#Mahkamah konstitusi

[chillinaris]

JOKOWI ALUMNUS PALING MEMALUKAN UGM

“Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menghentikan pembahasan RUU Pilkada dalam Sidang Paripurna,” kata BEM UGM.

BEM UGM juga meminta Presiden Joko Widodo menghentikan segala macam cara intervensi terhadap lembaga legislatif, yudikatif, serta partai politik. Tuntutan lain yakni menghilangkan praktik nepotisme dalam seluruh tingkat dan lembaga pemerintahan. Mahasiswa UGM juga menuntut Presiden Joko Widodo diadili atas pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

“Joko Widodo sebagai alumnus paling memalukan UGM telah melanggar jati diri UGM. Maka dari itu, kami segenap anggota BEM KM UGM akan terus berdiri tegak di garis depan perjuangan,” kata BEM UGM.

*) Source: Tempo

[cinews-id]

Mahkamah Konstitusi Menegaskan KPK Berwenang Mengusut Kasus Korupsi di Ranah Militer

JAKARTA, Cinews.id – Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), sepanjang kasus tersebut dimulai pertama kali oleh KPK. Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU…

[kantorberita]

Tim Hukum Helmi-Mi'an: Lakukan Pengujian UU Pilkada ke MK dan DKPP

Tim Hukum Helmi-Mi’an: Lakukan Pengujian UU Pilkada ke MK dan DKPP KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Tim Kuasa Hukum pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Mi’an, bersama dengan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Elva Hartati dan Makrizal Nedi, mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan…

[bantennewscoid-blog]

Mahasiswa Pandeglang Terobos Kawat Berduri Saat Pelatikan Anggota DPRD

PANDEGLANG – Mahasiswa menerobos kawat berduri yang dipasang oleh kepolisian untuk menjaga jalannya proses pelantikan anggota DPRD Pandeglang dan aksi unjuk rasa mahasiswa, Senin (26/8/2024). Aksi itu dilakukan dua organ mahasiswa Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang. Awalnya mahasiswa hanya melakukan orasi di depan Gedung DPRD Pandeglang…

[nusatimesid]

Akomodasi Putusan MK, Komitmen Komisi II DPR RI Hilangkan Keraguan pada Masyarakat

Nusatimes.id- Komisi II DPR RI menyelenggarakan rapat bersama penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah menyepakati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024 yang mengakomodasi dua putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bertempat Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.Minggu (25/8/2024). Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan rapat tersebut merupakan…

[rasiooid]

KPU Siap Revisi Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Usai Putusan MK

  RASIOO.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, memastikan bahwa KPU akan segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 sesuai dengan putusan tersebut sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada 27 hingga 29…

[buletinnews]

MK Kembali Gelar Sidang Pengujian UU Desa yang Diajukan 14 Cakades Terpilih di Konawe Selatan

Jakarta, BuletinNews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (21/08/2024). Permohonan Perkara Nomor Perkara 92/PUU-XXII/2024 ini diajukan…

[kabartangsel]

MK Ubah Treshold, Airin Rachmi Diany Calon Terkuat di Pilkada Banten 

Partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu kini bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.   Demikian putusan tersebut disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora yang dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).   MK memutuskan syarat mengusung paslon di Pilkada…

[hargo-news]

MK Tolak Gugatan PHPU, KPU Gorut Siapkan Penetapan Caleg Terpilih

Hargo.co.id, GORONTALO – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan PHPU Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024, pada Kamis 6 Juni 2024, di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, menolak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Terkait dengan hal…

[madurapost]

Judicial Review Syarat Calon Independen, Tiga Pemuda Madura Tantang UU Pilkada di MK

JAKARTA, MaduraPost – Tiga pemuda asal Madura, Ahmad Farisi (Sumenep), A. Fahrur Razy (Sumenep), dan Abdul Hakim (Bangkalan), mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon kepala daerah independen/jalur perseorangan. Mereka memohon agar MK membatalkan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang…

[cinews-id]

Apindo Kecewa Dengan Keputusan MK yang Kabulkan Gugatan UU Ciptakerja Klaster Ketenagakerjaan

JAKARTA, Cinews.id – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengaku kekecewa terhadap perubahan di sektor ketenagakerjaan yang terjadi dalam waktu relatif singkat, hal itu di ungkapkannya terkait Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah gugatan yang diajukan buruh terkait Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) klaster Ketenagakerjaan. Shinta mengatakan,…

[klobt]

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Tiga Hakim Berpendapat Berbeda https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20214

Salinan dalam format PDF

[bantennewscoid-blog]

Tim Pemenangan Nuraeni Desak KPU Kota Serang Ganti PPK Bermasalah

SERANG – Salah satu tim pemenangan caleg DPR RI Partai Demokrat dapil Banten II Nuraeni, menyayangkan PPK bermasalah dilantik kembali oleh KPU Kota Serang. Padahal hasil putusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten nomor 001/lp/adm.pl/bwsl.prov/11.00/III/2004 terlapor PPK Taktakan dan Walantaka Kota Serang terbukti melanggar tatacara, prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil…

[nusatimesid]

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Ajukan Uji Materiil UU Tentang Tapera

Nusatimes.id- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Undonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal…

[rasiooid]

KPU Kota Tangerang Berikrar Bakal Jalankan Putusan MK Jika Dapat Arahan dari KPU RI

RASIOO.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menyatakan bahwa mereka akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, setelah mendapatkan arahan dari KPU Pusat. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Tangerang, Rustana, menjelaskan bahwa saat ini…

[buletinnews]

Perbedaan Bats Usia Antara Notaris dan Advokat Dinilai Diskriminatif

Jakarta, BuletinNews.com – Notaris bernama Anisitus Amanat mengajukan uji materiil Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan…