#Mahkamah konstitusi

[chillinaris]

JOKOWI ALUMNUS PALING MEMALUKAN UGM

“Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menghentikan pembahasan RUU Pilkada dalam Sidang Paripurna,��� kata BEM UGM.

BEM UGM juga meminta Presiden Joko Widodo menghentikan segala macam cara intervensi terhadap lembaga legislatif, yudikatif, serta partai politik. Tuntutan lain yakni menghilangkan praktik nepotisme dalam seluruh tingkat dan lembaga pemerintahan. Mahasiswa UGM juga menuntut Presiden Joko Widodo diadili atas pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

“Joko Widodo sebagai alumnus paling memalukan UGM telah melanggar jati diri UGM. Maka dari itu, kami segenap anggota BEM KM UGM akan terus berdiri tegak di garis depan perjuangan,” kata BEM UGM.

*) Source: Tempo

[holopiscom]

Karyono Wibowo Sebut PT 0% Punya Efek Samping Jika Sistem Politik Tak Diperbaiki

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo memberikan respons positif atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pembatalan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana dalam Pasal tersebut, ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden / Presidential Threshold (PT) menjadi 0% yang mana sebelumnya ditetapkan 20% dari total…

[riaunews]

Dihapusnya Presidential Threshold oleh MK Tak Lepas dari Sosok 4 Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Ini

Empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi pemohon dalams sidang gugatan presidential threshold, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Hag, dan Tsalis Khoirul Fatna. (Foto: Kompas) Yogyakarta (Riaunews.com) – Empat mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta memastikan gugatan syarat ambang batas pencalonan presiden atau…

[cinews-id]

Dari 314 Permohonan PHPKada 309 yang Resmi Terregistrasi Sebagai Perkara di MK

JAKARTA, Cinews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memeriksa berkas atau registrasi perkara sengketa PHPkada 2024, dan akan memulai sidang sengketa pemilihan hasil kepala daerah (PHPkada) 2024 pada 8 Januari 2025. Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz, menjelaskan tak semua permohonan lolos untuk disidangkan. Dari 314 permohonan, ada 309 yang resmi teregistrasi sebagai…

[jendelahukum]

Mahkamah Konstitusi Cabut Ambang Batas 20% Pencalonan Presiden

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada Rabu (2/1/2025). Dalam putusan yang dibacakan pada perkara No.62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan ambang batas 20% kursi DPR sebagai syarat pencalonan presiden tidak sesuai dengan konstitusi. “Mengabulkan…

[rasiooid]

Tok... MK Hapus Ambang Batas 20%, Semua Parpol Bisa Mencalonkan Calon Presiden dan Wakilnya

RASIOO.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan ini diambil melalui sidang putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, di Gedung MK, Jakarta Pusat. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa…

[madurapost]

BERBAKTI Minta Pilkada Ulang Atau Diskualifikasi KHARISMA Dengan Bukti Tanda Tangan Kades

PAMEKASAN, Madurapost – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan nomer urut 3 KH. Muhammad Baqir Aminatullah – Taufadi (BERBAKTI) melakukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Tim kuasa hukum Berbakti, Erfandi SH.MH menilai…

[hargo-news]

Paslon MULUS Resmi Gugat KPU Bone Bolango ke MK

Hargo.co.id, GORONTALO – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli–Syamsu Botutihe (MULUS) melalui kuasa hukumnya, Ucok Edison M melayangkan gugatan terhadap KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI). Gugatan tersebut sebagaiman tertuang dalam akta pengajuan permohonan pemohon elektronik nomor 103/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang didaftarkan pada Jumat…

[kantorberita]

Tim Hukum Helmi-Mi'an: Lakukan Pengujian UU Pilkada ke MK dan DKPP

Tim Hukum Helmi-Mi’an: Lakukan Pengujian UU Pilkada ke MK dan DKPP KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Tim Kuasa Hukum pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Mi’an, bersama dengan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Elva Hartati dan Makrizal Nedi, mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan…

[bantennews]

Mahasiswa Pandeglang Terobos Kawat Berduri Saat Pelatikan Anggota DPRD

PANDEGLANG – Mahasiswa menerobos kawat berduri yang dipasang oleh kepolisian untuk menjaga jalannya proses pelantikan anggota DPRD Pandeglang dan aksi unjuk rasa mahasiswa, Senin (26/8/2024). Aksi itu dilakukan dua organ mahasiswa Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang. Awalnya mahasiswa hanya melakukan orasi di depan Gedung DPRD Pandeglang…

[nusatimesid]

Akomodasi Putusan MK, Komitmen Komisi II DPR RI Hilangkan Keraguan pada Masyarakat

Nusatimes.id- Komisi II DPR RI menyelenggarakan rapat bersama penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah menyepakati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024 yang mengakomodasi dua putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bertempat Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.Minggu (25/8/2024). Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan rapat tersebut merupakan…

[holopiscom]

Gugatan Danny-Azhar : Diskualifikasi Registrasi ASS-Fatma di MK

MAKASSAR – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi meregistrasi permohonan sengketa pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Azhar Arsyad. Di mana dalam permohonannya, Danny-Azhar meminta MK mendiskualifikasi paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma). Mengutip laman MK, Jumat (3/1/2025), gugatan Danny-Azhar tersebut…

[riaunews]

PDIP Hormati Keputusan MK Hapus Presidential Threshold

Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Jakarta (Riaunews.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) minimal 20%. Menurutnya, PDIP sebagai bagian dari partai politik sudah sepatutnya patuh pada putusan MK lantaran bersifat final dan…

[cinews-id]

MK Tolak Gugatan Penghapusan Agama di KTP dan Perkawinan Tidak Sah Jika Tidak Beragama

JAKARTA, Cinews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan perkara nomor 146/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta penghapusan agama dan kepercayaan sebagai syarat sah perkawinan. Ketua MK Suhartoyo menyatakan, perkawinan tidak sah apabila tanpa memiliki agama atau kepercayaan yang dianut warganegara. “Menolak permohonan para pemohon…

[buletinnews]

MK Kembali Gelar Sidang Pengujian UU Desa yang Diajukan 14 Cakades Terpilih di Konawe Selatan

Jakarta, BuletinNews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (21/08/2024). Permohonan Perkara Nomor Perkara 92/PUU-XXII/2024 ini diajukan…

[rasiooid]

KPU Siap Revisi Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Usai Putusan MK

  RASIOO.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, memastikan bahwa KPU akan segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 sesuai dengan putusan tersebut sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada 27 hingga 29…