#Kepolisian RI

[riaunews]

Golkar Tolak Usulan PDIP Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

Usulan PDIP agar Polisi dibawah TNI atau kemendagri ditolak banyak fraksi di DPR RI. Jakarta (Riaunews.com) – Usulan institusi Polri di bawah TNI dan Kemendagri mendapat penolakan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III Fraksi Golkar, Soedeson Tandra menilai, usulan politisi PDIP Deddy Sitorus itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi. “Mengenai institusi polisi…

[bogorexpose]

Catatan Untuk Polri

Institusi Polri yang saat ini dikomandani Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membukukan catatan terbaiknya di dalam akhir penyelesaian Grand Strategi Polri 2005-2025. Pasalnya, kepercayaan dari publik terhadap Polri melalui hasil survey Litbang Kompas cukup tinggi dan meningkat tajam mencapai 73℅ menjelang Hari Ulang Tahun Polri Ke-78, pada tanggal 1 Juli 2024. Keberhasilan ini harus dijadikan…

[madurapost]

Polres Pamekasan Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

PAMEKASAN, MaduraPost – Polres Pamekasan kembali mencatat prestasi gemilang dengan menerima piagam penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam ajang Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024. Acara berlangsung di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (13/12). Penghargaan bergengsi ini diberikan atas komitmen Polres Pamekasan dalam memberikan pelayanan publik yang…

[kbanews]

Pelaku yang Ancam Tembak Anies Baswedan Ditangkap, Timnas AMIN: Terima Kasih, Kepolisian RI

JAKARTA | KBA – Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, berterima kasih atas langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah menindak terduga pengancam pembunuhan terhadap Anies Baswedan. “Kami dari Timnas Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepolisian RI, terutama…

[holopiscom]

Legislator Tuding ada Keterlibatan Bankir dalam Kasus Percetakan Uang Palsu di Kampus UINAM

SULSEL – Anggota Komisi III DPR-RI Rudianto Lallo mengaku menerima informasi dugaan adanya keterlibatan oknum bankir dalam sindikat yang memproduksi uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Kini informasi tersebut  menjadi tanda tanya bagi aparat kepolisian yang mengusut kasus ini. Mantan anggota DPRD Sulsel ini mengaku heran dengan penemuan pabrik uang palsu di kampus UIN…

[cinews-id]

Presiden Prabowo Subianto Mengimbau Kepolisian Kurangi Pemborosan dan Kurangi Seremoni

SEMARANG, Cinews.id – Presiden RI Prabowo Subianto mengimbau jajaran kepolisian untuk mengelola anggaran secara hemat dan efisien, termasuk dengan mengurangi acara-acara seremoni, seperti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT). “Sekali lagi, hemat, kurangi pemborosan. Kurangi seremoni, jangan terlalu banyak perayaan HUT,” tegas Prabowo saat menghadiri apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian,…

[ingatlah]

Komisi III DPR RI Bahas Kasus Polisi Tembak Polisi di Mapolda Sumbar

INGATLAH.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, bersama rombongan tiba di Mapolda Sumatra Barat pada Senin (25/11/2024) untuk mengadakan rapat bersama jajaran kepolisian terkait insiden penembakan antaranggota polisi di Polres Solok Selatan. “Kami ingin mendengarkan langsung keterangan dari bapak Kapolda Sumbar bersama jajarannya terkait kasus yang terjadi kemarin,” ujar Sahroni saat…

[satu-komando]

BPK RI Lakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Rutin Pada Satker Polda Jambi, Salah Satunya Ditpolairud

  Jambi Satukomando.com – Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang ada pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi serta Satuan Kerja lainya pada jajaran Polda Jambi. Sebagaimana diketahui bahwasanya tugas BPK RI diantaranya adalah Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah…

[lapaspamekasan]

Wujudkan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ditjenpas Lakukan Pemindahan 88 Narapidana Tahap II ke Nusakambangan

Wujudkan program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta sejalan dengan Asta Cita Presiden RI tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kembali pindahkan 40 Narapidana risiko tinggi wilayah Banten dan 48 Narapidana risiko tinggi wilayah Jawa Timur ke Nusakambangan, Kamis (14/11). Total terdapat 88 Narapidana yang dipindahkan sebagai upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lapas dan Rutan. Berdasarkan hasil operasi di sejumlah Lapas, Narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih melakukan penyalahgunaan narkoba, love scamming, serta penipuan online dari Lapas dan Rutan. Pemindahan Narapidana melibatkan anggota TNI, Kepolisian RI, dan BNN yang dikoordinir langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen, Ditjenpas, TeguhYuswardhie. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan Lapas dan Rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Proses pemindahan Narapidana dibagi menjadi dua titik keberangkatan, yakni dari Lapas Kelas IIA Cilegon untuk wilayah Banten dan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun untuk wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, ke-84 Narapidana akan ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan Super Maximum Security. Harapannya, selain menimbulkan efek jera, juga memutus jaringan peredaran narkoba dari Lapas dan Rutan. Langkah ini juga menjadi aksi nyata upaya mengatasi masalah overcrowded di Lapas dan Rutan yang merupakan salah satu dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif. Ini merupakan pemindahan Narapidana risiko tinggi ke Nusakambangan tahap kedua sebagai keberlanjutan program pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di Lapas dan Rutan.

[m1totocss2]

MPR harap Kompolnas 2024-2028 jaga kontinuitas keberhasilan kepolisian

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengharapkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 dapat menjaga kontinuitas atau kesinambungan keberhasilan kepolisian.Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, juga mengharapkan agar Kompolnas dapat menjadi penyeimbang baik buruknya wajah kepolisian."Kami berharap Kompolnas bisa menjadi penyeimbang institusi melalui kewenangan pengawasan, dan pengamanan personel kepolisian yang independen dan profesional," kata Ibas.

Berita lengkapnya : Klik disini

[riaunews]

PDIP Nilai MKD Otoriter Jika Panggil Anggota DPR yang Sebut Narasi Partai Cokelat

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus. (Foto: VIVA) Jakarta (Riaunews.com)- Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, menganggap langkah Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR untuk memanggil anggota legislator Senayan yang menyebarkan narasi keterlibatan aparat kepolisian atau “Partai Cokelat” di Pilkada 2024 sebagai tindakan yang sewenang-wenang. “Belum apa-apa DPR sudah mau mencoba…

[kabarbritam1toto]

Kemkomdigi berhentikan sementara 11 pegawai yang terlibat judi online

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengumumkan pemberhentian sementara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang ditahan polisi karena diduga punya afiliasi dengan kegiatan judi online.

Kemkomdigi akan memberhentikan sementara pegawai-pegawai yang diduga terlibat perjudian daring dalam waktu maksimal tujuh hari sejak kepolisian menerbitkan surat penahanan mereka.

"Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Senin.

"Jika proses hukum mencapai status inkracht (berputusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat," ia menambahkan.

Meutya mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkomdigi berkoordinasi dengan Kepolisian RI dalam memverifikasi data pegawai-pegawai kementerian yang diduga terlibat kegiatan judi daring.

"Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan," katanya.

Meutya mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Kemkomdigi untuk menjalankan pakta integritas yang telah disepakati dalam upaya pemberantasan praktik ilegal, termasuk judi online.Kemkomdigi terus memantau perkembangan penanganan kasus judi daring dan menyiapkan tindak lanjut terhadap pegawai-pegawai kementerian yang ditemukan terlibat dalam aktivitas ilegal.Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Minggu (3/11) menyampaikan bahwa tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdigi bertambah dua orang menjadi 16 orang.Tersangka dalam perkara itu terdiri atas 11 orang pegawai Kemkomdigi dan lima warga sipil.Menurut kepolisian, pegawai Kemkomdigi yang menjadi tersangka dalam perkara judi daring menyalahgunakan wewenang untuk memblokir situs perjudian daring."Kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam.

[britam1totoooo]

Polda Sumut ungkap 673 kasus pidana narkoba dengan 838 tersangka

Medan (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) dan jajaran mengungkap 673 kasus tindak pidana narkoba dengan 838 tersangka di wilayah hukumnya, periode 13 September hingga 28 Oktober 2024.

"Dengan rincian jaringan sebanyak 686 tersangka dan pengguna 152 tersangka dengan total 673 kasus," ujar Kepala Polda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Februanto di Medan, Selasa.

Whisnu mengatakan dari hasil penangkapan ratusan tersangka tersebut, Polda Sumut dan jajaran berhasil menyita sebanyak 396,63 kilogram sabu-sabu, ganja 29,03 kilogram, pil ekstasi 62.929 butir dan kokain 1,56 kilogram.

Lebih lanjut, pengungkapan tindak pidana narkoba ini dilakukan selama 46 hari, yang terhitung sejak 13 September sampai 28 Oktober 2024.

"Kami terus melakukan penindakan tegas dan terukur terhadap pelaku yang terlibat narkoba agar tidak terjadi lagi peredaran di wilayah ini," kata Whisnu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Yemi Mandagi mengatakan, berbagai pengungkapan tindak pidana narkoba ini ada yang merupakan jaringan internasional yang didistribusikan dari Malaysia ke Kabupaten Asahan dan jaringan nasional untuk didistribusikan ke Medan, dan lainnya.

Modus yang digunakan para pelaku di antaranya memasukkan narkoba ke dalam ransel dan koper yang dibawa ke Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang.

"Untuk melalui perairan dari wilayah Tanjungbalai dengan menggunakan kapal nelayan untuk dibawa ke Medan," ucap Yemi.

Ia menambahkan Polda Sumut dan jajaran itu masyarakat yang diselamatkan sebanyak 1.771.809 orang dari hasil penangkapan total narkoba tersebut.

Para pelaku dijerat Pasal 114, Pasal 112, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, seumur hidup atau paling singkat penjara empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Dengan rincian, sabu-sabu seberat 396,63 yang diselamatkan anak bangsa sebanyak 1.586.520 orang.

Kemudian, ganja seberat 29,03 dapat menyelamatkan anak bangsa sebanyak 116.120 orang. Pil ekstasi sebanyak 62.929 menyelamatkan anak bangsa sebanyak 62.929 orang. Lalu, kokain seberat 1,56 kilogram dapat menyelamatkan anak bangsa sebanyak 6.240 orang.

[holopiscom]

Rikwanto Tegur Polri, Banyak Kasus Viral Dulu Baru Gerak Cepat

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus mantan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Irjen. Pol (purn) Rikwanto memberikan teguran keras kepada seluruh jajaran Polri di seluruh daerah untuk menghapus stigma no attantion no justice (tanpa perharian tak ada keadilan). Hal ini menyikapi kasus lambatnya penanganan kasus penganiayaan George Sugama Halim kepada Dwi Ayu Darmawati. Di mana…

[cinews-id]

Ketua Komisi III DPR RI Bantah Adanya Keterlibatan Partai Coklat di Pilkada 2024

JAKARTA, Cinews.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah isu adanya keterlibatan ‘partai cokelat’ yang dikonotasikan dengan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Habiburokhman dengan pasti menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks. Menurutnya, tudingan adanya keterlibatan partai cokelat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal sebab kompetisi pilkada tak…