#Pansus minyak goreng

[ayobermedia]

DPR Usul Bentuk Pansus Minyak Goreng

DPR Usul Bentuk Pansus Minyak Goreng

Bermedia.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi usul DPR bentuk pansus minyak goreng. Dedi menyebut pembentukan pansus ini sangat perlu untuk mengusut penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Dedi mengatakan usulan agar DPR membentuk pansus minyak goreng ini sekaligus sebagai respon kekecewaan Parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi. Mendag sudah dua kali mangkir…

[harianpublik-blog]

Beban Rakyat Kecil Makin Berat, Buruh Protes Kenaikan Tari Dasar Listrik

Beban Rakyat Kecil Makin Berat, Buruh Protes Kenaikan Tari Dasar Listrik

Kenaikan tarif dasar listrik yang ketiga kalinya, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2017 merupakan kado pahit Presiden Jokowi untuk rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh.

Dalam siaran persnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, listrik 900 VA merupakan salah satu dari 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebagaimana diketahui, KHL merupakan dasar kenaikan upah minimum.

“Dengan demikian, yang paling dirugikan atas kenaikan ini adalah kaum buruh dan masyarakat kecil, Kahar S. Cahyono, Ketua Departemen Infokom dan Media KSPI

Menurut KSPI, kenaikan TDL membuat beban hidup masyarakat semakin meningkat. Apalagi kenaikan harga kebutuhan pokok akan kembali terjadi menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya, dimana harga-harga, seperti bawang putih, minyak goreng, hingha daging akan cenderung naik.

“Tidak hanya tarif dasar listrik, pasokan BBM jenis premium juga dibatasi. Akibatnya, para buruh yang kebanyakan menggunakan sepeda motor, mau tidak mau harus membeli Pertalite atau Pertamax yang notabene harganya lebih mahal. Kebijakan ini sangat ironis, karena disaat yang bersamaan harga energi dunia sedang turun,” kata Kahar.

Oleh karena itu, KSPI dan buruh Indonesia mendesak Presiden Jokowi menggunakan kewenangannya untuk membatalkan kenaikan harga tarif dasar listrik dan menambah jumlah pasokan BBM jenis premium.

KSPI juga mendesak DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) listrik dengan menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden guna menanyakan kebijakan kenaikan TDL yang memberatkan buruh dan rakyat kecil.

Sebagai bentuk protes, belum lama ini (10/5) buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan aksi yang disebut: AKSI 105 WATT. Disebut AKSI 105 WATT karena aksi ini dilakukan pada tanggal 10 bulan 5 untuk menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Aksi dimulai pukul 10.00 wib bertempat di depan gedung DPR RI.

“Seharusnya yang dilakukan Pemerintah adalah memenuhi tuntutan buruh dalam Mayday tentang HOSJATUM (Hapus OutSourcing dan pemagangan – JAminan Sosial: jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat dan jaminan pensiun untuk buruh sama dengan PNS/TNI/Polri – Tolak Upah Murah: cabut PP 78/2015),” ungkap Kahar. 

panjimas

Sumber : Source link

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumatera Utara mengusulkan dan mendorong agar bantuan tahap dua yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 diberikan dalam bentuk uang tunai.

Menurut Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut Akbar Himawan Buchori, bantuan berupa uang tunai dapat mempermudah kerja Pemprov karena tidak harus mengkonversikan anggaran menjadi sembako.

Selain itu dengan memberikan bantuan berupa uang tunai, masyarakat juga bisa memenuhi sendiri kebutuhannya. 

“Biar masyarakat memutuskan akan dibuat apa bantuan yang diberikan pemerintah ini,” tutur Akbar Himawan Buchori, kepada wartawan usai rapat menggelar rapat pansus di Gedung Dewan, Senin (8/6/2020).

Dikatakan Himawan, saat ini bantuan tahap dua belum direalisasikan karena recofusing anggarannya belum dilakukan.

Sebelumnya bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk sembako.

Bantuan kepada masyarakat antara lain bersumber dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perdesaan (Kemendes) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS).

Selanjutnya bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprovsu) berupa paket sembako diantaranya beras, gula, minyak goreng, dan teh.

Ada juga bantuan dari Pemkab/Pemko. Dimana khusus di Kota Medan sebelumnya telah disalurkan beras 5 kg dan beras 20 kg berikut 2 kg gula.

“Seharusnya jika bantuan itu tersalurkan seluruhnya maka dipastikan tidak ada masyarakat yang tidak menerima bantuan,” kata Buchori. (ts-02) 

The post Pansus Covid-19 Usulkan Bantuan Tahap II dalam Bentuk Uang Tunai appeared first on tobasatu.com.

[ayobermedia]

Fraksi PKS Ajukan Hak Angket dan Pansus Minyak Goreng

Fraksi PKS Ajukan Hak Angket dan Pansus Minyak Goreng

Bermedia.id – Fraksi PKS DPR-RI ajukan pembentukan hak angket dan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait kelangkaan dan kemahalan minyak goreng. Fraksi PKS menilai pemerintah terindikasi melanggar beberapa undang-undang sehingga harus bertanggungjawab. Baik secara politik maupun hukum. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam konferensi pers, di Gedung…