#kadiskes

[yudisamara]

Perkara Tipikor AMH Kadiskes Provsu, JPU Tidak Ajukan Saksi Fakta

Hingga hari Kamis, 18 Juli 2024 pemeriksaan perkara tipikor dengan terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Dr. Alwi Mujahid Hasibuan M. Kes di Pengadilan Negeri Medan telah memasuki persidangan ke – 22 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi lanjutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).   Dari 27 saksi yang namanya tercantum dalam surat dakwaan hanya 2 (dua) orang yang diajukan JPU…

[tintainformasi]

Bupati Dawam Diminta Evaluasi Plt Kadiskes Lampung Timur.

[mandiriposriau]

PPTK dan Kadiskes Siak Diduga Main Mata dengan CV Cahaya Karya Teknik Pemenang Proyek Rp 13 Miliar di RSUD, Karena Tak Mampu Selesaikan Pekerjaan Sesuai Kontrak http://dlvr.it/T154sq

[realita-lampung]

Dinilai Tak Peduli Kesehatan Rakyat, Bupati Dawam Dituntut Mundur

Massa dari berbagai elemen peduli kemanusiaan yang tergabung dalam Koalisi Lampung Timur Menggugat (KLTM), Kamis (7/12/2023) pagi hingga siang, menggelar aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Aksi massa ini menyusul skandal kemanusiaan berupa penonaktifan 180.924 warga Lamtim dari kepesertaan BPJS Kesehatan atas inisiatif Plt Kadiskes dr Satya Purna Nugraha. Warga Lamtim yang menggelar aksi demo di halaman kantor pemkab tersebut ditemui oleh beberapa pejabat, di antaranya Plt Kadiskes dr Satya Purna Nugraha, Kadis Sosial Agus Subagyo, Kepala BPJS Lamtim Imam Subekti, Sekretaris BPKAD Sukartono, juga Asisten I Tarmizi, dan Asisten II Hanafi Masputra. Dalam orasinya, beberapa punggawa KLTM selain meminta pemkab mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan 180.924 warga kurang mampu, juga menilai Bupati Dawam Rahardjo selayaknya mengundurkan diri karena tidak ada kepedulian terhadap masalah kesehatan rakyatnya. Dawam Rahardjo dinilai tidak memiliki kepekaan atas nasib mayoritas masyarakat Lamtim yang saat ini hidup dalam kondisi sulit. Kebijakan memberangus kepesertaan mereka dari BPJS Kesehatan, semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat Lamtim secara umum. Fauzi Ahmad, salah satu orator aksi demo KLTM, meminta APH melakukan penyelidikan terhadap skandal kemanusiaan ini. Karena terdapat perbedaan data antara Dinas Kesehatan dan BPJS. Sedang Husnan Efendi, orator lainnya, menyatakan, seluruh elemen masyarakat Lamtim yang peduli kemanusiaan, tidak akan tinggal diam atas adanya kebijakan pemkab yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut. “Kami akan terus menyuarakan kepedulian kemanusiaan bagi ratusan ribu saudara kami sesama warga Lamtim yang dinonaktifkan BPJS Kesehatannya,” kata Husnan Efendi dengan lantang. Sesuai dengan surat pemberitahuan kepada Polres Lamtim, aksi massa dari berbagai elemen masyarakat peduli kemanusiaan tersebut akan berlangsung selama tujuh kali. Setelah Kamis (7/12/2023) hari ini, KLTM akan kembali menggelar demo pada hari Senin (11/12/2023) secara berturut-turut hingga Jum’at (15/12/2023) pekan depan. Sebagaimana diketahui, persoalan penonaktifan 180.924 warga Lamtim dari kepesertaan BPJS Kesehatan ini bermula dengan adanya surat yang ditandatangani dr Satya Purna Nugraha selaku Plt Kadiskes Lamtim ditujukan kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, tertanggal 22 November 2023 silam. Surat berkop Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur bernomor: 440/5019/10-SK/2023, dengan lampiran satu berkas itu, memuat perihal: Penonaktifan Peserta PBI APBD dan Tambahan Data UHC Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Surat tersebut mendasarkan kepada rencana kerja antara Pemkab Lamtim dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro, Nomor: 440/1278/04-SK/BID III/12/2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Lamtim dalam rangka Universal Health Coverage (UHC). Terkait dengan itu, Plt Kadiskes Lamtim menyampaikan beberapa hal. Pertama; bahwa untuk mendukung program UHC di Kabupaten Lamtim tahun 2023, sesuai dengan rencana kerja yang ada, Pemkab Lamtim harus menganggarkan iuran dan bantuan iuran peserta penduduk PBPU sekurang-kurangnya sebesar Rp 56.021.641.200. Kedua; kebutuhan anggaran program UHC tersebut, pada APBD Perubahan 2023 hanya teranggarkan sebesar Rp 41.230.879.200, dan berdasarkan surat tagihan/permintaan pembayaran PBPU dan PB pemkab serta bantuan iur PBPU dan PB pemkab tahap I tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp 34.443.061.950 baru terbayarkan sebesar Rp 23.464.191.450 (68%). Ketiga; dengan tidak terpenuhinya penganggaran program UHC tahun 2023 dan realisasi pembayaran klaim yang belum mencapai 100%, akan berpotensi terhadap adanya hutang/carry over program UHC pada tahun anggaran 2024. Keempat; mengingat terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamtim, maka untuk meminimalisir besaran hutang/carry over program UHC, Pemkab Lamtim bermaksud mengajukan penonaktifan peserta BPJS tahun 2023 per 1 Desember 2023 sebanyak 180.924 peserta, yang terdiri dari peserta PBI APBD sebanyak 45.324 peserta, dan tambahan data UHC sebanyak 135.600 peserta. Dengan terungkapnya surat Plt Kadiskes Lamtim, maka persoalan ini menjadi terang benderang. Jumlah warga yang dinonaktifkan kepesertaannya dari BPJS bukan 250.000 jiwa, melainkan 180.924 peserta. Dan masalah utamanya tidak lain adalah kondisi keuangan Pemkab Lamtim yang memang morat-marit. Berdasarkan data BPK Lampung, pada akhir tahun 2022 lalu, hutang belanja Pemkab Lamtim mencapai Rp 209.538.085.856,97 dengan defisit keuangan riil sebesar Rp 155.256.168.950,61. Kondisi ini merupakan peningkatan keterpurukan dalam tata kelola keuangan dibandingkan tahun 2021. (Sugi/harun Al Rasyid) Read the full article

[baliportalnews]

Pj. Bupati Lihadnyana Akan Siapkan Tenaga Kesehatan Untuk Petugas Pelipat Surat Suara

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ir. Ketut Lihadnyana, MMA., didampingi Forkompinda Buleleng, meninjau langsung proses penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang KPU di wilayah Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Rabu (6/12/2023). Dalam pantauannya, Pj. Bupati melihat situasi gudang yang tampak ramai oleh para petugas penyortir dan pelipat surat suara. Dengan situasi yang ramai dan cuaca yang panas, gedung tersebut dirasa sangat tidak nyaman. Melihat kondisi tersebut, Lihadnyana pun meminta penyelenggara untuk menambahkan kipas angin, untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan pelipat surat suara. “Pemda juga akan pikirkan ini (penambahan kipas angin). Jangan sampai adik-adik dan petugas pelipat suara terganggu kesehatannya karena cuaca panas. Nanti saya juga akan instruksikan Kadiskes untuk setiap hari melakukan pengecekan petugas pelipat suara, sehingga kalau ada yang flu, pusing-pusing bisa segera diobati,” kata Lihadnyana. Dirinya menjelaskan, jumlah pemilih yang sudah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Buleleng terdapat 611.901 jiwa. Dirinya juga menjelaskan, jumlah surat suara yang di lipat saat ini sebanyak 635.117 surat suara. "Lebih besar karena ada penambahan 2 persen di setiap TPS untuk cadangan," imbuhnya. Dirinya mengaku, tahapan persiapan Pemilu tahun 2024 nanti sudah di mitigasi dengan baik, sehingga saat pemilihan berlangsung dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. "Saya juga ingin mengajak masyarakat Buleleng, mari kita sukseskan Pemilu 2024 ini secara damai, lancar dengan menjunjung tinggi rasa menyama beraya," tutupnya.(adv/bpn) Read the full article

[goriaucom]

Meski Pandemi Covid-19 Resmi Dicabut, Kadiskes Riau Pastikan Biaya Berobat Pasien Ditanggung BPJS

PEKANBARU – Pasca pencabutan status Pandemi Covid-19 menjadi Endemik yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada Rabu (21/6/2023) malam, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau memastikan biaya berobat pasien Covid-19 tetap ditanggung pemerintah melalui BPJS Kesehatan. http://dlvr.it/Sr4LwJ

[devirefriyantiputri]

Kadiskes Kampar Ngaku Uang Pungli Disetor ke Polisi untuk Ngurus Perkara Tipikor Sedang Berjalan

http://dlvr.it/Sp322Y

[romijuniandra]

Kadiskes Kampar Ngaku Uang Pungli Disetor ke Polisi untuk Ngurus Perkara Tipikor Sedang Berjalan

http://dlvr.it/Sp322Z

[radarlampungtv]

Mobil Puskesmas Cueki Korban, Kadiskes Lamtim Minta Maaf

[infopku]

Bayi Meninggal Usai Vaksin, Ini Penjelaskan Kadiskes Pekanbaru

Encik dan Puan, baru-baru ini terdengar kabar bahwa seorang bayi berumur 6 bulan meninggal dunia usai mendapatkan vaksin polio di Puskesmas Umban Sari Pekanbaru. Laporan Bayi Meninggal Usai Vaksin Kepala Puskesmas Umban Sari, Predi membenarkan kabar adanya seorang bayi meninggal dunia usai mendapatkan suntikan vaksin di puskesmas tempatnya. Ia mengatakan, bahwa laporan tersebut ditangani langsung…

[sumbarlivetv]

Vaksinasi di Atas Kapal Perang KRI Bontang-907, Menjaga Diri Sambil Edukasi

Vaksinasi di Atas Kapal Perang KRI Bontang-907, Menjaga Diri Sambil Edukasi

Padang, Sumbarlivetv – KRI Bontang-907 kini sedang merapat di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Kapal perang yang digunakan untuk perang itu bakal beralih fungsi untuk sementara waktu. Kamis (14/10/2021), kapal tersebut digunakan sebagai sentra vaksinasi Covid-19 bagi warga Kota Padang. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, Selasa (12/10/2021). Dikatakannya,…

[realita-lampung]

Bupati Ambu Anne Tinjau Donor Plasma Konvalesen Perdana di Purwakarta

Bupati Ambu Anne Tinjau Donor Plasma Konvalesen Perdana di Purwakarta

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika didampingi Sekda, Kadiskes dan Dirut RSUD Bayu Asih ketika meninjau kegiatan donor plasma konvalesen yang perdana. Realita Purwakarta – JABAR (RL) : Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dengan didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Dirut RSUD Bayu Asih meninjau kegiatan donor plasma konvalesen yang perdana digelar di Purwakarta. Kegiatan…

[baliportalnews]

Kadis Sucipto Harapkan Kesadaran Masyarakat Melakukan VAR Jika Terkena Kasus GHPR

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Komitmen dalam hal menurunkan kasus rabies di Kabupaten Buleleng dibahas dalam rapat monitoring dan koordinasi penanggulangan rabies dan kunjungan direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Selasa (24/1/2023). Rapat yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Sucipto bersama Direktur P2PM Kemenkes RI dan jajarannya membahas terkait program pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menekan kasus rabies selama 3 bulan ke depan. Kadiskes Buleleng, dr. Sucipto mengatakan dalam menekan kasus rabies di Buleleng pihaknya bersama lintas sektoral sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya dengan melakukan vaksinasi, membuat peraturan desa (Perdes) serta nantinya akan membentuk Tim Siaga Rabies (Tisira). Dimana pada tahun ini tidak ada penambahan kasus meninggal akibat rabies seperti yang terjadi pada tahun 2022 yang menyentuh di angka 13 kasus. Dalam menekan hal tersebut pihaknya telah membuka rabies center di masing-masing Puskesmas dan 3 Rumah Sakit Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak gigitan hewan penular rabies (GHPR). Dimana pada faskes tersebut sudah disiapkan vaksin anti rabies (VAR). "Saya harapkan masyarakat untuk lebih memiliki kesadaran agar datang melakukan VAR apabila terjadi GHPR sehingga secara tidak langsung mampu menekan kasus kematian," ujarnya. Selain itu pihaknya juga sangat mengapresiasi dari Kemenkes RI bersama jajarannya karena sudah hadir dan membantu kasus penanganan rabies di Buleleng. Melalui inisiasi dari Kemenkes dalam mengajak desa untuk membuat perdes terkait penanganan rabies sehingga ada penguatan dan perencanaan tentang bahaya rabies tersebut. "Mudah-mudahan nantinya semua desa dan kelurahan memiliki perdes dan membentuk Tisira. Karena selain perdes,Tisira ini juga sangat berperan mengantisipasi rabies ini," tutupnya. Untuk diketahui, pertanggal 24 Januari 2023 capaian vaksinasi anjing di Buleleng sudah menyentuh 90%. Sedanglan untuk perdes, dari 129 desa yang ada di Buleleng 57 diantaranya sudah menerapkannya. Ditargetkan pada bulan Maret capaian vaksinasi dan penerapan perdes di masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng akan segera rampung. Sementara itu, mewakili direktur P2PM Kemenkes RI, Kasubdit Siti Ganefa mengungkapkan tujuan diadakannya kunjungan ini adalah sebagai bahan evaluasi dan sejauh mana penanganan yang dilakukan Pemkab Buleleng dalam menekan kasus rabies. Pihaknya juga sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Buleleng karena sudah bergerak cepat dalam menangani rabies dimana dengan menggenjot vaksinasi dan membuat peraturan desa.  Diharapkan melalui komitmen ini buleleng mampu menekan kasus rabies dan menjadi contoh untuk kabupaten lainnya.(adv/bpn) Read the full article

[goriaucom]

Kadiskes Kampar Minta Uang kepada 31 Kepala Puskesmas, Berdalih untuk Suap Polisi

PEKANBARU – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Kampar, dr ZD, dan Kepala Puskesmas Sibiruang, MR, Jumat (12/5/2023) malam. http://dlvr.it/Sp5Cnw

[bidiktangsel]

Kadiskes Lampung Belum Terima Vaksin Tahap II

Kadiskes Lampung Belum Terima Vaksin Tahap II

Bandar Lampung- Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung dr Hj Reihana belum melaksanakan vaksinasi tahap II bagi tenaga pelayanan publik. Saat ini masih dilangsungkan vaksinasi tahap I bagi tenaga kesehatan (Nakes). “Lampung belum menerima vaksin untuk tahap II, saat ini masih berjalan vaksin untuk nakes,” ujar Reihana, Kamis, 18 Februari 2021. Dia menjelaskan, vaksinasi tahap I…

[bagusbalibus]

Kadiskes: Vaksinasi COVID-19 di Denpasar tuntas 1,5 bulan - Berita News Bali

Kadiskes: Vaksinasi COVID-19 di Denpasar tuntas 1,5 bulan – Berita News Bali

Denpasar (Berita) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Denpasar, Bali dr. Luh Putu Sri Armini memperkirakan proses vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan pada 17 fasilitas kesehatan di wilayah Denpasar akan tuntas sekitar 1,5 bulan.   “Total tenaga kesehatan yang terima vaksin ada sekitar 14 ribu sekian dan akan diskrining lagi dan prosesnya bertahap dengan memakan waktu 1,5 bulan,” kata…