#Koalisi Partai

[madurapost]

Koalisi Tiga Partai Resmi Usung Achmad Baidowi di Pilkada Pamekasan 2024

PAMEKASAN, MaduraPost – PDI Perjuangan, PPP, dan PAN resmi mengusung Achmad Baidowi sebagai calon Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan 2024. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH. Said Abdullah, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Odaita, Pamekasan, pada Sabtu (27/7/2024). Menurut Said Abdullah, keputusan ini diambil setelah melalui…

[bantennewscoid-blog]

Peneliti Sebut Jokowi Sedang 'Rayu' Surya Paloh

BANTEN – Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah merayu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, saat bertemu di Istana pada Minggu (18/2/2024) malam, untuk menerima hasil Pemilu 2024. Di mana, hasil quick count Pilpres 2024 menyatakan pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran. Sementara Paloh mendukung Anies Baswedan-Muhaimin…

[kbanews]

Menelisik Efek Positif Bergabungnya Golkar di Koalisi Pendukung Anies Baswedan

JAKARTA | KBA – Sebuah pertanyaan soal apa yang dibutuhkan capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan agar bisa berhadapan dengan capres Gerindra, Prabowo Subianto dan capres PDIP, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 belakangan mengemuka. Salah satu jawabannya adalah partai besar. Dan yang paling memungkinkan ikut mendukung Anies adalah Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini dipandang bisa…

[kebumen24-com]

Lima Partai Gabungan Koalisi Kebumen Pasti Resmi Dukung dan Siap Menangkan Arif – Rista di Pilkada 2024

KEBUMEN, Kebumen24.com –  Lima partai politik secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati, H. Arif Sugiyanto, SH, MH dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S,ST, MM. di Pilkada Kebumen 2024. Deklarasi tersebut berlangsung di halaman Posko Kemenangan Arif-Rista, atau Rumah Rakyat, di Jalan Pahlawan, Kebumen, Minggu 25 Agustus 2024, malam. Continue reading Lima…

[tangerangraya]

Senam Bareng Demokrat Tangsel, Riza Patria Akan Terus Perkuat Komunikasi ke Partai Koalisi

Tangerang Selatan – Bakal calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ahmad Riza Patria menyatakan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai koalisi pendukung pencalonannya bersama Marshel Widianto pada Pilkada Tangsel 2024. Komunikasi dengan partai koalisi pendukung, terutama dilakukan ketika saat menjelang masa-masa pendaftaran calon ke KPU Kota Tangsel yang akan dilakukan pada…

[rasiooid]

Pengamat Sebut Jika Rudy Susmanto dan Elly Yasin Duet di Pilbup Bogor 2024, Kemenangan Mutlak Bisa Diraih

RASIOO.id – Pengamat politik Arif Bahtiar menyampaikan pandangan optimis terhadap pasangan Rudy Susmanto dan Elly Rahmat Yasin dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Menurut Arif, pasangan ini memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Rudy Susmanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, berasal dari Partai Gerindra. Partai ini merupakan pemenang…

[bidiktangsel]

AHY Sebut Partai Nasdem dan PKS Senasib Padahal Belum Deal Koalisi Tapi Ngajak Bikin Sekretariat Perubahan

Jakarta, bidiktangsel.com – Belum deal koalisi, AHY ngajak Partai Nasdem dan PKS bikin sekretariat perubahan. Bahkan AHY memuji Anises Baswedan sebagi tokoh perubahan. AHY-sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono mungkin sudah mendapatkan sinyal adanya koalisi sehingga mengajak Partai Nasdem dan PKS bikin sekretariat perubahan. “Demokrat, PKS, dan Nasdem senasib dan seperjuangan. Bagi Demokrat,…

[riaunews]

Pengamat Peringatkan NasDem dan Anies Kemungkinan Demokrat-PKS Bisa Tinggalkan Koalisi

Pengamat Peringatkan NasDem dan Anies Kemungkinan Demokrat-PKS Bisa Tinggalkan Koalisi

Tim kecil Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. (Foto: detik) Jakarta (Riaunews.com) – Keinginan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden bisa kandas. Apalagi telah muncul wacana dari PKS untuk membuka peluang rujuk koalisi dengan Gerindra di Pemilu 2024. Koalisi mengusung Anies diinisiasi oleh NasDem dengan menggandeng PKS dan Partai Demokrat. NasDem…

[beningtirta]

Menggunakan Akal Sehat

Jika politik Indonesia masih merujuk pada ketokohan, kita sudah hampir 10 tahun menyaksikan bahwa tokoh yang terlihat merakyat dan dekat dengan masyarakat itu berpihak pada penguasa tambang dan pemilik korporasi ekstraktif di balik layar.

Jika politik Indonesia masih merujuk pada partai, tentu partai-partai besar akan kita blacklist karena kader-kader mereka terdakwa kasus korupsi. Partai-partai di Senayan bergotong royong dan buru-buru membuat aturan-aturan menguntungkan sebagian kalangan dan melemahkan pemberantasan korupsi.

Jika politik Indonesia masih merujuk pada garis darah, kita hanya memberikan ruang praktik-praktik nepotisme untuk terus tumbuh. Toh, kita sudah lihat bahwa dukungan pertahana pada anggota keluarga dipertontonkan begitu vulgar.

Tapi, politik Indonesia 2024 dan di masa mendatang harus merujuk pada akal sehat karena kita sudah lelah aturan dan mandat rakyat digunakan untuk keuntungan segelintir kelompok. Kita tidak mau lagi menonton koalisi pragmatis yang bagi-bagi kursi menteri.

Sudah saatnya kita memulai mengeliminasi turunan dari rezim 10 tahun yang memundurkan demokrasi dan penegakan hukum.

Saya mengajak teman-teman mempertimbangkan mudharat yang khusus maupun yang umum dari tokoh-tokoh calon presiden dan wakil presiden Indonesia hari ini.

Juga untuk partai-partai pendukung calon presiden dan wakil presiden, jangan dipilih caleg dari partai pendukung capres-cawapres yang tidak bakal kamu pilih.

Untuk kursi DPR, beri dukungan dan kesempatan para partai-partai baru yang belum punya catatan hitam maupun merah.

Akal sehat seharusnya menyadarkan kita bahwa rezim satu dekade ini tidak berpihak pada kemakmuran untuk semua dan masih menyokong profit oligarki yang berdiri di belakang layar mengeksploitasi politik popularitas.

Terakhir, stop voting for celebrities! Lebih baik beri suaramu untuk (mantan) aktivis dan profesional yang ingin menggunakan dan menyumbangkan keahlian dan pengalaman relevan mereka untuk legislasi Indonesia yang lebih baik.

[selamat-linting]

Namun ketika kita berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa berbicara demokrasi secara umum. Kita perlu bertanya demokrasi untuk siapa? Untuk kelas mana? Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang sekarang sedang dikurung sendirian oleh KIM+ tentu terganggu dengan upaya sebagian besar fraksi DPR tersebut. Kalau berhasil, maka mereka dapat kehilangan “hak demokratis” mereka untuk memiliki calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi apa untungnya bagi buruh dan rakyat Indonesia? Apa yang kita dapatkan kalau mereka bisa memiliki calon gubernur atau bahkan memangkan kursi gubernur DKI Jakarta?

Senin, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada. Terdapat dua putusan penting di hari yang sama. Pertama, putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Di dalam putusan ini, MK menyebut bahwa partai politik atau gabungan partai politik serta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun mereka tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ambang batas Pilkada ditentukan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemillu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.

Kedua, adalah putusan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. MK menolak permohonan dua mahasiswa, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang meminta MK mengembalikan tafsir syarat usia calon kepala daerah sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Adapun, putusan MA tersebut berhubungan dengan perubahan syarat usia calon kepala daerah menjadi saat pelantikan calon terpilih. Sebelumnya, syarat terkait berlaku saat penetapan calon oleh KPU.

Sehari setelahnya, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) berencana untuk mengadakan rapat guna mendalami Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon. Rencananya, rapat diselenggarakan pada Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, tidak hanya mengeksaminasi dua putusan itu, DPR berusaha untuk menganulirnya. Upaya menganulir dua keputusan tersebut mengarah pada dua tujuan. Pertama, ada dua skenario berhubungan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Yaitu mengembalikan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan tetap menerapkan Pasal 40 tentang syarat ambang batas, yaitu 20 persen kursi DPRD bagi partai calon atau gabungan partai untuk mengusung calon atau memberlakukannya pada Pilkada 2029. Kedua, adalah mengubah usia calon kepala daerah sejak dilantik sesuai Putusan MA meski MK dalam putusan 70/PUU-XXII/2024 menegaskan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan bukan sejak pelantikan.

Sikap DPR yang demikian kemudian mendorong terjadinya konsolidasi di antara beberapa kalangan gerakan. Per hari ini, aksi-aksi terjadi di Palembang, Padang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Malang, Cianjur, Bandung, Makassar, Surabaya. Apa yang dapat dipotret atas kemarahan tersebut? Terdapat dua kecenderungan sudut pandang. Pertama, marah karena DPR terlihat berusaha untuk mengakomodir rencana Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM +) bertarung melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Kedua, marah karena menganggap situasi demokrasi di Indonesia sudah memburuk dan Dinasti Jokowi telah keterlaluan.

Namun ketika kita berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa berbicara demokrasi secara umum. Kita perlu bertanya demokrasi untuk siapa? Untuk kelas mana? Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang sekarang sedang dikurung sendirian oleh KIM+ tentu terganggu dengan upaya sebagian besar fraksi DPR tersebut. Kalau berhasil, maka mereka dapat kehilangan “hak demokratis” mereka untuk memiliki calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi apa untungnya bagi buruh dan rakyat Indonesia? Apa yang kita dapatkan kalau mereka bisa memiliki calon gubernur atau bahkan memangkan kursi gubernur DKI Jakarta?

Bukankah semua partai-partai tersebut, baik yang berada di dalam KIM+ termasuk juga PDI Perjuangan serta juga Anies Baswedan justru berperan besar dalam mendukung secara langsung ataupun tidak langsung pengesahan berbagai produk hukum yang merusak demokrasi, merusak demokrasi bagi buruh dan rakyat? Bukankah faktanya, rentetan produk hukum anti demokrasi banyak yang dilahirkan di Indonesia selama Rezim Mega-Hamzah, SBY-JK dan SBY-Boediono? Selama 10 tahun Rezim Jokowi, kita melihat berbagai produk hukum anti demokrasi juga terus disahkan.

Di tahun 2017, Jokowi mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2017 yang mengatur keramaian umum dan kegiatan politik memerlukan izin dan dapat ditolak dan boleh dibubarkan jika tidak mengantongi persetujuan Polisi. Tahun yang sama, Perppu Ormas disahkan yang akhirnya membuat pembubaran organisasi massa dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, tanpa melalui mekanisme pengadilan. Di dalam UU Terorisme dan UU ITE revisi era Jokowi, terdapat pidana untuk orang-orang yang memilih untuk abstain dalam pemilihan umum. Selain itu terdapat juga KUHP baru yang di dalamnya memuat pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama.

Di sektor perburuhan, sikap anti demokrasi rezim Jokowi sudah nampak sejak mereka mengeluarkan PP 78/2015 yang secara esensial menghilangkan akses serikat buruh untuk terlibat dalam penentuan upah minimum. Ke depan, DPR dan Pemerintah juga tengah menggodok revisi UU Polri yang membuat polisi dapat semakin berpolitik dan revisi UU TNI yang membuka pintu anggota TNI aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Produk-produk kebijakan anti rakyat tersebut dilahirkan dalam iklim politik parlemen yang relatif sama: disepakati oleh semua partai, yang mendukung ataupun tidak mendukung pemerintahan Jokowi.

Itu bukan berarti bahwa berbagai faksi elit politik dapat terus bersatu dan hidup bahagia. Tentu saja ada pertarungan di antara mereka tapi pada dasarnya pertarungan tersebut adalah pertarungan jatah kekuasaan politik dan sumber-sumber ekonomi. Kita tidak bisa mengatakan bahkan membayangkan bahwa pertarungan antar faksi elit politik akan terkait dengan kepentingan buruh dan rakyat seperti demokrasi dan kesejahteraan. Pertarungan mereka akan selesai seiring pembagian jatah kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi selesai. Apakah kita semua masing mengingat pertarungan Jokowi-Ma’aruf lawan Prabowo-Sandiaga? Apakah masih ingat bagaimana Jokowi-JK berjanji pemerintahannya akan profesional? Prabowo dan Sandiaga menjadi menteri Jokowi-Ma’aruf sedangkan pemerintahan Jokowi semakin jelas merupakan pemerintahan bagi-bagi jabatan termasuk kepada mereka yang pernah menjadi lawan politiknya.

Tentu saja PDI-Perjuangan akan berselancar di tengah arus penolakan revisi UU Pilkada. Dalam situasi ini, gerakan harus mengangkat tuntutannya sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya, sekongkrit-kongkritnya. Tanpa itu maka faksi-faksi borjuis yang ada dapat dengan mudah memberikan isian dari ruang kosong tuntutan yang dibuat oleh gerakan. Ini bisa saja mendorong salah satu bagian dari gerakan untuk menghentikan gerakan ataupun lebih parah adalah kuda tunggangan dari faksi borjuis yang ada.

Tuntutan-tuntutan yang merupakan kepentingan dari buruh dan rakyat untuk demokratisasi, pertama dan terutama adalah penghapusan seluruh produk hukum yang anti demokrasi. Di dalamnya termasuk berbagai produk hukum di atas. Semua produk hukum terkait pemilihan umum ataupun partai politik harus menghilangkan hambatan apapun, batasan apapun, syarat apapun serta harus membuka seluas-luasnya, mempermudah semudah-mudahnya akses buruh dan rakyat untuk mendirikan partai politik ataupun mengusung calon pemimpinnya sendiri.

Semua paket undang-undang-undang ini adalah pondasi penghancuran demokrasi buruh dan rakyat di masa Reformasi di satu sisi, di sisi lain alat kepentingan kelas penguasa. Dapat dipastikan, akan terus menjadi senjata rezim kekuasaan selanjutnya: sisa-sisa Orde Baru dan dinasti politik. Ketika tuntutan-tuntutan tersebut diperjuangkan, dengan sendirinya perjuangan buruh dan rakyat akan membangun tembok pemisah dengan elit borjuasi sehingga sulit untuk diintervensi atau sekedar menjadi kuda tunggangan salah satu faksi borjuis.

Pada akhirnya untuk melawan kebijakan-kebijakan anti demokrasi, menghancurkan sisa-sisa rezim militer Soeharto dan dinasti politik dibutuhkan kekuatan politik dari buruh dan rakyat itu sendiri. Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sebagai kekuatan progresif yang relatif signifikan di Indonesia harus menginisiasi dan menuntaskan pembicaraan serta pembangunan kekuatan politik alternatif. Kekuatan politik alternatif atau sebuah partai politik yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik adalah kebutuhan mendesak dari buruh dan rakyat Indonesia. Poin ini penting untuk diperjelas karena masih terdapatnya kekacauan pandangan di antara gerakan itu sendiri. Misalnya pandangan yang mengatakan bahwa membangun kekuatan atau partai politik alternatif itu terlalu ngawang-ngawang, ataupun pandangan yang menghapuskan tujuan perebutan kekuasaan itu menggantikannya dengan pandangan LSM ataupun gerakan moral bahwa tujuan gerakan adalah menjadi oposisi ataupun menjadi semacam kritikus loyal, penyeimbang atau semacamnya.

[priangancom]

Koalisi Tidak Solid, Gagal Kuasai Parlemen, PPP Sulit Menangkan Pilkada Kab. Tasik? ft. Dr Maulana J

TASIKMALAYA | Priangan.com –  Koalisi Tasikmalaya Maju (KTM) yang terdiri dari Gerindra, PPP, PKS dan Demokrat sepertinya tidak solid. KTM yang mengusung calon Cecep-Asep ini gagal menguasai kekuatan di parlemen DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Apakah ini petanda ketidak-solidan partai politik di tubuh KTM? apakah situasi ini akan lebih memberatkan perjuangan koalisi ini dalam memenangkan Pilkada Kab.…

[madurapost]

Jadi Tim Paslon 'Tauhid', Kader PBB Pamekasan Puji Kebijaksanaan SBY

PAMEKASAN, MaduraPost – Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga merupakan tokoh sentral Partai Demokrat, kerap menjadi inspirasi bagi banyak kalangan, termasuk kader-kader partai di luar Demokrat. Hal ini terbukti ketika Bahrullah Shodiq, kader Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Pamekasan, menyebut nama SBY dalam sambutannya saat ditunjuk sebagai Ketua Tim Partai…

[bantennewscoid-blog]

Usung Semangat Kota Serang Kreatif, Wahyu Nurjamil Mantap Maju di Pilkada Kota Serang

SERANG – Bakal calon Walikota Serang, Wahyu Nurjamil, memaparkan visi dan misinya di hadapan DPW PKB Provinsi Banten, Kota Serang, Minggu, (19/5/2024). Penyampaian ini merupakan langkah penting dalam proses penentuan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang untuk Pilkada 2024. Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Nurjamil menjelaskan bahwa ia telah menyampaikan seluruh visi misinya kepada tim…

[kbanews]

Anies Dorong Bakal Cawapres Mulai Dibahas, Dulu Cawagub Tak Dicari

JAKARTA | KBA — Di antara nama-nama bakal calon presiden (capres) yang muncul kepermukaan untuk Pilpres 2024, Anies Rasyid Baswedan menjadi yang terdepan dalam mendorong pencarian bakal calon wakil presiden (cawapres). Dalam wawancara eksklusif bersama Febby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network yang tayang di kanal YouTube @Tribunnews pada Jumat malam, 3 Maret 2023, Anies…

[tangerangraya]

Pilkada Tangsel 2024, Demokrat Tangsel Membetulkan Akan Merapat ke Golkar

Tangerang Selatan – Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Julham Firdaus, membetulkan adanya surat tugas untuk mendukung Pasangan Calon Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan pada Pilkada Tangsel 2024. Julham menyampaikan, keluarnya surat tugas tersebut dikarenakan baru Benyamin-Pilar yang mengikuti mekanisme untuk menjadi pasangan calon wali kota di Tangsel. “Dalam…

[rasiooid]

Dedie A. Rachim dan Partai Demokrat Jawa Barat Bahas Penguatan Koalisi untuk Pilwalkot Bogor 2024

RASIOO.id – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, H. Anton Sukartono, M.Si, mengadakan pertemuan dengan Calon Walikota (Cawalkot) Bogor yang diusung oleh Partai Demokrat, Dedie A. Rachim, bersama sejumlah tokoh penting partai dan anggota koalisi. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penguatan koalisi dalam rangka persiapan Pilkada Bogor. Dalam pertemuan yang berlangsung di Bandung tersebut,…