#kecurangan PPDB

[bogorexpose]

Banyak Kecurangan di PPDB, Adukan Saja Oknumnya ke PWI Kota Bogor

BOGOR – Viral aksi warga ukur jarak pakai kayu ke sekolah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, membuka posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Alasan pembukaan posko itu, disebabkan adanya aduan dari orang tua calon wali murid karena anaknya tidak lolos masuk sekolah padahal jaraknya dekat. Bahkan, dalam salah satu aduan yang diterima PWI, orang tua murid menyebut adanya…

[kantorberita]

Disdikbud Bengkulu Pastikan Semua Siswa Dapat Sekolah: Bagi Yang Tidak Lulus PPDB 2024

Disdikbud Bengkulu Pastikan Semua Siswa Dapat Sekolah: Bagi Yang Tidak Lulus PPDB 2024 KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak di Kota Bengkulu tetap mendapatkan hak pendidikan, meskipun tidak lulus dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.…

[hargo-news]

PPDB Sistem Zonasi dan Afirmasi Sarat Kecurangan

PPDB Sistem Zonasi dan Afirmasi Sarat Kecurangan #Kemendikbud #PPDB #Zonasi #Afirmasi

Hargo.co.id, JAKARTA – Sistem zonasi dan afirmasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sarat akan kecurangan. Ya, dengan penerapan sistem tersebut, tak sedikit orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tertentu harus merubah sejumlah dokumen. Misalnya jalur zonasi. Kuat dugaan sejumlah pihak melakukan pemalsuan dokumen alamat tinggal calon peserta didik. Belakangan cara ini…

[infocomnews8]

SMAN 6 BOGOR KOTA temukan Pendaftaran PPDB gunakan KK di bawah 1 tahun dan tak pake kordinat yang benar,macam-macam saja yang di lakukan

BOGOR, Infocom news8.com.macam-macam atau dugaan kecurangan pendaftaran PPDB terus didengar,salahsatunya dari SMAN 6 BOGIR KOTA. SMAN 6 KOTA BOGOR menemukan beberapa kecurangan yang dilakukan pendaftaran PPDB. Mulai dari penggunaan kartu keluarga (KK) yang diterbitkan di bawah 1 tahun hingga penentuan titik kordinat yang tidak sesuai dengan lokasi alamat sebenarnya , oleh pendaftar PPDB di SMAN…

[sumutberitaaja]

Inspektorat Medan Tunggu Hasil Pendalaman Disdikbud Soal Dugaan Pungli PPDB

MEDAN, Waspada.co.id – Kepala Inspektorat Kota Medan Sulaiman Harahap, mengaku bahwa saat ini pihaknya belum ada menerima hasil pendalaman dari Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Kota Medan terkait kecurangan atau dugaan pungutan liar (pungli) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 dan SMPN 2 Medan. “Saat ini belum ada kita terima hasilnya, mungkin masih dalam […] The post Inspektorat Medan Tunggu Hasil Pendalaman Disdikbud Soal Dugaan Pungli PPDB first appeared on Waspada Online | Pusat Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh. http://dlvr.it/SshsnW

[baliportalnews]

PPDB Zonasi Bina Lingkungan, Siswa Curang Bisa Didiskualifikasi

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi bina lingkungan SMP negeri Kota Denpasar tahun pelajaran 2023/2024, berakhir pada Sabtu (1/7/2023) pukul 15.00 WITA. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar memberikan instruksi bahwa PPDB harus obyektif, transparan dan akuntabel. Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kota Denpasar, AA Putu Gede Astara, menegaskan, pelanggaran tidak akan ditoleransi. Bahkan, siswa yang tak jujur pada PPDB akan diberi sanksi tegas berupa diskualifikasi atau mencoret nama siswa tersebut dari sekolah tujuan. “Berlaku untuk siswa yang dengan sengaja memanipulasi titik koordinat atau dokumen pendaftaran lainnya,” tegasnya, Jumat (30/6/2023)/. Astara yang juga Ketua PPDB Kota Denpasar ini mengatakan, titik koordinat siswa harus sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK). Setelah pendaftaran, Disdikpora meminta sekolah untuk melakukan kroscek secara detail. Jika ditemukan kesalahan, sekolah bisa mengklarifikasi terlebih dulu kepada pendaftar. Tujuannya untuk memastikan indikasi kesengajaan atau tidak. Dengan sanksi yang tegas tersebut, Agung Astara meminta semua siswa untuk jujur dalam proses pendaftaran. Dia memastikan kecurangan sekecil apa pun akan terdeteksi oleh sistem. Apalagi, PPDB dilakukan daring, semua masyarakat bisa ikut memantau jika diindikasi ada kecurangan. “Jika ada manipulasi data, maka akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya. Berdasarkan data yang dihimpun di Posko PPDB di Kantor Disdikpora Kota Denpasar, pendaftar jalur zonasi bina lingkungan pada hari pertama, Jumat (30/6/2023) di 16 SMP negeri tercatat 1.266 pendaftar. Dari jumlah itu, 682 berkas pendaftaran ditolak. Semua pendaftar yang diterima sudah diverifikasi. Pada juknis PPDB yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, daya tampung pada jalur zonasi kategori bina lingkungan ditetapkan 10 persen tiap sekolah. Namun demikian, sisa kuota pada jalur sebelumnya yakni jalur prestasi, perpindahan tugas orangtua/wali dan afirmasi digeser ke zonasi jalur bina lingkungan. Dengan demikian, jumlah siswa yang diterima pada jalur zonasi bina lingkungan dipastikan bertambah dari kuota yang ditetapkan yakni 560 siswa untuk 16 SMP negeri di Kota Denpasar. Dan, secara komulatif siswa yang diterima secara keseluruhan akan sesuai dengan pagu yang ditetapkan yakni 5.600 siswa untuk 16 SMP Negeri di Kota Denpasar.(tha/bpn) Read the full article

[radarlampungtv]

PPDB Panen Kecurangan, DPRD Lampung Mengadu ke Nadiem Makarim

[gilpursblog]

SISTEM ZON(K)ASI(K)

Akhirnya ada sesuatu yang pengen dibahas dan coba dituangkan dalam bentuk tulisan. Kali ini saya akan membahas hal tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Zonasi. Jalur zonasi merupakan salah satu jalur pendaftaran yang bisa dilalui oleh calon peserta didik untuk mendaftar ke sekolah. Jalur zonasi ini berdasarkan jarak rumah siswa dengan sekolah. Semakin dekat jarak rumah siswa dengan sekolah semakin tinggi kemungkinan siswa tersebut diterima. Penambahan poin untuk dan jarak rumah ke sekolah semuanya diatur oleh pemerintah daerah. Sistem zonasi ini sendiri sudah diterapkan di indonesia selama 3 tahun. 2017, 2018, dan taun ini 2019. Kuota PPDB pada tahun 2018 adalah minimum 90% untuk jalur zonasi, maksimum 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk orang tua pindah. Pada tahun ini kouta nya mengalami sedikit perubahan. Minimum 80% untuk jalur zonasi, maksimum 15% untuk jalur prestasi dan 5% untuk orang tua pindah Namun dalam 3 tahun terakhir selalu saja zonasi ini menimbulkan masalah.

Dalam tulisan ini saya mencoba melihat 2 hal dibawah ini dari dua sisi. Sisi yang pro terhadap sistem zonasi ini dan sisi yang kontra dengan sistem zonasi.

1. Tujuan

Zonasi adalah sebuah sistem yang coba dilakukan oleh pemerintah guna melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi ini pemerintah berharap tidak adanya label sekolah "favorit". Semua anak anak indonesia dapat merasakan kualitas pendidikan yang sama. Anak anak yang dirasa "pintar" dapat tersebar dan tidak hanya menumpuk di sekolah favorit saja. Di sisi lain orang tua yang keberatan dengan sistem zonasi ini merasa keberatan jika harus menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang "tidak favorit". Lingkungan yang tidak baik dikhawatirkan akan merusak si anak dan pada akhirnya si anak akan terbawa dengan pergaulan yang tidak baik. Pemerataan kualitas tiap sekolah yang masih menjadi kendala. Kualitas guru, lingkungan yang ada disekolah, fasilitas sekolah, prestasi prestasi yang diraih oleh sekolah tersebut, dsb. Saya yakin orang tua dan calon peserta didik sendiri sudah mempunyai penilaian tersendiri terhadap suatu sekolah. Oleh sebab itu orang tua mempunyai kepercayaan yang lebih terhadap sekolah-sekolah favorit. Alih alih ingin menghapus sekolah favorit tapi masih ada saja sistem akreditasi yang melekat pada suatu sekolah. Akreditasi ini bisa digunakan kelak untuk mendaftar kan siswa siswi sekolah tersebut untuk berkesempatan mengikuti SNMPTN yang pada akhirnya akreditasi yang lebih tinggi yang banyak diminati.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan sistem PPDB melalui jalur zonasi juga mengalami masalah. Untuk jarak, penilaian, dan hal hal teknis memang diserahkan kepada pemerintah daerah. Seperti pendaftaran pada umumnya orang tua dan calon peserta didik membawa berkas adminstrasi yang perlu disiapkan. Namanya manusia kali udah punya kemauan selalu mencoba mencari cara agar kemauannya bisa tercapai, dalam praktiknya orang tua ada yang sampai memalsukan KK. Orang tua calon peserta didik meminta kepada teman ataupun keluarga agar nama anak mereka dicantumkan di KK agar saat anak itu mendaftar rumahnya "nampak" dekat dengan sekolah. Praktik tersebut jelas merupakan kecurangan dalam pendaftaran melalui sistem zonasi. Hal yang lain menjadi masalah adalah banyak orang tua yang termakan hoax karena mendengar seorang oknum yang menyebar kabar bahwa "kalo kalian daftar lebih pagi maka kesempatan anak kalian bersekolah lebih besar". Akibatnya banyak orang tua yang menginap di depan gerbang sekolah dan sudah mengantri sejak shubuh padahal pendaftaran dibuka pukul 08.00. Udah kaya ngantri nomer antrian di rumah sakit aja hehe

Saya akan mengutip perkataan bang Pandji Pragiwaksono yang menganalogikan sistem zonasi ini. "Sistem zonasi ini kaya orang yang mau nikah. Sebagian orang menganggap bahwa orang harus siap dulu baru nikah dan sebagian lainnya mengaggap ya udah yang penting nikah dulu ntar juga siap." Kebetulan saya sepakat dengan analogi itu hehehe. Saya yakin sebagian orang akan memandang bahwa zonasi ini adalah bagian dari perubahan pendidikan indonesia ke arah yang lebih baik dan mendukung perubahan itu. Di sisi lain akan ada orang yang berpikir bahwa mereka adalah "korban" dari sistem zonasi ini. Dosen saya pernah bilang "jika ingin memperbaiki pendidikan di indonesia maka perbaiki dulu infrastrukturnya"

Segitu dulu pembahasan tulisan saya ini. Mungkin juga bahasan tentang zonasi ini akan saya buat podcast nya juga. Salam pendidikan indonesia.

[beritarayaidn]

Pemprov Banten Klaim Bentuk Tim Investigasi Soal Dugaan Kecurangan Panitia PPDB

Pemprov Banten Klaim Bentuk Tim Investigasi Soal Dugaan Kecurangan Panitia PPDB

Beritaraya.id, Banten – Banyaknya pengaduan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Tahun 2022, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Banten. Pejabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Banten, M. Trenggono mengakui, pihaknya bersama Inspektorat sudah membentuk Tim Investigasi guna pengungkapan pengaduan dugaan kecurangan dalam panitia proses PPDB. Terlebih…

[tangerangraya]

Pemprov Banten Klaim Bentuk Tim Investigasi Soal Dugaan Kecurangan Panitia PPDB

Pemprov Banten Klaim Bentuk Tim Investigasi Soal Dugaan Kecurangan Panitia PPDB

TANGERANGRAYA.NET, Banten – Banyaknya pengaduan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Tahun 2022, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Banten. Pejabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Banten, M. Trenggono mengakui, pihaknya bersama Inspektorat sudah membentuk Tim Investigasi guna pengungkapan pengaduan dugaan kecurangan dalam panitia proses PPDB.…

[bogorexpose]

Pj Walikota Fasilitasi Warga Bogor Urus PPDB, Pastikan Semua Sesuai Aturan

BOGOR – Meski bukan kewenangannya mengurusi PPDB tingkat SMA, Pj Walikota Bogor Hery Antasari tetap memfasilitasi warga Bogor berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah II Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor, kata Hery, sebenarnya hanya fokus pada progres pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk PPDB…

[kantorberita]

Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Tegaskan PPDB 2024 Bebas Pungli dan Kecurangan

Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Tegaskan PPDB 2024 Bebas Pungli dan Kecurangan KANTOR-BERITA.COM, SELUMA|| Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering menjadi momen rawan terjadinya kecurangan, pungutan liar, dan suap. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu bersama Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) terus mendorong semua pihak yang terlibat untuk memastikan PPDB 2024…

[newscakra]

Awasi Kecurangan PPDB Online, Aktivis Pendidikan Riau Erwin Sitompul Minta DPRD Riau Bentuk Pansus

Awasi Kecurangan PPDB Online, Aktivis Pendidikan Riau Erwin Sitompul Minta DPRD Riau Bentuk Pansus

PEKANBARU – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih dinilai dan disebut-sebut sebagai ajang untuk melakukan praktik kecurangan terutama bagi siswa didik yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, aktivis pendidikan Riau, Erwin Sitompul, S.Pd meminta pemerintah mengawasi proses keseluruhan PPDB online saat ini. Kepada media Erwin menjelaskan bahwa proses regulasi PPDB sudah…

[sambasnews]

LBP2: Indikasi Adanya Kecurangan Jalur Japres Akademik dan Zonasi Di PPDB 2022

LBP2: Indikasi Adanya Kecurangan Jalur Japres Akademik dan Zonasi Di PPDB 2022

BANDUNG, SAMBASNEWS.id  – Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan Jawa Barat (LBP2 Jabar) menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 untuk tingkat SMA/SMK. Selain menemukan ada kejanggalan langsung, LBP2 juga mendapatkan banyak keluhan dan laporan dari orangtua siswa. “Mereka menyertakan bukti-bukti langsung dan diterima oleh kami. Jadi banyak dugaan…

[sumutberitaaja]

Soal Dugaan Pungli PPDB di SMPN 1 dan SMPN 2: Tak Ditemukan Bukti

MEDAN, Waspada.co.id – Usai melakukan penyelidikan terkait adanya informasi praktik pungutan liar (pungli) dan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan mengakui adanya ditemukan kesalahan administrasi di SMPN 1 dan SMPN 2 Medan tersebut. “Setelah kita lakukan pendalaman, memang ada ditemukan kesalahan administrasi dalam PPDB di dua sekolah […] The post Soal Dugaan Pungli PPDB di SMPN 1 dan SMPN 2: Tak Ditemukan Bukti first appeared on Waspada Online | Pusat Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh. http://dlvr.it/SshslK

[baliportalnews]

PPDB SMPN Jalur Zonasi Bina Lingkungan Dimulai Hari Ini, Seleksi Menggunakan Jarak Udara

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR  - Setelah jalur prestasi, perpindahan tugas orangtua/wali dan afirmasi, serta jalur zonasi umum selesai, pelaksanaan penerima peserta didik baru (PPDB) SMP negeri tahun ajaran 2023/2024 di Kota Denpasar, dilanjutkan dengan seleksi jalur zonasi bina lingkungan. Pendaftaran pada jalur ini digelar mulai hari ini, Jumat (30/6/2023) dan Sabtu (1/7/2023) selama dua hari. Pada juknis PPDB yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, daya tampung pada jalur zonasi kategori bina lingkungan ditetapkan 10 persen tiap sekolah. Namun demikian, sisa kuota pada jalur sebelumnya yakni jalur prestasi, perpindahan tugas orangtua/wali dan afirmasi akan digeser ke zonasi jalur bina lingkungan. Dengan demikian, jumlah siswa yang diterima pada jalur zonasi bina lingkungan dipastikan bertambah dari kuota yang ditetapkan yakni 560 siswa untuk 16 SMP negeri di Kota Denpasar. Dan, secara komulatif siswa yang diterima secara keseluruhan akan sesuai dengan pagu yang ditetapkan yakni 5.600 siswa untuk 16 SMP Negeri di Kota Denpasar. Kadisdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, Kamis (29/6/2023) mengatakan, syarat pendaftaran jalur zonasi bina lingkungan mengacu pada juknis. Di antaranya, harus memiliki kartu keluarga (KK) Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang diterbitkan paling singkat 1 Juni 2022. Status calon peserta didik baru dalam KK adalah anak, famili lain, dan cucu. Selanjutnya, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus sekolah dasar atau kesetaraan yang dikeluarkan oleh sekolah. Memiliki surat keterangan hasil belajar yang dikeluarkan oleh sekolah di Kota Denpasar, sedangkan bagi lulusan luar Kota Denpasar wajib menyertakan nilai hasil belajar 5 semester terakhir kelas 4, 5, dan 6 semester 1 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam yang telah dilegalisir oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat dan dikirim melalui email ppdb@denpasarkota.go.id. Hanya boleh mendaftar pada satu SMP negeri dari 16 SMP negeri yang ada di Kota Denpasar. Dasar selesai berdasarkan jarak antara tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan jarak udara. Hasil seleksi zonasi bina lingkungan diumumkan pada Senin (3/7/2023). "Zonasi bina lingkungan menggunakan jarak udara yang ditarik garis lurus dari sekolah ke rumah. Kami akan verifikasi sesuai dengan alamat di KK (kartu keluarga), kalau melakukan kecurangan akan gugur,” lugas Agung Wiratama.(tha/bpn) Read the full article