#Fraksi PKS DPR RI

[kbanews]

Walk Out dari Pengesahan, PKS Sebut Perppu Cipta Kerja Bisa Menciptakan Tsunami PHK

JAKARTA | KBA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu partai pengusung Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menilai disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker menjadi Undang-Undang bisa menciptakan tsunami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pernyataan ini diambil dari bincang-bincang partai bersama buruh dengan sama di aula DPTP PKS, Selasa, 21 Maret…

[ayobermedia]

Pesan PKS untuk Pimpinan SKK Migas yang Baru

Pesan PKS untuk Pimpinan SKK Migas yang Baru

Bermedia.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pimpinan baru SKK Migas yang baru agar menggenjot program 1 juta BPH (barel per hari) minyak di tahun 2030. Ia berharap target tersebut dapat tercapai, syukur-syukur bisa lebih cepat dari jadwal. Karena angka target sudah sesuai dengan kemampuan dan kondisi cadangan migas yang ada. “Jangan seperti sekarang ini, pemerintah hanya…

[suara-muslim]

PRO KONTRA KUHP

Penulis: Anggraini wulan D.

Beberapa kelompok yang tergolong kontra dengan penetapan KHUP di antaranya adalah Dewan Pers yang berkomentar dan meminta untuk menunda penetapan KUHP.

Penetapan KUHP hanya tidak disetujui oleh fraksi PKS DPR RI. Penilaian dari Fraksi PKS banyak aturan yang bertabrakan terkait dengan aturan demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Ketua badan PBHI (Pengurus Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia). KUHP akan membuktikan PBHI atas tuduhannya terhadap penetapan KUHP yang pembahasan tertutup dan tidak terbuka serta tidak partisipatif, bahkan sama sekali tidak mendatangkan manfaat.

Ketua Umum YLBHI Isnur juga menyesalkan atas langkah langkah pemerintah dan DPR yang dinilai terkesan sangat tergesa-gesa untuk segera mengesahkan KUHP. Saat ini masih banyak masalah terkait dengan pasal pasal yang ada di KUHP. Salah satu pasal yang dikatakan bermasalah terkait dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Adapun aturan pada pasal 218 RKUHP berbunyi, "Pelaku diancam hukuman tiga tahun penjara, apabila menyerang kehormatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, menista atau memfitnah".

Fenomena tersebut mengingatkan bahwa ketika setiap produk hukum buatan manusia sangat rentan memiliki kekurangan dan keterbatasan. Hal tersebut sekaligus telah membuktikan bahwa kelemahan demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan di mana pengaturan bersumber pada akal manusia. Dapat dikatakan, demokrasi hanya akan melahirkan perdebatan yang sangat buruk dan tiada akhir.

Seharusnya sistem dalam menetapkan hukum agar bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah sistem hukum Islam. Sistem Islam mengenai peraturan hukum dan perundang undangan tidak boleh dilandaskan berdasarkan sesuai keinginan dan hawa nafsu manusia sendiri tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt.

Wallahu ta'ala a'lam

[bahaspolitikm1toto]

Legislator: BPJamsostek perlu subsidi iuran bagi pekerja informal

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan,"

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) perlu mencari kerja sama dengan perusahaan mitra para pekerja informal untuk ikut mensubsidi iuran, guna menjamin para mitranya saat bekerja.

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan," kata Kurniasih yang merupakan Bendahara Fraksi PKS DPR RI melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kurniasih berharap BPJamsostek bisa memperluas kepesertaan termasuk bagi pekerja di sektor informal. Saat ini memang pekerja informal bisa menjadi peserta BPJamsostek untuk kategori bukan penerima upah.

Namun kata Kurniasih jumlah pekerja informal yang menjadi anggota BPJamsostek harus terus ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan.

Salah satunya lanjut dia, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga selaku mitra dari pekerja informal untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang menjadi mitranya.

"Seorang pengemudi ojek online atau kurir paket yang mayoritas berstatus mitra, perusahaan mitra bisa memberikan subsidi iuran bagi mitranya. Mitranya ini mendukung proses bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja informal juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial apalagi tetap ada risiko kecelakaan kerja," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pekerja informal ini sudah mendominasi angkatan kerja, tapi rentan dari sisi jaminan sosial termasuk jaminan keberlangsungan dalam bekerja.

Kurniasih menyebut, hari ini sektor informal telah terbukti menjadi penyelamat di tengah maraknya PHK dan sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal. Tren pekerjaan mendatang pun akan banyak didominasi oleh sektor kerja informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi angkatan kerja sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17% pekerja pada Februari 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk bekerja.

[m1totocsdua]

PKS optimis Prabowo bawa Indonesia jadi negara kuat dan berdaya saing

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengaku optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa menjadi negara yang kuat dan berdaya saing, karena sosok itu dikenal sebagai pemimpin patriot dan pejuang NKRI.

"Sebagai purnawirawan TNI bintang empat tentu sangat paten nasionalismenya. Kami yakin beliau akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini sekuat tenaga dengan kepemimpinan yang determinan baik di dalam maupun luar negeri," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Dia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk bangkit menjadi negara yang berdaulat dalam segala bidang. Selain kuat, menurut dia, Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan transformasional yang punya visi, menginspirasi dan membangun kolaborasi dengan seluruh komponen bangsanya.

"Sudah saatnya Indonesia tinggal landas menjadi negara maju. Dengan potensi sumber daya manusia, kekayaan alam, gostrategis dan geopolitik yang sangat luar biasa Indonesia bisa menjadi negara maju yang mensejahterakan rakyatnya," kata dia.

Dia pun berharap Presiden Prabowo dan kabinetnya fokus pada empat area utama sebagai pondasi kemajuan Indonesia di bawah pemerintahan baru.

Empat komponen itu, yang pertama yakni fokus memperkuat fundamental ekonomi dengan transformasi struktural yang berpihak pada ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan yang nyata dan berdampak. Investasi dan modal, menurut dia, tetap diperlukan tetapi ditujukan untuk menopang pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Yang kedua, menurutnya pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Indonesia, kata dia, mengalami bonus demografi yang sangat besar yang harus bisa ditangkap sebagai kesempatan dengan desain kurikulum, pembelajaran, dan pelatihan SDM yang sistematis, terukur, dan terarah.

Lalu yang ketiga, pemerintah harus fokus pada kedaulatan pangan sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia. Indonesia menurutnya juga sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia di tengah ancaman kelaparan dan perubahan iklim.

Dan terakhir, pemerintah harus fokus pada diplomasi internasional yang determinatif untuk kepentingan nasional. Di tangan Prabowo Subianto, dia yakin Indonesia bukan hanya dipandang dan disegani tapi juga bisa kembali memimpin di tingkat regional bahkan global.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto , dia mengatakan PKS optimis Indonesia akan mengambil peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, mencegah konflik, dan anti penjajahan termasuk dalam mendukung kemerdekaan Palestina sesuai semangat dan amanat konstitusi UUD 1945.

"Fraksi PKS mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Indonesia kuat dan berdaulat, rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur," kata dia.

Link daftar : Klik disini

[cacatoto-2024]

H. Rofik Hananto, S.E. atau biasa dikenal Mas Rofik (Lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 9 Desember 1971; umur 48 tahun) adalah pengusaha dan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS). Ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019 - 2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VII meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan kebumen. Ia bertugas di Komisi VII DPR RI serta Badan Anggaran DPR RI.

[ingatlah]

RUU Keimigrasian Disetujui, Aturan Penggunaan Senjata Api oleh Petugas Menuai Pro dan Kontra

INGATLAH.COM – Pengesahan RUU tentang Keimigrasian yang baru saja disetujui oleh pemerintah dan DPR RI menghadirkan polemik, terutama terkait aturan baru yang memungkinkan petugas imigrasi tertentu menggunakan senjata api (senpi). Aturan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan senjata dan tindakan yang melanggar hukum. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory…

[lampung7com]

DPR Pertanyakan soal Server PDN Lebih dari 5 hari Belum Pulih: Apa Benar Tier 4?

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, mempertanyakan soal isu yang beredar di publik soal status server PDN (Pusat Data Nasional) Sementara yang merupakan tier atau tingkat 4. Sukamta bertanya, jika informasi tersebut benar, seharusnya pemulihan server PDN tak butuh waktu sampai lebih dari lima hari. Server PDN tersebut mengalami gangguan sejak Kamis (20/6) dini hari. Akibatnya banyak…

[rupmoker]

Menkumham Tegaskan Target Kinerja Pemasyarakatan dalam RDP bersama Komisi III DPR RI

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, tegaskan tujuh target kinerja Pemasyarakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/5). Tujuh target kinerja Pemasyarakatan tersebut adalah penanganan overcrowding, pembaruan peraturan pasca Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 2022, peningkatan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pembinaan narapidana, perubahan Organisasi dan Tata Kerja dan eselonisasi Rupbasan, implementasi pendidikan anak berkualitas, serta rehabilitasi narkotika narapidana.

“Peningkatan kualitas PK menjadi hal yang sangat perlu karena kaitannya dengan KUHP baru dengan konsep Restorative Justice. Peran PK masih sangat perlu diperhatikan, termasuk Bapas juga perlu kami tingkatkan,” tegas Yasonna.

Dalam RDP yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2025, dan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2022 ini, Menkumham menyampaikan komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam optimalisasi tugas dan fungsi secara menyeluruh mulai dari optimalisasi anggaran tahun 2024 sesuai skala prioritas. “Membangun Lapas/Rutan menjadi prioritas dalam penanganan isu overcrowding dalam menjalankan fungsi Pemasyarakatan,” tuturnya.

Penyampaian Menkumham mendapat tanggapan dari sejumlah fraksi yang hadir dalam RDP tersebut. Terdapat beberapa pertanyaan berkaitan dengan realisasi anggaran, penegakan hukum, kondisi fasilitas, keamanan, dan program rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, menyampaikan dukungan dalam menjalankan fungsi Pemasyarakatan yang lebih baik. “Pada prinsipnya, kami mendukung dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam upaya meningkatkan sistem peradilan pidana dan Pemasyarakatan di Indonesia,” tegasnya.

Selanjutnya, DPR RI meminta Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Peamsyarakatan, untuk meningkatkan dan mengawasi secara ketat mitigasi risiko terkait isu-isu Pemasyarakatan.

[realita-lampung]

Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Auly Jenguk Penyandang Disabilitas di Harapan Rejo

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Junaidi Auly, menyambangi kediaman Firda, seorang gadis berusia 22 tahun yang menyandang disabilitas sejak kecil, Minggu (22/10/2023). Firda, yang merupakan anak tunggal dari Anisa Mariska, tercatat sebagai warga RT.01 Dusun I, Kampung Harapan Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Kedatangan Ahmad Junaidy Auly yang didampingi Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan IV, Bawon, bertujuan untuk silaturahim sekaligus memberikan santunan kepada Firda yang diberikan melalui ibunya, Anissa. Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, DR. IR AHMAD JUNAIDI AULY, MM., didampingi Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan IV Bawon, kepada Realita Lampung menuturkan, dia bersilaturahim ke Keluarga Ananda Firda, yang kebetulan dalam usia yang 22 tahun belum bisa berbuat apa-apa. “Sampai dokter pun belum bisa menyimpulkan penyakitnya apa, hanya dalam kondisi yang seperti itu belum bisa berbuat sesuai dengan usianya,” ujarnya. Dia melanjutkan, kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah, untuk mencari solusi. Setidaknya ada upaya-upaya untuk meringankan, terutama yang menggangu kesehatannya. Kebetulan adik ini seringkali kena asam lambung, yang ketika asam lambungnya kumat, menyebabkan demam, dan gelisah. Oleh karenanya, ada fasiltas yang bisa meringankan untuk penyembuhan, ada sedikit perhatian dari pemerintah untuk meringankan keluarganya. Kami juga sedikit menyarankan bahwa ini adalah ujian dari Allah SWT, yang kita semua tidak pernah mau apalagi minta dengan adanya musibah ini. “Kami berharap keluarga bersabar, ihktiar dan juga mendekatkan diri kepada Allah SWT agar disisa usianya bisa diisi dengan beribadah kepada Allah SWT, dan ingat kepada Allah SWT,” ucapnya. Dia menambahkan, mudah-mudahan dengan pertolongan Nya, Allah memberikan kemudahan kepada keluarga Ananda, dan bisa menjalani hidupnya dengan baik. Anisa, ibunda dari Firda mengatakan, dia sekeluarga berterimakasih atas kedatangan rombongan anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Junaidy Auly untuk menjenguk anaknya Firda. “Mudah-mudahan pemerintah daerah mengerti kesulitan kami,” tutupnya. (Lukman Nur Hakim) Read the full article

[kbanews]

Legislator PKS, Sayangkan Sikap Capres 02 Tak Berikan Teladan yang Baik

JAKARTA | KBA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengaku prihatin dengan kondisi Pemilu damai yang sedang diunjung tanduk akibat perilaku calon presiden (Capres) yang memanas-manasi pendukungnya. “Sayang sekali terlontar kata ‘goblok’, ‘tolol’, ‘endasmu’ dari mulut Capres. Seharusnya masalah di dalam debat diselesaikan saat acara. Data yang salah dijawab saat itu juga pada…

[sukabuminews]

Anggota DPR RI Fraksi PKS Kunjungi 2 Poktan, Suppotr Sejumlah Program Peternakan

http://dlvr.it/Sq6gBK

[goriaucom]

PKS: Izin Ekspor Pasir Laut Bahayakan Kedaulatan Negara

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut dinilai Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan. Karena itu Fraksi PKS menolak dan minta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut. http://dlvr.it/SpsB9k

[acehkita]

Anggota DPR Nasir Djamil Terima Aspirasi Paguyuban Korban UU ITE

JAKARTA | ACEHKITA.COM – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menerima aspirasi dan diskusi bersama anggota Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) di ruang rapat Gedung Nusantara I Lantai 3 DPR RI pada Senin (29/5/2023). Ada 25 orang korban kriminalisasi UU ITE yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia dengan bermacam permasalahan tersandung UU ITE. Nasir Djamil menyampaikan…

[ayobermedia]

Sinopsis Buku Gagasan Pengelolaan Energi Nasional Berkeadilan

Apa masalah terberat yang perlu negara perhatikan terkait pengelolaan energi nasional? Dalam buku Gagasan Pengelolaan Energi Nasional Berkeadilan, Dr. H. Mulyanto M. Eng memberikan sejumlah catatan yang gamblang, lugas dan rasional. Ada banyak komentar dan catatan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini agar pengelolaan energi nasional benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya…