#Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

[rasiooid]

Pemkab Bogor-KemenPUPR susun desain mempercantik Kawasan wisata Puncak

RASIOO.ID –  Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI mulai membuat desain untuk mempercantik kawasan wisata Puncak. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika di Cibinong, Senin, mengungkapkan pembuatan desain ini diawali dengan peninjauan langsung ke…

[sumbartodaynews]

Serap Aspirasi Pemkab Dharmasraya buka Konsultasi Publik RKPD 2026.

DHARMASRAYA, SUMBARTODAYNEWS.COM —Annisa Suci Ramadhani, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, H. Adlisman membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Auditorium Dharmasraya, Rabu (26/2). Kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Transisi, Kepala…

[lampung7com]

PJ. Sekda Jon Edwar Buka Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025

PESIBAR – Pj. Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Drs. Jon Edwar, M.Pd., membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025, di ruang rapat Sekda Lantai 3 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (25/2/2025). Ikut hadir juga dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan…

[hargo-news]

Bappeda Gorut Gelar Konsultasi Publik RKPD 2026

Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menggelar konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Gorut Tahun 2026, Kamis (13/02/2025). Kepala BAPPEDA Gorut, Helmi Potutu, menjelaskan secara garis besar untuk penyusunan rencana kerja saat ini disesuaikan dengan paradigma, perencanaannya secara holistik,…

[madurapost]

Bappeda Sumenep Dorong Peran Media dalam Pembangunan dan Ketahanan Pangan

SUMENEP, MaduraPost – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang jatuh pada 9 Februari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan ucapan selamat dan menekankan pentingnya peran pers dalam pembangunan daerah. “Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 09 Februari 2025, Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa,” kata…

[cinews-id]

BPKP Ungkap Beragam Modus Kecurangan Pemda Dalam Perencanaan Anggaran

JAKARTA, Cinews.id – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh mengungkap beragam modus kecurangan pemerintah daerah (pemda), dalam perencanaan anggaran. Kecurangan terus berulang 20 tahun terakhir. “Ini kalau kita lihat modusnya ini masih sama-sama aja 10-20 tahun yang lalu, berulang, berulang, berulang, berulang ya kan, salah perencanaan penganggaran Pendapatan Asli…

[m1totoslot]

BGN konfirmasi kehadiran Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Magelang

Untuk 3.000 orang, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai dengan SMA.

Kota Magelang (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengonfirmasikan kehadiran Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang, Jawa Tengah."Untuk 3.000 orang, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA), termasuk santri dan sekolah kegamaan lainnya," kata Dadan saat dihubungi dari Kota Magelang, Sabtu.Walaupun demikian, Dadan belum mengonfirmasikan lebih lanjut terkait dengan satuan tersebut akan dibangun pada daerah lain di Indonesia.Sementara itu, saat ini Kabinet Merah Putih sedang menjalani pembekalan seputar program prioritas seperti hilirisasi hingga makan bergizi gratis. Pada hari kedua agenda pembekalan retret yang berlangsung di kompleks Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dikonfirmasi di Magelang mengatakan bahwa sesi pembekalan kali ini menghadirkan pemateri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman."Banyak sesi penting yang akan disampaikan hari ini oleh para pembicara seperti dari Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Badan Gizi, dan Menteri Pertanian," katanya.Dalam retret tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan peran penting BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan.Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati membahas tema terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan strategi fiskal yang berkelanjutan.

[bogorexpose]

Ajat Rochmat Jatnika Resmi Duduki Jabatan Sekda Kabupaten Bogor

BOGOR – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ajat Rochmat Jatnika resmi menduduki jabatan Sekretaris Daerah. Ya, mantan Kadis DPKPP Kabupaten Bogor itu resmi mengantikan Suryanto Putro, yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pj Sekda Kabupaten Bogor. Tugas berat kini menanti Ajat, mempersiapkan kehadiran Bupati Bogor baru, hasil Pilkada 2024 mendatang. Ajat juga diandalkan bakal menghidupkan…

[rasiooid]

Organisasi KPP dan Bapperida Sepakat Soal Kesetaraan Pendidikan di Kota Bogor

RASIOO.id – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor menggelar audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor pada Jumat, 10 Januari 2025. Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif KPP Bogor. Ia menegaskan komitmennya untuk membantu program-program yang sejalan dengan tujuan kesetaraan pendidikan. “Kami…

[sumbartodaynews]

Dharmasraya Raih Predikat Kabupaten Inovatif Dalam Ajang Innovative Government Awards.

DHARMASRAYA-SUMBAR, SUMBARTODAYNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Ukir Prestasi raih penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Awards (IGA) 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Piagam dan piala diterima Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, (Bapperida), Paryanto, di…

[turisiancom]

TURISIAN.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan dukungan nyata terhadap industri otomotif tanah air. Dalam ajang Gaikindo International Auto Show (GIIAS) Bandung 2024, Bapenda menghadirkan diskon pajak khusus sebagai langkah mendongkrak industri otomotif. Stimulus ini juga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. "Tahun ini merupakan kali kedua GIIAS diadakan di Bandung. Setelah melihat respons positif masyarakat tahun lalu, kami optimis tren positif ini akan terulang kembali," ujar Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik, di Bandung, Senin 16 September 2024. BACA JUGA: GIIAS 2024 Segera Menyapa Publik Bandung, Ini Merek-merek Brand Mobil yang Akan Hadir "Pemerintah siap berkolaborasi dengan siapa pun demi menggeliatkan industri dan menumbuhkan ekonomi," sambung Dedi. Sementara itu, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jawa Barat menempati posisi kedua terbesar dalam sebaran industri otomotif nasional. Pada periode Januari-April 2024, provinsi ini berkontribusi hampir 16 persen dari total capaian penjualan kendaraan di Indonesia. Dengan melihat potensi tersebut, Dedi berharap transaksi dan pembelian kendaraan selama GIIAS Bandung bisa maksimal. BACA JUGA: Henry Husada-Andy F Noya Bertemu di GIIAS 2024, Ini yang Dibicarakan Pemasukan Pajak “Dampaknya bisa positif bagi pemasukan pajak yang kemudian dikelola Pemprov Jabar untuk pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur,” lanjutnya. Tak hanya berhenti pada GIIAS, Dedi Taufik menegaskan, ke depan, pemerintah siap mendukung berbagai acara serupa yang bisa menggairahkan perekonomian dan industri otomotif di Jawa Barat. Sedangkan,, Kabid Perencanaan Pengembangan Bapenda Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan bahwa GIIAS tahun ini menyiapkan relaksasi pajak demi mendorong peningkatan kunjungan dan transaksi. BACA JUGA: Indonesia Ingin Mengambil Posisi Sebagai Pusat Fesyen Muslim Dunia “Tahun lalu, transaksi di GIIAS Bandung mencapai Rp700 miliar. Tahun ini, kami memberikan diskon 10 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I). Dan 10 persen untuk pembayaran pajak lima tahunan bagi seluruh warga Jawa Barat,” ujar Dedi. Seluruh proses pembayaran pajak akan dipermudah dengan sistem digital. Warga cukup memindai e-KTP di mesin yang disediakan di booth Bapenda. Pembayaran pun dapat dilakukan secara cashless melalui QRIS atau debit, dan bukti pembayaran akan langsung dikirimkan ke WhatsApp dan email wajib pajak. BACA JUGA: Event Otomotif IIMS 2023 Tawarkan Kendaraan Listrik, Bisa Dibeli Lewat Finance Ini Sementara itu, Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menuturkan bahwa Bandung menjadi kota ketiga dalam rangkaian GIIAS 2024 setelah BSD Tangerang dan Surabaya. “Kami berharap ajang ini bisa menjadi platform bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar produk dan teknologi otomotif terbaru,” ujar Kukuh. GIIAS Bandung 2024 akan berlangsung pada 25-29 September di Sudirman Grand Ballroom. Sebanyak 18 merek kendaraan roda empat dan dua akan hadir. Termasuk merek-merek baru seperti BYD, Citroen, GAC Aion, MG, Alva, dan Scomadi. Adapun merek-merek yang telah meramaikan GIIAS sebelumnya. Seperti Chery, Daihatsu, Honda, dan Toyota, juga akan kembali hadir. ***

[dpntiimes]

Pemprov Kaltara Targetkan Penurunan Kemiskinan Ekstrim

DPNTimes.com, Tanjung Selor – Kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem provinsi Kalimantan Utara terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda –Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut. “Sampai dengan saat ini Kaltara bulan Maret 2024 angka kemiskinan kita di angka 6,32 persen jadi diangka 2023…

[madurapost]

Bappeda Sumenep Dorong Ketahanan Pangan dan Gizi Berkelanjutan Melalui RAD-PG 2025-2029

SUMENEP, MaduraPost – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan gizi dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk periode 2025-2029. Langkah ini menjadi prioritas utama demi mendukung kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto…

[siaptv]

Hari ini KPU Kota Batu Sosialisasikan PKPU 1090 Tahun 2024

Kota Batu, Siap TV - Pada hari ini, jelang proses tes kesehatan calon walikota dan wakil walikota,,,,serta pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu 27 hingga 29 Agustus , KPU Batu menggelar sosialisasi keputusan komisi pemilihan umum ( PKPU ) Nomor 1090 tahun 2024 di Aula KPU jalan Sultan Agung nomor 16 Sisir Kota Batu, Senin ( 19 Agustus 2024 ).

Selain sosialisasi PKPU yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, dalam acara tersebut sekaligus sosialisasi penyusunan visi dan misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu dengan mempedomani Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025 - 2045 yang telah disusun Pemerintah Kota Batu.

