#Wajar Tanpa Pengecualian

[hargo-news]

Predikat WTP Diharap jadi Komitmen Pengelolaan Anggaran

Predikat WTP Diharap jadi Komitmen Pengelolaan Anggaran

Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) berharap agar predikat WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Gorut atas LHP tahun 2023 menjadi komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih maksimal lagi kedepannya. Harapan itu disampaikan oleh Daud Syarif sebagai juru bicara (Jubir) dari Fraksi PDI-P. Daud mengatakan, pihaknya…

[bantennewscoid-blog]

Pemprov Banten Kembali Raih WTP

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. Capaian ini menjadikan Pemprov Banten meraih opini WTP delapan kali berturut-turut pada LKPD 2016 hingga LKPD 2023. “Terima kasih. Provinsi Banten berdasarkan hasil…

[rupmoker]

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

[rupaska]

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

[imigrasibaubau]

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

[samuderakepri]

Bagian I : BPK Ungkap 10 Temuan di Laporan Keuangan Pemko Tanjungpinang Tahun 2023

Tanjungpinang, SK.co.id – Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat…

[nusatimesid]

Kementerian ATR/BPN Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Menteri AHY Apresiasi Kinerja Seluruh Jajaran

Nusatimes.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi pencapaian kinerja seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, sehingga sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan…

[bogorexpose]

Perumda PPJ Kota Bogor Raih WTP di Ultahnya ke 15 Tahun

BOGOR – Kabar baik datang dari Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor. Sebab, Rabu (17/07/2024) kemarin, merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-15 tahun. Tepat di HUT yang ke-15 tahun ini, Perumda PPJ juga berhasil meraih kategori Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, atas penilaian yang sudah dilakukan audit independen pada Perumda PPJ dan mendapatkan kategori…

[satu-komando]

Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Baik, Pemerintah Provinsi Lampung Raih WTP ke 10 di Tahun 2024

JAKARTA — Pj. Gubernur Lampung Samsudin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali …

[lampung7com]

Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Baik, Pemerintah Provinsi Lampung Raih WTP ke 10 di Tahun 2024

JAKARTA — Pj. Gubernur Lampung Samsudin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali …

[metroaceh]

Pemko Sabang Raih WTP 12 Kali Berturut

SABANG|METRO ACEH-Pemerintah Kota Sabang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang pada tahun anggaran 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Rio Tirta,…

[rupmoker]

Rekor! Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 Kali Berturut-turut

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatatkan rekor, raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang ke 15 kali secara berturut-turut. Terhitung sejak tahun 2009, Kemenkumham telah berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, tetapi kewajiban kita semua dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan APBN.

"APBN merupakan uang rakyat dan uang negara harus kita gunakan secara baik, dan akan diaudit oleh BPK RI setiap tahunnya," ujar Yasonna pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2023, Jumat (26/07/2024).

Lebih lanjut Menkumham mengingatkan kepada jajaran di Kemenkumham, untuk terus meningkatkan semangat kerja, dan menjadikan WTP ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN).

“Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk tidak berpuas diri atas capaian opini WTP Tahun 2023, akan tetapi menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik di tahun yang akan datang,“ ucap Yasonna di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, Jakarta.

Menkumham mengatakan, Kemenkumham telah berkontribusi positif, kooperatif, dan informatif sehingga pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023 berjalan dengan baik dan lancar.

"Disamping  itu, BPK RI juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham, melalui berbagai rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan," tandas Yasonna. 

Sementara itu, Anggota I selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, pemeriksa BPK, dalam memeriksa ini tidak hanya sampai pada pemeriksaan saja tetapi Pemeriksa BPK itu juga harus dapat memberikan rekomendasi yang berkualitas. 

Nyoman mengatakan, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melanjuti rekomendasi. Dengan adanya tindak lanjut ini maka itulah sebenarnya perbaikan dilakukan.

“Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh kemenkumham sangat luar biasa, hampir mendekati yang terbaik.”kata Nyoman.

Lebih lanjut Nyoman berharap, komitmen, sinergi dan digitalisasi. Menurutnya,  komitmen pimpinan menjadi unsur utama keberhasilan organisasi. Selain itu peran APIP itu pastikan berjalan dengan lancar.

[kabartangsel]

Kemenkes Pertahankan Opini WTP 11 Kali Berturut-turut

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Keberhasilan ini merupakan kali kesebelas berturut-turut bagi Kemenkes dalam meraih opini WTP, yakni sejak 2012 hingga 2023. Opini WTP ini berhasil diraih melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Kemenkes Tahun 2023 yang…

[imigrasibaubau]

Kemenkumham Raih Opini WTP 15 Kali Beturut-turut dari BPK RI

Plh. Kepala Kantor Imigrasi Baubau, Indra Kusuma dan jajaran mengikuti kegiatan secara daring Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 di Graha Pengayoman, Jakarta. Jumat (26/07/2024.

Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2023, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenkumham. Menurutnya ini merupakan hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham “Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2023 kembali memberikan Opini WTP sebanyak 15 kali kepada Kemenkumham secara berturut-turut. Ini merupakan prestasi dan usaha keras dari Kemenkumham dalam rangka mempertahankan opini yang telah diperoleh” Ungkapnya.

Nyoman Adhi juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang lebih baik ke depan, memastikan perencanaan sesuai dengan organisasi, dan penggunaan anggaran yang tidak hanya berfokus pada tujuan utama organisasi, tetapi juga melihat peluang-peluang di masa depan.

Anggota I BPK, Nyoman Adhi juga mengingatkan bahwa tugas BPK tidak berhenti setelah LHP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya. untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini Laporan Keuangannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna.H Laoly, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas kerjasama dan sinergi yang terjalin dengan baik. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan. Yasona juga menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta menyelesaikannya dengan tepat dan cepat.

Meski bangga, Yasonna mengingatkan bahwa keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI jangan membuat seluruh jajaran di Kemenkumham berpuas diri. “Hendaknya pencapaian ini menjadi pendorong semangat untuk kita berkinerja lebih baik, sehingga dapat mempertahankan capaian Opini WTP dimasa yang akan datang,” ujar Yasonna

Dengan melihat hasil yang telah di capai Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara akan terus berkomitmen dan berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP ). serta menjadikan rekomendasi dari BPK RI sebagai panduan untuk perbaikan di masa mendatang demi kemajuan Kemenkumham.

[hargo-news]

Temuan dan Rekomendasi BPK, Deasy: Harus Diselesaikan dalam 60 Hari

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Deasy S.M Datau meminta kepada pihak eksekutif untuk dapat memperhatikan soal 11 temuan dan 33 rekomendasi dari pihak BPK walaupun memang Kabupaten Gorut meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ketuju kalinya secara berturut-turut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas…