#Wajar Tanpa Pengecualian

[hargo-news]

Predikat WTP Diharap jadi Komitmen Pengelolaan Anggaran

Predikat WTP Diharap jadi Komitmen Pengelolaan Anggaran

Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) berharap agar predikat WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Gorut atas LHP tahun 2023 menjadi komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih maksimal lagi kedepannya. Harapan itu disampaikan oleh Daud Syarif sebagai juru bicara (Jubir) dari Fraksi PDI-P. Daud mengatakan, pihaknya…

[bantennewscoid-blog]

Pemprov Banten Kembali Raih WTP

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. Capaian ini menjadikan Pemprov Banten meraih opini WTP delapan kali berturut-turut pada LKPD 2016 hingga LKPD 2023. “Terima kasih. Provinsi Banten berdasarkan hasil…

[constumerm1toto]

KPK periksa auditor utama BPK soal predikat WTP Kementan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Auditor Utama pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV Badan Pemeriksa Keuangan Syamsudin (S) soal pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian (Kementan)."Saksi didalami terkait dengan fakta persidangan terkait opini WTP Kementerian Pertanian," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Berita lengkapnya : Klik disini

[cinews-id]

KPK Dalami Fakta Sidang Terkait Auditor BPK Minta Rp12 Miliar ke Kementan Untuk Beri WTP

JAKARTA, Cinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami fakta sidang yang mengungkap adanya auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta uang kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Permintaan ini untuk memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP). Adapun dugaan ini sempat jadi sorotan setelah terungkap di persidangan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin…

[sumbartodaynews]

Capaian Prestasi Bupati Eka Putra di Tahun 2021-2024

Tanah Datar, Sumbartodaynews-Berikut berbagai Penghargaan dan Prestasi yang diraih Bupati Eka Putra untuk Tanah Datar dalam masa jabatan 2021-2024: Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 2021 dari Kemenkumham. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2021 dari BPK Perwakilan Sumatera Barat. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional 2021 dari…

[rupmoker]

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

[rupaska]

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

[imigrasibaubau]

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

[samuderakepri]

Bagian I : BPK Ungkap 10 Temuan di Laporan Keuangan Pemko Tanjungpinang Tahun 2023

Tanjungpinang, SK.co.id – Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat…

[nusatimesid]

Kementerian ATR/BPN Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Menteri AHY Apresiasi Kinerja Seluruh Jajaran

Nusatimes.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi pencapaian kinerja seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, sehingga sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan…

[hargo-news]

Pemerintahan Bone Bolango Sudah di Arah yang Sesungguhnya, Warga: Buat Apa Ganti Pemimpin?

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango saat ini sudah di trek sesungguhnya. Artinya, seluruh program kerakyatan dijalankan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah terkelola dengan baik yang dibuktikan dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kemudian, di pemerintahan…

[bogorexpose]

Perumda PPJ Kota Bogor Raih WTP di Ultahnya ke 15 Tahun

BOGOR – Kabar baik datang dari Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor. Sebab, Rabu (17/07/2024) kemarin, merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-15 tahun. Tepat di HUT yang ke-15 tahun ini, Perumda PPJ juga berhasil meraih kategori Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, atas penilaian yang sudah dilakukan audit independen pada Perumda PPJ dan mendapatkan kategori…

[satu-komando]

Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Baik, Pemerintah Provinsi Lampung Raih WTP ke 10 di Tahun 2024

JAKARTA — Pj. Gubernur Lampung Samsudin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali …

[lampung7com]

Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Baik, Pemerintah Provinsi Lampung Raih WTP ke 10 di Tahun 2024

JAKARTA — Pj. Gubernur Lampung Samsudin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali …

[metroaceh]

Pemko Sabang Raih WTP 12 Kali Berturut

SABANG|METRO ACEH-Pemerintah Kota Sabang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang pada tahun anggaran 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Rio Tirta,…