#pppk 2022

[rahdiwae]

TENAGA HONORER WAJIB DIANGKAT MENJADI ASN SECARA LANGSUNG

[kantorberita]

Perpanjangan SK PPPK di Bengkulu Utara: Tingkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui SDM Profesional

Perpanjangan SK PPPK di Bengkulu Utara: Tingkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui SDM Profesional KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU UTARA|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggelar acara penting berupa penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi tahun 2021 dan 2022, sekaligus pelepasan peserta orientasi PPPK tahun 2024. Acara…

[bantennews]

110 PPPK Formasi 2022 Cilegon Akan Dilantik Besok Pagi

CILEGON – Sebanyak 110 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi optimalisasi tahun 2022 akan dilantik di lapangan Pemkot Cilegon sekira pukul 08.00 WIB besok. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Kota Cilegon, Esih Yuandesih membenarkan pihaknya akan menggelar pelantikan ratusan PPPK formasi 2022. “Rencananya besok itu kami dari…

[cekricek]

Disdik Riau Masih Proses Penempatan Guru PPPK yang Tak Sesuai, Ini Alasannya

Pekanbaru, Cekricek.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau tengah memproses penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus seleksi pada 2022, namun mendapatkan lokasi yang tidak sesuai dengan data profil mereka. Disdik Riau menyebutkan bahwa proses relokasi para guru PPPK ini masih berlangsung dengan berkoordinasi bersama dinas pendidikan di tiap…

[baliportalnews]

Terima Tenaga PPPK Teknis Optimalisasi, Pj Bupati Buleleng Ingatkan Perangkat Daerah Tunjukkan Kinerja

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengingatkan agar organisasi perangkat daerah yang menerima tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Optimalisasi untuk menujukkan kinerja yang lebih baik. Sebanyak 48 formasi PPPK Teknis melalui Optimalisasi tahun 2022 di lantik dan diambil sumpahnya oleh Penjabat Bupati Buleleng di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati, Rabu (22/11/2023). Formasi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara yang berkaitan dengan reformasi birokrasi berdampak. Puluhan formasi itu tersebar pada 15 perangkat daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kesehatan; Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; Dinas Pariwisata; Dinas PUTR; Dinas Pemadam Kebakaran; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; Dinas Sosial; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; RSUD; Kecamatan Banjar; Kecamatan Gerokgak; dan Kecamatan Tejakula. Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana usai mengambil sumpah puluhan formasi PPPK Teknis mengungkapkan proses yang dilalui cukup panjang. Mulai dari penentuan formasi sesuai anjab/abk, pengusulan formasi sesuai kebutuhan organisasi, tes, evaluasi, kemudian pelantikan. Selain untuk mewujudkan tata kelola yang baik, penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, kepada tenaga PPPK Teknis diharapkan meninggalkan zona nyaman serta rutinitas administratif. Pj Bupati Lihadnyana mengingatkan agar para tenaga PPPK mencermati kembali isi surat keputusan. Bahwa PPPK bisa diperpanjang atau diberhentikan tergantung sejauh mana kinerja yang disuguhkan. “Pesan saya bagi perangkat daerah yang mendapatkan tenaga PPPK tunjukkan bahwa kinerja itu meningkat. Kalau OPD yang mendapatkan tenaga ASN yang kinerjanya sama maka pengadaaan PPPK tidaklah memberi dampak,” ujarnya. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah harus menunjukkan satu pola kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah kepada masyarakat. “Reformasi birokrasi berdampak diartikan sebagai rupiah yang dikeluarkan harus jelas hasilnya. Tatkala kita memberikan uang kepada anak kita yang kuliah maka jelas hasilnya adalah kelulusan. Kondisi itu tercermin juga pada kita yang di perangkat daerah bahwa anggaran yang dikelola dampaknya harus benar-benar diketahui masyarakat,” ungkapnya. Dalam menjalankan tugas pemerintah salah satunya mengadministrasi pembangunan, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kepekaan terhadap lingkungan. “Oleh karena itu saya berpesan kepada PPPK agar bisa beradaptasi dengan budaya dan lingkungan ASN diawali dari masa orientasi. Dimanapun kita tinggal selaku ASN kita harus bisa menjadi teladan. Jangan sampai nanti ASN itu terutama PPPK melakukan tindakan diluar dari batas kedisiplinan,” tegas Pj Bupati Lihadnyana. Terakhir Lihadnyana mengingatkan pada masa euphoria pesta demokrasi, semua unsur kelengkapan pemerintahan harus netral. Seluruh ASN lingkup pemerintah kabupaten Buleleng harus menjunjung tinggi asas netralitas. “Jika semua netral saya yakin pesta demokrasi akan berjalan lancar tertib dan damai. Selamat atas dilantiknya menjadi pegawai PPPK di pemerintah Kabupaten Buleleng tunjukkan kebanggaan itu dengan kerja demi Buleleng yang kita cintai, karena kita akan selalu membangun Buleleng secara lahir maupun batin,” tutupnya.(adv/bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Gubernur Lantik 944 Pejabat Fungsional PPPK di Lingkungan Pemprov Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik 944 Pejabat Fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Tenaga Kesehatan dan Fungsional Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Jum'at (12/10/2023). Pelantikan yang merupakan Pejabat Fungsional itu dibagi menjadi 2 sesi. Pelantikan berdasarkan surat keputusan Gubenur Lampung nomor 813.6/85/VI.04/2021, nomor 813.6/200/VI.04/2022, nomor 813.6/204/VI.04/2022 dan nomor 813.6/228/VI.04/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Arinal mengucapkan selamat kepada para PPPK yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam kesempatan ini. Ia mengatakan bahwa dengan dilantiknya para PPPK sebagai pejabat fungsional, maka hal tersebut menjadi penanda bagi sebuah pengembangan karier baru, yang memungkinkan untuk menciptakan terobosan baru dalam jabatan ini. "Dengan kata lain, tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, namun saya harap saudara sekalian mampu terus mengembangkan best practice yang dapat membawa perbaikan bagi berjalannya organisasi," ujarnya. Lebih dari itu, Gubernur Arinal juga menegaskan bahwa para PPPK juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Lampung yang lebih baik, serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Gubernur Arinal berpesan kepada para PPPK Guru untuk dapat menjadi teladan dan pembimbing bagi siswa, membantu siswa dalam mengembangkan potensi di berbagai bidang seperti akademik, seni, olahraga, dan keterampilan lainnya, juga membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai etika, moralitas, dan kepribadian yang baik. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa para PPPK Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan. "Anda adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat kita," ujarnya. Selain itu, Gubernur Arinal juga mengatakan bahwa PPPK Teknis memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan, untuk meningkatkan produktivitas khususnya pada bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Ia berpesan kepada para PPPK Teknis untuk dapat memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat, penggunaan teknologi modern, dan strategi pengelolaan sumber daya alam. Gubernur Arinal berharap para Pejabat Fungsional yang dilantik untuk mampu menghadapi tantangan dengan merubah mindset sesuai dengan kondisi saat ini, serta mampu melaksanakan tugas sesuai keahlian dan keterampilan, secara mandiri dan profesional, bekerja sepenuh hati, disiplin dan memahami substansi pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Jadilah pejabat fungsional yang mampu merepresentasikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan bidang yang dikuasai. Teruslah menjadi pejabat fungsional yang menunjukkan dedikasi dan loyalitas dimanapun saudara bertugas. Sesuai dengan visi dan misi yang akan kita tuju, yaitu Lampung Maju Berjaya," pungkasnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mengatakan bahwa prlantikan ini bertujuan sebagai sarana pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir sebagai PPPK serta sebagai roda penggerak pembangunan sehingga diperlukan pejabat-pejabat fungsional yang profesional sehingga menciptkam organisasi pemerintahan yang tangguh dan berkualitas. Selain itu, ia meneruskan pelantikan ini juga sebagai komitmen kerja PPPK yang diharapkan dapat menghasilkan kinerja organisasi yang optimal agar dapat menimbulkan kualitas dalam pelayanan publik.(Adpim) Read the full article

[operatordata]

Revisi Pelaksanaan Pendaftaran Seleksi CPNS 2023

Pendaftaran Seleksi CPNS 2023 di undur Badan Kepegawaian Negara BKN menjelaskan, perubahan jadwal ini dilakukan karena proses optimalisasi teknis PPPK Tahun Anggaran 2022 masih berlangsung di banyak instansi sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB 571/2023. Selain itu, proses verifikasi dan validasi oleh lembaga terhadap persyaratan pembentukan CASN 2023 juga terus berjalan. “Panselnas melalui BKN…

[gosulsel]

902 Pegawai PPPK Gowa Terima SK, Didominasi Tenaga Kesehatan - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM-Pemerintah Kabupaten Gowa menyerahkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 902 orang pegawai disertai penandatanganan perjanjian kerja formasi tahun 2022 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Gowa, Rabu (6/9/2023). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan...

http://gosulsel.com/2023/09/06/902-pegawai-pppk-gowa-terima-sk-didominasi-tenaga-kesehatan/

#PemkabGowa

[bentengsumbar]

Wako Solok Serahkan SK Pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2022 kepada 37 Orang PPPK | BentengSumbar.com

[madurapost]

Puluhan PPPK di Sumenep Dapat Posisi Baru, Berikut Data BKPSDM

SUMENEP, MaduraPost – Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis 2022, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menerima pengangkatan. Senin, 7 Agustus 2023. Mereka yang diangkat sebagai PPPK itu menerima petikan keputusan Bupati Achmad Fauzi, setelah BKN menetapkan NI PPPK untuk mengisi jabatan yang kosong, sesuai kebutuhan formasi…

[borobudurnews]

Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Teknis 2022

Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Teknis 2022

BNews—NASIONAL— Seleksi administrasi PPPK Teknis 2022 yang dibuka pada 21 Desember 2022, telah ditutup pada Rabu, 11 Januari 2023. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi tersebut bisa dicek mulai 12 hingga 15 Januari 2023. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi PPPK Teknis 2022, bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yakni persiapan untuk menghadapi seleksi kompetensi. Sedangkan bagi…

[acehimagecom]

Surat Keputusan PPPK Kemenag Diserahkan Serentak 15 Agustus Mendatang

ACEHIMAGE.COM – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama tahun anggaran 2022 memasuki tahap akhir. Para peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan segera menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh Ahmad Yani mengatakan,  total peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan PPPK Kemenag  2.356 orang. “Surat…

[bantennews]

PPPK Kabupaten Tangerang Ikuti Pelatihan Orientasi Tugas, Fungsi dan Etika ASN

KAB. TANGERANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang menggelar Orientasi Tahap II bagi PPPK Formasi Tahun 2022 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Legok. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dan diikuti oleh 474 PPPK dengan Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 di lingkup Kabupaten…

[inspirasitala]

Pemkab Tala Akan Kembali Buka Penerimaan PPPK Fungsional Guru

𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗟𝗔𝗨𝗧, 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘀𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮.𝗰𝗼.𝗶𝗱 -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) kembali akan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fungsional guru tahun 2023.   Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Tala H. M. Sukamta usai melantik dan menyerahkan SK pengangkatan PPPK fungsional guru Tahun Anggaran (TA) 2022 di Halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)…

[baliportalnews]

Sekda Made Budiasa Lantik 14 PPPK Formasi JF Teknis Tahun 2022

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa mengambil sumpah dan melantik 14 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi JF (Jabatan Fungsional) Teknis Tahun 2022 di lingkungan Pemkab Jembrana, di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana, Selasa (24/10/2023). Pelaksanaan PPPK ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan teknis dalam struktur pemerintahan. Dengan adanya penambahan tenaga teknis yang berkualifikasi, dengan masa jabatan atau masa kontrak selama 5 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2023 hingga 30 September 2028 yang diharapkan pelayanan publik di berbagai sektor dapat ditingkatkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jembrana. Pada kesempatan tersebut, Sekda Made Budiasa menyampaikan apresiasi atas upaya para tenaga teknis yang telah dinyatakan lulus seleksi dan berhasil mendapatkan SK PPPK. Ia berharap agar para penerima SK dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan dan pengembangan daerah. "Atas nama Pemkab Jembrana, kami ucapkan selamat kepada 14 PPPK Tenaga Teknis yang telah menerima SK. Ke depannya, agar saudara-saudara sekalian dapat menjadi pribadi yang menjadi contoh, dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Jembrana," ungkapnya. Pihaknya juga mengingatkan kepada rekan-rekan PPPK yang baru dilantik agar senantiasa menjaga integritas dan netralitas. “Saat ini, kita sudah memasuki tahun politik, maka daripada saya senantiasa mengingatkan kepada saudara agar senantiasa menjaga netralitas sebagai ASN, jangan sekali-kali saudara ikut berpolitik praktis karena sudah jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang secara otomatis berlaku untuk pegawai PPPK,” tegasnya. Sementara itu, Kepala BKPSDM Jembrana, Siluh Ktut Natalis Semaradani dalam laporannya menuturkan, Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2022 memperoleh formasi pengadaan Pegawai ASN khususnya PPPK adalah sebanyak 445 formasi yang terdiri dari JF guru sebanyak 349 formasi, JF Kesehatan sebanyak 66 formasi, JF Teknik sebanyak 30 formasi. Ditambahnya, Formasi PPPK JF Guru, Kesehatan dan teknik Tahun 2022 yang berjumlah 399 sudah diambil sumpah janji pada bulan Mei dan bulan Juli yang lalu. “Untuk yang diambil sumpah janji pada hari ini adalah formasi P3K Jabatan Fungsional Teknik Tahun 2022 hasil penilaian optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indinesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang Oktimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Tehnik pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 yang berjumlah 14 orang yang penempatannya tersebar di OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai penetapan formasi,” pungkasnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jembrana.(ang/bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Gubernur Lampung Bersama DPRD Tandatangani Raperda Perubahan APBD 2023

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menandatangani Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023. Penandatangan itu berlangsung dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Bersama Terkait Rancangan Perubahan Anggaran Daerah APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang Paripurna, Senin, (18/09/2023). Penandatanganan Raperda dilakukan Gubernur Arinal bersama Wakil Ketua I Elly Wahyuni, Wakil Ketua II Ririn Kusumaeati, dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Lampung Tina Malinda, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang hadir, serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung. Dalam acara itu, juga dibacakan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung oleh Mikdar ilyas dari Fraksi Gerindra. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Badan Anggaran yang telah bekerja keras dalam melaksanakan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mulai dari pembahasan di Badan Anggaran maupun Komisi DPRD Provinsi Lampung. "Terhadap rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat, akan menjadi perhatian bersama sesuai dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi Lampung", tambah Arinal. Gubernur Arinal menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Paripurna ini lebih diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan publik seperti pendidikan, infrastruktur jalan, peningkatan kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung juga secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan mencapai 22,85 persen dari Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan juga telah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai 13,19% (tiga belas koma sembilan belas persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji. Dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 29,05% dari Belanja Daerah dan diharapkan secara bertahap dalam waktu 5 Tahun diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dapat mencapai 40 persen dari Belanja Daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 40 persen dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan bagi Kepala Daerah Serentak Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan Badan Pengawas Pemilu. Gubernur Arinal juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan belanja pegawai mencapai 22,74 persen, masih di bawah 30 persen dari total Belanja Daerah di luar tunjangan guru sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. "Terhadap belanja pegawai ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2022 sebanyak 586 orang yang telah menerima Surat Keputusan pada waktu yang lalu," tambah Arinal. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengalokasikan pengangkatan Formasi PPPK Tahun 2023 sesuai yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 7.836 orang. Dan yang terakhir adalah Pemerintah Provinsi Lamlung juga telah mengalokasikan Belanja Transfer untuk pembayaran dana bagi hasil (DBH) Pajak Daerah dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kotasebesar 20% dari total Belanja Daerah. Gubernur Arinal mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. "Semoga kerja keras yang kita lakukan dalam membangun Provinsi Lampung mendapatkan balasan dan limpahan berkah dari Allah SWT," ujarnya. Rapat Paripurna ini dihadiri pula Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala BPK Perwakilan Lampung, Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris Dewan, Para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Biro, Kantor pada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Rektor Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Rekan-rekan Pers, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa, Seluruh Pemangku Kepentingan Pembangunan. (Adpim) Read the full article