#Mahkamah konstitusi
Explore tagged Tumblr posts
Text
JOKOWI ALUMNUS PALING MEMALUKAN UGM
“Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menghentikan pembahasan RUU Pilkada dalam Sidang Paripurna,” kata BEM UGM.
BEM UGM juga meminta Presiden Joko Widodo menghentikan segala macam cara intervensi terhadap lembaga legislatif, yudikatif, serta partai politik. Tuntutan lain yakni menghilangkan praktik nepotisme dalam seluruh tingkat dan lembaga pemerintahan. Mahasiswa UGM juga menuntut Presiden Joko Widodo diadili atas pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.
“Joko Widodo sebagai alumnus paling memalukan UGM telah melanggar jati diri UGM. Maka dari itu, kami segenap anggota BEM KM UGM akan terus berdiri tegak di garis depan perjuangan,” kata BEM UGM.
*) Source: Tempo
#jokowi#ugm#bem ugm#demokrasi#nepotisme#kkn#indonesia#politik#partai politik#partai#joko widodo#kaesang pangarep#gibran rakabuming raka#alumnus#17 agustus#mahkamah konstitusi#mk#dpr ri#dpr#rakyat#wakil rakyat#demonstrasi#jakarta#pemilu#pilkada 2024#pilkada serentak#korupsi#kolusi#politik dinasti#Trisakti
2 notes
·
View notes
Text
Baleg DPR Akan Tindak Lanjut Putusan MK Untuk Membuat UU Ketenagakerjaan baru
JAKARTA, Cinews.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pemerintah d an DPR membuat UU Ketenagakerjaan yang baru. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Martin Manurung mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih mendalam terkait putusan MK, agar dapat memasukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. “Saat ini Baleg DPR sedang…
0 notes
Text
Tim Hukum Helmi-Mi'an: Lakukan Pengujian UU Pilkada ke MK dan DKPP
Tim Hukum Helmi-Mi’an: Lakukan Pengujian UU Pilkada ke MK dan DKPP KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Tim Kuasa Hukum pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Mi’an, bersama dengan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Elva Hartati dan Makrizal Nedi, mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan…
#DKPP Pilkada 2024#kode etik#Masa jabatan kepala daerah#Pengawasan kode etik#pengujian UU Pilkada#penyelenggara pemilu#permohonan MK#Tim Hukum#Mahkamah Konstitusi
0 notes
Text
Mahasiswa Pandeglang Terobos Kawat Berduri Saat Pelatikan Anggota DPRD
PANDEGLANG – Mahasiswa menerobos kawat berduri yang dipasang oleh kepolisian untuk menjaga jalannya proses pelantikan anggota DPRD Pandeglang dan aksi unjuk rasa mahasiswa, Senin (26/8/2024). Aksi itu dilakukan dua organ mahasiswa Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang. Awalnya mahasiswa hanya melakukan orasi di depan Gedung DPRD Pandeglang…
#Demo mahasiswa#Demo Mahasiswa Pandeglang#GMNI Pandeglang#HMI Pandeglang#Kawal putusan MK#Mahkamah konstitusi
0 notes
Text
Akomodasi Putusan MK, Komitmen Komisi II DPR RI Hilangkan Keraguan pada Masyarakat
Nusatimes.id- Komisi II DPR RI menyelenggarakan rapat bersama penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah menyepakati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024 yang mengakomodasi dua putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bertempat Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.Minggu (25/8/2024). Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan rapat tersebut merupakan…
0 notes
Text
KPU Siap Revisi Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Usai Putusan MK
RASIOO.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, memastikan bahwa KPU akan segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 sesuai dengan putusan tersebut sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada 27 hingga 29…
0 notes
Text
MK Kembali Gelar Sidang Pengujian UU Desa yang Diajukan 14 Cakades Terpilih di Konawe Selatan
Jakarta, BuletinNews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (21/08/2024). Permohonan Perkara Nomor Perkara 92/PUU-XXII/2024 ini diajukan…
0 notes
Text
MK Ubah Treshold, Airin Rachmi Diany Calon Terkuat di Pilkada Banten
Partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu kini bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Demikian putusan tersebut disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora yang dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). MK memutuskan syarat mengusung paslon di Pilkada…
0 notes
Text
MK Tolak Gugatan PHPU, KPU Gorut Siapkan Penetapan Caleg Terpilih
Hargo.co.id, GORONTALO – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan PHPU Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024, pada Kamis 6 Juni 2024, di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, menolak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Terkait dengan hal…
#Gugatan#Kabupaten Gorontalo Utara#KPU Gorontalo Utara#Mahkamah Konstitusi#Pemilu 2024#Penolakan#Perselisihan Hasil Pemilihan Umum#PHPU#Pileg 2024
0 notes
Text
Judicial Review Syarat Calon Independen, Tiga Pemuda Madura Tantang UU Pilkada di MK
JAKARTA, MaduraPost – Tiga pemuda asal Madura, Ahmad Farisi (Sumenep), A. Fahrur Razy (Sumenep), dan Abdul Hakim (Bangkalan), mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon kepala daerah independen/jalur perseorangan. Mereka memohon agar MK membatalkan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang…
View On WordPress
#Berita Jakarta#calon independen#jakarta#Judicial Review#Madura#Madurapost#Mahkamah Konstitusi#MK#Pemuda#Pilkada
0 notes
Text
Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
JAKARTA, cinews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024. Gugatan itu berkaitan dengan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemohon…
0 notes
Text
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Tiga Hakim Berpendapat Berbeda https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20214
Salinan dalam format PDF
0 notes
Text
Tim Pemenangan Nuraeni Desak KPU Kota Serang Ganti PPK Bermasalah
SERANG – Salah satu tim pemenangan caleg DPR RI Partai Demokrat dapil Banten II Nuraeni, menyayangkan PPK bermasalah dilantik kembali oleh KPU Kota Serang. Padahal hasil putusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten nomor 001/lp/adm.pl/bwsl.prov/11.00/III/2004 terlapor PPK Taktakan dan Walantaka Kota Serang terbukti melanggar tatacara, prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil…
View On WordPress
#kecurangan pemilu#KPU Kota Serang#Mahkamah konstitusi#penggelembungan suara#pileg 2024#Pileg di Banten#PPK bermasalah#PPK melanggar etik#Putusan MK#suara caleg hilang
0 notes
Text
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Ajukan Uji Materiil UU Tentang Tapera
Nusatimes.id- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Undonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal…
0 notes
Text
KPU Kota Tangerang Berikrar Bakal Jalankan Putusan MK Jika Dapat Arahan dari KPU RI
RASIOO.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menyatakan bahwa mereka akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, setelah mendapatkan arahan dari KPU Pusat. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Tangerang, Rustana, menjelaskan bahwa saat ini…
0 notes
Text
Perbedaan Bats Usia Antara Notaris dan Advokat Dinilai Diskriminatif
Jakarta, BuletinNews.com – Notaris bernama Anisitus Amanat mengajukan uji materiil Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan…
0 notes