#Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Explore tagged Tumblr posts
Text
PPPK Pemkab Bone Bolango Diminta Disiplin dan Jujur dalam Menunaikan Tupoksi
Hargo.co.id, GORONTALO – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diminta untuk disiplin dan jujur dalam menunaikan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi). Permintaan ini disampaikan Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli pada pembukaan orientasi PPPK melalui massive open online course (MOOC) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Formasi tahun 2023 yang…
#Bupati Bone bolango#Disiplin#Jujur#Kabupaten Bone Bolango#Merlan Uloli#Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja#Pppk#Tunaikan Tugas
0 notes
Text
110 PPPK Formasi 2022 Cilegon Akan Dilantik Besok Pagi
CILEGON – Sebanyak 110 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi optimalisasi tahun 2022 akan dilantik di lapangan Pemkot Cilegon sekira pukul 08.00 WIB besok. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Kota Cilegon, Esih Yuandesih membenarkan pihaknya akan menggelar pelantikan ratusan PPPK formasi 2022. “Rencananya besok itu kami dari…
View On WordPress
#Esih Yuandesih#Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Kota Cilegon#Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja#pelantikan PPPK#PPPK Kota Cilegon
0 notes
Text
Perhatikan, Ini Ketentuan Swafoto pada Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023
BNews—NASIONAL— Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 telah resmi dibuka. Pendaftaran ini dilakukan secara online di laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Saat mendaftarkan akun di situs sscasn.bkn.go.id, ada beberapa dokumen yang harus diisi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK),…
View On WordPress
2 notes
·
View notes
Text
Info Pengumuman Pasca Sanggah PPPK 2024 Tahap 1, Cek di Sini!
Hasil seleksi administrasi pasca sanggah dalam pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 Tahap 1, sudah diumumkan. Usai pengumuman hasil sanggah, tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi. Pelamar PPPK 2024 Tahap 1 yang mengajukan sanggah dapat mengecek hasil sanggah melalui akun SSCASN BKN masing-masing. Berikut informasinya
Baca artikel detiknews, "Info Pengumuman Pasca Sanggah PPPK 2024 Tahap 1, Cek di Sini!" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7631037/info-pengumuman-pasca-sanggah-pppk-2024-tahap-1-cek-di-sini.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
0 notes
Text
Polisi tangkap 10 tersangka perampokan Kantor Damkar Sleman
Yogyakarta (ANTARA) - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 10 dari 11 tersangka kasus perampokan atau pencurian disertai kekerasan di Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Godean Kabupaten Sleman.
Wadir Reskrimum Polda DIY AKBP K. Tri Panungko saat koferensi pers di Mapolda DIY, Sleman, D.I. Yogyakarta, Rabu, menuturkan bahwa kasus perampokan itu terjadi pada hari Jumat (13/9) pukul 02.30 WIB.
"Pelaku yang terlibat di dalam kejadian ini ada 11 orang. Namun, yang sudah kami amankan 10 orang dan seorang terus dalam pencarian," ujar dia.
AKBP Tri Panungko menyebutkan inisial tersangka, yakni PUR (30), RH (28), BGS (26), DR (26), DND (28), NUG (27), DD (31), HS (28), DK (34), dan OF (26), sedangkan seorang tersangka berinisial ALF masih DPO.
Adapun korban dalam kejadian itu berinsial T (45) selaku Komandan Regu IV Damkar Godean.
Dari 11 tersangka, lanjut Panungko, tiga orang di antaranya adalah NUG, DD, dan OF merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Damkar Godean.
Sebelum kejadian, kata AKBP Panungko, tersangka OF yang merupakan otak dari kasus tersebut mengumpulkan sejumlah rekannya untuk menyusun skenario.
OF lantas menyuruh enam orang eksekutor, yakni PUR, RH, BGS, DR, DND, dan ALF, untuk masuk ke Mako Damkar Godean.
"Tugasnya diawali dengan masuk ke Mako Damkar Godean Sleman dan tujuannya adalah memberikan pelajaran kepada korban T," kata dia.
0 notes
Text
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH PADA SELEKSI PPPK TAHUN 2024
Pengumuman selengkapnya dapat diunduh pada berkas berikut: HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH PADA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
0 notes
Text
Puluhan Pelamar PPPK di Pacitan Gugur dalam Seleksi Administrasi
Pacitan – ndablek.com, Tes seleksi administrasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pacitan telah rampung. Dari total 1.615 pelamar yang mendaftar melalui aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), sebanyak 1.537 dinyatakan lulus seleksi administrasi, sementara 78 pelamar gagal maju ke tahap berikutnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan…
0 notes
Text
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Buka 494 Formasi PPPK 2024.
Dharmasraya-Sumbar, Kawasansumbar.com —Pemerintah Kabupaten Propinsi Sumatera Barat secara resmi membuka 494 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.Pembukaan formasi PPPK Pemkab Dharmasraya ini dilakukan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dikutip dari akun resmi BKPSDM Kabupaten Dharmasraya,…
View On WordPress
0 notes
Text
Lolos Seleksi PPPK Tahap I Sumenep 2024? Cek Hasilnya di Sini Sekarang!
SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun Anggaran 2024. Dari 589 pelamar yang telah mengunggah dokumen melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), sebagian dinyatakan lulus verifikasi administrasi, sementara sisanya belum…
#Berita Sumenep#BKPSDM Sumenep#Madurapost#Pengumuman PPPK Tahap I Sumenep 2024#seleksi PPPK Sumenep 2024#Sumenep
0 notes
Text
Mahkamah Agung angkat 9.000 honorer menjadi PPPK
Manokwari (ANTARA) - Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat 9.000 pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) atau honorer di lingkungan peradilan seluruh Indonesia menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Pengangkatan PPPK dari honorer untuk MA formasi tahun ini berjumlah 9.000-an, semua honorer yang memenuhi syarat bisa angkat menjadi PPPK," kata Sekretaris MA Sugiyanto di Manokwari, Senin.
Ia mengatakan, semua honorer di lingkungan peradilan se-Indonesia yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi PPPK pada formasi tahun ini. Seperti masa kerja harus sudah dua tahun lebih dan namanya sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Proses yang sudah berjalan ini untuk pengangkatan tahap I, sedangkan untuk mereka yang masa kerja belum dua tahun kita akan seleksi di tahap II," ujarnya.
Persyaratan lain untuk pengangkatan yang menjadi ketentuan dari MA adalah honorer tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, rajin, serta memiliki loyalitas pada lembaga.
Untuk itu, MA mewajibkan setiap honorer yang ikut seleksi pengangkatan agar melampirkan surat keterangan dari pimpinan satuan kerja masing-masing terkait kinerja.
"Jadi tentu tidak semua bisa lulus atau diangkat menjadi PPPK. Kalau misalnya jarang masuk, melawan pimpinan, loyalitasnya tidak bagus kan tidak mungkin kita terima," ujarnya.
0 notes
Text
PPPK di Bone Bolango akan Dimasukkan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Hargo.co.id, GORONTALO – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bone Bolango akan dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini terungkap pada rapat terbatas pengurus DP Korpri Kabupaten Bone Bolango dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Provinsi Gorontalo, di Tanjung Perintis Coffee & Eatery, Kecamatan Suwawa, Kamis (18/7/2024). “Mereka PPPK juga bagian dari…
#BPJS Ketenagakerjaan#Kabupaten Bone Bolango#Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja#Peserta#Pppk
0 notes
Text
Kun Wardana Ingin Naikkan Jabatan Guru Honorer Jadi PPPK
Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor urut 2 Kun Wardana, berjanji menaikkan kedudukan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal itu diungkapkan dalam sesi debat kedua Pilkada Jakarta, pada Ahad, 27 Oktober 2024.
“Guru honorer bisa ditingkatkan jadi PPPK,” ujar Kun saat menjawab pertanyaan panelis dengan sub tema pendidikan dalam debat kedua, di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Ahad, 27 Oktober 2024.
0 notes
Text
Pendaftaran Calon PPPK di Pemprov Riau Ditutup, Kuota Belum Terpenuhi
INGATLAH.COM – Proses pendaftaran calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau resmi berakhir pada Minggu (20/10) pukul 23.59 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, total peserta yang mendaftar mencapai 5.656 orang. Angka ini masih di bawah kuota yang ditetapkan, yaitu 6.390 formasi. Kepala Bidang Pengadaan,…
0 notes
Text
MK nilai guru honorer harus diprioritaskan jadi PPPK
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai para guru honorer harus diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Mahkamah menilai, perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi PPPK," ujar hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh ketika membaca pertimbangan Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 di Jakarta, Rabu.
Namun, lanjut dia, guru honorer untuk menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Gugatan tersebut diajukan guru honorer di sebuah sekolah swasta di Jakarta terkait Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Ia meminta agar norma yang pada intinya meniadakan tenaga kerja honorer per Januari 2025 melalui penataan ulang tenaga non-ASN itu ditunda keberlakuannya, hingga seluruh tenaga kerja honorer yang sudah bekerja sebelum UU itu diundangkan diangkat menjadi ASN, baik itu PPPK maupun PNS.
Mahkamah mengaku dapat memahami dampak dari Pasal 66 UU ASN itu, seperti guru honorer yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan mengembangkan karier sebagai guru.
MK berharap agar penataan guru honorer menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
"Terlebih, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kebijakan cleansing guru honorer, tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang pada akhirnya murid/siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut," kata Daniel.
MK menegaskan bahwa lembaga/unit kerja tempat guru honorer bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam database (database BKN, DAPODIK, dan NUPTK), serta harus mengusulkan kebutuhan, formasi, dan kualifikasi.
0 notes
Text
DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU
Surabaya (ANTARA) -
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) idealnya lewat BPR Surya Artha Utama, bukan lewat bank lain.
"Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR SAU, tidak disalurkan melalui bank daerah yang sudah mengelola puluhan triliun rupiah APBD Kota Surabaya. Sidoarjo saja disalurkan melalui BPR-nya," kata Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.
Arif mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak di BPR Surya Artha Utama ini dapat diartikan keengganan pemkot setempat untuk membesarkan BUMD milik pemkot sendiri.
Ia menerangkan bahwa BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya, bahkan Wali Kota Surabaya sebelum melakukan cuti kampanye sudah memberikan penyertaan modal kepada BUMD dalam bidang perbankan ini agar dapat melaksanakan penugasan dari Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai praktek rentenir di tengah masyarakat melalui serangkaian program kredit lunak dengan agunan perwakilan kelompok.
Keputusan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur gaji PPPK, kata dia, juga dilakukan saat wali kota sedang melalukan cuti kampanye, tentu publik akan menilai ada anomali kebijakan.
"Di satu sisi ada penyertaan modal sebagai bentuk komitmen menguatkan dan menghidupkan BUMD yang dimiliki, di sisi lain lini bisnis BUMD tersebut tidak mendapat dukungan," tuturnya.
𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐧𝐲𝐚 : Klik disini
0 notes
Link
Jakarta | JawaPost.News | JSCgroupmedia ~ Terungkap lagi masalah baru yang dihadapi honorer di masa pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024. Diketahui, tahapan pendaftaran PPPK 2024 akan ditutup pada 20 Oktober mendatang. Selama masa pendaftaran, sebelumnya muncul keluhan banyaknya honorer yang tidak bisa mendaftar lantaran formasi PPPKContinue Reading
0 notes