#KemenPAN-RB

[kantorberita]

Soft Launching Mall Pelayanan Publik Bengkulu Selatan: Inovasi Pelayanan Terintegrasi untuk Masyarakat

Soft Launching Mall Pelayanan Publik Bengkulu Selatan: Inovasi Pelayanan Terintegrasi untuk Masyarakat KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU SELATAN|| Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkulu Selatan memasuki tahap soft launching pada Selasa, (08/10/24), Mall Pelayanan Publik ini terletak di Jalan Padang Panjang, tepatnya di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu…

[jurnalsultra]

KemenpanRB Gelar Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PPPK 2024

Jakarta, JurnalSultra.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Pemerintah Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, secara daring, Jumat (23/08). Acara dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini. Pada sosialisasi tersebut Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja…

[baliportalnews]

Indeks Kepuasan Masyarakat Jembrana Tertinggi di Bali

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Kabupaten Jembrana menjadi yang tertinggi dalam pelaksanaan Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 tingkat Provinsi Bali dari hasil yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB). Adapun Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh Kabupaten Jembrana 3,87. Nilai tersebut menjadikan Kabupaten Jembrana tertinggi di Bali disusul Kabupaten Buleleng dan Badung dengan perolehan nilai sama 3,82. Hal itu disampaikan langsung Menpan RB, Abdullah Azwar Anas saat arahannya dalam acara Reformasi Birokrasi dan Manajemen ASN di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (4/9/2023). "Hasil ini diharapkan dapat terus ditingkatkan agar ke depan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Penyederhanaan birokrasi juga agar menjadi atensi setiap kepala daerah demi kepuasan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. Di kesempatan yang sama juga turut diserahkan dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (Tahun 2025-2125) kepada Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Bali oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Menjadi yang tertinggi di Bali dalam Indeks Kepuasan Masyarakat, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian itu. Sekaligus disebutnya, sebagai pemacu semangat dan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dimasing-masing OPD pemberi layanan. "Hasil ini membuktikan komitmen Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Jembrana," ucapnya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survei tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Jembrana terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Jembrana. Indikator survei berdasarkan kinerja layanan publik diantaranya sarana prasarana, SOP Pelayanan, kejelasan prosedur dan pengelolaan pengaduan hingga kompetensi SDM penyedia layanan.(ang/bpn) Read the full article

[intijatim2022]

Gebyar Pelayanan Prima, Kementerian ATR/BPN Raih 2 Penghargaan dari Kementerian PAN-RB

JAKARTA | INTIJATIM.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya itu bahkan tak jarang menghasilkan sebuah penghargaan. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung dan Kota Batam, meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…

[hargo-news]

Soal Pengurangan Tenaga Honorer, Pemkab Gorontalo Diminta Surati Kemenpan-RB

Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah untuk menyurati Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait persoalan tenaga honorer yang akan dirumahkan. Hal ini terungkap dari rapat kerja Komisi l dengan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), bagian Ortala, Dinas…

[bantennewscoid-blog]

Bocoran Jadwal Seleksi CPNS 2024, Setahun Bisa Rekrutmen Tiga Kali

BANTEN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah agar segera mengajukan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, pengajuan kebutuhan ASN tahun 2024 akan dibuka hingga 31 Januari 2024. Proses pengajuan ini…

[humassatpolpppadang]

Pol PP Padang Menerima Empat Penghargaan Sekaligus Dalam "Padang Award 2023. PADANG - Padang Award 2023 bertabur penghargaan empat penghargaan di terima Satpol PP Padang, Selasa (29/2)2023, malam. Padang Award tersebut, perdana dilaksanakan Pemko Padang dan bertabur pengharagaan bagi OPD dan ASN Pemko Padang, yang di langsungkan di Hotel Truntum Padang. Dihadiri Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Kemenpan RB diwakili asisten Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Apratur dan Pengawas 1 Kemenpan RB, Bapak Akhmad Hasmy, AK serta Deputi Bidang Sistim Informasi Kepegawaian bapak Suharman S.Kom. M.si serta Walikota Walikota Padang Bapak Hendri Septa, Sekretarsi Daerah (Sekda) Andre Algamar, Ketua DPRD Kota Padang dan seluruh OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Padang. Tentu, Padang Award ini menjadi kebahagian bagi pasukan Prajawibawa Kota Padang dipimpin Mursalim selaku Kepala Satuan yang telah meraih empat Penghargaan sekaligus dalam tiga kategori Terbaik Satu, yakni, terbaik satu Perangkat Daerah Dengan Publikasi Terbanyak. Terbaik Satu OPD Responsif Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Terbaik Satu, Pelaksanaan Olah Raga Edukasi Di Kolam Renang Taratai serta Terbaik tiga Perangkat daerah yang berkomitmen Meniadakan Sampah Plastik. Piagam Penghargaan tersebut, diterima langsung oleh Sekretaris Pol PP Padang Saraman didampingi Kabid P3D Rio Ebu Pratama di Hotel Truntum Padang. Disampaikan Saraman, bahwa ada 35 kategori yang dinilai, empat diataranya di terima Satpol PP. "Ini adalah kebahagian hasil perjuangan bagi seluruh keluarga besar Satpol PP Padang dan tidak lepas dari bantuan semua pihak serta mitra Satpol PP Padang dan kedepannya ini perlu ditingkatkan lagi,"ujar Saraman. Secara terpisah Kasat Pol PP Padang Mursalim yang saat ini tengah mengikuti rakornas Pol PP se Indonesia serta dalam rangka memperingati hari jadi Pol PP ke 73 dan linmas ke 61di Kota Makasar, via telpon ke Humas Pol PP menyampaikan. -------Sambung ke kolom kementar👇👇👇------ https://www.instagram.com/p/CpN7n2NyRX2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[lampung7com]

Dinilai, Zona Integritas Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Menuju WBK dan WBBM

LAMSEL, Kalianda – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, 14 November 2024. Penilaian yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan itu, merupakan tahapan verifikasi lapangan menuju…

[hamdanramizi]

Disparitas Putusan dala Kasus Alex Denni Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan

PBHI telah lama mendorong reformasi dalam sistem peradilan sejak tahun 2006. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggagas Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan. Melalui inisiatif ini, PBHI mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena disparitas putusan dan dugaan praktik mafia peradilan dalam kasus-kasus tertentu. Salah satu fokus kajian terbaru adalah kasus Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah, dan Alex Denni yang menunjukkan indikasi ketidakadilan serius.

Karut Marut di MA: Dari Administrasi hingga Substansi

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung pada perkara Alex Denni, eks-Deputi di KemenPAN-RB, menjadi perbincangan hangat di tengah publik pada Juli 2024. Alex Denni dieksekusi berdasarkan Putusan Kasasi tahun 2013 terkait kasus yang diperiksa Pengadilan Negeri Bandung tahun 2006. Fenomena ini mengundang tanda tanya besar, terlebih dengan jeda waktu sebelas tahun antara putusan dan eksekusi.

Belum selesai dengan kasus Alex Denni, publik kembali dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait manipulasi putusan Ronald Tannur. OTT ini menyeret eks-petinggi MA yang ditemukan menyimpan uang hampir Rp 1 Triliun dan 51 kilogram emas sebagai dugaan "biaya pengurusan perkara."

Kejanggalan Putusan pada Kasus Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah, dan Alex Denni

Dalam kasus yang melibatkan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah, dan Alex Denni, ditemukan banyak kejanggalan baik di tingkat administrasi maupun substansi putusan. Ketiganya didakwa atas kasus yang sama, tetapi dengan hasil yang berbeda di tingkat pengadilan. Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah dibebaskan, sementara Alex Denni dinyatakan bersalah, meski alat bukti yang digunakan sama.

Tidak hanya itu, dari sembilan putusan, hanya putusan kasasi Alex Denni yang diunggah di situs resmi. Delapan lainnya sengaja tidak dipublikasikan, menunjukkan kurangnya transparansi.

Analisis Substansi Keputusan: Proyek Berjalan Lancar, Tanpa Kesalahan

Objek perkara yang dipermasalahkan adalah proyek Distinct Job Manual (DJM) yang ditangani oleh PT Parardhya Mitra Karti di bawah kepemimpinan Alex Denni. Berdasarkan fakta persidangan, proyek ini berjalan tanpa penyalahgunaan wewenang dan telah disahkan. Dalam pelaksanaannya, tidak terbukti bahwa Alex Denni memperoleh keuntungan pribadi.

Kasus ini berawal dari tahun 2003, ketika PT Telkom menunjuk PT Parardhya Mitra Karti untuk melaksanakan proyek analisis jabatan. Pada tahun 2006, Kejaksaan Negeri Bandung melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Tahun berikutnya, Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah dibebaskan, tetapi Alex Denni dinyatakan bersalah hingga tingkat kasasi. Keputusan berbeda ini menimbulkan dugaan kuat adanya manipulasi dalam proses hukum.

Pandangan Pakar Hukum Pidana: Disparitas Putusan adalah Indikasi Ketidakadilan

Eksaminasi yang dilakukan oleh PBHI melibatkan pakar hukum pidana seperti Dr. Rocky Marbun, Dr. Vidya Prahassacitta, dan Dr. Ahmad Sofian. Mereka menemukan bahwa disparitas putusan di antara ketiga terdakwa menunjukkan ketidakkonsistenan penerapan hukum yang nyata.

Menurut Dr. Vidya, keputusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membebaskan Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah tidak sesuai dengan keputusan yang menyatakan Alex Denni bersalah. Selain itu, ketidakonsistenan penerapan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang seharusnya hanya berlaku bagi pejabat publik menimbulkan pertanyaan besar dalam kasus ini, mengingat Alex Denni adalah pihak swasta.

Hasil Eksaminasi PBHI: Pengguguran Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Eksaminasi PBHI menyimpulkan beberapa poin penting terkait disparitas putusan dalam kasus ini:

Disparitas Putusan: Tiga terdakwa tidak diperlakukan sebagai satu kesatuan perkara, menyebabkan perbedaan tuntutan dan putusan.

Inkonsistensi Penerapan Hukum: Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 seharusnya hanya berlaku pada pejabat publik.

Pengguguran Unsur Penyalahgunaan Wewenang: Ketidakbersalahan dua terdakwa menunjukkan bahwa Alex Denni tidak seharusnya dinyatakan bersalah.

Ketidaksesuaian dalam Nilai Keuangan Negara yang Dirugikan: Proyek ini telah melalui proses pengadaan yang sah, sehingga tidak merugikan negara.

Eksaminasi sebagai Pijakan untuk Reformasi Mahkamah Agung

Uraian kejanggalan dalam kasus ini menunjukkan bahwa disparitas putusan dapat membuka jalan bagi manipulasi dalam sistem peradilan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa hukum yang tidak adil sama dengan tidak ada hukum. Tindakan yang melibatkan pemidanaan pihak-pihak yang tidak tepat hanya akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

PBHI mendorong Mahkamah Agung untuk menetapkan kebijakan khusus bagi setiap majelis hakim, memastikan konsistensi dalam penerapan hukum dan putusan bagi kasus serupa. Transparansi, konsistensi, dan keadilan menjadi hal utama yang harus diperbaiki guna menutup celah bagi manipulasi putusan yang mencederai keadilan bagi masyarakat.

[sumbartodaynews]

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Buka 494 Formasi PPPK 2024.

Dharmasraya-Sumbar, Kawasansumbar.com —Pemerintah Kabupaten Propinsi Sumatera Barat secara resmi membuka 494 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.Pembukaan formasi PPPK Pemkab Dharmasraya ini dilakukan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dikutip dari akun resmi BKPSDM Kabupaten Dharmasraya,…

[kantorberita]

BKPSDM Kota Bengkulu Sebut: Proses CPNS Kota Bengkulu Menunggu Verifikasi dari Kemenpan-RB

BKPSDM Kota Bengkulu Sebut: Proses CPNS Kota Bengkulu Menunggu Verifikasi dari Kemenpan-RB KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tengah menanti hasil verifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait usulan pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayahnya. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan…

[jurnalsultra]

Pemerintah Siapkan Strategi untuk Memberantas Mafia Tanah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan). foto Antara Jakarta, JurnalSultra.com – Pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang serta mempelajari situasi saat ini agar mampu menghapuskan mafia tanah di Indonesia. Permasalahan mafia tanah merupakan hal yang komplek, mengingat praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang telah lama…

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Hadiri Pendampingan Penyusunan LKJIP dan Evaluasi standar Pelayanan se-Korwil Bojonegoro

Rupbasan Mojokerto Hadiri Pendampingan Penyusunan LKJIP dan Evaluasi standar Pelayanan se-Korwil Bojonegoro Tuban - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur hadiri kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) yang dilaksanakan oleh Tim Kanwil Kemenkumham Jawa Timur pada UPT se-korwil Bojonegoro bertempat di Aula Raden Said Lapas Tuban, Selasa (22/10/2024) Ibu Febie selaku Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yang Mewakili Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menyampaikan bahwa latar belakang kegiatan LKJIP yakni laporan dokumen informasi yang menunjukkan kinerja & laporan keuangan serta dasar sebagai pedoman dalam penyusunan LKJIP di lingkungan Kemenkumham Jawa Timur serta merujuk pada petunjuk aturan Kemenpan RB. Sementara itu Kepala Lapas Kelas IIB Tuban Kemenkumham Jawa Timur, Bapak Edi Kuhen menyampaikan dalam sambutannya agarp eningkatan kualitas operator dalam penyusunan LKJIP dapat memberikan informasi kinerja terukur sebagai upaya berkesinambungan dalam peningkatan kualitas layanan dan LKJIP. 

#KumhamPASTI #kemenkumhamRI #supratmanandyagtas #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[sumbarlivetv]

SUTAN RISKA HADIRI GEBYAR PELAYANAN PRIMA TAHUN 2024 DAN SOFT LAUNCHING MPP DIGITAL KEMENPAN-RB

Dharmasraya, Sumbarlivetv.com — Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan turut hadiri Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Senin (07/10/2024). Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tersebut tersebut bertujuan memberikan apresiasi atas kemajuan dan inovasi dalam pelayanan publik di…

[hargo-news]

SPBE Tahun 2023, Nilai Bone Bolango Tertinggi dari Daerah Lain

SPBE Tahun 2023, Nilai Bone Bolango Tertinggi dari Daerah Lain #SPBE #KemenpanRB #SPBE #PemkabBoneBolango #KabupatenBoneBolango

Hargo.co.id, GORONTALO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia merilis nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2023. Di Gorontalo, nilai SPBE tertinggi diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Dimana nilai indeks yang diraih oleh daerah yang kini dipimpin oleh Merlan Uoli itu, mencapai 2.95 atau predikat…

[bantennewscoid-blog]

Pemerintah Buka Lowongan CPNS 1,3 Juta Orang di 2024

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkirakan, total kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada 2024 atau pada tahun akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebanyak 1,3 juta orang. “Tahun 2024 kita sudah hitung, formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,3 juta. Perhitungan itu didasarkan pada, pertama, sisa formasi 2023,” katanya dalam…