Sebagai narasumber pada sosialisasi diantaranya, Thomi Rusy Diantoro Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Batu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu dr. Yuni Astuti , Eko Suhartono Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Batu, Bawaslu Kota Batu.

Sementara, terkait tahapan pemeriksaan kesehatan calon walikota dan wakil walikota, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Yuni Astuti menyampaikan , " untuk pemeriksaan kesehatan calon melewati tiga tahap, pertama pra pemeriksaan Kesehatan, kedua Registrasi pemeriksaan kesehatan dengnmenunjukan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU, dan ke tiga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ".

Di sela - sela acara , Ketua KPU Kota Batu Joko Heru Purwanto saat ditemui awak media di ruang kerjanya menyampaikan, " keputusan KPU ini secara petunjuk teknis mengatur syarat calon yang bakal maju dalam pilkada dua ribu dua puluh empat di Kota Batu, kita paparkan apa saja yang menjadi keputusan yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani ".

Untuk melaksanakan tes kesehatan terhadap calon kepala daerah, KPU RI mendelegasikan melalui KPU provinsi kepada KPU kota Batu untuk melaksanakan tes kesehatan terhadap calon walikota dan wakil walikota di wilayah masing - masing.

Lebih lanjut Heru Purwanto menambahkan, " kami untuk menunjuk rumah sakit harus berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kota Batu yang merekomendasikan dia rumah sakit yaitu rumah sakit Karsa Husada dan rumah sakit Bhayangkara Hasta Brata. Tentunya kami harus memilih salah satu dengan cara kami akan mengopservasi, kita akan survey beberapa item yang tersedia di rumah sakit tersebut layak atau bisa menangani segala pemeriksaan yang dibutuhkan dalam keputusan sepuluh sembilan puluh ".

Hadir sebagai undangan , Pimpinan Parpol Pemenang Pemilu, Bawaslu, BNN, Rumah Sakit Karsa Husada, Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata, Dinas Kesehatan Kota Batu, Kejaksaan Negeri, Asisten Daerah ( Asda ) 1 Kota Batu, Kabag Kepegawaian, Dinas Pendidikan, Kantor Kementrian Agama Kota Batu, KPP Pratama Batu, BUMD Kota Batu, IDI Cabang Malang Raya, HIMPSI Malang Raya, Intelkam Polres Batu, Intel Dandim 0818 Batu - Malang serta Kesbangpol Kota Batu.

[m1totoslot]

BPSDM dorong peningkatan tata kelola keuangan daerah yang transparan-akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan menggelar tiga pendidikan dan pelatihan strategis.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan bahwa diklat ini meliputi Diklat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Angkatan IX, Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (BP SKPD) Angkatan VIII, dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Angkatan IV.

"Tujuan utama dari ketiga diklat ini adalah untuk memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam merespons tantangan pembangunan pada era modern dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efektif," kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, ia menekankan pentingnya RPJMD sebagai dokumen strategis yang menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan agenda nasional, terutama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan cetak biru yang menentukan arah pembangunan daerah menuju Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan," ujarnya.

Baca juga: BPSDM gelar tiga diklat tingkatkan pengelolaan keuangan-barang daerah

Sugeng juga menggarisbawahi pentingnya sertifikasi kompetensi bagi pengelola keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Sertifikasi ini diwajibkan untuk dipenuhi dalam kurun waktu dua tahun mendatang guna memastikan standar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

"Sertifikasi kompetensi adalah jaminan bahwa para pejabat keuangan daerah memiliki kemampuan profesional dalam mengelola APBD sehingga anggaran dapat dialokasikan secara tepat ke sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," jelas Sugeng.

Ia menambahkan diklat ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan berbasis data dan prioritas yang tepat.

"RPJMD menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Evaluasi yang teliti terhadap prioritas pembangunan diperlukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang," tambahnya.

Baca juga: BPSDM dorong akuntabilitas dan sinergi dalam evaluasi kinerja pemda

Untuk itu, Sugeng mengajak seluruh peserta diklat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah karena kolaborasi yang erat merupakan kunci dalam mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Kolaborasi adalah kunci. Dengan bekerja bersama, kita dapat mewujudkan perubahan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan partisipasi pejabat keuangan daerah dari berbagai wilayah, diklat ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta dalam menyusun RPJMD yang lebih efektif serta mengelola keuangan daerah secara profesional.

Acara yang berlangsung pada Senin (21/10) ini merupakan langkah penting menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

[hargo-news]

KKN PPM UGM dan Bapppeda Bahas Pengembangan Kecamatan Kota Barat

Hargo.co.id, GORONTALO – Tim kuliah kerja nyata (KKN) pelatihan pemberdayaan masyarakat (PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) kerabat Kota Barat mendatangi kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Kota Gorontalo, Rabu (10/7/2024). Kedatangan KKN UGM yang disambut Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Linang Musa itu, guna membahas pengembangan…