#Program MCP KPK

[kantorberita]

Pemkab Kapuas Hulu Laksanakan Tender Proyek Lebih Awal Sesuai Arahan MCP KPK Untuk Efisiensi

Pemkab Kapuas Hulu Laksanakan Tender Proyek Lebih Awal Sesuai Arahan MCP KPK Untuk Efisiensi KBRN1 NUSANTARA, KAPUAS HULU|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mengambil langkah strategis dengan melaksanakan tender atau lelang proyek pembangunan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program Monitoring Center for…

[rasiooid]

DPRD Kota Bogor Komitmen Kelola Pokir yang Transparan, Dukung MCP KPK

RASIOO.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi dan supervisi pencegahan korupsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Selasa 13 November 2024. Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bogor ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD…

[baliportalnews]

Terbaik Se-Indonesia, Bali Raih Nilai MCP Tertinggi Dalam Hakordia 2023

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Provinsi Bali meraih penghargaan tertinggi dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana Korupsi tahun 2023 sebagai Pemerintah Provinsi terbaik dalam Pemberantasan Tindak pidana Korupsi bidang Pencegahan dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 96 poin, periode 1 Januari-20 November 2023 Penghargaan tersebut diterima langsung Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya yang secara langsung diserahkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Budi Waluya, bertempat di Gedung Jayasabha-Denpasar, pada Kamis (21/12/2023). MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam penilaian, Provinsi Bali berada di atas Provinsi Jawa Barat yang berada di posisi kedua dengan 95,94 poin dan Provinsi DKI Jakarta yang berada di posisi ketiga dengan total poin 95,75. Prestasi sebagai yang terbaik ini sekaligus mengulangi prestasi serupa yang diterima Provinsi Bali dalam Hakordia 2022 lalu dimana KPK juga memberikan penghargaan tertinggi sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah/lembaga yang sukses meraih capaian indeks pencegahan korupsi tertinggi tahun 2022 kepada Pulau Dewata. Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Bali menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap pendampingan yang dilakukan oleh KPK dalam MCP. Untuk itu guna mempertahankan prestasi tersebut maka Mahendra Jaya meminta KPK untuk terus memberikan pendampingan bagi Bali, sehingga Bali tetap berada on the track dalam mempertahankan MCP serta terus berupaya untuk tetap berkomitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi di Provinsi Bali. Pada momentum tersebut, juga hadir Bupati Badung, Giri Prasta dan Wali Kota Denpasar, Jaya Negara yang juga menerima penghargaan Kabupaten Terbaik dalam MCP periode 1 Januari-20 November 2023. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Denpasar dan Sekda Kabupaten Badung, Inspektur Provinsi Bali, Inspektur Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.(bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Provinsi Lampung Tuan Rumah Rakor Pemberantasan Korupsi

BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Diseminasi Pedoman Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022. Rakor yang digelar di Ballroom Hotel Radison, Rabu (5/4/2023) ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dari Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Acara ini dihadiri Sekteraris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Sekdaprov Fahrizal mengucapkan selamat datang di Tanah Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai kepada para peserta dan berharap dapat memberikan kesan positif terhadap Provinsi Lampung. Ia menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini dengan harapan dalam upaya pencegahan korupsi, Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di 8 area intervensi dalam Program Monitoring Centre for Prevention ini. Sekdaprov Fahrizal mengatakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak hanya cukup dalam penindakan, namun juga harus diberikan berbagai edukasi dan komunikasi terkait tata kelola dan integritas yang merupakan pondasi luar biasa penting bagi kemajuan suatu wilayah/bangsa. Ia menyebut bahwa saat ini telah ada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.  "Hal ini yang harus kita mulai dari anak-anak ditingkat sekolah harus jujur, harus mempunyai integritas," ujarnya. Sekdaprov Fahrizal mengapresiasi program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan clean government. Ia berharap dengan pelaksanaan desiminasi ini dapat semakin dipahami komitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi melalui pencegahan korupsi yang perlu diwujudkan pada orientasi hasil. Sebagai informasi, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada 8 intervensi yang menjadi fokus MCP di Tahun 2023. Diantaranya Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengawasan Aparatur Sipil Negara, Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Pajak Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa. SPI merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dari perspektif pegawai (pihak internal), masyarakat pengguna layanan/vendor (pihak eksternal) dan narasumber ahli (kalangan eksper). SPI dikembangkan sebagai alat ukur pemetaan korupsi karena kasus korupsi yang terjadi secara masif di Indonesia, khususnya pada tingkat birokrasi pemerintahan dan SPI dinilai sebagai salah satu alternatif upaya pengukuran risiko dalam kegiatan survei pendahuluan yang dilakukan oleh KPK RI. (Adpim) Read the full article

[borobudurnews]

Nilai MCP Program Pemberantasan Korupsi Di Kabupaten Magelang Naik

Nilai MCP Program Pemberantasan Korupsi Di Kabupaten Magelang Naik

BNews–MAGELANG– Capaikan Kabupaten Magelang yakni 76,30 persen dalam hal Monitoring Control for Prevention (MCP) dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi. Khususnya pada wilayah III KPK RI Jawa Tengah, . Hal tersebut disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin  yang juga mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil yang cukup baik dan lompatan yang cukup tinggi. “Sebelumnya capaian MCP…

[nanggroenews]

Pemerintah Aceh Apresiasai KPK Pengurangan Korupsi lewat MCP

Pemerintah Aceh Apresiasai KPK Pengurangan Korupsi lewat MCP

BANDA ACEH | NANGGROE NEWS.com – Pemerintah Aceh mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu aktif mendukung dan mendampingi Pemerintah Aceh, salah satunya melalui program Monitoring Center For Prevention (MCP). Sejak MCP diterapkan, peningkatan terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi di Aceh terus membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami…

[lampung7com]

Lampaui Angka Rata-Rata Nasional, KPK Apresiasi MCP Renaksi di Lampung 84 Persen

Lampaui Angka Rata-Rata Nasional, KPK Apresiasi MCP Renaksi di Lampung 84 Persen

LAMPUNG7COM | Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto melakukan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 Tentang Pembahasan Aset P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen) di Provinsi Lampung bersama Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Wilayah II KPK di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu (23/03).  Kegiatan tersebut dihadiri…

[acehimagecom]

Bupati Aceh Besar Ikuti Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Bupati Aceh Besar Ikuti Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

ACEHIMAGE.COM – Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali didampingi Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi MSi dan Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi SH menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pimpinan KPK bersama Kepala Daerah se-Aceh serta Sosialisasi Pedoman Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2022 di Aula Kantor Gubernur Aceh, Rabu (9/2/2022). Hadir dalam kesempatan…

[jbmnews]

Pemkab Badung Gelar Rapat Evaluasi MCP Korsupgah KPK

Pemkab Badung Gelar Rapat Evaluasi MCP Korsupgah KPK

JBM.co.id, Mangupura – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabupaten Badung didampingi Inspektur Luh Suryaniti bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Kabupaten Badung, Senin (27/9). Rapat diikuti sejumlah OPD…

[kantorberita]

Kota Bengkulu Raih Nilai MCP Tertinggi di Provinsi Bengkulu 2024

Kota Bengkulu Raih Nilai MCP Tertinggi di Provinsi Bengkulu 2024 KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam akselerasi capaian program pencegahan korupsi melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Upaya ini membuahkan hasil gemilang dengan nilai MCP…

[baliwakenews]

Pemkab Badung Gelar Rapat Evaluasi MCP Korsupgah KPK

Pemkab Badung Gelar Rapat Evaluasi MCP Korsupgah KPK

Mangupura, baliwakenews.com Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabupaten Badung didampingi Inspektur Luh Suryaniti bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Kabupaten Badung, Senin (27/9). Rapat diikuti sejumlah…

[baliportalnews]

