#bayarpajak

[isbconsultant]

Harus Tahu! Ini Keuntungan Membayar Pajak Tepat Waktu

Konsultan Pajak Surabaya Profesional - Aspek yang tidak terhindarkan dalam kehidupan ekonomi suatu negara satu diantaranya adalah pajak. Seperti kita tahu bahwa pajak telah sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bagi individu dan perusahaan, membayar pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Namun, selain sebagai kewajiban, membayar pajak tepat waktu juga memiliki sejumlah keuntungan yang signifikan. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci mengenai manfaat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan Hukum

Salah satu keuntungan utama membayar pajak tepat waktu adalah mematuhi hukum. Undang-Undang Perpajakan di Indonesia mengatur kewajiban wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan mematuhi ketentuan undang-undang ini, Anda menjaga diri Anda dari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran perpajakan. Jika Anda membayar pajak tepat waktu, Anda tidak perlu khawatir tentang sanksi atau tindakan hukum yang dapat diterapkan oleh otoritas pajak.

Terhindar Sanksi dan Denda

Undang-Undang Perpajakan memberikan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk memberlakukan sanksi dan denda terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Salah satu sanksi yang umum adalah denda keterlambatan pembayaran pajak. Denda ini biasanya dikenakan sebagai persentase dari jumlah pajak yang belum dibayar dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu jika pajak tidak segera dilunasi. Dengan membayar pajak tepat waktu, Anda menghindari denda ini dan menghemat uang Anda. Contoh Undang-Undang yang mengatur sanksi perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 13 Ayat (1) dari undang-undang ini menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenai sanksi berupa denda administrasi.

Mendukung Keuangan Negara

Membayar pajak tepat waktu juga memiliki dampak positif pada keuangan negara. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek yang mendukung pembangunan negara. Ini termasuk pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan membayar pajak tepat waktu, Anda berkontribusi pada keuangan negara dan membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Meningkatkan Kredibilitas dan Reputasi

Membayar pajak tepat waktu mencerminkan kredibilitas dan integritas keuangan Anda. Ini dapat menjadi faktor penting jika Anda berencana untuk mengajukan pinjaman, mencari investasi, atau menjalankan bisnis. Bank dan investor cenderung lebih percaya kepada individu atau perusahaan yang memiliki rekam jejak baik dalam hal kewajiban perpajakan. Selain itu, kredibilitas yang baik dapat membantu membangun reputasi yang kuat di dunia bisnis.

Akses Ke Fasilitas Perbankan dan Kredit

Banyak bank dan lembaga keuangan memeriksa riwayat pajak calon nasabah sebelum memberikan pinjaman atau fasilitas kredit. Membayar pajak tepat waktu menciptakan catatan positif dalam riwayat perpajakan Anda. Ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan persetujuan pinjaman atau fasilitas kredit dengan syarat yang lebih baik. Jadi, jika Anda merencanakan investasi atau membutuhkan dana tambahan, menjaga kepatuhan perpajakan Anda adalah langkah yang bijak.

smileexpo.eu

Meminimalkan Risiko Hukum

Melanggar peraturan perpajakan dapat membuka peluang bagi otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak terperinci terhadap keuangan Anda atau perusahaan Anda. Pemeriksaan semacam itu dapat menjadi proses yang panjang, rumit, dan mahal. Dengan membayar pajak tepat waktu dan mematuhi undang-undang perpajakan, Anda dapat meminimalkan risiko pemeriksaan pajak yang tidak diinginkan. Contoh Undang-Undang yang mengatur pemeriksaan pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 36 dari undang-undang ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak.

Menghindari Stres dan Ketidakpastian

Ketidakpatuhan perpajakan dapat menciptakan tingkat stres yang tinggi. Takut akan kemungkinan pemeriksaan pajak atau konsekuensi hukum dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan mental Anda. Dengan membayar pajak tepat waktu, Anda menghilangkan ketidakpastian ini dan merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari Anda.

Membantu Program Lingkungan

Sebagian pajak yang Anda bayarkan juga digunakan untuk mendukung program-program lingkungan. Ini mencakup program-program untuk menjaga kebersihan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan energi bersih. Dengan dana yang cukup, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi lingkungan bagi generasi mendatang.

Infrastruktur Sosial dan Budaya

Pajak juga dapat digunakan untuk mendukung infrastruktur sosial dan budaya seperti seni, kebudayaan, dan warisan nasional. Ini menciptakan lingkungan yang kaya akan seni dan budaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan identitas nasional.

Membantu Institusi Hukum

Pajak juga berperan dalam memastikan kepatuhan hukum. Dana pajak digunakan untuk mendukung sistem peradilan dan penegakan hukum, termasuk penyelidikan terhadap kegiatan ilegal dan penuntutan pelanggar hukum. Ini membantu menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Membayar pajak adalah tanggung jawab yang penting bagi setiap warga negara dan perusahaan. Manfaat membayar pajak bagi masyarakat sangat luas, mencakup perbaikan infrastruktur, pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan universal, keamanan, pemberantasan kemiskinan, dan berbagai layanan umum lainnya. Dengan membayar pajak secara tepat, masyarakat berkontribusi pada kemajuan negara dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memahami pentingnya pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik demi kesejahteraan bersama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Read the full article

[baliportalnews]

Kanwil DJP Bali Berhasil Kumpulkan Penerimaan Pajak Rp13 Triliun

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) pada tahun 2023 mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak di Bali sebesar Rp12,744 triliun. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, Kanwil DJP Bali telah dapat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp13,033 triliun atau 102,27% dari target yang diberikan. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Bali juga telah berhasil merealisasikan penerimaan pajak di atas 100% dari target tahun 2023. Kepala Kanwil DJP Bali, Nurbaeti Munawaroh menjelaskan, realisasi penerimaan Kanwil DJP Bali ini mengalami pertumbuhan sebesar 27,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak tersebut didukung oleh lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,83%, Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar 15,53%, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,56%, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 11,31%, dan Industri Pengolahan sebesar 8,04%. "Dari kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2022 hingga 27 Desember 2023 telah mencapai 355.335 SPT atau 101.29% dari target rasio sebesar 350.805 wajib pajak (WP), dengan rincian realisasi untuk WP Badan sebanyak 30.210 SPT, WP Orang Pribadi Karyawan sebanyak 274.092 SPT, dan WP Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 51.033 SPT," ungkap Kepala Kanwil DJP Bali, Nurbaeti Munawaroh dalam Media Gathering di Kanwil DJP Bali, Kamis (28/12/2023). Nurbaeti juga menyampaikan hasil penegakan hukum (law enforcement) berupa pemeriksaan dan penagihan pajak telah memberikan kontribusi pada penerimaan Kanwil DJP Bali. Realisasi penerimaan pajak dari pemeriksaan dan penagihan pajak s.d. 19 Desember 2023 mencapai sebesar Rp362,3 miliar, yang terdiri dari pemeriksaan Rp211,9 miliar dan penagihan sebesar Rp150,4 miliar. Kanwil DJP Bali hingga 18 Desember 2023 telah melakukan upaya kegiatan penagihan dalam bentuk menerbitkan 49.066 surat teguran, menerbitkan 12.045 surat paksa, melakukan 720 kegiatan penyitaan dan 554 kegiatan pemblokiran serta melakukan 174 kegiatan penjualan barang sitaan. Dari realisasi kegiatan tersebut telah menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp150,4 miliar atau 111,92% dari target penagihan sebesar Rp134,3 miliar. Kanwil DJP Bali juga melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 40 WP, dengan rincian terdapat 26 WP yang sedang ditindaklanjuti dan 14 WP selesai ditindaklanjuti dimana 1 WP dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam kegiatan penyidikan dilakukan terdapat 7 WP, dimana 5 WP sedang dalam proses penyidikan dan 2 WP sudah divonis dengan putusan PN, untuk tersangka 1 berupa kurungan penjara 2 tahun dengan denda Rp2.185.460.140 dan subsidair Sita/Lelang Aset dan kurungan 3 bulan dan  tersangka 2 berupa kurungan penjara 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp360.876.274 dan Sita/Lelang Aset subsidair kurungan 2 bulan. ”Progress kegiatan pemadanan NIK menjadi NPWP per 27 Desember 2023 telah tercapai sebanyak 1.020.852 NPWP Valid atau 82,01% dari 1.244.728 NPWP terdaftar di Bali,” ujar Nurbaeti. Nurbaeti juga menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.03/2023 perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 yaitu terkait implementasi penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP sesuai amanat UU HPP, format lama NPWP masih dapat digunakan s.d 30 Juni 2024. Nantinya terhitung 1 Juli 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP akan menggunakan NPWP dengan format baru. Untuk itu kepada seluruh Wajib Pajak diminta dapat melakukan pemutakhiran profil perpajakan berupa validasi NIK melalui laman pajak (https://www.pajak.go.id). Informasi tata cara pemutakhiran data profil perpajakan dapat diperoleh melalui laman pajak atau menghubungi Kring Pajak 1500200, menghubungi Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan terdekat.(tis/bpn) Read the full article

[toyota-eddie-supriyadi]

Bayar pajak STNK tahunan atas nama orang lain bisa dilakukan melalui online di aplikasi Signal. Berikut ini caranya! 😉⁣

⁣

#PerpanjangSTNK #BayarPajak

More Info :

📞 call : 088211567518

*Member Of Astra*

PT Astra International Tbk

TSO - Auto2000 Sudirman Menara Astra

Jl. Jend Sudirman Kav 5 Jakarta Pusat

View this post on Instagram

A post shared by Eddie - Certified Sales Toyota (@eddie.auto2000sudirman)

[trikaryadesignsposts]

Celah pajak: Pengurangan yang di dapat orang lain . . ➖➖➖➖➖ Follow @iwanrekan_quotes Follow @iwanrekan_quotes ➖➖➖➖➖ Tag your ❤️ Please turn on post notifications 🌷 ________________________ ________________________ #malcomforbes #malcomforbesquotes #pajakquotes #quotespajak #quotestoliveby #quotesoftheday #konsultanpajakindonesia #iwanrekanpajak #jasapajakjakarta #taxquote #taxquotes #jasakonsultanbisnis #konsultanpembukuanpajak #jasapajakperorangan #bayarpajak #tidakbayarpajak #konsultanpajak #konsultanpajakjabodetabek #sadarpajak #iwanrekan_quotes #taxcenter #pajak #laporpajak #laporspt #bayarpajakkeren #pajakuntukkita #pajakkuatindonesiamaju #spttahunan (di Jakarta, Indonesia) https://www.instagram.com/p/CiMio5UBhLk/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[rapiautofilm]

Terimakasihnya infonya @samsatdepok, ijin #repost mantap nih yang lagi pingin di putihin, biar glooowing 😅. Plat nopok B Depok masuk putih nih. Info @bapenda.jabar 👌👌 #pemutihanpajak #pemutihan #pemutihanjabar #taatpajak #bayarpajak #bayarpajakonline #bayarpajakkeren (di Jawa Barat) https://www.instagram.com/p/CfOZXN_v--t/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[syspro1]

Pay Tax . Bogor Residence, 20 October 2020 . Bayar PBB dulu di Bappenda Kab Bogor sebelum pindah . S1: menuju masjid Bappenda di Cibinong . #pay #tax #bayar #pajak #paytax #bayarpajak #pbb #bappenda #bogorresidence #kabbogor https://www.instagram.com/p/CYMbNHOh6eoiw-XxFritgLusGHKAakRL6IFRDk0/?utm_medium=tumblr

[adiebgitu]

Bayarlah pbb tepat waktu, dengan membayar pbb sesuai jadwal nya berarti anda mendukung program pemerintah dan pastinya akan mendapat kemudahan saat proses jual - beli. #bayarpbb #pajakbumibangunan #bayarpajak #pbb #properti #omahproperti #catatankakiadieb (di Mlati, Yogyakarta, Indonesia) https://www.instagram.com/p/B9QggK1hSdq/?igshid=8922yavi5oqg

[bondetngawi-blog]

Bayar Pajak ya memang di Kantor Pos seluruh Indonesia bisa, ayo bayar pajak di Kantor Pos#posindonesia#kantorpos#pajak#bayarpajak

[isbconsultant]

Manfaat Membayar Pajak bagi Perusahaan

Konsultan Pajak Surabaya - Salah satu kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang beroperasi di suatu negara adalah pajak. Walaupun seringkali dianggap sebagai beban, membayar pajak sebenarnya memiliki manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga untuk perusahaan itu sendiri. Dalam artikel ini, kami akan membahas manfaat membayar pajak bagi perusahaan, menguraikan berbagai aspek positif yang dapat diperoleh oleh bisnis yang mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pendanaan Infrastruktur dan Layanan Publik

Manfaat utama membayar pajak adalah kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara dan sarana transportasi lainnya. Selain itu, pajak juga mendukung layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan dan pelayanan sosial. Dengan membayar pajak, perusahaan berperan dalam memastikan bahwa masyarakat dan lingkungan bisnis memiliki akses ke fasilitas dan layanan yang penting.

