#tknjokowi-maruf

[inanews-blog1]

TKN Instruksikan TKD dan Relawan Kawal Kemungkinan Pemilu Susulan di 1.696 TPS

Inanews - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir memberikan instruksi pasca pemungutan suara Pemilu 2019 Instruksi ini disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Tim Kampanye Daerah Kabupaten/Kota hingga relawan. Dalam surat itu, Erick menginstruksikan TKD kabupaten/kota se-Indonesia dan luar negeri hingga relawan untuk mengawal kemungkinan dilakukannya pemungutan suara susulan dan pemungutan ulang di 1.696 TPS. Surat tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua TKN Johnny G Plate. Menurut dia, surat itu untuk mengantisipasi jika terjadi pemilu susulan, maka TKD harus siap mengawal TPS. "Kami mengantisipasi supaya jika dilakukan pemilihan suara ulang PSU maka kita siap," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019). Johnny mengatakan, instruksi itu juga untuk mengingatkan TKD dan relawan memastikan TPS di sekitar mereka apakah akan ada pemilu susulan serta mengawal perhitungan suara. "Apakah dia menjadi PSU (pemungutan syara ulang). Kalau PSU menyiapkan supaya berjalan baik kalau kita tidak PSU maka perhitungan dan rekapitulasi tetap dikawal," ujar dia. Surat instruksi pasca-pemilu itu ditandai oleh Ketua TKN Erick Thohir dan Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto. Surat tersebut memiliki beberapa poin penting yang ditujukan kepada TKD kabupaten/kota dan luar negeri serta relawan. Berikut poin-poin suratnya: 1. Seluruh Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja, Relawan dan Simpatisan untuk tetap menjaga soliditas. Kondusivitas dan tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang akan merugikan rakyat Indonesia. 2. Jaga dan kawal Form C1 dan C1 Plano perolehan suara Jokowi Ma‘ruf Amin mulai dari TPS, Kelurahan, Kecamatan, KPUD Kab Kota, KPUD Provinsi/ PPLN hingga penetapan oleh KPU. 3. Berdasarkan temuan Bawaslu R1 pada Pemilu Tahun 2019 adanya potensi 1.534 TPS Pemilu Susulan di 6 (enam) provinsi dan 162 TPS PSU (Pemungutan Suara Ulang) tersebar di 17 (tujuh belas) provinsi. 4. Terhadap 3 butir di atas, Kepada Tim Kampanye Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia bersama Partai Politik Koalisi ditingkatannya, Relawan dan Simpatisan untuk mengawal pencoblosan dan penghitungan suara di 1.696 TPS. 5. Mengirimkan foto-foto C1 dan melaporkan jika terjadi kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Read the full article

[inanews-blog1]

TKN: Kenapa Baru Lapor Kecurangan Sekarang? Apa karena Sudah Kalah?

inanews - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melaporkan kecurangan pemilu ke Bawaslu pada hari ini, Jumat (10/5/2019). Menurut dia, seharusnya BPN sudah melaporkan temuan itu sejak awal menemukan bukti kecurangan. "Jika proses kecurangan tersebut dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu, kenapa baru dilaporkan sekarang? Apa karena mereka sudah kalah kemudian mencari kesalahan?" ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat. Ace mengatakan, laporan kecurangan itu semakin aneh karena bertolak belakang dengan klaim kemenangan mereka selama ini. Kubu Prabowo-Sandiaga mengklaim memenangkan Pilpres tetapi menyebut pemilu ini berlangsung curang. "Itu kan paradoks," kata dia. Meski demikian, dia mempersilakan BPN Prabowo-Sandiaga untuk melaporkan temuan kecurangan mereka. Ace hanya mengingatkan bahwa tuduhan itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti. "Kalau mereka sendiri yang mengatakan kecurangan dari perspektif mereka saja ya itu namanya subjektif sekali," kata dia. Sebelumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Ketua BPN Djoko Santoso dan Hanafi Rais selaku Sekretaris BPN bersama dirinya melaporkan lima dugaan pelanggaran pemilu. Pada hari ini, Jumat (10/5/2019), BPN Prabowo-Sandiaga menyampaikan satu laporan ke Bawaslu. "Melaporkan salah satu dari materi yang akan dilaporkan. Jadi ada lima laporan yang akan dilaporkan. Tapi hari ini baru satu," kata Dasco saat ditemui wartawan di Bawaslu RI, Jakarta. Dasco mengatakan, laporan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif salah satunya adalah penggunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemenangan salah satu calon presiden. Read the full article

[inanews-blog1]

TKN: Kenapa Baru Lapor Kecurangan Sekarang? Apa karena Sudah Kalah?

- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melaporkan kecurangan pemilu ke Bawaslu pada hari ini, Jumat (10/5/2019). Menurut dia, seharusnya BPN sudah melaporkan temuan itu sejak awal menemukan bukti kecurangan. "Jika proses kecurangan tersebut dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu, kenapa baru dilaporkan sekarang? Apa karena mereka sudah kalah kemudian mencari kesalahan?" ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat. Ace mengatakan, laporan kecurangan itu semakin aneh karena bertolak belakang dengan klaim kemenangan mereka selama ini. Kubu Prabowo-Sandiaga mengklaim memenangkan Pilpres tetapi menyebut pemilu ini berlangsung curang. "Itu kan paradoks," kata dia. Meski demikian, dia mempersilakan BPN Prabowo-Sandiaga untuk melaporkan temuan kecurangan mereka. Ace hanya mengingatkan bahwa tuduhan itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti. "Kalau mereka sendiri yang mengatakan kecurangan dari perspektif mereka saja ya itu namanya subjektif sekali," kata dia. Sebelumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Ketua BPN Djoko Santoso dan Hanafi Rais selaku Sekretaris BPN bersama dirinya melaporkan lima dugaan pelanggaran pemilu. Pada hari ini, Jumat (10/5/2019), BPN Prabowo-Sandiaga menyampaikan satu laporan ke Bawaslu. "Melaporkan salah satu dari materi yang akan dilaporkan. Jadi ada lima laporan yang akan dilaporkan. Tapi hari ini baru satu," kata Dasco saat ditemui wartawan di Bawaslu RI, Jakarta. Dasco mengatakan, laporan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif salah satunya adalah penggunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemenangan salah satu calon presiden. Read the full article

[inanews-blog1]

Real Count TKN Data 55,8 Persen: Jokowi-Ma'ruf Unggul 12,36 Persen

Inanews - Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali mengumumkan perkembangan penghitungan suara real count Pemilihan Presiden 2019 yang dilakukan pihaknya. Hingga Selasa (30/4/2019) sore, TKN mengklaim, berdasarkan penghitungan mereka, Jokowi-Ma'ruf unggul 12,36 persen daripada paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Hasil real count kami pada pukul 14.33 WIB ini perolehan suara Jokowi-Ma'ruf itu 56,18 persen sementara Prabowo-Sandiaga 43,82 persen," ujar Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong di Posko Cemara, Jalan Cemara, Selasa (30/4/2019). Usman mengatakan, perolehan suara itu berasal dari data dokumen C1 yang masuk ke sistem real count TKN Jokowi-Ma'ruf. Data yang masuk sudah mencapai 55,8 persen, tepatnya dari 453.833 tempat pemungutan suara (TPS). Usman menyebutkan, perolehan suara ini sudah stabil. Selain itu, kisarannya juga tidak berbeda jauh dengan hasil quick count lembaga survei dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kalau pun berubah naik turunnya itu kurang dari 1 persen," ujar Usman. Meski mengantongi data perolehan suara berdasarkan penghitungan internal, TKN tetap mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan KPU pada 22 Mei 2019. Read the full article

[inanews-blog1]

