#Masa jabatan kepala daerah | Explore Tumblr posts and blogs

bajugarisgaris · 1 month ago

Text

MERAH, TAPI BUKAN TENTANG WARNANYA

20 Februari, 2025 00.05

Hari ini hari Kamis, 20 Februari 2025 hari dimana aku banyak membaca berita-berita tentang negara ini yang SEDANG TIDAK BAIK-BAIK SAJA. Sejak 3 bulan terakhir barangkali, banyak kebijakan yang disusun tanpa riset, yang penting jadi, lalu gagal dań datanglah mereka para pejamat seperti pahlawan kesiangan untuk mengganti kebijakan itu. REPEAT. Sudah banka kan contohnya, apalagi era yang betul2 bisa disebut dengan MATINYA KEPAKARAN seperti yang sudah dituliskan oleh Tom Nichols. Buku yang pada tahun 2017 disarankan untuk dibaca oleh salah seorang dosenku di kelas Teori. Kritis. Kupikir, untuk apa baca. buku ini. 7 tahun kemudian, aku membelinya tepat etika kampanye pilpres 2024 lalu dimulai, dan benar saja, para akademisi, guru besar, bahkan profesor atau para ahli tidak dihiraukan lagi. Pendidikan di tępi jurang, entah tepi jurang atau ujung tanduk. Sesuatu yang tidak bisa aku pahami 7 tahun lalu, kini terlihat jelas semuanya di Depan mata. Merinding, marah, muak dan sakit kepala mengetahui keadaan negara ini. Pengen kabur? pengen banget, Sudah pasti. Tapi aku sadar bahwa kabur ke luar negeri untuk saat ini tidak mungkin. Tidak semudah itu untuk memilihnya, tapi jika nanti diijinkan Tuhan, aku akan melakukannya. Oke, kembalil lagi ke The Death of Expertise, salah satu yang paling jelas adalah dwifungsi atau multifungsi jabatan dari ABRI dan TNI. Lihat itu, selain sudah punya jabatan jadi tentara, mereka juga bisa saja nanti tiba-tiba jadi menteri. Kebebasan untun mengelola tambang yang semakin tidak mask akal dan Sudah pasti merusak lingkungan, warga dan kehidupan di sekitarnya sepertinya orang-orang yang "berkuasa" ini benar-benar tidak peduli lagi. Semua yang dituliskan di buku ini, salah satunya adalah MELAWAN. Melawan orang-orang yang bebal dan enggak mau mengengar, melawan orang-orang egois yang hanya mementingkan "perut" mereka sendiri. PR nya banyak ya sebagai rakyat? aku sendiri sudah berbuat apa? mungkin belum banyak yang bisa kuperbuat untuk banyak orang, hanya pergerakan kecil yang bisa kulakukan saat ini. Berdoa, menulis, menyebarkan informasi dan dialog dengan orang-orang sekitar, termasuk ngasih paham ke mas-mas warung dan tukang sayur tentang apa yang terjadi di negara ini, Indonesia Gelap ki opo to mbak? :')

Hari ini sampai besok, akan digelar aksi massa di berbagai daerah. 20 Februari, Bukan hanya akan terjadi aksi massa. Tapi juga sejarah akan mencatat, 100 hari ++ masa pemerintahan presiden yang sekarang sungguh carut marut negaranya. Semua lari ke pengusaha, sudah mulai terlihat, tidak perlu menunggu lama.

hehehe, tapi judulnya MERAH. Maaf malah jadi bahas buku, bukan meraheya sendiri. Oke, kita kembali ke konteks judul.

Ya, MERAH adalah MELAWAN, POWER dan PASSION. Tapi MERAH itu juga CINTA.

MERAH, juga warna primer dałam ilmu nirmana, bukan? Warna utama yang jadi campuran warna kuning untuk menjadi orange, campuran bagi biru untuk menjadi ungu dan campuran untuk putih supaya bisa jadi pink. Semua punya maknanya sendiri-sendiri. Kita seringkali melihat beerbagai poster atau karya seni, atau bahkan sign system di sekitar kita yang warnanya merah dan efeknya selalu "eye catching". Ya betul, termasuk kalau lagi pakai lipstick merah. Bawaannya pasti berbeda, lebih berani, lebih sensual dan percaya diri. Merah juga sering dijumpai di poster-poster proaganda, dari dulu sampai sekarang. Merah selalu identik dengan perlawanan dan keberanian. Coba itu, lihat matador yang lagi adu sama banteng. Pakai kain apa? MERAH. Adrenaline rush.

Lalu, mengapa judulnya merah?? kalau dari tadi tidak ada bahasan ada apa degan warna merah?

Ya, Sebenarnya ini memang bukan tentang warna merahnya. Iya deh, tapi nanti lain waktu aku akan kupas tunnas warna merah di Medium :D Pernah dengar ada ungkapan "ada orang yang ditakdirkan untuk tinggal di hidup kita, ada juga orang yang ditakdirkan untuk tinggal di hati kita".

Semua punya porsinya masing-masing dalam hidup kita, ada yang HARUS diusahakan, ada yang harus dijaga dan ada juga yang harus ditempatkan pada porsinya. Ada suatu masa, dimana yang aku ingin hanya melepas. Tapi, melepas juga tidak mudah. Bukan melepas, tapi ada "pada tempatnya", karena ada ceritanya. Walaupun tidak pernah bisa diucapkan, tulisan random ini untuk anda yang pernah hadir di pukul 3 pagiku. Untuk yang selalu bisa menyalakan semangat orang-orang untuk melawan lewat karyanya, untuk yang selalu membubuhkan warna merah dałam setiap karyanya. Semoga MERAHmu adalah dirimu yang penuh passion, berani dan percaya diri :)

It was great that I could spend a little time of my life to know you. I always proud to your movement, even though I am not into it. At least I know, that you're okay is more than enough to me. You're go with your own life, and I am with my own. I'll might never be showed to you about how I feel, but there it is, I still keeping you in my pray. Semoga panjang umurmu dan perjuanganmu, dan masih ada hari untuk berbincang walau sebentar di lain waktu. Happy birthday!

0 notes

lampung7com · 3 months ago

Text

Kasrem 043/Gatam Hadiri Rapurna DPRD Provinsi Lampung Pengumuman Dan Usulan Persetujuan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030

LAMPUNG – Kepala Staf Korem 043/Gatam, Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han. menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (14/1/2025) rapat paripurna diadakan dalam rangka pengumuman dan usulan persetujuan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2025-2030. Rapat…

#Bandar Lampung #Danrem 043/Gatam #Korem 043/Gatam

0 notes

rasiooid · 3 months ago

Text

Tema Refleksi Akhir Tahun "Indonesia Baru - Bogor Istimewa", Sambut Paslon Rudy-Ade?

RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar refleksi akhir tahun 2024 bertemakan “Indonesia Baru – Bogor Istimewa” di Auditorium Sekretariat Daerah, Senin 30 Desember 2024. Tema pada refleksi jelang tahun peralihan masa jabatan kepala daerah itu, mengutip jargon pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto – Ade Ruhandi yakni “Bogor Istimewa”. Pj Bupati Bogor,…

#Pemerintah Kabupaten Bogor #Refleksi Akhir Tahun 2024

0 notes

belanegara4 · 5 months ago

Text

Regenerasi Macet, Perlukah Masa Jabatan Legislator Dibatasi?

Tak seperti jabatan eksekutif yang hanya boleh dijabat dua periode, jabatan legislator di Senayan bisa dilakoni sepanjang hayat. Pasalnya, tidak ada norma hukum yang membatasi berapa kali seseorang boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Seseorang yang pernah menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD bisa berkali-kali menjadi anggota dewan. Syaratnya hanya satu, yaitu memenangkan pemilu legislatif.

Sejumlah kalangan menilai hal itu sebagai ketidakpastian hukum. Pasalnya, jika lembaga eksekutif dibatasi menjabat paling lama dua periode, lantas mengapa masa jabatan di lembaga legislatif tidak dibatasi.

Ekses dari ketiadaan aturan hukum soal pembatasan masa jabatan legislator itu adalah stagnasi. Parlemen akhirnya hanya diisi oleh wajah-wajah yang “itu-itu saja” sehingga perkembangan lembaga legislatif berjalan lambat.

Maka tak mengherankan Mahkamah Konstitusi (MK) berkali-kali menerima permohonan agar norma pembatasan masa jabatan anggota legislatif bisa ditetapkan. Teranyar, permohonan ini dilayangkan oleh politikus Muhamad Zainul Arifin.

Zainul merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang gagal tembus ke Senayan pada Pileg 2024 lalu. Oleh karena itu, Zainul meminta MK agar membatasi masa jabatan anggota DPD, DPR, DPRD dan MPR paling lama dua periode.

Zainul melayangkan permohonan agar MK menguji konstitusionalitas Pasal 76 Ayat 4, Pasal 252 Ayat 5, Pasal 318 Ayat 4, dan Pasal 367 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

UU MD3 memang tidak secara gamblang membatasi masa jabatan anggota legislatif. Pasal 76 UU MD3, misalnya, hanya menyatakan bahwa masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Ketiadaan aturan batas masa jabatan anggota legislatif dinilai turut membikin regenerasi di tubuh lembaga legislatif macet. Terlebih, anggota yang punya modal dan pengaruh besar lebih berpeluang untuk terpilih berkali-kali menjadi anggota legislatif. Seturut temuan dari tim hukum Zainul, bahkan ada anggota legislatif yang telah puluhan tahun menjadi penghuni Senayan.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, memandang bahwa pembatasan masa jabatan anggota lembaga legislatif merupakan upaya untuk mendorong regenerasi dan menghindari dominasi oleh elite politik tertentu. Namun, upaya ini tidak selalu efektif jika tidak diimbangi dengan sistem kaderisasi yang kuat di partai politik.

“Tanpa adanya penguatan pada internal partai, pembatasan tersebut mungkin hanya akan menghasilkan rotasi wajah tanpa substansi perubahan,” ujar Annisa kepada reporter Tirto, Jumat (25/10/2024).

Baca juga: UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, DPR Bantah Mau Revisi Posisi Ketua

Puluhan Tahun di Senayan

Kaderisasi yang baik dapat menciptakan pemimpin berkualitas yang siap menjalankan amanat jabatan. Sehingga, regenerasi yang diharapkan dapat terwujud dengan lebih baik.

Regenerasi di DPR, kata Nisa, memang penting untuk menciptakan dinamika dan keberagaman suara dalam pengambilan keputusan. Kendati begitu, Nisa juga mengingatkan bahwa regenerasi tidak berarti sebatas mengganti anggota legislatif lama dengan wajah-wajah baru.

Regenerasi yang bermakna di DPRD, DPR RI, DPD, dan MPR perlu beriringan dengan proses pendidikan politik dan pelatihan kader parpol yang mumpuni. Apabila kaderisasi dan pendidikan di parpol tidak berjalan dengan baik, yang dihasilkan hanyalah orang-orang baru dengan isi kepala dan sikap orang-orang lama.

Menurut Nisa, regenerasi di DPR mengalami kemandekan akibat tidak ada pembatasan masa jabatan. Hal itu pun bakal berimbas negatif terhadap proses demokratisasi secara luas. Ketika anggota legislatif dari kelompok yang sama terpilih terus-menerus, inovasi kebijakan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah bakal mengalami stagnasi.

“Anggota legislatif yang sudah puluhan tahun menjabat dapat kehilangan kedekatan dengan konstituen mereka, serta kurang peka terhadap isu-isu baru,” ucap Nisa.

Kuasa hukum Zainul, Abdul Hakim, menyatakan pengaturan norma hukum perihal batasan masa jabat anggota legislatif penting demi mencegah terbentuknya kekuasaan yang terpusat pada individu atau kelompok tertentu.

“Dengan begitu, ruang partisipasi setiap warga negara terbuka lebar dan proses sirkulasi politik pun dapat berlangsung secara sehat dalam alam demokrasi,” kata Abdul saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (25/10/2024).

Abdul menambahkan bahwa pasal-pasal yang diuji di MK dinilai membuat kerugian konstitusional yang aktual bagi kliennya sebagai warga negara yang mencalonkan diri pada Pileg. Hal itu disebabkan karena tidak ada kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945.

“Karena ruang keterpilihan anggota DPR baru menjadi sempit dan sirkulasi kekuasaan pada lembaga legislatif menjadi macet,” jelas Abdul.

Dalam dokumen permohonannya untuk MK, Abdul juga melampirkan sejumlah nama-nama anggota legislatif yang telah bercokol di Senayan dalam waktu puluhan tahun. Misalnya, Guruh Soekarnoputra dari PDIP yang sudah menjadi anggota legislatif selama 30 tahun.

Selanjutnya, ada Ferdiansyah dari Partai Golkar yang sudah menjadi anggota DPR selama 25 tahun 19 hari. Ada pula mantan Wakil Ketua DPR periode lalu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang sudah menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB selama 20 tahun 22 hari. Selain itu, ada Hidayat Nur Wahid dari PKS yang sudah menjadi anggota legislatif selama 20 tahun 19 hari.

Dalam dokumen tim kuasa hukum Zainul, anggota legislatif paling lama di Senayan adalah Muhidin Mohamad Said dari Golkar. Dia menjadi anggota dewan di Senayan selama 32 tahun 19 hari.

Menurut Abdul, urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif sebenarnya telah diungkapkan dalam berbagai studi akademik. Namun, DPR selaku pemegang kuasa legislasi utama seolah tutup mata atas berbagai hasil studi yang ada.

“DPR seolah-olah tidak pernah tahu atas apa yang ditemukan dan apa yang disarankan akademisi perihal dampak buruk dari ketiadaan pembatasan periodesasi jabatan,” ucap Abdul.

Baca juga: CSIS Khawatir Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Pengaruhi Jumlah DPR

Mendobrak Tirani Kekuasaan

Analis sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, menilai bahwa pembatasan masa jabatan anggota legislatif memang diperlukan. Pasalnya, dengan aturan yang ada saat ini, anggota DPR seakan-akan bisa terpilih seumur hidup.

Hal ini, kata dia, serupa masalah politik yang mendorong amandemen untuk membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode. Bila di ranah eksekutif sudah berlaku maksimal dua periode, seharusnya hal yang sama berlaku untuk lembaga legislatif.

“Ini kan jadi anomali tersendiri,” kata Musfi kepada reporter Tirto, Jumat (25/10/2024).

Musfi menjelaskan bahwa beberapa negara Amerika Latin, seperti Bolivia dan Kosta Rika, sudah menerapkan pembatasan masa jabatan bagi legislator. Di sana, anggota lembaga legislatif hanya boleh menjabat sebanyak dua kali.

Dengan kata lain, sudah ada dua rujukan sejarah atas urgensi pembatasan masa jabatan DPR.

Yang pertama adalah sejarah di bangsa Indonesia sendiri, yakni untuk mencegah terjadinya tirani. Dan kedua, referensi dari bangsa lain yang sudah menerapkan hal serupa.

Pembatasan masa jabatan anggota legislatif pun bukan hanya soal regenerasi wajah penghuni Senayan semata. Ia juga diperlukan demi menekan tirani kekuasaan. Kekuasaan, kata Musfi, mampu mengubah psikologi seseorang jika terlalu lama terlena jabatan. Macam perkataan Lord Acton: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.”

“Jika tidak ada pembatasan periode, wajah anggota DPR hanya itu-itu saja. Meskipun ada wajah baru, ternyata itu adalah sanak keluarganya,” terang Musfi.

Selama ini, menurut Musfi, siklus kekuasaan di DPR cenderung mengarah pada pemusatan segelintir keluarga kaya dan sosok-sosok berpengaruh. Regenerasi DPR jadi penting untuk mendorong reformasi kebijakan dan birokrasi dalam perumusan produk undang-undang.

Ketiadaan aturan pembatasan masa jabatan legislatif, DPR justru rentan menjadi tempat pemusatan kekuasaan keluarga dan proksi bisnis. Hal ini dinilai Musfi sebagai biang masalah lahirnya produk undang-undang yang dinilai tidak prorakyat.

Musfi yakin betul bahwa rencana pembatasan masa jabatan anggota legislatif akan menuai respons resisten dari para penghuni Senayan. Pasalnya, menjadi anggota dewan sebatas dipandang sebagai prestise. Banyak yang candu ketika sudah berhasil duduk di parlemen.

Terlebih, DPR misalnya, punya kewenangan memanggil menteri-menteri hingga membuat produk legislasi yang menentukan pembangunan negara.

“Bukan hanya memanggil, anggota DPR dapat mendebat hingga memarahi para menteri. Ini kan sensasi kekuasaan yang luar biasa,” ujar Musfi.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, menilai wacana pembatasan masa jabatan anggota legislatif adalah hal yang diperlukan untuk mendorong kaderisasi partai politik yang bermakna. Secara tidak langsung, kata dia, pembatasan masa jabatan anggota legislatif bisa mendorong proses meritokrasi di tubuh parpol.

“Sehingga, parpol membangun mekanisme menjaring orang-orang muda untuk bisa menggantikan tokoh politik lama,” ucap Yance kepada reporter Tirto, Jumat (25/10).

Gagasan ini juga dapat mendorong loyalitas pemilih tidak terpusat hanya pada satu dua individu saja. Namun, memiliki loyalitas lebih besar kepada partai politik yang mampu melahirkan kader-kader mumpuni sebagai wakil rakyat.

“Oleh karena itu pula, partai politik perlu menawarkan tokoh-tokoh baru yang energik untuk menjadi calon anggota legislatif,” sambung Yance.

Baca juga:

DPR Tetapkan 13 Pimpinan Komisi di Periode 2024-2029

Baleg Persilakan Masyarakat Usul RUU yang Masuk ke Prolegnas DPR

Regenerasi Macet, Perlukah Masa Jabatan Legislator Dibatasi?

Sumber: https://www.msn.com/id-id/berita/other/regenerasi-macet-perlukah-masa-jabatan-legislator-dibatasi/ar-AA1t2FwX?ocid=msedgntp&pc=U531&cvid=b108676f9b35431a91b006bf0b387cca&ei=41

Akses, 28/10/2024.

#belanegara #imeskafam

0 notes

m1totoslot · 5 months ago

Text

Ribka Haluk: Birokrat dari Papua yang jadi Wamendagri untuk Papua

Jakarta (ANTARA) - Sosok Ribka Haluk dengan Papua dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Jadi, tidak dapat dipisahkan.

Ribka lahir di Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Papua Pegunungan, pada 10 Januari 1971. Beranjak dewasa, dia mengenyam pendidikan program sarjana dan doktor di Universitas Cenderawasih, Papua.

Kemudian, dia memulai karier birokratnya di sejumlah pemerintahan daerah di wilayah Papua, hingga akhirnya sempat mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah pada 11 November 2022 hingga 18 Oktober 2024.

Setelah itu, dia ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin, 21 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dengan posisinya itu, Ribka, selanjutnya diminta oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian untuk fokus menangani Papua.

Birokrat Papua

Ribka dapat dikatakan sebagai birokrat yang kenyang atau memiliki banyak pengalaman di pemerintahan daerah Papua.

Sejumlah jabatan yang pernah diembannya adalah Kepala Suku Dinas (Kasudin) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada 2001. Selanjutnya, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya pada 2004.

Ribka kemudian mengemban tugas sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha Kabupaten Jayawijaya pada 2009. Satu tahun kemudian atau 2010, dia menjabat Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Pada 2011, dia menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya. Selang tiga tahun berikutnya, yakni 2014, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua. Lalu, sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua periode 2014-2022.

Tidak sebatas di dinas saja, tetapi Ribka sempat menjabat sebagai Pj. Bupati Mappi pada 2017, dan Pj. Bupati Yalimo pada 2021.

Sebelum menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka pernah diangkat menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Sementara itu, saat menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, dia juga dilantik sebagai Sekretaris Daerah Papua Tengah definitif.

Papua Tengah

Ribka sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah patut dikenang karena membangun provinsi yang merupakan daerah otonom baru (DOB).

Papua Tengah merupakan salah satu dari tiga DOB yang diresmikan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada 11 November 2022.

Pembentukan DOB berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Satu tahun kemudian, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) dengan sederhana, yakni di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, pada 29 November 2023.

Pada saat itu, Ribka mengenang penugasan sebagai Pj. Gubernur Jawa Tengah oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo melalui Mendagri Tito.

Ia mengatakan ditugaskan untuk membangun sistem pemerintahan di Papua Tengah dan melaksanakan 11 peta jalan, yakni membentuk perangkat daerah dan manajemen aparatur sipil negara, serta penyusunan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pengalihan aset dan dokumen hingga pengalokasian dana hibah dari Provinsi Papua; pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kedudukan gubernur; pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah; dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan.

Selanjutnya, ia terlibat dalam persiapan Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Semua peta jalan tersebut telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya di masa satu tahun pemerintahan Ribka di Papua Tengah.

Walaupun demikian, dia mengatakan 11 peta jalan tersebut dapat terlaksana karena ketulusan semua pihak yang mendukung dan mempersiapkan pemerintahan di Papua Tengah; komitmen melayani masyarakat; serta keteguhan untuk menyukseskan agenda yang telah diberikan oleh Presiden (Jokowi, kala itu).

Setelah mengadakan HUT pertama Papua Tengah, Festival Kebudayaan turut diselenggarakan pada 11 Desember 2023 sebagai salah satu sarana melestarikan dan mempromosikan budaya di provinsi tersebut.

Selain itu, tidak hanya mempersiapkan pemerintahan dan mempromosikan budaya, di masa pemerintahan Ribka juga berfokus kepada pelayanan kesehatan bagi warga Papua Tengah.

Hal tersebut dibuktikan dengan intervensi dari pemprov agar pelayanan di tiap rumah sakit umum daerah (RSUD) dapat berjalan optimal, dengan memperkuat RSUD Paniai, sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai dapat dirujuk, bukan ke RSUD Nabire.

Ribka juga mengatakan pemprov berkomitmen menyediakan obat-obatan yang belum tersedia di tiap apotik di Papua Tengah dan instalasi air bersih.

Salah satu komitmen Ribka sebelum ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wamendagri adalah membangun kesiapan menghadapi serangan siber dengan menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan tanda tangan elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui kerja sama tersebut, BSSN akan mendukung penuh pelaksanaan implementasi sertifikat elektronik dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih aman dan nyaman.

Kerja sama tersebut juga sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman di ruang siber.

0 notes

kabartangsel · 6 months ago

Text

Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan Cuti Mulai 25 September Pukul 00.00 WIB

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan secara resmi menyerahkan seluruh aset negara yang mereka gunakan selama masa jabatan, sebelum memulai cuti di luar tanggungan negara pada 25 September 2024. Penyerahan aset ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan mereka mengikuti proses pemilihan umum kepala daerah mendatang. Dalam pernyataannya, Benyamin…

#Ben #Ben-Pilar #Benyamin Davnie #Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan #Benyamin-Pilar #Kota Tangerang Selatan #Kota Tangsel #Pilar #Pilar Saga #Pilar Saga Ichsan #Pilkada Tangerang Selatan #Pilkada Tangerang Selatan 2024 #Pilkada Tangsel #Pilkada Tangsel 2024 #Pilwalkot Tangerang Selatan #Pilwalkot Tangsel #Tangerang Selatan #Tangerang Selatan Unggul dan Inovatif Menuju Kota Lestari #Tangsel

0 notes

kantorberita · 3 months ago

Text

Rapat Paripurna DPRD Bengkulu: Penetapan Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024

Rapat Paripurna DPRD Bengkulu: Penetapan Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024 KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menetapkan hasil pemilihan kepala daerah, DPRD menggelar rapat paripurna sebagai tindak lanjut dari proses demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna penting pada…

#Akhir masa jabatan #Gubernur Bengkulu 2019-2024 #kepemimpinan Bengkulu #Penetapan gubernur terpilih #Proses transisi #DPRD Bengkulu #Provinsi Bengkulu #Rapat Paripurna

0 notes

rupaska · 7 months ago

Text

Kepala Rutan Pasangkayu Ikuti Acara SERTIJAB MenKumHam

Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu, Tisep Oven Harry, bersama seluruh jajarannya, mengikuti acara serah terima jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang dilaksanakan secara daring. Acara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Prof. Yasonna Hamonangan Laoly kepada Dr. Supratman Andi Agtas. Serah terima jabatan ini berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Rutan Pasangkayu. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan selama masa kepemimpinannya. Ia juga berpesan agar seluruh jajaran Kemenkumham terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Dr. Supratman Andi Agtas, yang resmi menjabat sebagai Menkumham, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program strategis yang telah dirintis pendahulunya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan hukum dan HAM yang lebih baik bagi masyarakat. Tisep Oven Harry, selaku Kepala Rutan Pasangkayu, menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan baru di Kemenkumham. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Dr. Supratman Andi Agtas, Rutan Pasangkayu dapat terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada warga binaan. “Kami siap mendukung visi dan misi Menkumham yang baru serta terus berupaya memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di Rutan Pasangkayu,” ujar Tisep Oven Harry. Acara serah terima jabatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk memperkuat komitmen dalam mengemban tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia, demi kemajuan bangsa dan negara.

0 notes

kanimmamuju · 11 months ago

Text

Kakanim Mamuju Hadiri Sertijab Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju, Andi Zulpikar Rasdin, mengikuti kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Selasa (30/04/2024).

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala BPSDM Hukum dan HAM RI Ir. Razilu, Sekretaris BPSDM Maulidi Hilal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kepolisian Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Korem 142 Tatag, Kepala BNNP, BIN Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pejabat Struktural, para Kepala UPT, dan jajaran.

Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono mewakili jajaran pimpinan tinggi pratama dan pegawai Kanwil kemenkumham Sulbar menyampaikan kesan dan pesan dengan mengucapkan rasa terima kasih atas sumbangsih dedikasi dan bimbingan selama kepemimpinan Kakanwil Marasidin.

“Semoga setelah memasuki masa purna bakti bapak senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menjadi Keluarga Besar Kemenkumham Sulawesi Barat. Semoga tali silaturahmi yang telah dibangun selama bertugas di Kemnkumham Sulbar dapat selalu terjaga dengan baik” Ujar Rudi.

Kakanwil Marasidin dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh jajaran Kantor Wilayah selama ini tentunya tidak terlepas dari sinergitas yang kuat antara Kanwil Kemenkumham dengan seluruh pihak terutama Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten se Sulawesi Barat, Forkopimda dan instansi vertikal lainnya.

“Mohon maaf atas salah dan kekhilafan selama dalam masa pengabdian. Kekurangan yang ada saat ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi dan akan disempurnakan oleh pimpinan yang baru, Bapak Pamuji Raharja yang tentunya hadir dengan membawa semangat baru dan warna tersendiri serta perubahan yang lebih baik bagi Kantor Wilayah Sulawesi Barat” Ujar Marasidin.

Sementara itu Pamuji Raharja yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah yang baru mengatakan bahwa sehubungan dengan amanat yang dititipkan oleh Menteri Hukum dan HAM akan menjadi tantangan baru untuk berkontribusi terhadap kemajuan Kementerian Hukum dan HAM.

Pamuji mengatakan akan berusaha sebaik mungkin mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Sulawesi Barat agar ke depan dapat menuai prestasi lainnya yang tidak kalah membanggakan.

“Saya mohon dukungan dari seluruh jajaran pada Kanwil dan para Kepala UPT serta mitra kerja. Melalui sinergitas, kerjasama dan menyamakan langkah menggapai tujuan bersama, demi kemajuan Kantor Wilayah Sulawesi Barat,” ujarnya.

Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu, menyampaikan dalam sambutannya agar menjaga integritas 100%, karena integritas yang tinggi asalah cermin dalam mengambil tindakan dan keputusan. Bawa integritas dalam setiap keputusan yang dibuat. Bangun teamwork yang andal. Bangun tim yang lebih solid dan bersinergi dengan unit-unit lainnya,

Menutup sambutannya, Razilu berpesan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di Sulawesi Barat.

“Kiranya landasan konstruktif yang telah dibangun oleh pimpinan yang lama bisa dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan. Selamat bekerja, terus berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara” Tutup Razilu.

0 notes