Kepatuhan Terhadap Hukum

Membayar pajak merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum yang sangat penting bagi perusahaan. Setiap negara memiliki undang-undang perpajakan yang mengatur kewajiban perusahaan dalam hal pembayaran pajak. Melanggar aturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau bahkan tuntutan pidana terhadap perusahaan dan individu yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang ilegal. Dengan mematuhi kewajiban perpajakan, perusahaan dapat menjaga reputasi mereka dan menghindari masalah hukum yang berpotensi merugikan.

Pengakuan Legalitas Bisnis

Membayar pajak juga membantu mengakui legalitas bisnis perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat. Pemerintah biasanya memerlukan bukti pembayaran pajak sebagai salah satu syarat untuk pemberian izin usaha, perpanjangan kontrak, atau partisipasi dalam tender proyek pemerintah. Oleh karena itu, pembayaran pajak secara teratur adalah tanda bahwa perusahaan beroperasi secara sah dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Membangun Hubungan Baik dengan Pemerintah

Perusahaan yang membayar pajak secara konsisten dan tepat waktu cenderung membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintah setempat, provinsi, atau nasional. Hubungan yang baik dengan pemerintah dapat membantu perusahaan mendapatkan dukungan dalam berbagai hal, termasuk perizinan, regulasi, insentif dan proyek kerja sama. Pemerintah juga cenderung memberikan perusahaan yang patuh dengan pajak prioritas dalam berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan bisnis.

vyksavkurse.ru

Kepercayaan Stakeholder

Kepercayaan adalah elemen kunci dalam hubungan bisnis. Perusahaan yang menjalankan praktik perpajakan yang transparan dan sah cenderung mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk investor, pelanggan dan mitra bisnis. Kepercayaan ini dapat berdampak positif pada citra perusahaan dan kemampuannya untuk menarik investasi, pelanggan dan kesempatan bisnis yang lebih baik.

Mengoptimalkan Pemenuhan Kewajiban

Membayar pajak dengan benar dan tepat waktu membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka secara efisien. Ini berarti perusahaan tidak hanya membayar pajak yang sesuai dengan peraturan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia. Dalam banyak kasus, ada insentif khusus yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu atau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan, perusahaan dapat mengoptimalkan pemenuhan kewajiban mereka dan memanfaatkan insentif-insentif ini untuk mengurangi beban pajak mereka.

Keberlanjutan Lingkungan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), banyak perusahaan kini mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi mereka. Membayar pajak dengan benar membantu mendukung program pemerintah yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek lingkungan yang berkontribusi pada pelestarian alam dan sumber daya alam.

Akses ke Dana Publik

Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek yang menguntungkan masyarakat, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan dan infrastruktur. Dengan membayar pajak, perusahaan berkontribusi pada pembiayaan program-program ini yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil.

Dukungan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Pajak juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dana yang diterima oleh pemerintah dari pembayaran pajak dapat digunakan untuk menggerakkan berbagai inisiatif ekonomi, termasuk pengembangan industri, pelatihan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. Dengan membayar pajak, perusahaan turut serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kontribusi yang penting bagi pembangunan dan kemajuan suatu negara. Bagi perusahaan, manfaat membayar pajak mencakup pengakuan legalitas bisnis, hubungan yang baik dengan pemerintah, kepercayaan stakeholder, akses ke insentif perpajakan dan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melihat pajak bukan hanya sebagai beban, tetapi juga sebagai investasi dalam masyarakat dan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan komitmen untuk mematuhi kewajiban perpajakan, perusahaan dapat memanfaatkan manfaat-manfaat ini sambil memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan negara. Read the full article

[baliportalnews]

DJP Percepat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Cuma 15 Hari Kerja

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Mulai 9 Mei 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menerbitkan kebijakan terkait kemudahan layanan kepada Wajib Pajak (WP). Kemudahan dimaksud terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja saja. Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada WP Orang Pribadi (OP) yang mengajukan restitusi Pajak Penghasilan OP sesuai Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta. Lebih lengkap, kemudahan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya aturan ini, WP OP yang mengajukan restitusi berdasarkan Pasal 17B UU KUP akan diproses melalui pemeriksaan dengan jangka waktu paling lama 12 bulan. “Perdirjen tersebut terbit untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan percepatan layanan restitusi yang lebih sederhana, mudah, dan cepat. Proses restitusi yang lebih cepat akan sangat membantu cash flow Wajib Pajak,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti. Selanjutnya, Dwi juga menegaskan bahwa proses restitusi tersebut dilakukan secara less intervention dan less face to face antara petugas pajak dan WP untuk lebih menjamin akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal terdapat WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan dan jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan kekurangan pembayaran pajak, WP dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%. “Namun demikian, berdasarkan perdirjen ini sanksi administratif tersebut direlaksasi menjadi hanya sebesar sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP di mana sanksi per bulannya didasarkan pada suku bunga acuan ditambah uplift factor 15% untuk paling lama 24 bulan,” tegas Dwi. Dwi Kembali menambahkan apabila dibandingkan, sanksi tersebut jauh lebih rendah dari pada sanksi kenaikan 100%. Perlu diketahui, relaksasi tersebut dilakukan melalui mekanisme pengurangan sanksi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Terakhir, dalam masa peralihan pengaturan, apabila sampai dengan 31 Mei 2023, terhadap SPT Tahunan lebih bayar yang belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan tetapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan, pemeriksaan restitusi dihentikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan ini. Sedangkan terhadap yang telah disampaikan SPHP, pemeriksaan diteruskan sesuai Pasal 17B UU KUP. Salinan Perdirjen Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan salinan peraturan lainnya dapat dilihat di laman http://www.pajak.go.id.(bpn) Read the full article

[toyota-eddie-supriyadi]

Sudah waktunya bayar pajak kendaraan tahunan tapi BPKB belum turun? Tenang, AutoFamily tetap bisa kok bayar pajak kendaraan tanpa BPKB! 😉⁣

⁣

#bpkb #bayarpajak #pajakkendaraan

More Info :

📞 call : 088211567518

*Member Of Astra*

PT Astra International Tbk

TSO - Auto2000 Sudirman Menara Astra

Jl. Jend Sudirman Kav 5 Jakarta Pusat

View this post on Instagram

A post shared by Eddie - Certified Sales Toyota (@eddie.auto2000sudirman)

[gosulsel]

Bayar Pajak Pakai QRIS, BI Sulsel Apresiasi Bank Sulselbar dan Pemkot Makassar - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM -- Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan apresiasi yang tinggi untuk kerja sama yang telah dilakukan antara Bank Sulselbar dan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal tersebut atas keberhasilan dalam pengimplementasian QR Code Indonesian...

https://gosulsel.com/2020/12/01/bayar-pajak-pakai-qris-bi-sulsel-apresiasi-bank-sulselbar-dan-pemkot-makassar/

#BankSulselbar #BayarPajak #BISulsel #QRIS

[syspro1]

Pay Tax . Tangerang City, 15 July 2020 . Bayar pajak motor di @samsat_ciledug . #pay #tax #bayar #pajak #paytax #bayarpajak #motor #samsat #tangerangcity #kotatangerang #waitingroom #ruangtunggu https://www.instagram.com/p/CXgXhquBGdeNIC8XoDkKc7CBP9SoPAPlclAZ_Q0/?utm_medium=tumblr

[baliportalnews]

Kolaborasi BCA-Bank BPD Bali, Hadirkan Solusi Pembayaran PBB-P2 dan PHR

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Jaringan BCA yang tersebar di seluruh tanah air mendorong BCA untuk senantiasa membangun ekosistem pembayaran yang mudah bagi banyak pihak. Terbaru, BCA menghadirkan kerja sama dengan Bank BPD Bali dalam solusi pembayaran Pajak Daerah Kabupaten/Kota seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) Seluruh Bali dalam bentuk Obyek Pajak PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya (PHR) melalui e-Channel BCA. Sebagai bagian dari entitas nasional, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) berkomitmen untuk terus mendukung perekonomian nasional dan menghadirkan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kehadiran kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Daerah Lainnya (Obyek Pajak Hotel dan Restoran/PHR) Bali antara BCA dan Bank BPD Bali yang dihadiri langsung oleh Direktur BCA, Santoso; Executive Vice Presdient BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya; Senior Vice President BCA, Fera Agustina; Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma; Direktur Bisnis Non Kredit Bank BPD Bali, I Nyoman Sumanaya; Diektur Operasional Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, pada Jumat (28/10/2022). Acara ini juga dihadiri oleh segenap jajaran manajemen BCA beserta manajemen Bank BPD Bali. “BCA sebagai institusi perbankan berkomitmen menghadirkan inovasi terdepan untuk sistem pembayaran yang kian terdigitalisasi. Salah satunya pembayaran PBB-P2 serta Pajak Daerah Lainnya (PHR) seluruh Kabupaten/Kota Bali kini dapat dilakukan melalui e-channel pembayaran BCA. Tentunya BCA senang dapat berkolaborasi dan bergandengan tangan dalam bersama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Santoso. Bentuk kerja sama ini meliputi perluasan penerimaan pembayaran pajak daerah Bali melalui layanan sistem perbankan terintergrasi yaitu melalui BCA. Latar belakang kerja sama ini juga didasari oleh kebutuhan dan kemudahan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah Bali. Adapun kerja sama dengan BPD Bali akan mencakup penerimaan pembayaran via e-channel BCA untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta Pajak Daerah Lainnya (berupa Obyek Pajak PHR) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada e-channel BCA yaitu ATM BCA, m-BCA, Klik BCA Bisnis dan Klik BCA Individu. Implementasi untuk pembayaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang meliputi 9 (Sembilan) wilayah Wajib Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang rencananya akan dilaksanakan mulai bulan November 2022, sedangkan untuk Pajak Daerah Lainnya yakni Obyek Pajak Hotel dan Restoran (PHR) untuk beberapa wilayah Wajib Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, rencananya akan mulai diimplementasikan pada tahun 2023. Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma mengatakan, kerja sama Bank BPD Bali dengan BCA kali ini adalah bagian dari Rencana Aksi TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah), dimana Bank BPD Bali sebagai Bank Persepsi dan Bank Pengelola Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) wajib dapat memberikan kemudahan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Daerah. “Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas channel pembayaran Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Bali, yang mana hal ini merupakan untuk pertama kalinya dengan perluasan channel pembayaran dilakukan dengan Bank Umum Nasional. Bank BPD Bali memberikan kemudahan dalam proses integrasi, rekonsiliasi dan pengelolaan penerimaan pajak daerah serta perluasan channel penerimaan pembayaran Pajak Daerah bagi wajib pajak pemerintah daerah kabupaten/kota,” ujar Sudharma. Bank BPD Bali dalam melakukan perannya memberi layanan kepada Pemda membuka seluas-luasnya kolaborasi dengan pihak lain tidak hanya Bank namun juga Fintech, toko Berjaringan serta E-Commerce yang bersekala nasional. Sebagai tambahan informasi, penerimaan Pajak Daerah PBB-P2 sudah diintegrasikan dengan Loket2 PPOB, Loket POS Indonesia, Jaringan Toko Indomaret, GOPay melalui fitur Go Tagihan dan dalam proses dengan e-commerce Tokopedia. “Semakin mudah dan nyaman metode pembayaran pajak yang dihadirkan, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak. Semoga kerja sama ini dapat terjalin dengan baik dan membuka pintu kerja sama di bidang lainnya,” tutup Santoso.(*/bpn) Read the full article

[gosulsel]

Mulai Maret, Bayar Pajak Kendaraan Makin Mudah di Indomaret - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel kembali membuat terobosan baru untuk memudahkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bulan Maret ini rencananya pembayaran bisa dilakukan di retail modern Indomaret. "Kita sementara cari waktunya Pak Gubernur untuk m...

https://gosulsel.com/2019/03/01/mulai-maret-bayar-pajak-kendaraan-makin-mudah-di-indomaret/

#BapendaSulsel #BayarPajak #Indomaret #TautotoTanaranggina

[gurubimbel]

Cara Perpanjang Pajak Motor (5 Tahun)

Cara Perpanjang Pajak Motor (5 Tahun)

Karena motor saya sudah berusia lima tahun, sebagai wajib pajak, saya harus membayar pajaknya. Meskipun kenyataannya selama ini uang pajak kita lebih banyak di korup sama koruptor dari berbagai partai. Yah tapi namanya juga pengendara motor. Polisi juga gak bakal mau tahu dengan kenyataan seperti itu. Yang jelas UU mewajibkan semua pemilik kendaraan bermotor membayar pajak tanpa kecuali.

Saya…