#elektabilitas paslon capres

[bayuvedha]

Ulasan Personal Debat Capres pertama.

12 Desember 2023

Ada beberapa catatan penulis tentang debat Capres Pertama yang di selenggarakan KPU, 12 Desember 2023, mulai jam 19.00 hingga 22.00.

Penulis akan coba klasifikasikan performance para kandidat Presiden itu dari segi:

*1. Speak by data*

*2. Emotional Quality*

*3. Smart Argue*

Dari 3 poin itu, maka kita coba telaah sebagian saja dari debat capres, terutama ketika para calon saling bertanya pada calon lainnya.

*1. Prabowo bertanya pada Anies*

Tanya (Prabowo):

Anggaran DKI yang sekitar 80T, dan Jawa Barat yang sekitar 50T, jika di korelasikan dengan index polusi udara, mengapa DKI yang anggaran nya lebih besar, index polusinya lebih tinggi?

Jawab (Anies):

Di analogikan penanganan Covid, ada satu wilayah yang punya alat PCR terlihat data Covid tinggi, tapi ada wilayah yang tidak punya alat PCR, terlihat data Covid nya rendah, itu bukan karena wilayah itu bebas Covid, tapi karena tidak punya PCR.

*Belum selesai Anies menjawab, Prabowo terlihat emosional menjawab, bahwa pertanyaan bukan soal Covid.*

Anies tersenyum sambil katakan, biarkan saya selesaikan dulu pak, itu analogi nya, soal sebenarnya tentang polusi itu, DKI memiliki alat pendeteksi polusi udara, itu di pakai setiap hari, artinya, data yang muncul harusnya setiap hari polusi tinggi, jika polusi memang berasal dari kendaraan.

Jadi DKI akan senantiasa terpantau masalah polusi nya di banding daerah lain yang mungkin tidak ada alat Pemantau polusi.

*Alat itu di pakai setiap hari, dan nyatanya, data dari alat itu fluktuatif, ada kalanya polusi tinggi, ada kalanya polusi rendah, itu ternyata bisa di konfirmasi dari angin yang bertiup berubah ubah arahnya* , terkadang dari arah barat Jakarta (Banten dan Sumatera) atau sebaliknya dari Jakarta menuju ke wilayah tersebut. Logikanya jika polusi datang dari kendaraan, data polusi akan tetap sama dari hari ke hari, nyatanya tidak demikian.

*Prabowo menyangkal lagi, dan berkata , susah jika menyalahkan angin, jadi apa sebaiknya di DKI tidak ada pemimpin saja?* Di sini *Prabowo berdebat dengan tidak etis menurut penulis, karena berupaya menghina dan bukan mendebat.*

Di jawab lagi oleh Anies, inilah contoh; pemimpin yang *bicara dengan data* dan pemimpin yang *bicara dengan intuisi*

*Pemimpin itu harus mengedepankan science sebagai alat penunjang kebijakan* (Ucapan Anies ini mendapat sambutan gemuruh penonton), dan membuat Prabowo terdiam.

Dalam debat Prabowo vs Anies, menurut penulis, Anies unggul dalam hal data dan emosi, sekaligus smart argumentasinya.

*2. Ganjar bertanya pada Prabowo*

Tanya (Ganjar)

Masalah penghilangan aktivis tahun 1998, juga kasus lainnya, jika pak Prabowo jadi Presiden, apakah perlu di lakukan Penyelidikan dan Pengadilan HAM berat? Dan apakah masalah itu akan di selesaikan pak Prabowo?

Dengan agak emosi Prabowo menjawab, *kenapa setiap elektabilitas Prabowo naik, soal pelanggaran HAM selalu di ungkit?* Itu sangat tendensius, persoalan HAM itu sekarang di tangani oleh Cawapres paslon no.3 (Mahfud MD)

Penonton berteriak riuh menyambut jawaban Prabowo. Namun di tanggapi lagi oleh Ganjar; Pak Prabowo saya hanya tanya, apakah akan di perlukan Penyelidikan dan Pengadilan HAM? dan yang kedua apa perlu di selesaikan kasus ini?

*Prabowo terdiam lagi saat Ganjar kick back jawaban Prabowo yang terkesan emosional.*

Dalam debat Ganjar vs Prabowo, terlihat Ganjar lebih tenang dan Prabowo lebih emosional, terlihat juga Ganjar lebih cerdas dalam merespon jawaban Prabowo.

*3. Anies bertanya pada Ganjar*

Tanya(Anies):

Apa yang menjadi prioritas Pak Ganjar jika jadi presiden tentang masalah penegakan hukum, terkait kasus *Kanjuruhan dan kasus KM50?* Meski secara legalitas telah ada keputusan nya, namun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, apa tanggapan pak Ganjar?

Jawab(Ganjar):

Penegakan hukum yang sudah lama, sering kali di anggap selesai meski belum memuaskan para pihak, untuk itu terkait 2 kasus itu, *jawabnya bisa di buka kembali, dengan melakukan investigasi yang lebih lanjut dan ditujukan untuk mencari kebenaran*

Di jawab Anies, baik terima kasih. Namun itu *perlu hal yang lebih konfrehensif lagi dalam penyelesaiannya* yaitu dengan Penyelidikan dan penyidikan yang lebih netral dan *menjunjung tinggi supremasi hukum* karena negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, sehingga penyelesaian kasus itu secara *legalitas akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.*

Dalam debat ini, baik Ganjar maupun Anies terlihat sepakat dalam isu Kanjuruhan maupun KM50, jadi argumen dan data nya bisa dikatakan seimbang.

*4. Anies bertanya pada Prabowo*

Tanya (Anies):

Apa perasaan pak Prabowo, saat *MKMK memutus keputusan MK no.90 itu pelanggaran berat etika?* Pak Prabowo masih punya beberapa hari saat itu untuk merubah penentuan Cawapres bapak sebelum pendaftaran ke KPU, tapi mengapa keputusan bapak mengambil langkah keputusan MK yang telah di vonis cacat etika oleh MKMK?

Jawab Prabowo:

Mas Anies...mas Anies, itu kan hukum sudah di tegakkan, sudah ada keputusan MKMK yang memvonis, untuk apa lagi mempertimbangkan hal lain? Come on mas Anies,kita bukan anak kecil lagi. *Biarkan rakyat yang memilih, jika rakyat tidak memilih Prabowo Gibran, ya tidak apa apa.*

Di tanggapi Anies, itulah pak, *jika di institusi tertinggi masih ada keputusan keputusan yang tidak memenuhi etika, namun berlindung di balik keputusan hukum* , akan menjadi preseden bagi seluruh rakyat, karena pemimpin itu pèrlu mencontohkan.

Prabowo terdiam lagi, namun terlihat gestur Prabowo agak marah.

Dalam hal ini, emosi Prabowo terlihat tidak stabil, *jawaban nya cenderung bluffing* tidak sesuai dengan substansi yang di tanyakan.

*5. Pertanyaan Ganjar pada Anies*

Tanya (Ganjar):

Mas Anies, saya ingin dengar *statement mas Anies yang clear tentang IKN, apakah anda menolaknya?*

Jawab Anies

Jika kita melihat Jakarta penuh masalah, banjir, macet dan polusi, kita *sebagai pemimpin justru jangan meninggalkan nya, justru tugas kita mencari solusi untuk mengatasinya.* Gemuruh penonton meyambut ucapan Anies, lalu di tambahkan Anies, kita jangan seperti pemerintah kolonial Belanda, ketika menjadikan Kota Tua Jakarta sebagai pusat kota, lalu terendam banjir, tiba tiba mengambil keputusan pindah ke Monas tanpa solusi yang komprehensif.

Di sini, terlihat argumen cerdas Anies dalam menjawab pertanyaan Ganjar yang membuat Ganjar terdiam.

Di sanggah lagi, oleh Ganjar, IKN itu sudah jadi cita cita *founding father kita (Sukarno) dan telah dilaksanakan pembangunan dengan biaya yang tidak sedikit.*

Di jawab lagi oleh Anies, *inilah contoh saat satu kebijakan tidak dilakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat, namun langsung di putuskan, sehingga menyebabkan perdebatan di akhir, bukan di awal, jika kami jadi Presiden, akan kami pastikan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.*

Di sini, penulis tanpa tendensi mendukung siapapun, melihat memang Anies yang sangat cerdas menyampaikan gagasan nya.

*6. Pertanyaan Panelis pada Anies soal demokrasi dan kepartaian di Indonesia*

Jawab (Anies):

Indonesia saat ini masalah demokrasi bukan hanya masalah partai, namun lebih luas dari itu. ,*Saat ini kebebasan bicara, beroposisi seolah menjadi musuh, mengkritik langsung di sebut oposan, bahkan beberapa di antaranya ada yang menjadi kasus hukum, dengan penerapan pasal karet ITE.*

Saat ini oposisi saja mengalami banyak hambatan dan kesulitan dimana mana, itu yang harus di benahi dalam demokrasi kita, agar index demokrasi Indonesia kembali naik.

Di sanggah Prabowo:

Mas Anies, mas Anies, *anda itu berlebihan, jika oposisi di tekan oleh Jokowi, kalau Jokowi itu otoriter, anda tidak mungkin jadi Gubernur DKI, anda ingat, saya yang membawa anda jadi Gubernur!* Riuh rendah suara pendukung Prabowo menyambut kata kata Prabowo, bahkan terlihat Gibran Rakabuming Raka berdiri sambil mengacung ngacungkan tangan nya.

Di jawab lagi oleh Anies,

Ya pak Prabowo waktu itu adalah *masa yang berat sebagai oposisi, bahkan pak Prabowo pun tidak kuat jadi oposisi saat itu, bahkan pak Prabowo bilang, di mata Najwa, 20tahun sebagai pengusaha tertekan, ini bukan sekedar masalah bisnis atau usaha pak Prabowo, ini lebih dari sekedar hal itu.*

Prabowo kembali terdiam (Jleb bahasa anak milenial nya)

Dalam hal ini, *Anies sangat tajam merespon kata kata Prabowo yang sempat menggoyahkan Anies* namun menurut penulis, dengan Smart bisa di balik kan, hingga Prabowo dan pendukungnya terdiam.

Demikian ulasan debat Capres 2024 yang di selenggarakan 12 Desember 2023, dari acara penutupan nya terlihat gestur Anies dan Ganjar bersalaman dan berpelukan, namun Prabowo hanya bersalaman dengan Anies tanpa bicara. Sedangkan Prabowo dan Ganjar terlihat berpelukan, sebagai catatan penulis; bahasa Prabowo pada Ganjar lebih terlihat soft di banding ketika bicara dengan Anies, hal ini memunculkan spekulasi penulis, *bahwa kubu Prabowo paling mewaspadai kubu Anies.*

Terlihat Prabowo dalam closing statement terlihat seolah masih menaruh emosi dengan mengatakan, kita pilih pemimpin bukan yang pandai retorika saja, namun yang mau bekerja. Dari 3 kandidat itu yang menyebut nyebut nama Jokowi berulang ulang, hanya Prabowo Subianto.

[kbanews]

Jokowi + Prabowo = 36%

Pilpres 2019, capres hanya dua. Jokowi dan Prabowo. Jokowi dapat angka 55,50%, Prabowo dapat 44,50%. Total 100%. Pilpres 2024 Prabowo didukung full oleh Jokowi. Gibran, putra Jokowi jadi cawapres Prabowo. Logikanya, Prabowo-Gibran dapat 100%. Karena suara Jokowi dilimpahkan ke paslon ini. Tapi faktanya, elektabilitas Prabowo-Gibran sekitar 36%. Kemana yang 64% itu? Jadi, keyakinan akan satu…

[anurullahi]

Polemik Baasyir: Blunder Tumpang Tindih Identitas Jokowi

Kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir muncul pertama kali dalam salah satu unggahan Yusril Ihza Mahendra di akun twitternya, @yusrilihzamhd. Sebagaimana diketahui Yusril adalah salah satu pakar hukum terkemuka dan kini dipercaya sebagai penasihat hukum pasangan calon presiden Jokowi-Ma’ruf. Wacana ini sebenarnya sudah digulirkan oleh Presiden pada Maret 2018 atas pertimbangan kemanusiaan mengingat usia Baasyir yang kian renta. Namun wacana tersebut akhirnya kandas karena kendala aturan.   

Wacana pembebasan Baasyir sebenarnya terjadi di waktu yang rentan, tahun pilpres. Hal yang wajar ketika kabar ini menjadi topik hangat untuk terus dibicarakan di ruang publik (public sphere) mengingat sense of criticism masyarakat Indonesia semakin terasah semenjak merebaknya wacana hoax dan nalar mereka yang mudah terangsang untuk mengintip motif dari setiap kegiatan paslon menjelang gelaran pilpres.

Menguatnya polemik isu ini di masyarakat kemudian ditanggapi oleh Yusril selaku penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, motif pembebasan Baasyir yang berdekatan dengan pilpres sebenarnya mangacu pada hukum yang ada dan merupakan instruksi langsung dari Presiden atas pertimbangan kemanusiaan. Dalam konferensi persnya pun Yusril menambahkan bahwa pembebasan Baasyir ini sebagai wujud kecintaan Presiden terhadap ulama. (Republika, 21 Januari 2019).   

Tidak lama berselang setelah wacana kabar pembebasan Baasyir menguat, muncul kabar terbaru dari Menkopolhukam, Wiranto. Melansir surat kabar Republika 22 Januari 2019, Wiranto menyampaikan bahwa keputusan pembebasan Baasyir belum final dan masih dalam tahap pertimbangan. Menurutnya ada aspek yang perlu dikaji lebih lanjut seperti perihal ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain-lain. Keputusan ini disampaikan Wiranto setelah Presiden memerintahkan pejabat terkait melakukan kajian lebih mendalam.

Terjadinya simpang siur informasi dari istana mencerminkan ketidakberesan pola komunikasi Presiden dengan lingkaran di sekelilingnya. Siaran pers yang kontradiktif antara penasihat hukum capres petahana Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto, selaku pembantu Presiden Jokowi menimbulkan citra bahwa istana bersikap gegabah dalam menangani isu hukum. Pada satu sisi, penulis mengamati bahwa tumpang tindih identitas Jokowi sebagai Presiden dan calon presiden membuat ia sedikit ceroboh dalam mengambil keputusan. Pertama, Yusril sejatinya adalah penasihat hukum tim kampanye Jokowi-Ma’ruf, bukan penasihat Presiden Jokowi. Pertimbangan untuk membebaskan Baasyir bisa dilihat sebagai saran politis yang disampaikan Yusril dalam rangka merebut hati kaum islamis dan meningkatkan potensi elektabilitas Jokowi. Saran politis ini bisa dilihat sebagai wujud kecemasan Yusril yang melihat ketidakmampuan istana dalam meredam gejolak kelompok Islamis. Misalnya adalah peristiwa Reuni Akbar 212 yang dihadiri ribuan warga di Bundaran Gladak Solo pada 13 Januari 2019. Acara yang digelar dalam bentuk tabligh akbar tersebut secara implisit mengirimkan pesan ke istana bahwa distribusi keresahan atas pemerintah dan spirit 212 yang sempat terkonsentrasi di Ibu kota nyatanya tetap menggema bahkan bunyinya telah sampai di jantung kota Solo yang merupakan tempat Presiden Jokowi berasal. Celakanya, aksi tersebut juga tidak berjalan cukup lancar sesuai rencana panitia. Pasalnya pihak kepolisian terkesan menghalangi acara tersebut dengan alasan ketertiban sehingga acara tersebut hanya berlangsung terbatas dan sebentar saja. Pada sisi luar kota Solo bahkan terjadi aksi pencegatan sejumlah massa yang datang dari luar Solo. Mereka hendak hadir pada acara tersebut namun dihalau oleh pihak kepolisian dengan dalih keamanan dan ketertiban. Meskipun tindakan represi tersebut tidak tersiar di siaran berita arus utama, aksi penghalauan tersebut sempat viral di sosial media dan menuai reaksi yang beragam.     

