#Pengamat kebijakan publik

[realitajayasaktigroup]

Pengamat : Kecelakaan Kerja Seorang Karyawan PT BAI Pasti Suatu Kelalaian Menajemen

RELASIPUBLIK.OR.ID, PONTIANAK KALBAR || Kecelakaan kerja menyebabkan kematian yang menimpah seorang karyawan PT BAI dalam pengerjaan proyek Smelter di Kec. Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah belum lama ini hendak menjadi pelajaran semua pihak khususnya pihak perusahan dan dinas tenaga kerja provinsi terang Dr Herman Hofi Munawar Pengamat Kebijakan Publik kepada awak media 19 Agustus 2024…

[tangerangraya]

KPU Tangsel Diminta Jangan Larut Selesaikan Masalah Data Sirekap

Tangerang Selatan – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menegaskan kepada penyelenggara Pemilu agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Pasalnya, dalam data Sirekap yang disinyalir tidak sesuai dengan hitungan manual C Plano di tiap-tiap TPS, membuat patokan data tersebut menjadi informasi yang akan…

[suara-muslim]

TEPATKAH RENCANA PEMBAGIAN RICE COOKER GRATIS KEPADA RAKYAT?

Penulis: HAMIDAH NYYAH

Komunikasi antar lembaga terus dimatangkan oleh pemerintah RI terkait perubahan kendaraan bermotor ke listrik terus bergeser. Pemerintah berencana menambahkan Rp6,5 juta untuk pembelian motor listrik. Dengan asumsi bahwa rencana tersebut akan mendorong terjadinya pengurangan pemakaian BBM yang dalam pendapat pemerintah sangat menyedot APBN. Menurut hitungan pemerintah, penggunaan transformasi maupun baru, 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik akan menghemat BBM hingga 8,1 juta kilo liter dan mengurangi pengeluaran CO sebesar 17,6 juta ton.

Selain itu, pemerintah juga berencana akan membagikan 680.000 unit rice cooker secara gratis kepada masyarakat dengan perencanaan Rp300 miliar. Kalkulasi dari kementerian ESDM bahwa program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya kebutuhan Rp240 miliar tahun depan, demikian sebagaiman dilansir dari Tirto,1/12/2022.

Meski belum terealisasi rencana pemerintah tersebut harus dan sangat pantas untuk dikritisi. Karena pemerintah terkesan mencatatkan prestasi gagal dalam menyelesaikan permasalahan dan solusi untuk rakyat secara pas dan tepat. Kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat sering sekali dijawab dengan retorika dan lempar tanggung jawab antar instansi, dengan ditandai lontaran pernyataan yang tidak dipikirkan dengan baik dan ngasal.

Memperhatikan fakta di atas,ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan dan kritisi terkait rencana bagi-bagi rice cooker dan perubahan ke motor listrik.

Di antaranya pertama, ketidaktepatan. Djoko Setijowarno,memperhatikan dari Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI), menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan adalah pilihan tepat. Tetapi, menurutnya,pemberian bantuan ke motor listrik sebagai program perubahan adalah cara yang kurang tepat. Ia mengatakan lebih baik pemerintah menggunakan perencanaan bantuan tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum. Djoko menilai jika tranportasi publik yang diperkuat,maka akan mengurangi kemacetan,polusi dan juga menyebabkan kenaikan harga.

Kedua,mubazir. Selain mengada-ada, kemungkinan kata mubazir juga tepat untuk mendeskripsikan kepandaian bagi-bagi rice cooker yang direncanakan pemerintah. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM menilai pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak mengerti jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik. Menurutnya, penghematan LPG 3 kg dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker hanya untuk memasak nasi, sedangkan memasak yang lain tetap masih memakai LPG 3 kg.

Ketiga, perencanaan kurang mendetail. Belum kelar masalah ujung,sudah sibuk mengurus pangkalnya. Belum tuntas kepentingan umum yang mendukung penggunaan motor listrik,kok pemerintah sudah keluarkan bantuan pembelian motor listrik?

Seharusnya, penggunaan motor listrik ditunjang dengan kepentingan umum yang mendukung. Semisal,berapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan terpencar di banyak wilayah? Adakah bengkel-bengkel perawatan motor listrik yang menyamai dan harganya terjangkau?

Alangkah lucu jika masyarakat membeli motor listrik dengan bantuan,tetapi untuk mengisi ulang baterainya langka atau jika motornya mau diperbaiki, bengkelnya sangat sedikit. Apa pemerintah juga sudah berpikir bagaimana penanganan sudah berpikir bagaimana penanganan limbah baterai yang dihasilkan dari penggunaan motor listrik tersebut? Jangan sampai kepandaian yang tujuannya menciptakan kendaraan ramah lingkungan malah menimbulkan masalah baru lainnya.

Kemandirian adalah kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Dari definisi ini, di aspek manakah Indonesia mandiri energi? Batu bara yang mestinya milik rakyat, faktanya dikuasai segelintir korporasi. Kebijakan bagi-bagi rice cooker dan konversi kendaraan ke listrik bisakah kita katakan kebijakan mandiri? Sementara itu, realisasi kebijakannya membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Mengingat, Indonesia belum memiliki bargaining position di hadapan negara besar. Posisi tawar Indonesia hanyalah sebatas penyokong industri korporasi.

Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya menyokong industri lainnya untuk berkembang. Negara harus menjadi pengelola harta milik umum, semisal batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Kepemilikan dan pengelolaan harta milik umum tidak boleh diserahkan kepada swasta/ asing.

Jadi, tidak ada ceritanya PLN ngos-ngosan membeli batu bara ke swasta untuk menyuplai listrik ke rakyat. Tidak akan ada cerita negara bersaing dengan swasta dalam memenuhi pasokan energi kepada rakyat sebagaimana yang saat ini terjadi di sektor hulu dan hilir SDA Indonesia.

Revolusi industri ini hanya bisa terwujud jika pengelolaan SDA dikembalikan pada syariat Islam. Kemandirian energi hanya tercipta tatkala negara menerapkan politik ekonomi berasaskan Islam. Hanya Islam yang dapat menandingi hegemoni kapitalisme sebab prestasi Islam mewujudkan negara mandiri, kuat, dan berdaulat sudah teruji dan terbukti.

Wallahu a'lam.

[rasiooid]

Efek Pegawai Workshop ke Bali saat Rakyat Bogor Ditimpa Bencana, Pengamat Minta Kadinsos Kabupaten Bogor Farid Mar'uf Dicopot

RASIOO.id – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, menjadi sorotan tajam setelah terungkap memberangkatkan ratusan orang ke Bali di tengah ancaman bencana ekstrem di Kabupaten Bogor. Perjalanan yang disebut sebagai workshop tersebut diduga menggunakan anggaran hingga Rp900 juta dari APBD. Pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi, mengkritik keras kebijakan Farid Ma’ruf. Menurutnya,…

[riaunews]

Pengamat Cium Kejanggalan: Impor Gula Kebijakan Kolektif Beberapa Mendag Era Jokowi Tapi Hanya Tom Lembong yang Disikat

Tom Lembong Ditahan Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula pada 2015 silam. (Foto: Detik) Jakarta (Riaunews.com) – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016. Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyampaikan, kasus…

[redaksi55jp]

Viral! Video Perdebatan Panas Antar-Politikus di Acara Televisi

Berikut adalah contoh penulisan mengenai video perdebatan panas antar-politikus yang viral, lengkap dengan tautan yang sudah disertakan dan diblok:

Viral! Video Perdebatan Panas Antar-Politikus di Acara Televisi

Sebuah video perdebatan antar-politikus yang berlangsung di [nama acara televisi] telah menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, [nama politisi atau partai] dan [nama politisi atau partai] terlibat dalam perdebatan sengit mengenai [topik perdebatan, misalnya, kebijakan pemerintah, isu sosial, atau ekonomi], yang membuat suasana semakin memanas.

Pengamat politik dan netizen memberikan berbagai reaksi terhadap perdebatan ini, dengan banyak yang merasa terhibur oleh argumen yang tajam dan saling serang antara kedua belah pihak. Beberapa pengguna media sosial bahkan membuat meme dari momen-momen tertentu dalam debat tersebut.

Acara ini bukan hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menjadi sorotan di kalangan media. Para analis memperkirakan bahwa perdebatan ini dapat mempengaruhi opini publik menjelang [sebutkan momen penting, seperti pemilu atau acara politik lainnya].

Untuk menonton video debat yang viral ini dan melihat reaksi publik lainnya, silakan kunjungi tautan berikut:

Tautan 1

Tautan 2

Tautan 3

Tautan 4

Tautan 5

Tautan 6

Tautan 7

Tautan 8

Tautan 9

Tautan 10

Tautan 11

Jangan lewatkan momen menarik ini dan saksikan bagaimana para politisi memperdebatkan pandangan mereka!

Silakan sesuaikan teks di atas dengan rincian tambahan yang relevan. Jika ada hal lain yang ingin ditambahkan, beri tahu saya!

[m1totoslot]

Pengamat: Meutya Hafid mampu perkuat keamanan siber di Kemenkomdigi

Jakarta (ANTARA) - Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong menilai Meutya Hafid merupakan sosok yang tepat untuk membawa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menuju transformasi penguatan keamanan siber.

Ekspektasi itu, kata Anthony, layak disematkan kepada Meutya lantaran kader Partai Golkar itu memiliki pengalaman di bidang media massa sebagai jurnalis dan politisi.

"Pengalaman beliau sebagai jurnalis memberikannya kemampuan berkomunikasi yang kuat dan pemahaman mendalam tentang informasi publik. Di sisi lain, latar belakang politiknya memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan digital nasional," kata Anthony dalam siaran pers yang diterima, Kamis.

Baca juga: Meutya Hafid fokus ruang digital aman hingga pemerataan internet

Menurut Anthony, penguatan keamanan siber harus dilakukan demi menghindari kebocoran data karena aksi peretasan, seperti yang sempat terjadi sebelumnya.

Transformasi tersebut, kata Anthony, hanya bisa terjadi jika para pemangku jabatan mampu mengambil kebijakan yang cepat dan tepat demi memperkuat keamanan siber.

Tidak hanya itu, dia menilai kebijakan tersebut juga harus disosialisasikan Kemenkomdigi kepada masyarakat agar publik mendapatkan literasi digital yang cukup tentang keamanan siber.

"Selain itu, Kemenkomdigi harus menekankan pentingnya inovasi baru untuk memastikan Indonesia dapat bersaing dalam ekonomi digital global," kata Anthony.

Selain penguatan keamanan, Anthony menilai pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur digital hingga pelosok daerah demi tercapainya sistem pemantauan yang merata.

Pemerataan infrastruktur itu, menurut dia, juga harus beriringan dengan penguatan pertahanan sistem siber di daerah. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat seluruh aktivitas masyarakat saat ini semakin bergantung dengan internet.

Seluruh pencapaian tersebut, kata Anthony, hanya bisa dicapai oleh sosok yang matang di dunia informasi dan berpengalaman dalam membuat kebijakan politik seperti Meutya Hafid.

Karena hal tersebut, Anthony mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto lantaran mendapuk mantan penggawa Metro TV dan politisi Partai Golkar ini.

[bahaspolitikm1toto]

Pengamat: Perkuat penegakan hukum independen untuk berantas korupsi

“Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik,"

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum sekaligus pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemerintahan baru bisa memperkuat penegakan hukum yang independen untuk memberantas korupsi.

Pasalnya, kata dia, proses hukum terhadap pejabat tinggi dapat terganggu oleh tekanan politik atau kekuatan lainnya.

“Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik," ucap Hardjuno dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dirinya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memerangi korupsi dengan memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Dalam pidato pelantikan sebagai Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo sempat menyinggung pentingnya pejabat negara untuk hidup bersih dan menjadi teladan bagi rakyat.

Menurut Hardjuno, hal tersebut merupakan ajakan yang sangat tepat di tengah situasi di mana masyarakat sering kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin mereka.

Maka dari itu, kata dia, pidato Prabowo merupakan pengingat keras bahwa pemimpin bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga harus menjadi contoh moral dan etika bagi masyarakat.

"Ini bukan hanya soal kebijakan antikorupsi, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin hidup dan menjalankan tugasnya sehari-hari,” ujarnya.

Untuk itu, ia menilai reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus dimulai dari pemimpin. Apabila pemimpin berani mengambil berbagai langkah tegas terhadap korupsi, sambung dia, maka akan menjadi sinyal kuat bagi semua aparat di bawahnya.

Sebaliknya, dirinya berpendapat jika pemimpin terlihat lunak atau bahkan terlibat dalam korupsi, maka akan sulit bagi suatu sistem untuk berubah. Pasalnya, Hardjuno menekankan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi mencerminkan lemahnya sistem dan kurangnya teladan dari pemimpin.

Selain penguatan penegakan hukum independen, dia menekankan pembangunan budaya integritas sejak dini, terutama di kalangan pejabat publik, merupakan hal penting lainnya dalam memberantas korupsi.

Dengan demikian, diperlukan pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

"Hanya dengan cara ini kita bisa menciptakan generasi pemimpin yang lebih baik di masa depan,” kata Hardjuno.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu dari 17 program prioritasnya.

Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara.

Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.

Adapun program tersebut merupakan turunan dari visi dan delapan misi Astacita Prabowo-Gibran, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Dalam kontestasi Pilpres 2024, keduanya mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi itu, Prabowo-Gibran mencanangkan delapan misi yang disebut Astacita.

[motivatorpengembanganperusahaan]

Hub 0838-4385-6102 Jasa Narasumber Kebijakan di Kediri: Ahli Terpercaya untuk Analisis dan Solusi

Hub 0838-4385-6102 Kebijakan publik merupakan fondasi yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan suatu wilayah. Di tengah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang dinamis, dibutuhkan kebijakan yang tepat dan relevan agar pembangunan berjalan dengan lancar. Kediri, sebagai salah satu kota yang terus berkembang, tidak lepas dari kebutuhan akan kebijakan yang bijaksana dan adaptif. Untuk membantu merumuskan dan mengevaluasi kebijakan tersebut, peran jasa narasumber kebijakan di Kediri menjadi sangat penting.

Narasumber kebijakan adalah individu atau kelompok yang memiliki keahlian dalam menganalisis dan memberikan solusi terkait isu-isu kebijakan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal, tren nasional, serta dinamika internasional yang bisa berdampak pada keputusan kebijakan di Kediri. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang pentingnya narasumber kebijakan, peran mereka, serta bagaimana Anda bisa mendapatkan manfaat dari layanan ini.

Mengapa Memilih Jasa Narasumber Kebijakan di Kediri?

Di era modern ini, tantangan dalam merumuskan kebijakan semakin kompleks. Sebuah kebijakan tidak hanya harus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Di sinilah peran jasa narasumber kebijakan di Kediri sangat diperlukan. Mereka membantu pemerintah, institusi, dan organisasi untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya solutif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.

Narasumber kebijakan di Kediri tidak hanya memberikan pandangan teknis, tetapi juga analisis yang komprehensif berdasarkan data dan tren. Mereka mampu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh para pembuat kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang konkret.

Selain itu, narasumber kebijakan juga memiliki kemampuan untuk menjembatani antara berbagai kepentingan, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat. Mereka memahami dinamika sosial yang kompleks, dan mampu memberikan solusi yang menyeluruh.

Peran Narasumber dalam Merumuskan Kebijakan yang Tepat

Narasumber kebijakan tidak hanya bertugas sebagai pengamat atau penasehat pasif. Peran mereka sangat aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa peran penting yang diemban oleh narasumber kebijakan di Kediri:

1. Analisis Kebijakan

Sebelum merumuskan kebijakan, dibutuhkan analisis yang mendalam untuk memahami akar permasalahan. Narasumber kebijakan melakukan analisis berbasis data, mengidentifikasi tren, dan memprediksi dampak dari setiap keputusan yang akan diambil. Mereka juga menilai apakah kebijakan yang sedang berjalan efektif atau perlu diubah.

2. Penyusunan Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, narasumber akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan. Rekomendasi ini biasanya berbentuk solusi yang menyeluruh, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Jasa narasumber kebijakan di Kediri memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga bersifat proaktif untuk mengantisipasi tantangan masa depan.

3. Evaluasi dan Monitoring

Setelah kebijakan diterapkan, narasumber kebijakan juga terlibat dalam evaluasi dan monitoring. Mereka akan menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan memberikan masukan tentang perubahan atau penyesuaian yang mungkin diperlukan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efisien dalam jangka panjang.

4. Mediator antara Kepentingan Berbeda

Dalam merumuskan kebijakan, sering kali terdapat benturan kepentingan antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Narasumber kebijakan berperan sebagai mediator yang netral, mengarahkan diskusi agar menemukan titik temu yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih diterima oleh semua pihak.

5. Penyuluhan dan Pendidikan Kebijakan

Selain memberikan rekomendasi kebijakan, narasumber juga bertugas untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang kebijakan yang sedang dirumuskan. Ini penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan memahami alasan di balik setiap kebijakan yang diambil.

Keahlian yang Diperlukan untuk Menjadi Narasumber Kebijakan

Menjadi narasumber kebijakan tidaklah mudah. Dibutuhkan keahlian khusus dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai disiplin ilmu. Narasumber kebijakan yang handal harus memiliki:

Kemampuan Analitis yang Tajam: Narasumber harus mampu menganalisis data dan informasi secara akurat untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat.

Pemahaman Multidisipliner: Kebijakan publik sering kali mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, hingga lingkungan. Oleh karena itu, narasumber harus memiliki pemahaman yang luas dan mendalam di berbagai bidang tersebut.

Keterampilan Komunikasi: Narasumber kebijakan harus mampu menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi mereka dengan jelas dan mudah dipahami, baik kepada pembuat kebijakan maupun masyarakat umum.

Pengalaman Praktis: Pengalaman dalam menangani isu-isu kebijakan nyata menjadi modal berharga bagi seorang narasumber. Mereka yang telah berpengalaman di lapangan akan lebih mampu memberikan solusi yang aplikatif.

Pembicara Seminar sebagai Sarana Penyebaran Informasi Kebijakan

Selain terlibat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan, narasumber kebijakan juga sering diminta menjadi pembicara seminar. Seminar merupakan sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi kebijakan kepada khalayak luas. Dalam seminar, narasumber kebijakan dapat menjelaskan isu-isu terkini yang relevan, memaparkan analisis kebijakan, serta memberikan pandangan tentang solusi yang dapat diambil.

Seminar kebijakan ini penting untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Selain itu, seminar juga menjadi wadah untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan merumuskan gagasan baru yang dapat memperkaya proses pengambilan kebijakan di masa depan.

Bagi Anda yang tertarik untuk mengundang narasumber kebijakan sebagai pembicara seminar, Anda dapat menghubungi nomor Hub 0838-4385-6102 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Narasumber berpengalaman dapat memberikan wawasan yang mendalam dan memberikan solusi yang relevan untuk tantangan kebijakan yang sedang dihadapi.

Tantangan dalam Merumuskan Kebijakan di Kediri

Sebagai kota yang terus berkembang, Kediri menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pembuatan kebijakan. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi adalah:

1. Tantangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi yang pesat sering kali menimbulkan dilema kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan ekonomi yang diambil harus mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutan jangka panjang.

2. Kesenjangan Sosial

Di tengah pertumbuhan yang pesat, kesenjangan sosial bisa menjadi masalah serius. Kebijakan yang diambil harus mampu mengatasi ketimpangan ini, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan yang berlangsung.

3. Perubahan Iklim dan Lingkungan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan menjadi semakin penting dalam pembuatan kebijakan, termasuk di Kediri. Kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

4. Teknologi dan Inovasi

Di era digital, kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi keharusan. Narasumber kebijakan harus mampu memberikan panduan tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek pemerintahan dan bisnis di Kediri.

Solusi untuk Tantangan Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif. Narasumber kebijakan berperan penting dalam merumuskan solusi-solusi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain:

Kebijakan Berbasis Data: Memanfaatkan teknologi dan data untuk membuat keputusan kebijakan yang lebih akurat dan responsif.

Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Kebijakan Berkelanjutan: Merancang kebijakan yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak positif bagi generasi mendatang.

Kesimpulan

Di tengah dinamika yang terus berubah, peran jasa narasumber kebijakan di Kediri sangatlah krusial. Mereka tidak hanya membantu dalam merumuskan kebijakan yang efektif, tetapi juga memberikan solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan dukungan dari narasumber kebijakan yang berpengalaman, diharapkan Kediri dapat terus tumbuh sebagai kota yang maju dengan kebijakan publik yang tepat dan solutif.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau mengundang narasumber kebijakan sebagai pembicara seminar, Anda dapat menghubungi nomor Hub 0838-4385-6102. Dengan bimbingan yang tepat, Anda akan mendapatkan wawasan yang lebih luas dan solusi kebijakan yang berdampak positif.

FAQ

Apa itu jasa narasumber kebijakan? Jasa narasumber kebijakan adalah layanan yang menyediakan ahli atau pakar dalam bidang kebijakan untuk membantu dalam merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik atau organisasi. Mereka memberikan solusi berbasis data dan pemahaman mendalam tentang isu-isu kebijakan yang relevan.

Mengapa saya membutuhkan narasumber kebijakan di Kediri? Dengan menggunakan jasa narasumber kebijakan di Kediri, Anda mendapatkan pandangan ahli yang membantu merumuskan kebijakan yang tepat dan relevan dengan tantangan lokal. Ini penting untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis, terutama dalam isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Siapa yang bisa menggunakan jasa narasumber kebijakan? Jasa narasumber kebijakan dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-profit, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum yang memerlukan panduan dalam membuat atau mengevaluasi kebijakan.

Bagaimana cara mengundang narasumber kebijakan sebagai pembicara seminar? Anda bisa menghubungi nomor Hub 0838-4385-6102 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pengaturan narasumber kebijakan sebagai pembicara seminar. Narasumber ini dapat berbagi wawasan dalam seminar, diskusi panel, atau lokakarya terkait kebijakan.

Apa manfaat mengikuti seminar kebijakan yang dipandu narasumber ahli? Seminar yang dipandu oleh narasumber kebijakan memberikan wawasan mendalam tentang isu-isu kebijakan terbaru, strategi-solusi yang efektif, serta membuka ruang diskusi yang dapat memperkaya perspektif dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Hubungi Kami WA : 0838-4385-6102 Link WA : https://wa.me/6283843856102 (Alysia-Skansa)

Baca juga : Jasa Motivator Kepemimpinan di Kediri untuk Pengembangan Leadership Unggul

[mampir123goid]

Mampir123: Situs Berita Update Seputar Politik dan Pemerintahan Indonesia

Dalam lanskap informasi yang semakin dinamis dan terhubung saat ini, berita tentang politik dan pemerintahan menjadi salah satu topik yang paling dicari dan dibutuhkan oleh publik. Terutama di Indonesia, di mana dinamika politik dan perubahan kebijakan sering kali berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Di tengah maraknya media berita, Mampir123 muncul sebagai situs berita yang secara konsisten memberikan update terkini seputar politik dan pemerintahan Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana Mampir123 menjadi sumber utama informasi politik yang terpercaya dan relevan bagi pembaca di seluruh tanah air.

Fokus Utama pada Politik dan Pemerintahan

Mampir123 memiliki komitmen yang kuat dalam menyajikan berita dan analisis mendalam tentang politik dan pemerintahan Indonesia. Dengan fokus utama pada topik ini, situs ini memberikan pembaca akses ke informasi yang akurat dan terkini tentang perkembangan politik, kebijakan pemerintah, dan peristiwa penting yang mempengaruhi negara. Keberadaan Mampir123 sebagai portal berita spesialis dalam politik dan pemerintahan memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang sedang berlangsung.

Penyajian Berita yang Mendalam dan Objektif

Dalam dunia jurnalisme, objektivitas dan kedalaman informasi adalah kunci untuk membangun kredibilitas. Mampir123 memahami hal ini dan berkomitmen untuk menyajikan berita dengan pendekatan yang objektif dan analitis. Tim redaksi Mampir123 terdiri dari jurnalis berpengalaman yang memiliki pemahaman mendalam tentang politik Indonesia. Mereka tidak hanya menyajikan berita terbaru tetapi juga menyertakan analisis yang membantu pembaca memahami konteks dan implikasi dari peristiwa yang terjadi.

Selain itu, Mampir123 juga menyediakan wawancara dengan para ahli dan tokoh politik, serta laporan investigasi yang mendalam. Hal ini tidak hanya memperkaya informasi yang disajikan tetapi juga memberikan berbagai perspektif yang penting untuk pemahaman yang lebih menyeluruh tentang isu-isu politik.

Update Terkini dan Berita Langsung

Kecepatan dalam menyampaikan berita terbaru adalah salah satu kekuatan utama Mampir123. Situs ini memiliki sistem pemberitahuan berita langsung yang memungkinkan pembaca untuk mendapatkan update seputar perkembangan politik secara real-time. Dengan adanya fitur ini, pembaca tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui berita terbaru, baik itu mengenai keputusan kebijakan pemerintah, perubahan dalam kabinet, atau perkembangan penting lainnya.

Mampir123 juga berkomitmen untuk menghadirkan berita yang up-to-date tanpa mengorbankan akurasi. Tim editorialnya bekerja dengan cepat namun teliti, memastikan bahwa setiap berita yang dipublikasikan sudah melalui proses verifikasi yang ketat.

Analisis dan Opini yang Mencerahkan

Selain berita terkini, Mampir123 juga menyediakan kolom analisis dan opini yang mendalam. Kolom ini ditulis oleh para pakar dan pengamat politik yang memiliki pemahaman luas tentang dinamika politik Indonesia. Analisis dan opini ini memberikan pembaca wawasan tambahan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa tertentu dapat mempengaruhi arah kebijakan dan politik di Indonesia.

Dengan menyediakan platform untuk berbagai opini dan analisis, Mampir123 memungkinkan pembaca untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang tentang isu-isu politik. Ini membantu pembaca untuk tidak hanya mendapatkan berita tetapi juga memahami konteks dan dampak dari peristiwa yang terjadi.

Platform Interaktif dan Keterlibatan Pembaca

Mampir123 juga memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif bagi pembaca. Situs ini menawarkan fitur komentar dan forum diskusi yang memungkinkan pembaca untuk berpartisipasi dalam percakapan tentang berita-berita politik terbaru. Fitur ini tidak hanya memfasilitasi interaksi antara pembaca tetapi juga memberikan umpan balik yang berharga bagi tim editorial.

Keterlibatan pembaca menjadi bagian penting dari strategi Mampir123 dalam membangun komunitas yang terinformasi dan aktif. Dengan menyediakan ruang bagi pembaca untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi, Mampir123 memperkaya pengalaman berita dan membantu menciptakan dialog yang lebih konstruktif tentang isu-isu politik.

Keberagaman Perspektif dan Keseimbangan

Dalam menyajikan berita politik, Mampir123 berusaha untuk menghadirkan berbagai perspektif dan sudut pandang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembaca mendapatkan gambaran yang seimbang tentang peristiwa dan kebijakan. Dengan menampilkan pandangan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, oposisi, maupun masyarakat sipil, Mampir123 membantu pembaca untuk memahami kompleksitas isu politik dan membuat penilaian yang lebih terinformasi.

Kesimpulan

Mampir123 telah membuktikan dirinya sebagai situs berita yang unggul dalam menyajikan informasi terkini dan mendalam seputar politik dan pemerintahan Indonesia. Dengan komitmennya terhadap akurasi, kecepatan penyampaian berita, serta analisis yang mendalam, Mampir123 memenuhi kebutuhan informasi yang relevan dan berkualitas bagi pembaca. Jika Anda mencari sumber berita terpercaya yang fokus pada politik dan pemerintahan Indonesia, Mampir123 adalah pilihan yang tepat untuk tetap terinformasi tentang perkembangan terkini dan analisis yang mendalam.

[realitajayasaktigroup]

PT BAI Jelas Sudah Lalai Melindungi Tenaga Kerjanya Ungkap Pengamat

REALITANEWS.OR.ID, PONTIANAK KALBAR || Kecelakaan kerja menyebabkan kematian yang menimpah seorang karyawan PT BAI dalam pengerjaan proyek Smelter di Kec. Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah belum lama ini hendak menjadi pelajaran semua pihak khususnya pihak perusahan dan dinas tenaga kerja provinsi terang Dr Herman Hofi Munawar Pengamat Kebijakan Publik kepada awak media 19 Agustus 2024…

[bogorexpose]

Pengamat: Head to Head Dedie Rachim vs Dr Rayendra

BOGOR – Dua bakal calon walikota antara Dedie Rachim dan Dr Rayendra diprediksi bakal bersaing sengit. Sebaliknya, dua bakal calon walikota Bogor, Sendi Ferdiansyah dan Aji Jaya, diprediksi bakal terlempar dari arena Pilwalkot Bogor 2024. Hal itu diungkapkan pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi menyikapi fenomena politik terkini di Kota Bogor. Yusfitriadi bahkan memprediksi, pada…

[suara-muslim]

TEPATKAH WACANA KONVERSI ENERGI BBM KE ENERGI LISTRIK?

Penulis: Mazaya A.Z

Rencana pemerintah mengonversi kendaraan motor dari energi BBM ke energi listrik terus dimatangkan. Pemerintah merencanakan akan menyubsidi Rp 6,5 juta untuk pembelian motor listrik sebagai pendorong rencana tersebut agar dapat mengurangi konsumsi BBM yang dalam anggapan pemerintah sangat menyerap APBN. Berdasarkan perkiraan pemerintah, penggunaan konversi mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik sehingga dengan asumsi dapat menghemat BBM hingga 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebesar 17,6 juta ton.

Selain itu sebagaimana dilansir dari situs berita Tirto.id,(01/12/2022), pemerintah juga telah merencanakan akan membagikan 680.000 set rice cooker dengan gratis kepada masyarakat dengan budget senilai Rp 300 miliar. Berdasarkan hitung hitungan dari Kementerian ESDM, program itu akan mampu menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.

Meskipun rencana pemerintah tersebut belum terealisasi, kebijakan tersebut patut untuk dikritisi, karena pemerintah hampir bisa dikatakan selalu gagal ketika merumuskan masalah dan solusi untuk rakyat secara pas dan tepat. Kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat sering sekali dijawab dengan kebijakan yang tidak matang dan penuh percobaan.

Mencermati fakta fakta di atas, terdapat beberapa persoalan yang perlu kita kritisi terkait kebijakan bagi-bagi rice cooker serta konversi ke motor dan mobil listrik.

Di antaranya, pertama, kebijakan tidak pas. Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan merupakan pilihan tepat. Namun, menurutnya, pemberian subsidi ke motor listrik sebagai strategi transisi adalah cara yang kurang tepat. Ia mengatakan lebih baik pemerintah menggunakan anggaran subsidi tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum. Djoko menilai jika transportasi publik yang diperkuat, maka akan mengurangi kemacetan, polusi dan juga menekan inflasi.

Kedua, mubazir. Selain mengada-ada, sepertinya kata mubazir juga tepat untuk mengilustrasikan kebijakan bagi-bagi rice cooker yang direncanakan pemerintah. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM menilai pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik. Menurutnya, penghematan LPG 3 kg dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker hanya untuk menanak nasi, sedangkan memasak tetap perlu memakai LPG 3 kg.

Ketiga, perencanaan kurang matang. Belum kelar masalah hulu, sudah sibuk mengurus hilir. Belum tuntas infrastruktur yang mendukung penggunaan motor listrik, mengapa pemerintah sudah mengobral subsidi pembelian motor listrik?

Harusnya, penggunaan motor listrik ditopang dengan infrastruktur yang mendukung. Misal, berapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan tersebar di banyak wilayah? Adakah bengkel-bengkel perawatan motor listrik yang memadai dan harganya terjangkau?

Betapa lucu jika masyarakat membeli motor listrik bersubsidi, tetapi untuk mengisi ulang baterainya sulit atau jika motornya ingin diperbaiki, bengkelnya sangat sedikit. Apa pemerintah juga sudah berpikir bagaimana penanganan limbah baterai yang dihasilkan dari penggunaan motor listrik tersebut? Jangan sampai kebijakan yang tujuannya menciptakan kendaraan ramah lingkungan justru menimbulkan masalah baru lainnya.

Keempat, biaya konversi listrik mahal. Banyak masyarakat tidak ingin melakukan konversi kendaraan ke motor listrik karena biaya yang mahal. Selain itu, biaya perawatan dan pengisian kendaraan listrik tidak banyak sehingga kurang fleksibel untuk mereka yang menjadikan motor BBM sebagai tumpuan dalam mencari nafkah. Masyarakat sesungguhnya membutuhkan hal yang lebih utama ketimbang motor listrik atau rice cooker, yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kepastian kerja bagi kepala keluarga.

*Untuk Siapa?*

Sesudah gagal dengan rencana bagi-bagi kompor listrik, pemerintah tidak kehilangan akal. Mengapa mewacanakan kebijakan bagi-bagi rice cooker, padahal hal itu tidak terlalu berfungsi terhadap pengurangan penggunaan gas LPG? Jelas, yang paling diuntungkan atas hal ini adalah pengusaha. Pembagian rice cooker gratis tentu memerlukan perusahaan yang akan memproduksinya secara massal.

Bagi pemerintah, kebijakan bagi-bagi rice cooker diprediksi akan meningkatkan konsumsi listrik. Pemerintah memang sedang berupaya menggenjot penggunaan listrik untuk mengatasi over supply yang terus berjalan selama sembilan tahun terakhir. Selama periode 2013—2021 total pasokan listrik PLN (yang diproduksi sendiri plus dibeli dari pihak lain) jumlahnya selalu lebih banyak sekitar 28 ribu—30 ribu GWh ketimbang total listrik yang terjual.

Untuk itulah, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggaran 450 VA dan 900 VA, mobil listrik, motor listrik, dan kompor listrik, dan rice cooker. Hal ini dilakukan supaya over supply listrik PLN dapat terserap.

Ini akibat kebijakan ambisius pemerintah yang meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu. Isi hati ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, yang terjadi bahkan sebaliknya, Indonesia justru banyak bergantung pada swasta untuk merealisasikan kebijakannya.

Inilah potret pengurusan negara dengan sistem kapitalisme. Apa saja yang menbawa keuntungan bagi korporasi, semua dilakukan. Konsep ekonomi pasar bebas yang memulai kapitalisme melahirkan kebijakan yang meningkatkan konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Investasi dianggap baik selama memajukan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, negara hanya sekadar objek pasar industri kapitalistik.

*Visi Kemandirian*

Kemandirian adalah suatu kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bersandar pada pihak lain. Dari definisi ini, di aspek manakah Indonesia mandiri energi? Batu bara yang sebenarnya milik rakyat, nyatanya dikuasai segelintir korporasi. Kebijakan bagi-bagi rice cooker dan konversi kendaraan ke listrik bisakah kita katakan kebijakan mandiri? Tatkala itu, realisasi kebijakannya membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Mengingat, Indonesia belum memiliki bargaining position di hadapan negara besar. Posisi tawar Indonesia hanyalah sebatas penyokong industri korporasi.

Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya akan menopang industri lainnya untuk berkembang. Negara harus menjadi pengelola harta milik umum, semisal batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Kepemilikan dan pengelolaan harta milik umum tidak boleh diserahkan kepada swasta/ asing.

Jadi, tidak ada ceritanya PLN ngos ngosan membeli batu bara ke swasta untuk menyuplai listrik ke rakyat. Tidak akan ada cerita negara bersaing dengan swasta dalam memenuhi pasokan energi kepada rakyat sebagaimana yang saat ini terjadi di sektor hulu dan hilir SDA Indonesia.

Revolusi industri ini hanya bisa terwujud jika pengelolaan SDA dikembalikan pada syariat Islam. Kemandirian energi hanya tercipta jika negara menerapkan politik ekonomi berasakan Islam. Hanya Islam yang dapat menandingi hegemoni kapitalisme sebab prestasi Islam mewujudkan negara mandiri, kuat, dan berdaulat sudah teruji dan terbukti. Wallahualam.

[bantennewscoid-blog]

Pengamat: Kholid Ismail Berpotensi Dampingi Maesyal atau Mad Romli di Pilkada 2024

TANGERANG – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Adib Miftahul menyebut Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail dinilai paling berkompeten untuk mendampingi dua tokoh seperti Mad Romli atau Moch. Maesyal Rasyid yang digadang maju dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2024. Kendati menurutnya, kunci kesuksesan kedua tokoh tersebut tidak menjamin keunggulan mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah.…

[rasiooid]

Performa Paslon di Debat Pilkada Kota Tangerang, Begini Penilaian Pengamat Politik

  RASIOO.id – Pengamat politik dan kebijakan publik dari Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, memberikan beberapa catatan penting terkait penampilan masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam debat yang digelar, Rabu 23 Oktober 2024. Menurut Adib, masyarakat Kota Tangerang saat ini semakin rasional dalam menilai program-program yang disampaikan.…