1 pemilu dan maraknya diskon baik barang dan makanan untuk orang-orang yang memilih dengan hanya menunjukkan tinta di jari tanda telah memilih. Quick count menurutnya menjadi masalah karena belum resmi dan tidak bisa dijadikan pedoman. Seharusnya masyarakat tak terpaku dengan hasil quick count karena pada akhirnya keputusan yang diakui dan resmi nantinya pastilah berasal dari pengumuman oleh KPU. "Kalau saya ditanya yang tidak hanya janji selalu. Yang benar paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Klasik sebenarnya karena aku pun masih pesimis untuk presiden Indonesia. Tak bisa dipegang perkataannya," katanya. Read the full article

[kuebeludrumerah]

Seandainya aku menjadi Pemohon, segala kemungkinan gugatan ke MK harusnya dipersiapkan melalui hasil quickcount dan masih ada jeda waktu panjang menuju sidang MK. Dengan mengacu pada hasil tersebut, akan lebih pas jika tidak membahas angka, melainkan cukup dengan mencari-cari kesalahan dari Pihak Terkait. Sebab, cara ini cukup efektif digunakan untuk menjatuhkan lawan ketika Pemilihan Raya di kampus. Meskipun sejauh pengetahuan saya dalam Pemilu tidak ada sanksi pemotongan suara, melainkan pidana penjara atau denda.

Sedangkan, waktu hari-H pencoblosan sudah mengaku mendapat hasil penghitungan suara secara real lewat form C1 dan berani mengumumkan bahwa punya data C1 seluruh TPS di Indonesia, ini hebat sekali sebenarnya, bisa menghitung manual secara kilat. Tapi anehnya ketika diminta menunjukkan bukti data C1 justru beralasan tidak memungkinkan mengumpulkan C1 se-Indonesia.

Teori probabilitas ini telah terbukti secara matematis selama ratusan tahun. Hebatnya orang Indonesia, pada 17 April 2019 kemarin berani mengklaim bahwa ilmu statistik adalah penipuan. Padahal validitas dan reliabilitasnya sudah teruji jauh sebelum kakek saya lahir.

Di Indonesia, quickcount pertama kali diterapkan pada tahun 2004, di mana Pak Burhan (Indikator) dan Pak Saiful (SMRC) masih tergabung dalam LSI (mohon koreksi apabila salah). Kalau dilihat riwayatnya, hingga sekarang selisihnya tidak pernah lebih dari 1% dengan realcount. Termasuk saat Pilkada DKI 2017 Putaran II yang memenangkan Gubernur dengan kinerjanya yang sampai detik ini sangat luar biasa keren dahsyat menakjubkan mengagumkan tanpa keberpihakan, Yang Terhormat Bapak Anies Baswedan.

Justru quickcount sendiri menjadi acuan dengan nanti apabila adanya kecurangan, ketika hasil akhir nanti bisa berbeda jauh dengan hitung cepat yang diadakan oleh lembaga survey dengan kredibilitas tinggi, bukan lembaga survey TVOne saat Pilpres 2014 ya, hehe hehehe hehehehe.

Apabila dirasa tidak pas, hasil ini pun terbuka untuk dibantah oleh siapa saja. Tapi sayangnya banyak dibantah tanpa etika ilmuwan, tidak berbicara fakta, masuk akal, apalagi logika yang sehat, hanya bisa berkata curang tanpa bisa membuktikan. Teori ini berangkat secara matematis, jadi terlihat tidak elegan sekali kalau dibantah hanya dengan modal teriakan tanpa disertakan bukti nyata. Jadi, apabila periode selanjutnya tidak terima dengan hasil hitung cepat kemudian ada seruan mematikan TV secara berjamaah, mending sekalian saja TV-nya disumbangkan ke yayasan terdekat, jauh lebih bermanfaat, anda tidak perlu nonton TV lagi.

Dikatakan TSM, atau Terstruktur, Sistematis, dan Masif, seharusnya bisa mengakibatkan perubahan hasil yang signifikan. Sedang bukti-bukti yang disajikan pun tidak seberapa untuk mengubah kedudukan. Dapat dikatakan TSM pun harusnya menjadi poin lebih bagi Pemohon untuk menyajikan bukti, nyatanya bukti tidak pernah tampak jelas. Lebih lucu lagi, yang disampaikan telah ditemukan banyak kecurangan berasaskan DPT Siluman justru di daerah yang memenangkan Pemohon, itupun saksinya juga tidak tahu. Sungguh saksi yang malang, mau menyerang malah terbongkar aib sendiri.

Jadi hemat saya, Pemohon seharusnya tidak perlu bermain angka. Melainkan fokus saja pada mencari-cari kesalahan dan pelanggaran Pihak Terkait, dengan catatan lampirkan bukti yang kuat dan saksi yang serius. Itupun kalau memang ada kesalahan. Sehingga, minimal tidak malu dan ditertawakan seisi bumi pertiwi.

Penekanan Hakim Palguna di awal sudah jelas sekali padahal, kuantitas saksi tidak penting, melainkan kualitasnya. Minimal kualitasnya, tapi video dagelan saksinya saja lumayan lama menjajaki trending youtube. Orang awam seperti saya kan jadi ikut bingung, ini saksi apa pelawak? Kalau saksi sungguhan, masa ga ada arahan sama sekali minimal dari tim Pemohon? Soalnya konyol sekali.

Sedangkan kata Prof Eddy, sebuah bukti harus lebih terang daripada cahaya, tapi yang diberi malah lebih gelap daripada blackhole. Negara kita ini kan berdiri dengan asas rasionalitas, sejak kita sekolah pun kita diajarkan kejujuran, mengatakan seseorang bersalah harus ada asasnya. Atau jangan-jangan kita memang hanya sakit hati karena selalu kalah dan belum bisa ikhlas. Jadi tolonglah, kebodohan yang diperlihatkan kepada dunia cukup atas inisiatif sendiri saja, tidak perlu membawa agama kita. Malu. Serius malu.

Saya sering sekali berdebat, sejak sebelum pra pemilu sampai pasca pemilu, tapi akhir-akhir ini sudah tidak. Saya ingat persis substansi kalimat-kalimat mereka, sebelum 17 April .. 'kalian lihat saja 17 April nanti, orang dzalim pasti akan kalah, orang baik akan dimenangkan oleh Allah', lalu ketika 17 April tampaklah siapa yang dzalim. Tapi ternyata, doanya berubah .. 'ente lihat saja nanti 22 Mei, ane ga percaya lembaga survey abal-abal, tipu-tipu, dibayar rejim, 22 Mei nanti orang curang pasti akan kalah', maka tampak lagi siapa yang curang saat 22 Mei tiba. Tapi ternyata, doanya berubah lagi .. 'yang menang belum tentu orang baik dan lalalayeyeye'. Lalu besoknya rusuh. Saya tidak yakin mereka sungguh-sungguh paham dengan apa yang mereka sendiri bicarakan. Mohon maaf, apakah ini contoh kondisi medis seseorang yang berbicara diluar kendali otaknya akibat mengkonsumsi sesuatu?

Dua hal yang saya tidak rela, saya tidak rela agama saya jadi tameng agar siapapun dapat leluasa berbuat dosa dan nyampah di Jalan Sudirman, termasuk mudahnya berseru 'kriminalisasi ulama' ketika ada yang dinyatakan bersalah, sedang yang saya lihat justru inilah momen 'ulamaisasi kriminal', sedih sekali. Kedua, saya tidak rela negara ini dipimpin orang-orang yang plin-plan dalam berpikir dan orang-orang yang sama sekali tidak dewasa dalam bersikap, malah lebih mirip preman pasar.

Barangkali, jawaban Allah sudah terpampang nyata sejak lama pada hasil akhirnya, yang boleh jadi hanya dapat disadari bagi mereka yang mau berpikir. Juga sekaligus menjadi kenyataan yang cukup melegakan, bahwa setengah lebih penduduk tanah pertiwi masih mau berpikir secara terbuka dan rasional, tidak mengedepankan berita buatan, keributan, dan hal barbar lain seperti mengangkut bahan bangunan menggunakan ambulan.

Alhamdulillah.

***

Daftar Pustaka: 1 | 2 | 3 | 4

[beautifuljellyfishnightmare]

"In My Life" GriffinHeart's #Acoustic #NewMusic #CountryMusic #RealCount...

TWEET! TWEET! TWEET!

PUBLISH GRIFFINHEART  AUGUST 2021

PART 1: - Social Health -

Any & All People’s Leadership generally, is born of, adapts to & reflects the actual endogenous uncontrived empathy & moral character of those People!  

     Therefore if you are focusing on & concerned about your leadership, perhaps you should be spending much of that time focusing on & looking at yourselves!   

PART 2: - Personal Health -

Our "Earthly" Purpose, impetus & the prime motivation of our Brain is to EVOLVE inclusive of SURVIVAL & PROCREATION! If we comprehend this & cooperate with this Primal Unconscious Urge it is in fact not only The Secret to Happiness divulged but Health & Fitness as well!!  

 “The Evolution Connection!”  

3 Chords & TheTruth! -

Griffinheart - P A T R E O N

“The Happiness Place On Earth!”

All Questions Answered!

HELP VET THE NEW SCIENCE!

MILLION DOLLAR PSYCHOTHERAPEUTIC HEALTH & FITNESS THERAPY VIA GRIFFINHEART PATREON USE MESSAGING! IT’S FREE!!!

[mantappsindo]

Ini Kontroversi Jurdil2019 yang Tampilkan 'Real Count'

Mantapps.com - Bawaslu RI akhirnya mencabut izin atau akreditasi salah satu lembaga pemantau pemilu, Jurdil2019. Namun keputusan tersebut mengalami kontroversi. Pihak Jurdil2019 melayangkan protes. Dikutip Mantapps dari detik, selain akreditasinya dicabut, situs jurdil2019.org juga diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sejumlah alasan melatar belakangi pencabutan akreditasi dan pemblokiran Jurdil2019 yang merupakan pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut pencabutan akreditasi dilakukan karena tak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan. Afif menyebut Jurdil2019 melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count, yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU. Disebutkan ketika mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menjadi pemantau pemilu, PT Prawedanet Aliansi Teknologi akan melakukan pemantauan dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu lalu memberikan persetujuan terhadap permohonan tersebut. Namun, dalam kenyataannya PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan quick count, dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui Bravos Radio dan situs www.jurdil2019.org. Bawaslu menilai PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalah gunakan sertifikat akreditasi. Terkait pencabutan akreditasi dan pemblokiran situs ini diprotes oleh pihak Jurdil2019. Mereka mempertanyakan mengapa tidak ada pemberitahuan lebih dulu. Rulianti, pihak yang mengajukan izin Jurdil2019 jadi lembaga pemantau pemilu, menyanggah bahwa di situs jurdil2019.org menampilkan quick count. Dia menyebut yang ditampilkan dalam situs tersebut yakni real count, yang merupakan upaya memantau pemilu agar terselenggara dengan jujur dan adil. Rekan Rulianti, Herman Tohari mempertanyakan soal pemblokiran situs jurdil2019.org. Dia memprotes karena merasa situsnya tak menampilkan konten negatif. Contributor: Mantapps Read the full article

[inanews-blog1]

Real Count TKN Data 55,8 Persen: Jokowi-Ma'ruf Unggul 12,36 Persen

Inanews - Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali mengumumkan perkembangan penghitungan suara real count Pemilihan Presiden 2019 yang dilakukan pihaknya. Hingga Selasa (30/4/2019) sore, TKN mengklaim, berdasarkan penghitungan mereka, Jokowi-Ma'ruf unggul 12,36 persen daripada paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Hasil real count kami pada pukul 14.33 WIB ini perolehan suara Jokowi-Ma'ruf itu 56,18 persen sementara Prabowo-Sandiaga 43,82 persen," ujar Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong di Posko Cemara, Jalan Cemara, Selasa (30/4/2019). Usman mengatakan, perolehan suara itu berasal dari data dokumen C1 yang masuk ke sistem real count TKN Jokowi-Ma'ruf. Data yang masuk sudah mencapai 55,8 persen, tepatnya dari 453.833 tempat pemungutan suara (TPS). Usman menyebutkan, perolehan suara ini sudah stabil. Selain itu, kisarannya juga tidak berbeda jauh dengan hasil quick count lembaga survei dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kalau pun berubah naik turunnya itu kurang dari 1 persen," ujar Usman. Meski mengantongi data perolehan suara berdasarkan penghitungan internal, TKN tetap mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan KPU pada 22 Mei 2019. Read the full article

[bobycandra]

Ditulis langsung oleh Boby Candra

#Realcount Pilpres 2019 KPU jam 10.40 wib @tvOneNews https://t.co/pjlJcAIZCx FIND US! Twitter https://twitter.com/boby13candra Instagram http://bit.ly/2EHjQMj Facebook http://bit.ly/2ELLQiW Website www.bobycandra.com Phone 0822 2226 2200 #BobyCandra

[anugerahputra-blog]

Bukan Hanya SISMIOP, Anugerah Putra siap Aplikasi Pemilihan Umum dengan Industri 4.0 pada Demokrasi

Pemilu Indonesia terumit di dunia?

Benar sekali. banyak variabel yang mempengaruhi.

tetapi,

Hal ini dapat dipermudah dengan menerjemahkan alur kerja tersebut ke dalam sistem. Saat ini Anugerah Putra membantu Badan Kesatuan Bangsa Politik Kab Mojokerto untuk melakukan mengetahui real count di tiap-tiap kecamatan.

Variabel yang sangat banyak dipermudah. Bukankah saat ini adalah era Industri 4.0? Mari kita buat Industri 4.0 pada demokrasi kita.

Selain SISMIOP, Anugerah Putra juga banyak melayani sistem lainnya contohnya hari ini. Jika Bakesbangpol menjadi efisien kerjanya, mari KPU untuk bersama mewujudkan Industri 4.0 di demokrasi kita. Semua dapat dikontrol melalui internet dengan komputer atau ponsel kita. Kami tunggu di Pilbb, Pilgub dan Pemilu mendatang. Go Go KPU.

Pemilihan melalui sistem elektorik? Sangat mungkin dengan Aplikasi Anugerah Putra.

Anugerah Putra .. karena kami selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam sistem dan terbaik dalam pelayanan SISMIOP di Indonesia.

Telpn/WA 0815503295

#anugerahputra #sismiop #keuangandaerah #keuangan #pajak #pajakdaerah #smartphone #aplikasi #terpadu #pad #android #apple #ios #web #terbaik #bphtb #daerah #cepat #kecepatan #mutu #sismiopterbaik #sismioponline #demokrasi #pemilu2019 #bakesbangpol #aplikasidemokrasi #realcount #pemilu

[ayoeseksina-blog]

Pilkada Prabumulih: Ridho-Fikri Raih Suara 79,23% Realcount dari 74,23% Suara

Ayoe Seksina Pilkada Prabumulih: Ridho-Fikri Raih Suara 79,23% Realcount dari 74,23% Suara Artikel Baru Nih Artikel Tentang Pilkada Prabumulih: Ridho-Fikri Raih Suara 79,23% Realcount dari 74,23% Suara Pencarian Artikel Tentang Berita Pilkada Prabumulih: Ridho-Fikri Raih Suara 79,23% Realcount dari 74,23% Suara Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Pilkada Prabumulih: Ridho-Fikri Raih Suara 79,23% Realcount dari 74,23% Suara Pasangan calon Ir H Ridho Yahya MM serta H Andriansyah Fikri SH menang atas kolom kosong berdasarkan real count dilakukan tim pemenangan Ridho http://www.unikbaca.com

[harianpublik-blog]

Babak Baru Ekspansi Erdogan ‘The New Ottomans’

Babak Baru Ekspansi Erdogan ‘The New Ottomans’

Referendum Turki yang dilaksanakan 16 April lalu telah memberi kemenangan bagi Erdogan. Walaupun KPU Turki belum mengumumkan hasil resmi, tapi menurut kantor berita negara Anadolu Agency, realcount yang telah selesai 100 persen mengasilkan 51,41 % untuk ‘Evet’ pro referendum dan 48,59% untuk ‘Hayer’ atau menolak referendum.

Erdogan langsung memberi pidato kemenangan “…kita telah berjalan bersama, dengan sistem baru ini, kita akan bersiap-siap melesat…” teriaknya menyemangati masa simpatisan.

Erdogan melihat sistem parlementer Turki sangat mengebiri kinerja pemerintahan. Sistem parlementer Turki adalah warisan panjang sejak Mustafa Kemal dan runtuhnya daulah Ustmaniyyah. Sistem ini memberi wewenang terlalu besar bagi militer untuk mengintervensi pengelolaan pemerintahan ditengah kecilnya wewenang kepala negara: presiden.

Sistem parlementer dinilai Erdogan menciptakan ketidakstabilan, beban ekonomi dan proteksi negara yang lamban seperti berbagai serangan bom dari kelompok bersenjata Kurdi dan ISIS. Secara institusional lembaga kepresidenan tidak punya cukup wewenang untuk mengeksekusi banyak persoalan krusial karena presiden hanya sebagai simbol sedangkan fungsi pemerintahan dikelola oleh perdana menteri.

Kemenangan kubu ‘Yes’ yang dimotori AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) atas ‘No’ yang dimotori MHP (Partai Aksi Nasionalis) akan mengubah performa pemerintahan Turki secara signifikan.

Sistem presidensial Turki yang baru akan memberi wewenang baru presiden seperti memilih para menteri, wakil presiden, dan setengah anggota dari lembaga kehakiman. Juga memberi presiden hak untuk menerbitkan dekrit dan memutuskan status darurat bagi negara. Dan yang terpenting pada situasi transisional seperti ini adalah kewenangan presiden untuk memilih para petinggi militer dan kepolisian.

Referendum ini akan mulai memberi arti dalam pemilu presiden 2019 mendatang. Artinya Erdogan menang, maka ia bisa memimpin Turki hingga dua kali lima masa jabatan sampai 2029. Namun sebelum semua itu terjadi Erdogan harus menghadapi terlebih dahulu tantangan aborsi referendum.

Oposan CHP (Partai Masyarakat Republik) dan HDP (Partai Masyarakat Demokratik) yang pro Kurdi menuntut penghitungan ulang bahkan hingga pembatalan referendum. Tuduhan-tuduhan kesalahan prosedur pemilu dan perdebatan surat suara tidak berstempel yang dianggap valid harus mampu diselesaikan oleh KPU dengan baik. Mereka bahkan akan mengajukan mekanisme hukum melalui ECHR (Pengadilan Eropa dan Konstitusional untuk HAM) untuk menganulir hasil referendum. “Referendum ini akan ditempatkan dalam halaman gelap sejarah Turki…” seperti diuangkap tokoh CHP Bülent Tezcan saat konferensi pers.

Jika Erdogan berhasil melewati titik krusial legitimasi referendum maka Erdogan bersiap memulai babak baru dalam sistem presidensial. Pertama adalah memenangkan pemilu presiden 2019 yang menjadi tujuan utama referendum ini. Karena jika kalah, maka referendum ini menjadi senjata makan tuan bagi Erdogan, dimana rival politik yang menjadi presiden akan menggunakan wewenang baru untuk kontra proyek Erdogan.

Langkah kedua, Erdogan harus bersiap untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh jaringan militer lama yang berkali-kali mengkudeta seniornya Necmettin Erbakan dan juga berupaya mengkudetanya seperti pada kudeta gagal terakhir 15-16 Juli 2016 lalu. Stabilitas keamanan Turki adalah prioritas Erdogan sejak awal kepemimpinannya yang selama ini terlalu sulit dikelola akibat sistem politik parlementer. Sisi keamanan juga yang membuat setiap pemimpin Turki harus selalu menyesuaikan ritme ideologi kepemimpinan dengan selera militer jika tidak mau dikudeta.

Ketiga, Erdogan akan leluasa membangun konsep Turki Baru-nya dengan eksekusi seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Lima kali kemenangan AKP dalam pemilu sejak 2002 dan kemenangan pemilu presiden 2014 sebesar 51,79% mungkin bisa membuatnya berbesar hati atas dukungan rakyat untuk proyek apapun yang ia bawa. Namun hal itu membawa pesan keras bagi rival bubuyutan Turki, yaitu Eropa. Tantangan terbesar Erdogan pasca referendum adalah kekuatan-kekuatan eksternal.

Erdogan memang tidak membawa misi Islam apalagi mengusung ide khilafah dan negara Islam, justru ia menegaskan berkali-kali tentang sekularisme Turki. Tapi proyek pemerintahan Erdogan tidak bisa dipungkuri membangun mimpi ‘the New Ottomans’ yang notabene berkultur Islam, karena sejarah daulah Ustmaniyyah adalah sejarah Islam bukan seperti leluhur Turki Jengiz Khan di Asia Tengah. Inilah mimpi buruk Eropa jika Turki benar-benar menjadi kekuatan global baru dan membawa nilai baru di luar kapitalisme. Apalagi dari sisi ekonomi, geopolitik, demografi dan isu pengungsi saja, Eropa mempunyai cukup alasan untuk khawatir dengan kekuasaan baru Erdogan jika ia menang.

Maka mulailah tekanan Eropa dengan media-media besar mainstream yang menghujam legitimasi referendum Turki dan penciptaan ‘tyrannical image’ pada sistem presidensial. Uni Eropa juga membawa persoalan referendum pada isu kematian demokrasi Turki, walaupun proses referendum sendiri menggunakan perangkat demokrasi dikenal dan dipakai Eropa.