Kecemasan tidak berhenti disitu.    

Pada saat yang bersamaan kubu oposisi, Prabowo-Sandi sedang gencarnya melakukan gempuran kampanye di “kandang banteng” di Jawa Tengah beberapa hari terakhir. Bahkan kubu Prabowo-Sandi cukup berani mendirikan sekaligus dua pos pemenangan di Solo. Pos pemenangan pertama berlokasi di dekat kediaman Jokowi di Solo dan pos pemenangan kedua berlokasi bersebelahan dengan warung usaha Markobar milik putra Presiden Jokowi. Pendirian pos pemenangan yang berlokasi di basis lawan bisa dilihat sebagai pesan ofensif dari kubu oposisi dan wujud keseriusan mereka dalam merebut suara secara signifikan dari kubu lawan di kandang sendiri.        

Penulis menilai bahwa dua peristiwa di atas bisa menjadi salah satu indikator atau bahan pertimbangan rasional yang digunakan Istana untuk melakukan normalisasi suasana panas di Solo. Berangkat dari dua premis di atas maka diperlukan langkah yang cukup rasional untuk segera diambil mengingat tersisa sekitar 3 bulan sebelum masa pencoblosan. Salah satunya adalah dengan memenangkan hati kelompok Islamis dengan membebaskan Baasyir yang dikenal sebagai figur ulama yang dihormati di Solo. Menurut hemat penulis, melalui pembebasan Baasyir diharapkan tercipta sebuah narasi yang menyajikan bahwa Presiden Jokowi merupakan sosok yang mencintai Ulama dan menghormati kelompok Islamis meskipun narasi tersebut bersembunyi dibalik pesan “faktor kemanusiaan”. Namun jika premis yang coba dibangun adalah karena faktor kemanusiaan, mengapa hanya Baasyir saja yang dibebaskan mengingat tahanan yang sudah renta bukan hanya dia?

Berangkat dari opini tersebut bisa disimpulkan secara sederhana bahwa saran Yusril selaku penasihat hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi –Ma’ruf adalah saran yang politis untuk tujuan yang politis.

Kembali pada isu tumpang tindih identitas Jokowi. Menurut Mafud MD, pakar hukum tata negara yang dilansir dari surat kabat antara 25 Januari 2019, menyatakan bahwa prosedur pembebasan Baasyir sudah keliru sejak awal. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 99/2012 yang mengatur tentang pembebasan bersyarat. Menurutnya, pihak yang berhak melakukan pembebasan warga binaan adalah Menteri Hukum dan HAM dengan mendelegasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, bukan melalui Yusril. Terlebih, posisi Yusril adalah sebagai penasihat Jokowi sebagai calon presiden, bukan penasihat Jokowi sebagai presiden apalagi pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu mekanisme pembebasan warga binaan jika sesuai peraturan adalah dengan melalui pembinaan terlebih dahulu dan bersedia menyatakan komitmennya pada Pancasila dan UUD 1945 sedangkan dalam kasus ini Baasyir tetap bersikukuh untuk tidak menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI.   

Dalam salah satu keterangan persnya di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembebasan bersyarat Baasyir tidak mungkin dilaksanakan jika menabrak mekanisme hukum yang berlaku. (Antara, 25 Januari 2019).

Meskipun Presiden Jokowi akhirnya secara implisit mengakui bahwa wacana pembebasan Baasyir dibatalkan karena terbentur aspek hukum, masyarakat telah menilai bahwa pemerintah terkesan mempemainkan persoalan hukum. Lebih fatalnya, penyikapan isu hukum Baasyir tersebut terkesan mempermainkan martabat seorang ulama melalui pemberian harapan palsu oleh negara. Sikap gegabah pemerintah ini tidak menutup kemungkinan akan mencederai perasaan kelompok Islamis sehingga menghasilkan sentimen yang meningkat terhadap pemerintah. Jelas potensi ini merupakan preseden buruk bagi elektbilitas Jokowi yang semula hendak menampilkan kesan "bersahabat" dengan ulama dan kelompok Islamis. Selain itu masyarakat juga menilai bahwa sumber ketidakseriusan ini bahkan muncul dari figur Jokowi yang cenderung gegabah dalam menempatkan posisinya sebagai kontestan pilpres dan posisinya sebagai presiden. Tumpang tindih identitas akhirnya menghasilkan potret ketidakmampuan Jokowi dalam mengendalikan secara cermat dan tegas sistem yang bekerja di sekitarnya, tim kampanye maupun kabinet, sehingga berpotensi menjatuhkan reputasinya sebagai presiden dan elektabilitasnya sebagai kontestan pilpres nanti. Blunder lebih tepatnya.  

Tumpang tindih identitas sejatinya bisa memberikan keuntungan dan kerugian bagi petahana. Kemampuan petahana untuk cerdas dan cermat memilah isu untuk kampanye dan isu kenegaraan sepatutnya menjadi kurikulum utama pembelajaran di tahun politik. Selain itu ketegasan sikap dan karakter yang kuat dari figur pemimpin adalah wujud kontrol untuk memastikan sistem yang bekerja di sekitar pemimpin telah, sedang, dan akan berjalan sesuai dengan arahan dan amanat konstitusi. Secara pragmatis, hal tersebut untuk memastikan reputasi dan elektabilitas dari figur terkait bisa berjalan selaras dan bersih dari kepentingan yang tumpang tindih. Pemimpin yang memiliki integritas adalah figur yang mampu menempatkan dirinya sesuai dengan posisi. Mereka tidak akan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Sebagai Presiden ia harus mampu menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Sebagai kontestan ia harus mampu bekerja sesuai koridor konstitusi dan etik.

[tangerangraya]

Simulasi Capres-Cawapres PRC: GP-Sandi dan GP-RK Unggul Atas Pasangan Lain

Simulasi Capres-Cawapres PRC: GP-Sandi dan GP-RK Unggul Atas Pasangan Lain

TANGERANGRAYA.NET, Jakarta – Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) meriliis survei nasional terkait elektabilitas simulasi pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden periode 2024-2029. Pada survei tersebut, simulasi paslon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo – Menparekraf Sandiaga Uno unggul atas paslon lain. Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo menjelaskan, elektabilitas…

[indonesiaonlinenews-blog]

IndonesiaOnlineNews.com - Sembilan hari jelang pemungutan suara Pilpres 17 April, trend elektabilitas Capres dan Cawapres penantang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus mengalami kenaikan. Bahkan, per hari ini paslon duet berlatar belakang militer dan pengusaha itu telah berhasil menyalip petahana Jokowi-Maruf Amin. Survei Puskaptis merilis elektabilitas paslon nomor 02, Prabowo-Sandiaga sebesar 47,59%, sedangkan paslon nomor 01, Jokowi-Maruf Amin mangkrak di angka 45,37%. Pasangan Prabowo-Sandi sudah mengungguli pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, walaupun selisihnya tipis, kata Direktur Eksekutif Lembaga survei Puskaptis Ir. Husin Yazid saat jumpa pers di Menteng, Jakarta, Senin (8/4/2019). Sementara mereka yang belum menentukan pilihan atau kelompok swing voter sekitar 7,04%. Survei ini dilakukan pada 26 Maret s/d 2 April 2019 di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Yazid menjelaskan, survei dilakukan secara propforsional di 34 Provinsi yang punya hak pilih dalam Pilpres 17 April 2019, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan terdaftar di KPU sebagai pemilih ketika survey dilakukan. Selanjutnya random di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kel

[majalahforbes-blog]

Prabowo Melejit di Survei Kompas, BPN: Jokowi Potensial Dikalahkan

Forbes - Survei Litbang Kompas menyatakan Jokowi-Ma'ruf Amin mengungguli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan selisih 11,8 persen. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut Jokowi sangat mungkin dikalahkan di Pilpres 2019. "Dengan berbagai catatan yang mengiringi, survei Kompas menjadi bukti bahwa Jokowi-Ma'ruf masih belum aman dan potensial untuk dikalahkan. Hal ini juga kelihatannya dirasakan dan diketahui oleh Jokowi," kata juru debat BPN, Saleh Daulay kepada wartawan, Rabu (20/3/2019). Menurut analisis Saleh, undecided voters banyak yang menjatuhkan pilihan ke paslon nomor urut 02. Dia membandingkannya dengan survei Litbang Kompas yang dirilis Oktober 2018. "Kalau dibuat perbandingan dengan survei kompas di bulan Oktober, kelihatan bahwa Jokowi-Ma'ruf turun, dan Prabowo-Sandi hasilnya naik. Sementara yang merahasiakan pilihannya makin sedikit. Itu artinya, mereka yang merahasiakan pilihan cenderung akan menjatuhkan pilihan pada Prabowo-Sandi," ujar Saleh. "Kalau itu yang terjadi, tentu petahana sangat tidak aman. Sebab, incumbent bila mau aman, minimal harus di atas 60 persen. Faktanya sekarang sudah di bawah 50 persen," lanjutnya. Saleh mengatakan hasil survei Litbang Kompas ini sekaligus membantah elektabilitas capres-cawapres yang dirilis lembaga survei nasional lain. Sebab, menurut dia, Litbang Kompas merupakan lembaga survei kredibel. "Survei Kompas ini juga sekaligus mendeligitimasi publikasi lembaga survei lain yang menyebut bahwa elektabilitas Jokowi sudah mendekati 60 persen. Jika alasannya bahwa lembaga-lembaga survei itu kredibel, pertanyaannya apakah mereka berani menyebut bahwa litbang kompas tidak kredibel?" tuturnya.

Dia pun mengatakan hasil survei Kompas tidak mengejutkan. Alasannya, dalam survei internal BPN, Prabowo-Sandiaga sudah mengungguli Jokowi. "Kalau di internal, hasil survei Kompas ini tidak mengejutkan. Sebab, hasil survei internal kami menunjukkan bahwa Prabowo-Sandi sudah menang. Dan itu akan terus dinaikkan hari pencoblosan. Masih cukup waktu untuk meyakinkan masyarakat," tegas Saleh. Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019, sebulan sebelum hari pencoblosan. Hasilnya, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 49,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Survei digelar pada 22 Februari-5 Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Margin of error survei ini plus-minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95%. Read the full article

[inilahonline]

Sudirman Said : Tren Elektabilitas Capres Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno Terus naik INILAHONLINE.COM (SEMARANG) Sudirman Said anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, memperhaikan perkembangan tren elektabilitas Pasangan Calon (Paslon) 02 semakin hari semakin terus naik. 336 more words

[gusrachmat]

DUKUNGAN KOALISI CAPRES PETAHANA TURUN 27% Survei Polmark Indonesia menyebutkan jika jumlah dukungan kader partai politik pengusung capres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf masih mengalami defisit 27 persen. Sementara defisit di kubu capres 02 Prabowo-Sandi lebih kecil sebanyak 6,2 persen.  CEO dan Founder PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menyebut, dengan adanya jumlah defisit dukungan parpol di kedua kubu tersebut membuat pertarungan Pilpres 17 April semakin menarik. Calon petahana layak waspada lantaran penurunan dukungan.  “Dengan kata lain, jumlah pendukung dari partai pendukung Jokowi ada sekitar 27 persen yang belum memutuskan untuk memilih paslon 01. Sedangkan di kubu Prabowo-Sandi, jumlah pendukung dari partai pendukung juga turun sekitar 6,2 persen,” ujar Eep di Semarang, Rabu, 13 Maret 2019. Dalam survei PolMark elektabilitas paslon 01, Jokowi-Ma’ruf masih berada di atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma’ruf meraih 40,4 persen dukungan responden, sementara Prabowo-Sandi sekitar 25,8 persen dan undecided voters atau belum menentukan pilihan sekitar 33,8 persen. Eep menambahkan angka defisit itu sangat penting bagi elektabilitas kedua kandidat Pilpres 2019. Meski elektabilitas partai besar belum tentu membuat elektabilitas kandidat yang diusung juga tinggi. #UkhuwahIslamiyah #2019PilpresJujurBermartabat #2019GantiPresiden #2019PresidenPrabowo #2019PrabowoSandi #2019SaatnyaMuslimCerdas #2019SaatnyaRakyatCerdas #2019IndonesiaAdilMakmur #2019TolakCapresTakAmanah #2019IndonesiaButuhPemimpinTegas #2019IndonesiaButuhPemimpinCerdas #2019IndonesiaButuhPemimpinJujurBermartabat https://www.instagram.com/gusrachmat/p/Bu-IBQBn5Kz/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=15h69jery7dne

[dikiismi-blog]

lembaga survei Politica Wave menunjukkan, elektabilitas Capres Cawapres 2019 Jokowi – Maruf Amin menang tipis dibanding paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. (Catatan : angka survei di website PoliticaWave.com.

[kbanews]

Dengan Terus Mencerdaskan Rakyat, Gus Jazil Yakin Elektabilitas AMIN Semakin Naik

JAKARTA | KBA – Elektabilitas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terus menunjukkan tren kenaikan seperti terekam dalam temuan banyak survei. Bahkan tidak sedikit pula lembaga survei menemukan tingkat keterpilihan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 yang diusung Koalisi Perubahan tersebut telah berada di posisi kedua di antara tiga paslon saat ini. Timnas Pemenangan AMIN menyambut gembira…

[liputanviral-blog]

Survei: Loyalis Dominan, Kesalahan Capres Tak Ubah Pilihan

Lembaga survei Charta Politika Indonesia menyatakan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih unggul atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Suara kedua paslon disebut stagnan akibat dominasi pemilih loyal di masing-masing kubu. Walhasil, kesalahan capres tak akan mengubah pilihan. Berdasarkan survei Charta Politika menggunakan simulasi surat suara, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan perolehan suara 53,2 persen, sementara pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara 34,1 persen. "Melalui simulasi kertas suara Jokowi-Ma'ruf 53,2 persen dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga 34,1 persen. Sementara itu yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 12,7 persen," ucap Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di kantornya, Jakarta, Rabu (16/1). Ia mengatakan berdasarkan survei-survei sebelumnya suara Jokowi dan Prabowo mengalani stagnansi. Pada rilis survei bulan Oktober 2018 perolehan suara Jokowi sebesar 53,2 persen, sementara Prabowo 35,5 persen. "Pada survei bulan Oktober, Jokowi mendapat perolehan 53,2 persen melawan Prabowo 35,5 persen. Namun, di bulan Desember suara Prabowo turun menjadi 34,1 persen. Dari situ terlihat suara Kedua paslon masih stagnan antara Oktober sampai Desember 2018," ujar Yunarto. Ia menyebutkan sejumlah alasan stagnansi suara kedua pasangan calon. Alasan pertama adalah karena jumlah pemilih loyal atau strong voters kedua kubu mendominasi. Berdasarkan survei kali ini, lanjutnya, sebanyak 80,9 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf adalah pemilih loyal. Sementara itu, pemilih loyal Prabowo-Sandiaga mencapai 70,96 persen. "Stagnasi Prabowo dan Jokowi terjadi ketika strong voters-nya sudah tinggi. Di kedua belah calon, jumlahnya sudah di 80 persen. ruang geraknya tidak terlalu besar. Kesalahan yang dilakukan calon itu tidak akan sampai mengubah pilihan. Ini skalanya sudah terjadi, 'asal bukan Jokowi', 'asal bukan Prabowo'. Soalnya ini rematch, pertarungan lanjutan dari sebelumnya," papar dia. Alasan kedua adalah karena pemberitaan tentang kedua paslon yang agak datar. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh kejenuhan masyarakat dan media terkait pernyataan kedua kubu. "Masa kampanye yang lama ini, ada kejenuhan dari media dan pemilih untuk cari angle baru. Semoga debat ini bisa menancing isu baru yang mulai stagnan," ujar Yunarto. Alasan ketiga, faktor pemilih yang tidak rasional. Pemilih jenis ini tak sensitif dalam menanggapi isu yang berkembang alias apapun yang terjadi tak bisa menggoyahkan pilihan.

"Isu hanya jadi justifikasi mereka terhadap kecintaan terhadap pasangan yang didukung," papar dia. Survei ini dilaksanakan pada 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019, menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di setiap Kabupaten. Sementara itu jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 2.000 responden dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sebelumnya, hasil survei Y Publica, pada 8 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019, menyebutkan bahwa Jokowi-Maruf unggul sebesar 53,5 persen atas Prabowo-Sandiaga yang meraih 31,9 persen suara responden. Sementara, survei LSI Denny JA pada Desember 2018 menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,2 persen suara, atau tetap unggul dari Prabowo-Sandiaga yang mendapat 30,6 persen suara. Read the full article

[indonesianmonitor]

IndonesianMonitor - Debat capres pertaruhan elektabilitas dan integritas kedua paslon http://dlvr.it/QwZlch Berita Indonesia

[ayojalanterus]

Titel Petugas Partai Megawati Dulu untuk Jokowi Kini Ganjar

 KONTENISLAM.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan kader yang tak mau menjadi petugas partai harus keluar dari PDIP. Istilah petugas partai ini dulu disematkan Megawati kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kini kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Istilah petugas partai untuk Jokowi disampaikan Megawati pada 2014. Saat itu, Megawati mengatakan Jokowi merupakan calon presiden, namun tetap merupakan petugas partai. "Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014). partai itu adalah menjalin koalisi dengan partai lain jelang Pilpres 2014. Dia mengatakan Pemilu merupakan perjuangan partai. "Ini adalah perjuangan dari partai yang harus diikuti oleh petugas partai," ujarnya. Ungkit Lagi Istilah Petugas Partai untuk Jokowi Megawati kembali mengungkit istilah petugas partai yang disematkan untuk Jokowi. Hal itu disampaikan Megawati ketika mengumumkan enam paslon cagub-cawagub di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2018). "Maka supaya tahu, saya jadikan Pak Jokowi orang kan tidak tahu. Saya punya tanda tangan untuk Pak Jokowi, dia adalah petugas partai, itu untuk Ketum PDIP tapi tidak pernah saya beber-beber," ucap Megawati. "Agar supaya sewaktu-waktu untuk pem-bully-an kepada saya kelewatan, itu adalah konstitusi partai, sesuai keputusan kongres partai. Presiden dari kami itu adalah dari partai," sambungnya. Minta Petugas Partai Out Jika Tak Mau Laksanakan Tugas Megawati kembali menegaskan petugas partai harus menuruti perintah partai. Dia mengatakan petugas partai yang tak mau patuh terhadap tugas dari partai harus keluar atau out dari PDIP. "Saya sampaikan, aduh bagaimana anak buah saya ini. Sebagai anggota partai ngerti apa tidak ya. Anggota partai, apalagi petugas partai. Petugas partai itu, harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Bukan lalu, 'Saya ndak mau, ndak enak itu'. Yang suka saya lihat enggan adalah kalau mereka ditugasi untuk turun ke bawah. Sepertinya, duh turun ke bawah buang buang waktu. Nah, tapi kalian petugas partai atau bukan?" ujar Megawati dalam siaran langsung dari kanal YouTube PDI Perjuangan, Minggu (30/5/2021). Dia meminta anak buahnya tidak hanya menjual nama partai. Dia menegaskan kader partai harus memiliki karakter PDIP. "Biar saya nggak pakai seragam, semua sudah pasti tahu. Ibu Mega itu, yang senyam-senyum itu memang Ketua Umum PDIP kok," ucapnya. Megawati pun meminta kader partai yang tak mau menjadi petugas partai untuk angkat kaki. Dia menegaskan semua petugas partai dari PDIP harus menjalankan tugas dari partai. "Kalau nggak mau jadi petugas partai, saya nggak ngomong lagi anggota partai, petugas partai. Artinya, yang diberi tugas oleh partai, out! Begitu saja, mundur. Jangan lagi orang yang kemarin toh. Saya cerita toh saya cerita ada kasus, saya pecat nah baru dah bergelimpangan nggak jelas," ucapnya. Dia mengatakan eks kadernya itu kemudian memohon agar bisa bergabung lagi dengan PDIP. Namun, dia menegaskan, mantan kadernya itu sudah dipecat karena berkhianat dengan partai. "Kita ini kan mau menang, kita mau jadi partai pelopor. Bisa apa tidak? Bisa. Kalau saya ngomong gini, kan mungkin aja ada yang mencibir, terserah saja," ucapnya. Ditujukan untuk Ganjar Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan pernyataan Megawati itu ditujukan untuk semua kader PDIP tanpa terkecuali. Dia menilai peringatan ini juga ditujukan kepada Ganjar Pranowo yang belakangan ini berpolemik dengan PDIP Jawa Tengah karena dianggap terlalu berambisi menjadi capres 2024. "Kalau dibaca konteksnya ini peringatan kepada Ganjar dan calon-calon Ganjar yang lain. Bahwa apapun anda, tidak boleh merasa, tidak boleh melebih partai," ucapnya. Dia mengatakan sistem di PDIP memang mewajibkan kader untuk disiplin. Menurutnya, hal itu harus dipatuhi oleh semua kader PDIP meski memiliki popularitas tinggi. "PDIP ini tidak segan memecat dan memberhentikan kader yang dinilai membelok, tidak bisa diatur, indisipliner sekalipun kader itu memiliki elektabilitas, popularitas, dan tokoh penting di negara ini," tuturnya.(detik)

from Konten Islam https://ift.tt/3i3rT9Y via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/05/titel-petugas-partai-megawati-dulu.html

[inanews-blog1]

Pilpres 2019, Adakah Kejutan bagi Bangsa Indonesia?

Inanews - Pilpres 2019 telah sampai pada momentum yang dinanti-nanti oleh kedua paslon dan seluruh pendukungnya. Paslon 01 memiliki optimisme kemenangan yang tinggi. Pasalnya hampir semua (ada satu yang tidak) lembaga survei menunjukkan bahwa 01 yang memiliki elektabilitas tinggi. Terpautnya antara 10 sampai 20 persen. Namun hasil survei belum tentu sepenuhnya singkron dengan hasil pemilu. Catatan paling menonjol adalah Pemilu Amerika Serikat. Menangnya Trump adalah kejutan terheboh di seluruh dunia. Sebab, sebelum pemilu berlangsung, Hillary Clinton-lah yang memiliki elektabilitas tinggi. Selain itu, kalahnya Basuki Tjahaya Purnama dalam Pilgub DKI juga perlu kita ingat. Dimana tokoh sekaliber BTP bisa tumbang hanya karena isu agama. Di Jatim juga demikian. Kalahnya Saifullah Yusuf dari Khofifah adalah pukulan telak. Padahal Safullah Yusuf sudah nenjadi Wagub selama dua periode. Dan ternyata kejutan-kejutan tidak hanya dalam hal politik, dalan dunia sepak bola pun juga demikian. Piala Dunia di Rusia, klub-klub besar yang memiliki pemain-pemain terbaik dunia banyak yang tumbang di 16 besar. Kegalauan massal menyelimuti pecandu bola. Mengenai 02, perlu saya apresiasi keuletan strategi mereka. Mereka bisa menaikkan elektabilitas capres-cawapres adalah hal yang bagus. Melawan petahana tidaklah mudah. Apa lagi Prabowo punya banyak celah yang mudah di serang oleh Timses 01. Bagiku, kemenangan 01 sudah di depan mata. Semua pendukung 01 siap merayakan kemenangan mereka. Mereka siap menan dan sangat siap untuk menang. Namun, semoga kejutan-kejutan di US, DKI, Jatim, dan Piala Dunia tidak menular dalam Pilpres ini. Jika itu terjadi, aku yakin capres-cawapres 01 tidak lebih siap kalah daripada capres-cawpres 02, demikian pula dengan para pendukungnya. Nalarku masih bisa nengira-ngira terkait situasi Pasca 17 April 2019 jika 02 yang kalah. Namun lain halnya jika yang kalah adalah 02. Terlalu banyak pendukung yang fanatik di kubu 01, entah itu fanatik dengan Jokowi-nya maupun Ma'ruf Amin-nya. Read the full article

[cakrawalanewsdotco]

Survey SCG Research And Consulting : Paslon 01 Ungguli Paslon 02 di Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo

Surabaya, cakrawalanews.co –  Pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin nampaknya masih dan terus menunjukkan perkembangan positif menjelang pilpres 17 April, dibandingkan Prabowo – Sandiaga Uno di Dapil 1 Surabaya – Sidoarjo.

Menurut hasil survey SCG Research And Consulting, untuk elektabilitas capres 01 meraih 77,69 persen, sedangkan capres 02 mendapatkan hasil 20,19 persen, dan yang belum menentukan…