Viral Pendukung Jokowi Gelar Sayembara Rp 100 Miliar, Ini Tanggapan TKN

Inanews  – Sebuah video beredar di media sosial menyebutkan adanya sayembara yang digelar pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan hadiah uang senilai Rp 100 miliar. Video dan informasi tentang sayembara ini banyak dibagikan akun-akun di media berbagai platform media sosial. Pada video berdurasi 55 detik itu, diketahui sejumlah orang membawa papan bertuliskan “Hadiah Seratus Milyard Rupiah, RP 100.000.000.000”. Terlihat terdapat dua orang laki-laki mengenakan baju hitam bertuliskan pencak silat dan bela diri, beberapa mengenakan baju putih dan kemeja batik,  dan dua orang lainnya mengenakan pakaian hitam dengan kain tersampir ala jagoan silat. Sayembara itu ditujukan bagi mereka yang selama ini menuding paslon 01 melakukan kecurangan terkait perolehan suara dalam Pemilu Serentak 2019. Mereka mengaku telah menyiapkan dana senilai Rp 100 miliar jika kubu 01 terbukti secara hukum berbuat curang. Dikutip dari Tribunnews, video itu disiarkan langsung dari akun YouTube Ridwan Gani pada Minggu (28/4/2019). Uang tersebut merupakan titipan dari para pengusaha muslim yang jengah dengan tuduhan-tuduhan curang yang dilontarkan kubu Prabowo-Sandi kepada Jokowi-Ma’ruf. Ketua Muslim Cyber Army Jokowi, Diki Candra, menyatakan, akan menunggu pembuktian kecurangan sampai pukul 12 siang H-1 pengumuman resmi dari Komisi Pemungutan Suara (KPU), yang rencananya dilakukan pada 22 Mei 2019. Bagaimana tanggapan TKN soal sayembara ini?

Tanggapan TKN Jokowi-Ma’ruf

Juru Bicara TKN, Garda Maharsi, mengatakan, sayembara ini merupakan inisiatif pendukung. “Menurut saya itu inisitiaf ya, spontanitas saja itu dari komponen pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin,” kata Garda. Garda mengaku baru mengetahui adanya sayembara dengan imbalan uang dalam jumlah besar ini setelah diberitakan oleh media. Namun, tim pemenangan di lapangan sudah mengetahuinya lebih dulu. “Ya kalau saya (tahu) baca dari media. Setelah konfirmasi, baru tahu kalau yang bilang orang lapangan,” kata dia. Sejauh ini, kata Garda, pihak TKN belum mengetahui dan masih terus melakukan konfirmasi untuk mengetahui siapa koordinator atau penyelenggara sayembara ini. “Ini sedang saya cari, saya sedang proses konfirmasi,” kata dia. Menurut dia, mereka yang terlihat pada foto maupun video terkait sayembara itu tidak ada yang duduk di TKN, melainkan pendukung Jokowi-Ma’ruf di lapangan. “Sebenarnya enggak ada dari TKN, itu spontanitas dari relawan atau unsur masyarakat saja,” ujar dia. Garda menyebutkan, hal ini merupakan sesuatu yang wajar dilakukan oleh para pendukung sebagai bentuk perlawanan terhadap isu curang yang selalu diembuskan. “Saya rasa wajar itu, untuk counter narasi yang dibangun BPN tentang kecurangan pemilu. Kami sih tidak dalam garis komando,” sebut Garda. Read the full article

[inanews-blog1]

TKN: Tanpa PAN, Kekuatan Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Cukup

Inanews - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai kekuatan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) cukup untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nanti. Dia mengacu pada hasil sementara perolehan suara parpol pada Pemilihan Legislatif 2019. "Dari sisi kekuatan di parlemen sebenarnya partai-partai KIK akan menguasai kursi pada kisaran 60 persen sehingga tanpa PAN berbalik mendukung paslon 01 pun, maka dukungan KIK terhadap paslon 01 jika nanti memerintah sudah cukup," ujar Arsul ketika dihubungi, Minggu (28/4/2019). Hal ini disampaikan untuk menanggapi wacana dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada capres petahana. Oleh karena itu, TKN juga belum membahas kemungkinan untuk hal tersebut saat ini. Arsul menilai masih terlalu pagi untuk membahas peluang dukungan dari partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Fokus kami saat ini adalah mengawal penghitungan suara pilpres yang secara konsisten menunjukkan keunggulan paslon 01 dalam perolehan suara," ujar Arsul. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana. "Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019). Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai. Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya. Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok disana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi. Read the full article

[inanews-blog1]

Relawan Kirim Makanan hingga Tukang Pijat untuk Tim Real Count TKN Jokowi

Inanews- Berbagai macam bentuk dukungan datang untuk tim rekapitulasi suara atau real count yang dilakukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Koordinator war room dari Tim Direktorat Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Alfatinnova mengatakan, para penginput data ini mendapat kiriman makanan hingga tukang pijit dari para relawan. "Kami berterima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mengirimkan doa, mengirimkan tukang pijat. Kita sekarang punya relawan yang memijat teman-teman ini," ujar Nova di posko penghitungan suara, Hotel Gran Melia, di Jalan Rasuna Said. Adapun, proses rekapitulasi suara versi TKN memberdayakan anak-anak muda pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka duduk di depan komputer untuk menginput hasil penghitungan suara dari soft copy dokumen C1 ke dalam sistem. Nova mengatakan, mereka bertugas dengan sistim shift. Tukang pijat yang dikirim oleh Relawan Budiman ini juga berganti shift agar bisa merelaksasi mereka yang bekerja memasukan data. "Lalu ada yang kirimkan makanan. Hari ini kita surplus makanan dikirimkan oleh tim relawan A, B, C, D," ujar Nova. Nova berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung proses rekapitulasi versi TKN Jokowi-Ma'ruf. Berbagai bentuk dukungan dari relawan itu membuat tim rekapitulasi suara bersemangat menyelesaikan tugas. "Karena ini luar biasa tekanannya. Mereka harus meng-upload 80.000 sampai 100.000 C1 setiap harinya. Kebayang ya duduk berjam-jam dengan memerhatikan angka-angka begitu," kata dia. Read the full article

[inanews-blog1]

TKN Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Luar Negeri

Inanews - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengklaim kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dalam pemungutan suara di luar negeri. Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy mengatakan, klaim itu dibuat setelah data dalam real count untuk pemilu luar negeri telah mencapai 57,2 persen. "Kami menang di 72,94 persen sementara Prabowo-Sandi di angka 27,06 persen," ujar Lukman di posko penghitungan suara TKN di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said. Lukman mengatakan, data hasil pemilu luar negeri yang direkapitulasi TKN Jokowi-Ma'ruf hanya tinggal beberapa negara saja. Beberapa negara yang datanya belum masuk adalah Malaysia dan Hongkong. "Ini kemenangan di luar negeri patut kita syukuri. Nanti kalau datanya sudah 100 persen, kami minta Pak Erick (Ketua TKN Erick Thohir) untuk mengumumkan ke publik," ujar Lukman. Selain hasil penghitungan suara pemilu luar negeri, Lukman juga menyampaikan perkembangan hasil rekapitulasi suara di dalam negeri. Lukman mengatakan sejauh ini pasangan Jokowi-Ma'ruf masih lebih unggul dari Prabowo-Sandiaga. "Tentang posisi real count kami saat ini sudah masuk data 40,60 persen. Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf sebesar 57,41 persen dan Prabowo-Sandiaga 42,59 persen," ujar Lukman. Read the full article

[inanews-blog1]

TKN Pertanyakan Alasan BPN Prabowo-Sandiaga Rahasiakan Lokasi Penghitungan "Real Count"

Inanews - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily mempertanyakan, alasan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang merahasiakan lokasi penghitungan suara mereka. Adapun, alasan BPN adalah untuk menjaga keamanan dokumen penting seperti C1. "Soal keamanan data, tidak ada kaitannya dengan transparansi," ujar Ace ketika dihubungi. Ace mengatakan BPN telah bersikap tidak transparan atas hasil penghitungan versi mereka. Padahal, Prabowo-Sandiaga telah mengklaim menang dalam Pemilihan Presiden 2019. Menurut Ace, data C1 bukan informasi rahasia karena rekapitulasi suara dihitung dengan menggunakan data dari dokumen tersebut. Dokumen C1 di setiap TPS tidak hanya dipegang oleh saksi Prabowo-Sandiaga, melainkan petugas KPPS dan saksi Jokowi-Ma'ruf. Ace menilai, data seperti itu tidak seharusnya ditutup-tutupi. "Kalau mereka tertutup berarti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Jangan-jangan memang ada potensi untuk rekayasa. Jika memang mereka punya data sendiri, buka dong ke publik," kata Ace. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Andre Rosiade menyebutkan, pihaknya terus melakukan penghitungan real count internal pilpres 2019. Hanya saja, penghitungan suara itu sengaja dilakukan di lokasi yang menurutnya tak gampang diakses. "Real count terus dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan BPN. Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan," kata Andre kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019). Andre beralasan, ada dokumen penting seperti C1 yang harus dijaga. Read the full article

[inanews-blog1]

Moeldoko: Jangan Seolah-olah KPU Punya Pemerintah, Itu Salah, Menyesatkan

Inanews -  Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko menilai, ada upaya penggiringan opini seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) diintervensi pemerintah. Ia membantah hal tersebut. Moeldoko mengatakan, KPU merupakan lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu. "KPU sebuah lembaga yang memiliki dasar konstitusi, lembaga yang dibentuk pemerintah dan bukan milik pemerintah. KPU adalah lembaga independen, berdiri sendiri. Punya kekuatan hukum milik, milik kita semuanya," ujar Moeldoko saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, "Jangan seolah-olah KPU punya pemerintah, ini yang salah. Ini pandangan yang sangat menyesatkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu di KPU, wah ini rekayasa pemerintah. Itu sangat terpisah," ujar Moeldoko lagi. Moeldoko meminta masyarakat tak termakan isu yang menggiring opini seolah KPU disetir pemerintah. Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah tetap membantu KPU menyelenggarakan pemilu, khususnya untuk bidang teknis. Akan tetapi, di tataran kebijakan, ia menjamin KPU menyelenggarakannya secara independen tanpa campur tangan pemerintah. Ia menambahkan, berbagai evaluasi terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 sangat wajar. Sebab, tak mudah menyelenggarakan Pemilu 2019 yang pilpres dan pilegnya berlangsung serentak. "Kami semua memahami mengelola pemilu serentak dengan konfigurasi geografis Indonesia, dengan jumlah penduduk tebesar tak mudah. Kalau ada hal-hal kecil jadi kekurangan KPU kita pahami," ujar Moeldoko. "Jangan kita tuduh. Kalau kita tuduh lama-lama upaya mendelegitimasi berjalan. Dan jangan rakyat nanti jadi tak percaya. Lembaga ini harus dilindungi," lanjut Kepala Kantor Staf Presiden itu. Read the full article

[inanews-blog1]

Moeldoko: Jangan Seolah-olah KPU Punya Pemerintah, Itu Salah, Menyesatkan

Inanews -  Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko menilai, ada upaya penggiringan opini seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) diintervensi pemerintah. Ia membantah hal tersebut. Moeldoko mengatakan, KPU merupakan lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu. "KPU sebuah lembaga yang memiliki dasar konstitusi, lembaga yang dibentuk pemerintah dan bukan milik pemerintah. KPU adalah lembaga independen, berdiri sendiri. Punya kekuatan hukum milik, milik kita semuanya," ujar Moeldoko saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, "Jangan seolah-olah KPU punya pemerintah, ini yang salah. Ini pandangan yang sangat menyesatkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu di KPU, wah ini rekayasa pemerintah. Itu sangat terpisah," ujar Moeldoko lagi. Moeldoko meminta masyarakat tak termakan isu yang menggiring opini seolah KPU disetir pemerintah. Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah tetap membantu KPU menyelenggarakan pemilu, khususnya untuk bidang teknis. Akan tetapi, di tataran kebijakan, ia menjamin KPU menyelenggarakannya secara independen tanpa campur tangan pemerintah. Ia menambahkan, berbagai evaluasi terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 sangat wajar. Sebab, tak mudah menyelenggarakan Pemilu 2019 yang pilpres dan pilegnya berlangsung serentak. "Kami semua memahami mengelola pemilu serentak dengan konfigurasi geografis Indonesia, dengan jumlah penduduk tebesar tak mudah. Kalau ada hal-hal kecil jadi kekurangan KPU kita pahami," ujar Moeldoko. "Jangan kita tuduh. Kalau kita tuduh lama-lama upaya mendelegitimasi berjalan. Dan jangan rakyat nanti jadi tak percaya. Lembaga ini harus dilindungi," lanjut Kepala Kantor Staf Presiden itu. Read the full article

[inanews-blog1]

TKN Pertanyakan BPN yang Tak Berani Buka-bukaan soal Perhitungan Internalnya

Inanews - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tak kunjung menjelaskan proses rekapitulasi suara internal mereka. Menurut dia, hal ini berbeda dengan TKN yang transparan kepada media dalam menjelaskan proses rekapitulasi internal yang dilakukan. "Mereka berani di ucapan, tapi belum pernah undang teman-teman pers ke dapur kamar hitungnya seperti ini. Jadi untuk itu semua harus tunjukkan dokumen C1 sebagai basis yang paling otentik," ujar Hasto di War Room TKN Jokowi-Ma'ruf, Hotel Gran Melia, Jakarta. Hasto mengatakan, proses rekapitulasi internal TKN sangat detail. Rekapitulasi bermula dari unggahan formulir C1 di setiap TPS. Untuk memastikan kevalidan unggahan fisik C1 ke bank data, mereka memverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan oleh koordinator saksi di setiap kecamatan sehingga terhindar dari kesalahan atau manipulasi input C1. Ia menantang BPN untuk membuka dapur rekapitulasi suara sehingga klaim kemenangan Prabowo-Sandi memiliki dasar yang kuat. "Kami di sini ada checker, evaluasi, tidak hanya upload dokumen C1 tapi melalui tahapan verifikasi lebih dulu," ujar dia. "Sebaiknya masing-masing buka dapur rekapitulasi penghitungan suara. Itu baru sebuah sikap yang objektif dan semuanya membawa sebuah konsekuensi sesuai Undang-Undang Pemilu. Sebab pihak manapun yang palsukan dokume C1 bagian tindak pidana pemilu," lanjut Sekjen PDI-P itu. Bentuk "war room" TKN Jokowi-Ma'ruf memperkenalkan "war room" untuk memantau penghitungan hasil pemilu. War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta. Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan "war room" ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara pemilu 2019. "'War room' ini adalah alat kontrol kami," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta. Ia menyebutkan, dengan adanya "war room" ini, jika ada sesuatu yang tidak selaras dalam penghitungan, maka TKN bisa mempertanyakan di mana letak ketidaksamaannya, serta jika ada kemungkinan penyimpangan. Read the full article

[inanews-blog1]

Pantau Hasil Penghitungan Suara, TKN Jokowi-Ma'ruf Bentuk "War Room"

Inanews - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperkenalkan "war room" untuk memantau penghitungan hasil pemilu. War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta. Wakil Ketua TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan "war room" ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara pemilu 2019. "'War room' ini adalah alat kontrol kami," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta. Ia menyebutkan, dengan adanya "war room" ini, jika ada sesuatu yang tidak selaras dalam penghitungan, maka TKN bisa mempertanyakan di mana letak ketidaksamaannya, serta jika ada kemungkinan penyimpangan. Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menjelaskan, di dalam "war room" ini terdapat 250 personel yang akan bekerja selama 24 jam setiap hari dengan tiga shift. Mereka melakukan rekapitulasi "real count" dari hasil verifikasi C1 dari TPS seluruh Indonesia. Hasil C1 diperoleh dari aplikasi yang dimiliki TKN yakni JAMIN, sebuah aplikasi pelaporan saksi mulai dari TPS. "Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS," kata Lukman Edy. Hingga Minggu petang, penghitungan sementara suara nasional melalui "war room" TKN mencapai 14,66 persen atau 119.216 TPS dari total 813.350 TPS seluruh Indonesia dengan total perolehan suara 23.847.734 suara. Lukman menyampaikan, perolehan sementara ini menunjukkan pasangan calon Jokowi-KH Maruf Amin memeroleh 56,16 persen (13.155.012 suara), mengungguli Prabowo -Sandiaga Uno yang mendapatkan hasil 45,84 persen (10.693.723 suara). "Hasil rekapitulasi suara TKN hampir sama dengan perolehan KPU. Ini menandakan bahwa kami sejalan dengan apa yang dilakukan KPU," tambah Lukman Edy. Lukman mengatakan, awalnya TKN menargetkan penghitungan pada H+1 mencapai hingga 50 persen suara. Namun, ternyata ada beberapa kendala besar di lapangan seperti rekapitulasi yang kebanyakan baru di kecamatan sehingga membutuhkan waktu cukup banyak. "Kendala pemilu sekarang tidak ada rekapitulasi tingkat desa, melainkan langsung rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga memakan waktu," kata Lukman. Lukman mengungkapkan, temuan TKN menunjukkan ada kerusakan dari data hasil pemilu yang diklaim kubu Prabowo-Sandi. Kubu Prabowo-Sandi mengumumkan klaim kemenangan dan merilis data QC dengan sampling 3.000 TPS, dengan hasil menunjukkan kemenangan 62,23 persen untuk Prabowo-Sandi. Menurut Lukman, ada banyak permasalahan yang ditemukan dalam data tersebut, seperti kesalahan sampling data Provinsi Lampung yang telah direpresentasikan TKN. Selain itu, terdapat 10 persen data rusak, berupa data ganda, alamat TPS tidak lengkap, hingga angka suara kedua pasangan calon tidak lengkap. "Jumlah sampling mereka juga tidak proporsional. Contoh, data DKI Jakarta dan Jawa Tengah jumlahnya hampir sama 300-an data. Sementara jumlah DPT Jawa Tengah jauh lebih besar dari pada DPT di DKI Jakarta," kata Lukman. Lukman mengatakan, tim Prabowo-Sandi hanya mengambil data dari TPS di mana pasangan Prabowo-Sandi memperoleh kemenangan. Read the full article

[inanews-blog1]

Mengacu Hasil Hitung Cepat, TKN Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Inanews - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, mengatakan, klaim kemenangan ini dilakukan dengan mengacu pada hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga. "Dasarnya adalah hasil quick count yang dilakukan oleh 12 lembaga quick count yang sangat kredibel itu. Dasarnya hasil quick count yang sangat kredibel selama ini memiliki tradisi keilmuan yang teruji dan sudah banyak terbukti dari beberapa tahun belakangan ini," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (19/4/2019) malam. Menurut Moeldoko, pernyataan TKN ini sebagai bentuk apresiasi kepada publik yang sudah memilih Jokowi-Ma'ruf. Oleh karena itu, TKN perlu memberikan keyakinan kepada pemilih Jokowi-Ma'ruf. "Untuk itu, TKN malam ini membuat sebuah pernyataan, itu kira-kira urgensinya. Ya (Jokowi-Ma'ruf) sebagai calon tidak boleh (menyatakan klaim kemenangan), tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan. Hak kami untuk mengumumkan," kata Moeldoko. Meski demikian, kata Moeldoko, TKN menghormati dan akan mengikuti prosedur rekapitulasi suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal senada juga disampaikan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir. Ia menilai, selama ini hasil hitung cepat tak jauh berbeda dengan hasil resmi KPU. "Ini kan sebuah fakta ya, kalau kita belajar dari kemarin pemilihan Gubernur DKI Jakarta ketika waktu itu quick count juga diakui sebagai salah satu dasar dan selebrasi langsung dilakukan. Nah, yang aneh itu kan ketika pada saat sekarang quick count dipertanyakan, sebelumnya diakui. Menurut saya kita harus terbuka mata dan hati kita," kata Moeldoko. "Hari ini kami bukan jumawa, karena apa yang dilihat dari hasil quick count itu adalah nyata dan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya," lanjut Erick. Read the full article

[inanews-blog1]

Bawaslu Setop Usut Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Inanews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Kepolisian dan Kejaksaan menghentikan pengusutan dugaan pelanggaran pemilu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin soal pemasangan iklan di media massa. Penghentian pengusutan dilakukan karena kasus itu dianggap tak memenuhi unsur pidana pemilu. Kepolisian dan Kejaksaan menganggap kasus itu tak memenuhi unsur pidana, sementara Bawaslu melihat ada pelanggaran yang dilakukan TKN dalam perkara itu. "Bahwa Gakkumdu kemudian memutuskan bahwa terhadap Laporan Nomor 05/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dan Nomor 07/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dinyatakan dihentikan," kata Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo di kantornya, Kamis (8/11/2018). Kasus Dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan TKN muncul setelah Bawaslu RI menerima 2 laporan soal pemasangan iklan di Harian Media Indonesia edisi 17 Oktober 2018. Pada iklan yang dipermasalahkan tercantum identitas Jokowi-Ma'ruf selaku peserta pemilu presiden 2019 beserta nomor rekening kampanye mereka. TKN dilaporkan karena iklan yang mereka pasang di Media Indonesia diduga melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Alasannya, berdasarkan UU Pemilu dan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, kampanye di media massa baru diizinkan 21 hari sebelum masa tenang pemilu. Mengacu dua aturan itu, iklan kampanye di media massa harusnya baru bisa tayang pada 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019. Read the full article