Dalam sebuah pidatonya Erdogan menyampaikan “negara ini telah melaksanakan pemilu yang sangat demokratis, yang jarang kita lihat juga di Eropa…” seperti yang dilansir Aljazeera. Dilain kesempatan Erdogan mengatakan “mentalitas perang salib di barat dan antek-anteknya di tanah air ini telah menyerang kita”.

Akan tetapi, persoalan ini tetap harus bisa dijawab dengan rasional oleh Erdogan untuk dijelaskan pada masyarakat dunia. Jika tidak, Turki akan mendapat ancaman kecaman dunia internasional dengan label yang disematkan sepihak yaitu negara gagal demokrasi, tirani atau sangsi-sangsi ekonomi-politik. Dan seperti biasa, negara-negara lain kemungkinan hanya mengekor sesuai trend media-media internasional.

Tapi lain halnya dengan animo masyarakat di kawasan timur tengah. Menurut Anadolu, masyarakat Azerbaijan, Palestina, Qatar, Pakistan, Masedonia, Saudi, dan Sudan menyambut gembira dan para pemimpinnya memberi ucapan selamat pada kementrian luar negeri Turki.

Oleh karena itu, pasca referendum ini saatnya Turki semakin memperbanyak kawan dan aliansi strategis untuk mencari dukungan jangka panjang terutama dalam bidang ekonomi, keamanan dan pertahanan. Karena ketegangan dengan Jerman dan Belanda dalam beberapa bulan terakhir semakin memanaskan hubungan Turki-Eropa. Jangan sampai Turki dikeroyok dan dibully hanya karena dia dianggap sendiri dan negara lain tidak ada yang peduli.

Muhammad Elvandi, Lc. MA. Global Policy Analyst, Manchester University

*(opini: Republika, 29 April 07)

Sumber : Source link

[priangancom]

Sambut Ramadan, Syukuran Kemenangan Prabowo – Sandi PRIANGAN.COM l TASIKMALAYA - Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya yang telah memilih dan memenangkan Prabowo – Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019 sampai 2014 versi realcount BPN.

[beautifuljellyfishnightmare]

"Imagine!" #Inspiration Fun #Podcast #Acoustic #CountryMusic #RealCount... CASTING CALL!     “3 Chords & The Truth!” & Griffinheart Studios invites your Q & A Submissions on all subjects relating to Human Behavior:  Achievement, Health, Happiness, Relationships, Grief & Loss, Politics & Religion, Conflict Resolution etc. for use as  Themes for:  Shows, Song Compositions & for you a free unbiased fresh eyed Professional 2nd Opinion, analysis,  discussion &  resolution of your issue on the show or in a song.  Specify anonymity or accreditation on your Email.  We notify you of Title & Release Date.  SUBMISSIONS TO:   edjogrif@gmail.com   3 Chords & The Truth by Griffinheart

[inanews-blog1]

TKN Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Luar Negeri

Inanews - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengklaim kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dalam pemungutan suara di luar negeri. Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy mengatakan, klaim itu dibuat setelah data dalam real count untuk pemilu luar negeri telah mencapai 57,2 persen. "Kami menang di 72,94 persen sementara Prabowo-Sandi di angka 27,06 persen," ujar Lukman di posko penghitungan suara TKN di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said. Lukman mengatakan, data hasil pemilu luar negeri yang direkapitulasi TKN Jokowi-Ma'ruf hanya tinggal beberapa negara saja. Beberapa negara yang datanya belum masuk adalah Malaysia dan Hongkong. "Ini kemenangan di luar negeri patut kita syukuri. Nanti kalau datanya sudah 100 persen, kami minta Pak Erick (Ketua TKN Erick Thohir) untuk mengumumkan ke publik," ujar Lukman. Selain hasil penghitungan suara pemilu luar negeri, Lukman juga menyampaikan perkembangan hasil rekapitulasi suara di dalam negeri. Lukman mengatakan sejauh ini pasangan Jokowi-Ma'ruf masih lebih unggul dari Prabowo-Sandiaga. "Tentang posisi real count kami saat ini sudah masuk data 40,60 persen. Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf sebesar 57,41 persen dan Prabowo-Sandiaga 42,59 persen," ujar Lukman. Read the full article