#jokowimaarufamin

[liputanviral-blog]

Debat Capres Gereget Tanpa Kisi-kisi

Liputanviral -  KPU memutuskan tidak akan memberikan kisi-kisi untuk pasangan calon untuk Debat Pilpres 2019. Tanpa ada kisi-kisi, debat pilpres dianggap akan lebih gereget lagi. "Salah satu evaluasi, kita rekomendasikan untuk debat berikutnya, abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada paslon," ujar komisioner KPU, Wahyu Setiawan, saat dihubungi, Sabtu (19/1/2019). Soal tak ada kisi-kisi itu, KPU mengaku memutuskannya setelah mendapat masukan dari banyak pihak. KPU juga punya alasan tersendiri memutuskan tak akan memberikan kisi-kisi kepada pasangan calon. "Agar debat kedua lebih substansial, edukatif, menarik, sekaligus mengeksplorasi performa kandidat," ucap Wahyu. Tak hanya soal kisi-kisi, KPU juga melakukan sejumlah evaluasi lainnya. Seperti soal durasi yang menurut Wahyu kini dipertimbangkan akan lebih diperpanjang. "Durasi jadi bagian dalam evaluasi, kita sudah punya rekomendasi dari evaluasi, misal waktu pemaparan visi misi program dari kandidat kita tambah waktunya, kemudian waktu untuk saling bertanya kita rekomendasikan ditambah waktunya," kata dia. KPU pun mempertimbangkan moderator untuk memiliki peran yang lebih besar. Nantinya moderator bisa lebih mempertajam pertanyaan kepada pasangan calon.

"Kemudian moderator, juga dimungkinkan untuk mempertajam pertanyaan sepanjang dalam konteks soal yang sudah dibuat panelis. Meskipun tidak boleh keluar dari konteks," urai Wahyu. "Ini kita simulasikan sedemikian rupa agar moderator berperan mengatur lalu lintas debat tetapi tetap dalam koridor sesuai dengan pertanyaan yang dibuat panelis," sambungnya. Evaluasi dari KPU mendapat apresiasi dari kubu Prabowo Subianto-Sandiga Uno. Kubu pasangan nomor urut 02 itu memang mengharapkan agar pemberian kisi-kisi dihilangkan dan moderator bisa berperan lebih. "Moderator harus tanggap ketika salah satu paslon mengajukan pertanyaan yang cenderung menyimpang dari kesepakatan," kata Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman. Sementara itu, juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Daulay menilai debat akan lebih menarik dengan tidak adanya kisi-kisi. Jawaban atau respons dari masing-masing pasangan calon nantinya tidak akan terprediksi. "Kebijakan untuk tidak lagi membagi kisi-kisi pertanyaan sudah betul. Dengan begitu, akan kelihatan nanti mana paslon yang betul-betul menguasai persoalan, mana yang selama ini hasil polesan," ungkap Saleh. Kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga tidak mempersalahkan KPU tak memberi kisi-kisi lagi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin pasangan nomor urut 01 itu tetap tampil baik tanpa adanya bocoran pertanyaan. "Ya buat kami tidak ada persoalan, karena apa yang disampaikan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin merupakan hal yang menjadi problematika rakyat dan bangsa kita, dan beliau hadir karena untuk memberikan jawaban itu," kata Hasto. Pernyataan Hasto juga diamini Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko. Menurut Kepala Staf Kepresidenan ini, debat justru akan lebih bagus tanpa ada kisi-kisi. "Ya, lebih bagus, lepas sajalah bicara, ya. Toh semuanya punya pengalaman mengelola negara dengan baik, khususnya ya Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih oke-oke aja gitu, ya," sebut Moeldoko. Keputusan KPU pun sejalan dengan harapan cawapres Sandiaga Uno. Debat pilpres dinilainya akan lebih gereget dengan tidak adanya kisi-kisi bagi pasangan calon. "Sekarang sudah kelihatan dengan adanya kisi-kisi tidak membuat debat terlalu greget. Dua-tiga hari lewat, kelihatannya perlu dievaluasi," ungkap Sandiaga. Bukan hanya soal ketiadaan kisi-kisi saja yang diharapkan Eks Wagub DKI tersebut. Ia berharap debat berlangsung lebih rileks. Sandiaga pun mengusulkan agar KPU memakai format debat pada Pilgub DKI Jakarta yang dinilainya lebih sederhana. "Karena debatnya panjang, harus dibuat lebih rileks. Kita berdiri terus, sangat melelahkan, perlu pijet, he-he-he.... Apalagi usia Pak Prabowo sudah mendekati 70 tahun, Pak Kiai juga. Akan lebih baik kalau jadi fleksibel cara menyampaikannya," ujarnya. "Pilkada DKI debatnya bagus. Itu format yang bisa dipakai dan sederhana. Bisa kan di studio TV, duduk, dan undang milenial. Nggak usah pakai yel-yel. Itu sudah lewat lah. Kita sudah melewati fase ingar-bingar," imbuh Sandiaga. Read the full article

