#Putusan
Explore tagged Tumblr posts
Text
MK Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dari Pilkada Bengkulu Selatan 2024, KPU di Perintahkan Gelar PSU
MK Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dari Pilkada Bengkulu Selatan 2024, KPU di Perintahkan Gelar PSU KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU SELATAN|| Mahkamah Konstitusi (MK) resmi Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bengkulu Selatan 2024. Keputusan ini membatalkan kemenangan pasangan Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat, yang sebelumnya diumumkan unggul dalam perolehan suara…
#calon bupati#Diskualifikasi#dua periode bupati#MK diskualifikasi#Pemungutan suara ulang#Pilkada Bengkulu Selatan#Putusan#Sengketa pilkada#Bengkulu Selatan#Gusnan Mulyadi#Mahkamah Konstitusi
0 notes
Text
Putusan MK Selesai, KPU Sumenep Siap Tetapkan Hasil Pilkada 2024
SUMENEP, MaduraPost – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, segera melakukan penetapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan sengketa yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 01). Permohonan tersebut dianggap kedaluwarsa karena diajukan melewati batas waktu yang ditentukan dalam…
#Berita Sumenep#KPU Sumenep#Madurapost#MK#Penetapan#pilkada Sumenep#putusan#sengeketa Pilkada Sumenep 2024#Sumenep
0 notes
Text
Terdakwa Pembunuhan Mahasiswa IAIN Divonis 3 Tahun, Keluarga Korban Kecewa
Hargo.co.id, GORONTALO – Putusan pidana kasus kematian Hasan Saputra Marjono oleh Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo membuat pihak keluarga kecewa. Kekecewaan keluarga dari mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo yang meninggal saat pengkaderan itu disebabkan putusan hakim yang hanya 3 tahun, atau dibawah tuntutan jaksa. “Kami dari pihak keluarga sedikit kecewa, karna putusan sanksi pidananya hanya 3…
#IAIN Sultan Amai Gorontalo#Kecewa#Keluarga Korban#Mahasiswa#Meninggal Dunia#Pengkaderan#Putusan#Terdakwa#Tewas#Vonis Hukuman
0 notes
Text
22/8/2024
#yupyupyup#penco draws#kawal putusan mk#tolak politik dinasti#tolak pilkada akal2an#MondeArt#dia monde
23 notes
·
View notes
Text
of all the pictures of the protests yesterday, this one hits hard. wish we actually could do that though.
(edited to add: apparently this was taken in february this year (which makes sense since it was election day) and the photographer is herlambang jati kusomo, sr. reporter of IDN times)

10 notes
·
View notes
Text

https://x.com/BlogTolkien/status/1827663897324601717?t=iXZjmL1bJoluVAmdVLmwbg&s=19
Linked above is a lovely thread on twt collecting the art people have made regarding the situation in Indonesia right now, with explanations in English regarding context that non-Indonesians might miss. Please consider checking it out! There's a lot of cool stuff!!
Keep in mind that there are some depictions of blood in a few pieces, and at least one has a brain spilling out, though it's stylized. Tread carefully.
And if you're confused about what I mean by the situation in Indonesia, I hope this post helps. Though we had a small win from yesterday's meeting, nothing is set in stone, so we must continue to remain vigilant.
#indonesia#kawal putusan mk#peringatan darurat#tolak politik dinasti#indonesian artists#cw ommetaphobia#<- for the first one#so glad to see so many indonesian artists speaking up. i'd join them but ive been in a tough art spot recently --#-- and i often struggle even more w making art regarding serious isssues#image description in alt
6 notes
·
View notes
Text
Pasca Putusaan MK, Polres Pesawaran Intensifkan Kegiatan Pengamanan Wilayah
Pesawaran, Mediapromoter.id – Polres Pesawaran dan jajaran mengerahkan personel melaksanakan pengamanan wilayah pasca putusaan gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Pesawaran 2024. Kegiatan pengamanan tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel siaga 1 pengamanan yang digelar di lapangan Mako Polres Pesawaran, Senin (24/2/2025). Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni…
0 notes
Text
Hindari Konflik! Imbauan Kepala Kampung Amungi Jelang Putusan PHPU
tvpapua.com, Jayapura, 23/02 Puncak – Kepala Kampung Amungi, Distrik Ilaga Utara, Anis Hagabal, mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk menjaga ketenangan dan kedamaian menjelang keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Puncak yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Anis Hagabal usai…
0 notes
Text
Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa Digelar Serentak 20 Februari
suarakarsa.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar serentak pada 20 Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui perubahan jadwal dari semula 6 Februari, menyusul penyesuaian jadwal putusan dismissal di MK. “Saya melapor kepada Pak Presiden…
0 notes
Text
Instruksi Tegas Prabowo: Upayakan Pelantikan Kepala Daerah Secepat Mungkin
REKONFUNEWS.COM, JAKARTA || Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah untuk dilakukan secara cepat dan efisien, dengan menyatukan pelantikan Kepala Daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). Instruksi ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kepada wartawan di Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31…
#Dismissal MK#Mahkamah Konstitusi#Pelantikan Kepala Daerah#Pemerintahan Efisien#Politik Daerah#Prabowo#putusan sela#Tito Karnavian
0 notes
Text
Dugaan Skandal di PN Sumenep, Status Kasasi Muncul Ajaib di Detik Terakhir!
SUMENEP, MaduraPost – Kuasa Hukum Fathor Rasyid, Nadianto dan Ibnu Hajar, mencurigai adanya praktik yang tidak wajar di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Hal ini terkait dengan status perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Smp tanggal 2 Mei 2024. Perkara tersebut telah inkrah dan telah diajukan permohonan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 391/PDT/2024/PT SBY. Namun, secara…
#Berita Sumenep#Kasasi#Kasus#Kuasa hukum#Madurapost#pengadilan negeri sumenep#Pengadilan Tinggi Surabaya#permohonan#putusan#skandal#Sumenep
0 notes
Text
KPU Gorut Siap Jalankan Putuskan MK
Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara (Gorut) siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Hal itu ditegaskan Ketua KPU Gorut, Sofyan Djakfar ketika diwawancarai awak media melalui sambungan telepon seluler aplikasi WhatsApp, Senin (24/2/2025). “Kami siap menjalankan putusan MK,” tegas Sofyan. Pun demikian,…
#Hasil Pilkada#KPU Gorontalo Utara#Mahkamah Konstitusi#MK#Pemungutan Suara Ulang#Pilkada Gorontalo Utara#PSU#Putusan MK
0 notes
Text
Kepala Daerah Batal Dilantik pada 6 Februari 2025, Tunggu Putusan Dismissal MK
JAKARTA, Kebumen24.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal digelar pada 6 Februari 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap putusan sela MK yang akan membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada 2024. Continue reading Kepala Daerah Batal Dilantik pada 6 Februari…
0 notes
Text
Vonis Bebas WNA China dalam Kasus Tambang Emas Ilegal: LAKI Laporkan ke KY
Vonis Bebas WNA China dalam Kasus Tambang Emas Ilegal: LAKI Laporkan ke KY KBRN1 NUSANTARA, KALIMANTAN BARAT|| Vonis bebas terhadap Warga Negara Asing (WNA) Asal China dalam Kasus Tambang Emas Ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat, telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Laskar Anti Korupsi (LAKI), Langkah tegas yang diambil oleh LAKI akan melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial…
#kasus tambang#Komisi Yudisial#Laskar Anti Korupsi#putusan Pengadilan Tinggi#tambang emas ilegal#Vonis Bebas#WNA China#Pemberantasan Korupsi
0 notes
Text
Diberhentikan dari Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyudi Gugat ke PTUN
 RASIOO.id – Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni akan menempuh proses hukum atas keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Ketua KPU Jawa Barat karena melanggar etik. “Apa yang diputuskan oleh DKPP saya sangat menghormati DKPP selaku kode etiknya penyelenggara pemilu, tapi di sisi lain ketika menerima itu saya juga akan menggunakan hak…
0 notes