#Reuni Aksi 212

[riaunews]

Habib Rizieq Tinggalkan Masjid At Tin Usai Berikan Tausyiah dan Pimpin Doa

Habib Rizieq Tinggalkan Masjid At Tin Usai Berikan Tausyiah dan Pimpin Doa

Habib Rizieq Shihab. Jakarta (Riaunews.com) – Rizieq Shihab langsung meninggalkan Masjid At-Tin, Jakarta Timur, begitu acara reuni 212 selesai digelar, Jumat (2/12/2022). Pengamatan Kompas.com, Rizieq langsung meninggalkan masjid begitu ia selesai menutup acara dengan tausiah dan doa bersama dengan jemaah yang hadir. Rizieq langsung keluar dari dalam Masjid At-Tin pukul 10.38 WIB. Ia keluar…

[radensahid]

REUNI 212 2022: 'SHAF' SEMAKIN LURUS DAN RAPAT? https://youtu.be/-MDuDqyCroE Aksi 212 cermin nyata dari persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Jutaan umat dari berbagai ormas, kelompok, jamaah, gerakan, juga partai politik tumplek bleg menyatu di Monas dengan semangat untuk bela Islam. Bila pada tahun 2016 acara 212 di Monas didorong oleh adanya penistaan agama, agenda di Monas saat itu dituduh radikal. Bagaimana dengan Reuni 212 tahun 2022? Apakah semakin redup? Apakah spirit bela Islam, bela al-Quran, bela bendera Tauhid bisa dipadamkan? SIMAK sudut pandang Direktur Indonesia Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana. Klik: ⤵️ https://youtu.be/-MDuDqyCroE https://youtu.be/-MDuDqyCroE https://youtu.be/-MDuDqyCroE Jangan lupa like, komentar positif dan subscribe. *Yuk sebarkan* ke teman, sanak saudara dimanapun berada. Agar menjadi amalh shalih dan kebaikan menyelimuti bumi ini. #JusticeMonitor #212 #reuini212 #belaIslam #belaagama #muslimbersatu #umatbersatu #aksi212 https://www.instagram.com/p/Clptpi6pd53/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[beritaterkinibanget]

Polri Apresiasi Reuni 212 Berjalan Tertib | #RecehkanTwitter #PasukanRebahan >>> click link ini !!!

Polri Apresiasi Reuni 212 Berjalan Tertib | #RecehkanTwitter #PasukanRebahan >>> click link ini !!!

[ad_1]

Polri pun berterima kasih kepada panitia penyelenggara dan para peserta Reuni 212.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Reuni Akbar 212 yang digelar di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (2/12), berjalan aman dan lancar. “Kami mendapat laporan bahwa kegiatan berjalan aman dan lancar,” kata Brigjen Argo di…

[anurullahi]

Polemik Baasyir: Blunder Tumpang Tindih Identitas Jokowi

Kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir muncul pertama kali dalam salah satu unggahan Yusril Ihza Mahendra di akun twitternya, @yusrilihzamhd. Sebagaimana diketahui Yusril adalah salah satu pakar hukum terkemuka dan kini dipercaya sebagai penasihat hukum pasangan calon presiden Jokowi-Ma’ruf. Wacana ini sebenarnya sudah digulirkan oleh Presiden pada Maret 2018 atas pertimbangan kemanusiaan mengingat usia Baasyir yang kian renta. Namun wacana tersebut akhirnya kandas karena kendala aturan.   

Wacana pembebasan Baasyir sebenarnya terjadi di waktu yang rentan, tahun pilpres. Hal yang wajar ketika kabar ini menjadi topik hangat untuk terus dibicarakan di ruang publik (public sphere) mengingat sense of criticism masyarakat Indonesia semakin terasah semenjak merebaknya wacana hoax dan nalar mereka yang mudah terangsang untuk mengintip motif dari setiap kegiatan paslon menjelang gelaran pilpres.

Menguatnya polemik isu ini di masyarakat kemudian ditanggapi oleh Yusril selaku penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, motif pembebasan Baasyir yang berdekatan dengan pilpres sebenarnya mangacu pada hukum yang ada dan merupakan instruksi langsung dari Presiden atas pertimbangan kemanusiaan. Dalam konferensi persnya pun Yusril menambahkan bahwa pembebasan Baasyir ini sebagai wujud kecintaan Presiden terhadap ulama. (Republika, 21 Januari 2019).   

Tidak lama berselang setelah wacana kabar pembebasan Baasyir menguat, muncul kabar terbaru dari Menkopolhukam, Wiranto. Melansir surat kabar Republika 22 Januari 2019, Wiranto menyampaikan bahwa keputusan pembebasan Baasyir belum final dan masih dalam tahap pertimbangan. Menurutnya ada aspek yang perlu dikaji lebih lanjut seperti perihal ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain-lain. Keputusan ini disampaikan Wiranto setelah Presiden memerintahkan pejabat terkait melakukan kajian lebih mendalam.

Terjadinya simpang siur informasi dari istana mencerminkan ketidakberesan pola komunikasi Presiden dengan lingkaran di sekelilingnya. Siaran pers yang kontradiktif antara penasihat hukum capres petahana Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto, selaku pembantu Presiden Jokowi menimbulkan citra bahwa istana bersikap gegabah dalam menangani isu hukum. Pada satu sisi, penulis mengamati bahwa tumpang tindih identitas Jokowi sebagai Presiden dan calon presiden membuat ia sedikit ceroboh dalam mengambil keputusan. Pertama, Yusril sejatinya adalah penasihat hukum tim kampanye Jokowi-Ma’ruf, bukan penasihat Presiden Jokowi. Pertimbangan untuk membebaskan Baasyir bisa dilihat sebagai saran politis yang disampaikan Yusril dalam rangka merebut hati kaum islamis dan meningkatkan potensi elektabilitas Jokowi. Saran politis ini bisa dilihat sebagai wujud kecemasan Yusril yang melihat ketidakmampuan istana dalam meredam gejolak kelompok Islamis. Misalnya adalah peristiwa Reuni Akbar 212 yang dihadiri ribuan warga di Bundaran Gladak Solo pada 13 Januari 2019. Acara yang digelar dalam bentuk tabligh akbar tersebut secara implisit mengirimkan pesan ke istana bahwa distribusi keresahan atas pemerintah dan spirit 212 yang sempat terkonsentrasi di Ibu kota nyatanya tetap menggema bahkan bunyinya telah sampai di jantung kota Solo yang merupakan tempat Presiden Jokowi berasal. Celakanya, aksi tersebut juga tidak berjalan cukup lancar sesuai rencana panitia. Pasalnya pihak kepolisian terkesan menghalangi acara tersebut dengan alasan ketertiban sehingga acara tersebut hanya berlangsung terbatas dan sebentar saja. Pada sisi luar kota Solo bahkan terjadi aksi pencegatan sejumlah massa yang datang dari luar Solo. Mereka hendak hadir pada acara tersebut namun dihalau oleh pihak kepolisian dengan dalih keamanan dan ketertiban. Meskipun tindakan represi tersebut tidak tersiar di siaran berita arus utama, aksi penghalauan tersebut sempat viral di sosial media dan menuai reaksi yang beragam.     

Kecemasan tidak berhenti disitu.    

Pada saat yang bersamaan kubu oposisi, Prabowo-Sandi sedang gencarnya melakukan gempuran kampanye di “kandang banteng” di Jawa Tengah beberapa hari terakhir. Bahkan kubu Prabowo-Sandi cukup berani mendirikan sekaligus dua pos pemenangan di Solo. Pos pemenangan pertama berlokasi di dekat kediaman Jokowi di Solo dan pos pemenangan kedua berlokasi bersebelahan dengan warung usaha Markobar milik putra Presiden Jokowi. Pendirian pos pemenangan yang berlokasi di basis lawan bisa dilihat sebagai pesan ofensif dari kubu oposisi dan wujud keseriusan mereka dalam merebut suara secara signifikan dari kubu lawan di kandang sendiri.        

Penulis menilai bahwa dua peristiwa di atas bisa menjadi salah satu indikator atau bahan pertimbangan rasional yang digunakan Istana untuk melakukan normalisasi suasana panas di Solo. Berangkat dari dua premis di atas maka diperlukan langkah yang cukup rasional untuk segera diambil mengingat tersisa sekitar 3 bulan sebelum masa pencoblosan. Salah satunya adalah dengan memenangkan hati kelompok Islamis dengan membebaskan Baasyir yang dikenal sebagai figur ulama yang dihormati di Solo. Menurut hemat penulis, melalui pembebasan Baasyir diharapkan tercipta sebuah narasi yang menyajikan bahwa Presiden Jokowi merupakan sosok yang mencintai Ulama dan menghormati kelompok Islamis meskipun narasi tersebut bersembunyi dibalik pesan “faktor kemanusiaan”. Namun jika premis yang coba dibangun adalah karena faktor kemanusiaan, mengapa hanya Baasyir saja yang dibebaskan mengingat tahanan yang sudah renta bukan hanya dia?

Berangkat dari opini tersebut bisa disimpulkan secara sederhana bahwa saran Yusril selaku penasihat hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi –Ma’ruf adalah saran yang politis untuk tujuan yang politis.

Kembali pada isu tumpang tindih identitas Jokowi. Menurut Mafud MD, pakar hukum tata negara yang dilansir dari surat kabat antara 25 Januari 2019, menyatakan bahwa prosedur pembebasan Baasyir sudah keliru sejak awal. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 99/2012 yang mengatur tentang pembebasan bersyarat. Menurutnya, pihak yang berhak melakukan pembebasan warga binaan adalah Menteri Hukum dan HAM dengan mendelegasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, bukan melalui Yusril. Terlebih, posisi Yusril adalah sebagai penasihat Jokowi sebagai calon presiden, bukan penasihat Jokowi sebagai presiden apalagi pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu mekanisme pembebasan warga binaan jika sesuai peraturan adalah dengan melalui pembinaan terlebih dahulu dan bersedia menyatakan komitmennya pada Pancasila dan UUD 1945 sedangkan dalam kasus ini Baasyir tetap bersikukuh untuk tidak menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI.   

Dalam salah satu keterangan persnya di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembebasan bersyarat Baasyir tidak mungkin dilaksanakan jika menabrak mekanisme hukum yang berlaku. (Antara, 25 Januari 2019).

Meskipun Presiden Jokowi akhirnya secara implisit mengakui bahwa wacana pembebasan Baasyir dibatalkan karena terbentur aspek hukum, masyarakat telah menilai bahwa pemerintah terkesan mempemainkan persoalan hukum. Lebih fatalnya, penyikapan isu hukum Baasyir tersebut terkesan mempermainkan martabat seorang ulama melalui pemberian harapan palsu oleh negara. Sikap gegabah pemerintah ini tidak menutup kemungkinan akan mencederai perasaan kelompok Islamis sehingga menghasilkan sentimen yang meningkat terhadap pemerintah. Jelas potensi ini merupakan preseden buruk bagi elektbilitas Jokowi yang semula hendak menampilkan kesan "bersahabat" dengan ulama dan kelompok Islamis. Selain itu masyarakat juga menilai bahwa sumber ketidakseriusan ini bahkan muncul dari figur Jokowi yang cenderung gegabah dalam menempatkan posisinya sebagai kontestan pilpres dan posisinya sebagai presiden. Tumpang tindih identitas akhirnya menghasilkan potret ketidakmampuan Jokowi dalam mengendalikan secara cermat dan tegas sistem yang bekerja di sekitarnya, tim kampanye maupun kabinet, sehingga berpotensi menjatuhkan reputasinya sebagai presiden dan elektabilitasnya sebagai kontestan pilpres nanti. Blunder lebih tepatnya.  

Tumpang tindih identitas sejatinya bisa memberikan keuntungan dan kerugian bagi petahana. Kemampuan petahana untuk cerdas dan cermat memilah isu untuk kampanye dan isu kenegaraan sepatutnya menjadi kurikulum utama pembelajaran di tahun politik. Selain itu ketegasan sikap dan karakter yang kuat dari figur pemimpin adalah wujud kontrol untuk memastikan sistem yang bekerja di sekitar pemimpin telah, sedang, dan akan berjalan sesuai dengan arahan dan amanat konstitusi. Secara pragmatis, hal tersebut untuk memastikan reputasi dan elektabilitas dari figur terkait bisa berjalan selaras dan bersih dari kepentingan yang tumpang tindih. Pemimpin yang memiliki integritas adalah figur yang mampu menempatkan dirinya sesuai dengan posisi. Mereka tidak akan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Sebagai Presiden ia harus mampu menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Sebagai kontestan ia harus mampu bekerja sesuai koridor konstitusi dan etik.

[viviaramie]

Masya Allah, aksi damai reuni 212 tahun ini lebih ramai dari tahun 2016 lalu, selamat berbahagia bagi yang menyukainya. Dan selamat sesak dada dan kejang-kejang bagi pendengkinya. :D

(Vivi Aramie)

Takbir! Allahu Akbar

[bentengsumbar]

Slamet Maarif: Aksi Reuni 212 Dihadiri 10 Ribu Orang | BentengSumbar.com

[riaunews]

Hari ini Ada Reuni 411 FPI, Minta Adili Jokowi dan Fufufafa

Persiapan aksi 411 di Jakarta. Jakarta (Riaunews.com)- Sejumlah organisasi kemasyarakat (ormas) Islam, termasuk Front Pembela Islam (FPI), berencana menggelar acara reuni 411 di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024) ini. Koordinator aksi Buya Husein mengatakan sejumlah ormas yang hadir selain FPI adalah PERSADA 212, GNPF Ulama serta Jawara se-Jabodetabek. “Ormas dan komunitas…

[sasklikdotcom-blog]

https://www.betawipos.com/nasional/pr-2292042300/massa-aksi-reuni-212-tahun-ini-berlangsung-tertib-saat-dihimbau-bubar-ini-kata-panitia https://www.instagram.com/p/CW_BWjbv7eA/?utm_medium=tumblr

[beritaterkinibanget]

Golkar Minta Reuni 212 Tak Hujat Pemerintah | #RecehkanTwitter

[ad_1]

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta pembicara dan massa di reuni 212 tak hanya menghujat pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ketika melakukan tausiah.

Ace menyarankan substansi acara reuni 212 lebih menonjolkan kegiatan keagamaan ketimbang orasi berbau politik. Ace pun tak keberatan dengan adanya gelaran Reuni 212 yang digelar…

[riaunews]

Habib Rizieq Akui Takkan Ikut Aksi Reuni 212 Jika Berbentuk Demo, Bisa Dipenjara

Habib Rizieq Akui Takkan Ikut Aksi Reuni 212 Jika Berbentuk Demo, Bisa Dipenjara

Habib Rizieq Shihab. Jakarta (Riaunews.com)- Habib Rizieq Shihab (HRS) hadir dalam acara reuni 212. Habib Rizieq mengaku ogah ke reuni 212 jika dalam bentuk demo karena takut dipenjara lagi. Reuni 212 bertajuk ‘Munajat Akbar Indonesia Bersholawat’ digelar di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur (Jaktim) Jumat (2/12/2022). Keraguan untuk hadir dalam reuni 212 itu…

[lucyndr]

Politik Identitas: Ancaman Terhadap Integrasi

Hampir seluruh warga Indonesia yang terpapar media elektronik maupun media sosial, kemungkinan besar akan mampu mengingat jelas bagaimana perasaan yang muncul akibat perseteruan yang terjadi mengenai isu SARA yang selama tahun 2017 ini semakin menguat. Di Indonesia, identitas-identitas primordial, seperti suku, ras, agama, memang masih memainkan peranan penting termasuk dalam dunia politik, terutama dalam soal pemilihan umum. Di dalam wacana kajian budaya, bentuk politik yang menggunakan identitas-identitas kuno, seperti suku, ras, dan agama, merupakan musuh demokrasi.  Di dalam masyarakat demokratis, perbedaan suku, ras, dan agama adalah bagian dari keseharian setiap orang sedangkan politik identitas justru akan memecah, dan menciptakan konflik-konflik sosial.

Praktek politik identitas ini terlihat misalnya di dalam Pilkada Jakarta. Selama proses kampanye, muncul aksi solidaritas yang dilakukan oleh kelompok besar yaitu aksi 212 yang sarat dengan tujuan politis. Apabila diungkap melalui ranah sosiologis, aksi 212 yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam di depan Monumen Nasional tersebut merupakan tindakan penguatan identitas mayoritas yang akhir-akhir ini merasa telah disingkirkan dari peran pemerintahan. Maka dari itu mereka berusaha melakukan perlawanan dengan cara mengambil suara pendukung terbanyak melalui doktrin agama mayoritas. Praktek ini berbahaya karena pada hakikatnya ini  mengganggu proses bernegara masyarakat dan akan memicu konflik multikultural.

Aksi 212 secara besar-besaran di Jakarta ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat luas, terutama kekhawatiran perpecahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dan ternyata terbukti, politik di Jakarta  di amplifikasi di luar daerah dengan bentuk yang lebih buruk. Perseteruan SARA kemudian terjadi tepat di garis khatulistiwa Indonesia, yaitu di Pontianak, Kalimantan Barat. Perkelahian ini terjadi diantara dua kelompok besar daerah tersebut yaitu Suku Dayak dan FPI. Menurut Dosen Filsafat UI Rocky Gerung, politik di Jakarta itu adalah kecelakaan politik. Ini terjadi akibat kegagalan rezim dalam mengantisipasi kemungkinan di masyarakat.  Dan kegagalan ini justru dibiarkan tanpa ada pengambilan alih dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah tidak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang soal bagaimana bernegara—tidak ada public address. Akibatnya seluruh pembicaraan diarahkan pada penuh sentimen sehingga diskusi-diskusi mengenai SARA terhenti di ruang publik. Percakapan mengenai kebebasan pikiran menjadi tidak berjalan sehingga kesempatan ini kemudian digunakan oleh para penguasa untuk kepentingan politik di masa yang akan datang.

Selanjutnya apabila dilihat dari konteks sejarah, rakyat Indonesia memang pernah terobsesi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Bentuk ekstrem politik identitas adalah mencuatnya sampai batas-batas tertentu gagasan tentang separatisme. Ini terlihat pada zaman mempertahankan kemerdekaan, banyak pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatis seperti DI/TII, PKI, Permesta, PRRI, dll. Tetapi kelompok tersebut berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia rezim Orde Lama. Bahkan saat masa Orde Baru, seluruh macam ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila habis dibasmi oleh pemerintah. Maka dari itu, setelah lepas dari masa otoritarisme dan kini berada ditengah arus globalisasi, masyarakat Indonesia cenderung masih memandang isu SARA menjadi sesuatu yang berdiri di antara tabu dan kewajaran.

Sebenarnya demokrasi di Indonesia saat ini, pada bentuknya yang sehat akan menciptakan kebebasan yang berpijak pada nalar sehat. Namun, pada bentuknya yang ekstrem, demokrasi yang kebablasan bisa menciptakan kebebasan yang tak terbendung. Melahirkan bentuk radikalisme baru, baik dalam bentuk radikalisme agama, ataupun ideologi sehingga integrasi nasional tidak akan tercapai. Politik identitas akan semakin menguat dan masing-masing identitas akan memperebutkan relasi kuasa di ruang-ruang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Identitas itu sendiri akan menjadi absurd karena dalam ruang tertentu, akan muncul kenikmatan dalam melegitimasikannya.

 Sumber:

Ahmad Syafii Maarif. 2012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Project.

Seruan-seruan Terkait Politik Praktis Pada Reuni Aksi 212 https://tirto.id/seruan-seruan-terkait-politik-praktis-pada-reuni-aksi-212-cA5c

Perdana Putri. Menikmati Identitas, Mengidentifikasi Kenikmatan. https://indoprogress.com/2015/08/menikmati-identitas-mengidentifikasi-kenikmatan/

Rocky Gerung “Kita Terlalu Norak dengan Fantasi” https://www.youtube.com/watch?v=0WU6xYDtV1o

Reza A A Wattimena. Demokrasi dan Depresi. https://rumahfilsafat.com/2017/12/10/demokrasi-dan-depresi/

[beritaterkinibanget]

Massa Reuni 212 Manfaatkan Kendaraan Tempur untuk Berswafo | #RecehkanTwitter #212WujudPersatuanUmat >>> click link ini !!!

Massa Reuni 212 Manfaatkan Kendaraan Tempur untuk Berswafo | #RecehkanTwitter #212WujudPersatuanUmat >>> click link ini !!!

[ad_1]

Panser yang terparkir di sekitar Monas, menjadi salah satu bacground berswafoto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah massa yang mengikuti Reuni 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Senin (2/12) memanfaatkan beberapa kendaraan tempur yang disiagakan di lokasi sebagai ajang berfoto dan berswafoto. Seperti panser milik TNI yang terparkir di sekitar Monas, beberapa kali dipilih…

[hipeople021]

Internal MUI Beda Suara soal Reuni Aksi 212 - CNN Indonesia http://news.hipeople.biz/SDN5j2

[benefiko]

Marilah umat muslim sedunia wabil khusus teman-teman di Indonesia, bila kita serius inginkan bela negri Palestina, maka angkatlah bendera dan panji Rasulullah sebagai bendera perjuangan kita 🏴🏳️ sebagaimana seruan dari ulama Palestina, agar kita berjuang dan bersatu di bawah panji Rasulullah . Sebab tak ada solusi hakiki untuk merebut kembali Palestina, Yerusalem, Al-Quds, melainkan hanya dg bersatunya kaum Muslimin dibawah naungan Khilafah Islam . Two state solution terbukti malah semakin membuat Israel menjadi-jadi. Cara-cara perundingan, apalagi sekedar mengutuk, tidak membuat penjahat Zionis jera. Karena penjahat seperti mereka tidak akan berhenti sebelum diperangi . Hanya bahasa jihad fii sabilillah yg akan membuat mereka lari terbirit-birit dari tanah suci kita . Dan hari ini kita tak mungkin berangkat mengirim pasukan untuk berjihad, kecuali adanya komando seorang Khalifah untuk seluruh kaum muslimin . Karena itu, serukanlah bahwa Indonesia perlu Khilafah. Palestina perlu Khilafah. Negri Syam perlu Khilafah. Begitu juga seantero negri-negri kaum muslimin lainnya . Yang punya bendera dan panji Rasulullah, jangan sampai tidak dibawa, kibarkan dg gagah pada aksi #1712 esok . Sebagaimana reuni #212 yg lalu kaum munafik dan kafirun kejang-kejang melihat kaum Muslimin bersatu dibawah bendera Rasulullah, maka besok kita tunjukkan pula kepada dunia, terutama kepada zioni Israel laknatullah, bahwa kaum Muslimin sudah muak untuk dilemahkan dg konsep negara bangsa. Bahwa kaum Muslimin inginkan persatuan hakiki dalam naungan Khilafah . Yang mereka takutkan adalah berkibarnya bendera hitam dan putih yg didalamnya tertulis kalimat Laa ilaha ilallah muhammadurrasulullah. Yang mereka takutkan melebihi kibaran bendera apapun . Sebab bendera inilah nafas sejatinya kaum muslimin, yg hidup dan matinya diserahkan kepada kalimat tauhid itu Dan yg dengannya itu terletak kekuatan kaum muslimin untuk menembus sekat negara bangsa hasil rekayasa mereka . Tidakkah kita ingin membuat zionis Israel dan sekutunya terkencing-kencing menyaksikan lautan kaum Muslimin yg bersatu dibawah panji Rasulullah untuk merebut kembali Al-Quds? Takbir!