[liputanviral-blog]

Usai Nobar Debat Pilpres, Kalangan Ulama Bogor Barat Deklarasi Dukung Jokowi

Liputanviral - Sejumlah orang yang mengaku berasal dari kalangan kiai, ustaz dan pesantren dari Bogor Barat mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut dideklarasikan usai nonton bareng Debat Capres Cawapres perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diinisiasi Ketua TKD paslon Capres 01, Ade Ruhandi. Pria yang karib disapa Jaro Ade ini meminta masyarakat Bogor Barat agar menjaga keamanan dan kenyamanan pada Pemilu nanti, serta saling menghargai pendukung pasangan lain. "Negara kita ini negara hukum dan berdaulat, tidak boleh Pilpres maupun Pileg memecah belah kita. Jika ada yang melanggar hukum laporkan ke penegak hukum, jangan anarkis dan merasa paling benar. Hukum harus kita junjung dan apapun keputusannya, hukum harus didaulati," kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ini, Jumat (18/1). Selain itu, Jaro Ade juga meminta kepada masyarakat kabupaten Bogor agar menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. "Gunakan hak pilih dengan cerdas melihat mana partai yang memperjuangkan rakyat, dan mana partai yang hanya mengejar kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok atau golongan saja. Juga melihat mana partai yang memperjuangkan suara rakyat," ujar Jaro Ade. "Kalau pilih presiden pak Jokowi-Ma'ruf Amin tidak perlu diragukan lagi, hasil kerjanya sangat nyata infrastruktur seperti jalan tol, kereta cepat, jalan lintas provinsi, pelayanan izin yang cepat memangkas birokrasi yang rumit dapat kita rasakan," kata dia. Sementara itu, KH Ikbal, ulama dan pengasuh salah satu pondok pesantren di Bogor Barat yang mewakili peserta mengungkapkan pasangan nomor 01 memiliki kinerja yang nyata. Prestasi yang dirasakan masyarakat, lanjut dia, Jokowi-Ma'ruf juga serasi. "Karena Pak Jokowi didampingi ulama sebagai bandul keseimbangan bernegara. Insyaallah Indonesia jauh lebih baik jika ada ulama didalamnya yang memimpin. Kami para ulama Bogor Barat sepakat untuk mendukung kembali pasangan nomor urut satu, Jokowi dan Kiai Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil presiden lima tahun ke depan," kata dia. Read the full article

[liputanviral-blog]

Komnas HAM Tunggu Para Capres Bicara Kasus HAM Berat

Liputanviral - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum tampak berkomitmen dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu saat debat perdana Pilpres 2019. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut pihaknya menanti pembicaraan para calon terkait masalah itu pada kesempatan berikutnya sebelum proses pemungutan suara berlangsung pada 17 April. " itu yang tadi kami katakan belum substansial ," ucapnya, keterangan pers di kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (18/1). "Kita tentu saja masih menunggu, apakah mereka akan sampaikan dalam forum lain, kita berharap itu tentang pelanggaran HAM berat dan lain-lain," tuturnya. Menurut Ahmad, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu merupakan salah satu isu penting yang perlu diketahui publik. Selain itu, penuntasan kasus itu merupakan janji yang harus ditunaikan. "Terus terang itu penting untuk publik. Selain terkait tentang siapa yang lebih baik untuk dipilih, hal itu sekaligus akan menjadi komitmen atau janji. Ketika itu sudah diucapkan dalam satu forum publik, maka itu akan menjadi pegangan," kata Ahmad. Di tempat yang sama, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menduga kedua pasangan calon belum memahami konsep HAM secara substansial. Hal itu disebutnya menjadi penyebab kedua paslon itu belum memiliki komitmen terkait strategi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. "Komnas HAM melihat kedua pasangan belum memahami konsep HAM secara substansial, sehingga komitmen penegakan HAM yang di dalamnya terdapat strategi penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran HAM seperti dugaan pelanggaran HAM yang berat belum terlihat," tuturnya. Baginya, kedua pasangan calon tidak dapat menggambarkan peta permasalahan dan strategi kebijakan HAM yang akan ditempuh dalam debat Pilpres 2019. Bahkan, lanjutnya, para calon tidak memberikan gagasan tentang perlindungan, pemenuhan, pemajuan, serta penegakan HAM di Indonesia. "Debat yang dilakukan belum dapat menggambarkan secara komprehensif peta masalah dan strategi masing-masing calon," kata Beka. Selain terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dia menyampaikan, Komnas HAM melihat terdapat sejumlah isu yang penangannya mendesak namun tidak dibahas dalam debat Pilpres antara lain tentang konflik sumber daya alam dan reforma agraria, intoleransi, diskriminasi, serta kekerasan berbasis pada ekstremisme. Read the full article