KPK RI Sinergi dengan Pemkab Jembrana Upaya Pencegahan Korupsi

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas V.2 Direktorat Kordinasi dan Supervisi Wilayah V datangi Pemkab Jembrana. Kedatanganya tersebut untuk melaksanakan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Progres Tematik Penertiban Aset, Optimalisasi Pendapatan (Pajak), MCP dan SPI Pemkab Jembrana Periode Triwulan III 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana, Rabu (11/10/2023). Rapat dibuka langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba didampingi Sekda Jembrana, I Made Budiasa dan diikuti staf ahli serta pimpinan perangkat daerah Pemkab Jembrana. Dalam sambutannya Bupati Tamba menyampaikan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Salah satu upaya pencegahanya yaitu dengan adanya MCP Korsupgah KPK RI yang merupakan salah satu bentuk trobosan KPK RI dalam pemberantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporan melalui aplikasi MCP Kasupgah. "Melalui aplikasi MCP Korsupgah Kabupaten Jembrana dapat memetakan, baik dari sisi perbaikan tata kelola kepemerintahan maupun juga penyelamatan keuangan dan aset daerah, aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkansektor wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi," ungkapnya. Lebih Lanjut ia mengatakan pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi terintegrasi sudah dalam katagori baik. "Dari pelaporan aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Triwulan lll Tahun 2023 di Pemerintahan Kabupaten Jembrana yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 2 Oktober 2023 Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh nilai di angka 79,30%," ungkap Bupati Tamba. Bupati Tamba berharap rapat pemantauan dan evaluasi program kordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi wilayah Bali di Kabupaten Jembrana ini dapat menjadi acuan dalam upaya membangun Kabupaten Jembrana yang lebih baik dimasa yang akan datang. "Saya harap apa yang menjadi catatan hasil lapangan di Kabupaten Jembrana dapat diketahui secara luas oleh perangkat daerah jembrana dan memperoleh tindak lanjut yang positif dari perangkat daerah," harapnya. Sementara itu Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V, Nurul Ichsan Alhuda mengatakan Rapat Koordinasi yang dilakukan merupakan kegiatan penting dalam upaya untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan Pemerintah Daerah. "Tujuan Rapat Pemantauan dan evalusai ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres tindak lanjut diantaranya Penertiban Aset (sertifikat, Penyelesaian Sengketa, Pengamanan, P3D, PSU), Penagihan Piutang Pajak dan Optimalisasi Pajak Daerah, Progres PBJ, Pengawasan Apip, Hasil MCP dan SPI 2022 serta Progres MCP dan SPI hingga Triwulan III-2023," pungkasnya.(ang/bpn) Read the full article

[realita-lampung]

Pencegahan KKN, Inspektur; Targetkan Tahun Depan Lampura Masuk Tiga Besar

Pencegahan KKN, Inspektur; Targetkan Tahun Depan Lampura Masuk Tiga Besar

Pemkab Lampung Utara berhasil masuk lima besar pencegahan tindak pidana korupsi dan diharapkan bisa masuk tiga besar pada tahun mendatang. Lampung Utara (RL) : Inspektur Kabupaten Lampung Utara mengapresiasi langkah-langkah KPK RI dalam melakukan pencegahan korupsi melalui program monitoring dan evaluasi terintegrasi atau MCP pada seluruh instansi pemerintah. Sebagaimana disampaikan Inspektur…

[kabar-banua]

SIARAN PERS PEMPROV KALSEL 19 APRIL 2021-75/ADPIM-PEMPROVKALSEL/2021 KPK Dorong Peningkatan MCP di Kalsel Banjarbaru- Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama, memimpin Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah Se-Kalimantan Selatan. Rakor Pencegahan dihadiri Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA Bupati/Wali Kota se Kalsel berlangsung di Gedung Idham Chalid, Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Senin 19 April 2021. Turut hadir  Ketua DRPD Provinsi Kalsel, serta Plt. Direktur Bank Kalsel dan Kepala SKPD terkait. Mengawali sambutannya, Safrizal menyoroti Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mengalami penurunan sebanyak 17 poin dari peringkat 85 di dunia,  menjadi peringkat 102 dengan skor 37. “Perbaikan ini akan kita lakukan bersama-sama. Pemprov dan kabupaten kota terus melakukan upaya untuk mencegah dampak negatif korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya. Safrizal menekankan, pencegahan dimulai dari perencanaan; gagal merencanakan berarti menuju kegagalan. Ia mengimbau para Bupati, Walikota, dan SKPD se-Kalsel untuk mengawal pencegahan korupsi yang terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan. “Apalagi kita saat ini memiliki instrumen yang disupervisi. Dengan instrumen MCP, pencegahan korupsi bisa kita upayakan,” tandasnya. Sementara itu, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, Monitoring Centre for Prevention (MCP) menjadi parameter KPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Delapan area MCP meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa. “Kalau nilai MCP-nya jelek, mungkin investasi tidak diarahkan ke daerah itu. Semua ada proses yang dinilai. Ada indikator dan subindikator," jelasnya. Bahtiar Ujang Purnama pun mengapresiasi 3 dari 14 Pemerintah Daerah di Kalsel yang mencapai skor MCP tertinggi pada tahun 2020. 𝓛𝓪𝓷𝓳𝓾𝓽 𝓭𝓲 𝓴𝓸𝓵𝓸𝓶 𝓴𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽𝓪𝓻... 𝓡𝓮𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 @setdaprovkalselbergerak #KabarBanua #KabarKalsel #KPK #MCP #Korupsi #CegahKorupsi https://www.instagram.com/p/CN2ZkeMNhYN/?igshid=11sbxigprlrel

[kalosaranews]

Jelang Rapat Evaluasi Provinsi, Pemda Konsel Gelar Rapat MCP Korsupgah KPK Reporter : Akbar Pridiansyah | Edtor : Armin | Publizher : Iksan KALOSARA NEWS : Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK).