#Kebijakan pengentasan kemiskinan

[kantorberita]

Pemprov Bengkulu Fokus Penurunan kemiskinan Lewat Program Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan

Pemprov Bengkulu Fokus Penurunan kemiskinan Lewat Program Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya Melakukan Penurunan angka kemiskinan di wilayahnya. Selama empat tahun terakhir, terjadi penurunan angka kemiskinan meskipun masih berada di atas rata-rata nasional. Pemprov Bengkulu berfokus pada berbagai program untuk menurunkan…

[kingdom69-link-gacor]

Tri Rismaharini: Transformasi Sosial di Bawah Kepemimpinan Menteri Sosial Prabowo

Tri Rismaharini, yang lebih dikenal dengan sebutan Risma, merupakan salah satu tokoh penting dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebagai Menteri Sosial (Mensos) di era pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Risma membawa semangat perubahan dalam sektor sosial dengan memfokuskan upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia Kingdom. Latar belakangnya sebagai Wali Kota Surabaya yang terkenal dengan berbagai inovasi sosial menjadikannya sosok yang tepat untuk menangani tantangan sosial di tingkat nasional.

Sejak dilantik menjadi Menteri Sosial pada Desember 2020, Risma telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia yang paling membutuhkan bantuan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, pemerintah Indonesia berusaha membangun kerangka kebijakan yang lebih holistik, di mana masalah sosial dan kemiskinan mendapat perhatian serius dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sektor pertahanan.

Visi dan Misi Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial

Tri Rismaharini memiliki visi yang jelas untuk menciptakan transformasi sosial di Indonesia dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Salah satu fokus utama Risma adalah memastikan bahwa program-program sosial pemerintah dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia ingin menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai lembaga yang lebih responsif terhadap masalah sosial yang terjadi, dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan teknologi.

Risma memahami bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberi bantuan sosial secara parsial. Oleh karena itu, ia berfokus pada menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberi bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan dalam jangka panjang.

Reformasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)

Salah satu langkah terbesar yang diambil oleh Risma sebagai Menteri Sosial adalah melakukan reformasi dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menghindari adanya kebocoran atau penyelewengan anggaran. Sebelumnya, masalah bansos yang tidak tepat sasaran sering terjadi, baik karena data yang tidak akurat maupun distribusi yang tidak efisien. Risma bekerja keras untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Melalui sistem yang berbasis pada teknologi, Kemensos mulai memanfaatkan data terpadu yang dapat memastikan bahwa penerima bansos adalah keluarga yang benar-benar miskin dan rentan. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah penggunaan aplikasi dan sistem elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk memonitor dan melaporkan jika ada kesalahan dalam penyaluran bansos. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem bantuan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Risma juga sangat berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mendukung pendidikan anak dan kesehatan ibu hamil, serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang memberikan bantuan dalam bentuk sembako untuk keluarga yang kurang mampu, adalah beberapa contoh kebijakan yang terus disempurnakan selama kepemimpinan Risma.

Lebih dari sekedar bantuan langsung, Risma juga memperkenalkan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. Misalnya, melalui program rehabilitasi sosial yang menyasar masyarakat yang terkena dampak bencana alam, pengungsi, hingga korban kekerasan dalam rumah tangga. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan membuka akses bagi mereka untuk kembali beraktivitas secara normal dan produktif dalam masyarakat.

Risma juga berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah dengan mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Beberapa daerah yang pernah dilanda bencana alam atau krisis sosial, kini dibantu dengan pengembangan kewirausahaan sosial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan jangka panjang.

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Salah satu area yang menjadi perhatian besar Risma adalah pemberdayaan penyandang disabilitas. Di bawah kepemimpinan Risma, Kemensos memberikan perhatian lebih kepada aksesibilitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Program-program yang diimplementasikan mencakup pemberian pelatihan keterampilan khusus, akses pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Risma juga mendukung kebijakan yang menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas dan mendorong mereka untuk lebih mandiri. Selain itu, Kemensos juga memperkenalkan program Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas yang memberikan dukungan kepada individu dengan disabilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini adalah salah satu bentuk komitmen Risma untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang setara terhadap kesejahteraan sosial.

Mengatasi Masalah Anak dan Lansia

Anak-anak dan lansia merupakan dua kelompok yang sangat rentan terhadap kesulitan sosial. Risma, dengan latar belakang sebagai wali kota yang sangat peduli pada kesejahteraan anak, membawa kebijakan yang fokus pada perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Kemensos telah memperkenalkan berbagai program untuk mendukung anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Program pemenuhan hak anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Di sisi lain, Risma juga memberi perhatian besar kepada orang lanjut usia (lansia). Program bantuan untuk lansia yang tidak mampu, yang mencakup penyediaan perawatan kesehatan dan bantuan sosial, terus diperkuat. Pemerintah juga mulai memperkenalkan program-program yang membantu lansia tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial, agar mereka tidak merasa terisolasi.

Kolaborasi dengan Prabowo dalam Isu Ketahanan Sosial dan Pertahanan

Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan di bawah arahan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, terdapat sinergi antara kebijakan sosial dan pertahanan. Walaupun sektor pertahanan seringkali diidentikkan dengan aspek militer, tetapi Prabowo dan Risma melihat pentingnya kolaborasi antara kedua sektor ini untuk membangun ketahanan nasional secara menyeluruh.

Ketahanan sosial yang kuat adalah landasan bagi ketahanan nasional. Dalam menghadapi bencana alam, terorisme, atau ancaman lainnya, masyarakat yang kuat dan sejahtera lebih mampu beradaptasi dan pulih dengan cepat. Program sosial yang diluncurkan Risma turut mendukung terciptanya masyarakat yang lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai situasi krisis. Dalam hal ini, program bantuan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari memperkuat ketahanan sosial Indonesia.

Kesimpulan

Tri Rismaharini, sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju, telah menunjukkan dedikasinya untuk melakukan transformasi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Dengan berbagai kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan, keadilan sosial, dan transparansi, Risma berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan kingdom69 memerangi kemiskinan secara lebih efektif. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan sosial yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa depan.

[m1totocsdua]

Peluang dan tantangan pemerintahan baru wujudkan ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan adalah dua pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Namun, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Indonesia sudah siap menghadapi tantangan global terkait krisis pangan?

Apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah mampu mengatasi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem yang masih banyak terjadi di daerah-daerah terpencil?

Bagaimana negara ini dapat memastikan bahwa semua rakyatnya, terutama yang paling rentan, memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas?

Tantangan global dalam hal ketahanan pangan kian meningkat, diperparah oleh perubahan iklim, konflik, dan gangguan rantai pasokan yang melanda berbagai negara.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan ketergantungan yang tinggi pada impor pangan, menghadapi risiko signifikan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya mencapai sasaran, dengan data terbaru menunjukkan bahwa 9,57 persen atau sekitar 26,36 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023.

Peningkatan angka ini sebagian disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Prioritas Prabowo

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Ia menekankan bahwa Indonesia harus segera memastikan kemandirian dalam hal pangan dan tidak boleh bergantung pada impor, terutama dalam situasi krisis.

Hal ini bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan nasional. Dalam situasi darurat, tidak ada negara yang akan bersedia menjual sumber pangannya kepada negara lain jika mereka sendiri kekurangan.

Oleh karena itu, fokus Prabowo adalah mempercepat pencapaian ketahanan pangan, dengan menitikberatkan pada peningkatan produksi domestik​.

Pentingnya ketahanan pangan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 (Mengakhiri Kelaparan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Tantangan utama di sini adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri sambil memastikan distribusi yang merata ke seluruh penjuru negeri, khususnya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun produksi beras nasional meningkat, Indonesia masih mengimpor sekitar 1,1 juta ton beras pada 2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada impor pangan masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi dalam waktu dekat.

Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, Prabowo merancang strategi nasional yang dapat mempercepat produksi pertanian, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien.

Di sisi lain, upaya diversifikasi pangan juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. Inisiatif seperti ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target SDG yang lebih luas, termasuk pengurangan kemiskinan.

Mengatasi kemiskinan

Selain ketahanan pangan, Presiden juga menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama.

Program subsidi bagi masyarakat miskin akan terus dilanjutkan, bersama dengan upaya pemberantasan korupsi yang dapat memperbaiki tata kelola pemerintah dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, Presiden berkomitmen untuk melanjutkan Program Makanan Bergizi Sekali Sehari bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi.

Namun, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa berhenti pada program-program bantuan sosial semata. Ketimpangan regional di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

BPS mencatat bahwa pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua mencapai 19,43 persen atau jauh di atas rata-rata nasional.

Oleh karena itu, pemerintah harus berfokus pada pengembangan ekonomi di daerah-daerah tersebut melalui peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih luas.

Di sisi lain, langkah pemberantasan korupsi yang menjadi sorotan dalam pidato Presiden juga menjadi kunci penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintah.

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghambat distribusi bantuan sosial dan program-program pengentasan kemiskinan.

Dalam hal ini, Presiden menekankan pentingnya penguatan institusi hukum dan penerapan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi.

Komitmen ini sejalan dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), yang menekankan pentingnya menciptakan institusi yang transparan dan akuntabel.

Tantangan global

Tantangan global yang dihadapi saat ini, termasuk perubahan iklim dan gangguan rantai pasokan pangan, semakin memperburuk situasi ketahanan pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

PBB memprediksi bahwa kelaparan global dapat meningkat tajam pada dekade berikutnya jika langkah-langkah mitigasi yang efektif tidak segera diambil.

Laporan FAO tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 735 juta orang di seluruh dunia menderita kelaparan, meningkat dari 690 juta pada 2022 .

Di Indonesia, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian sudah mulai dirasakan, dengan hasil panen yang menurun akibat cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan.

Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi produksi pangan, tetapi juga memperburuk kemiskinan di daerah-daerah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian.

Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang mencakup adaptasi iklim dan peningkatan infrastruktur pertanian menjadi sangat penting. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kerjasama internasional menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Indonesia harus terus memperkuat kemitraan dengan negara lain dan organisasi internasional dalam mengatasi isu-isu global seperti kemiskinan dan ketahanan pangan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengatasi masalah serupa.

Selain itu, program-program bantuan internasional, seperti yang difasilitasi oleh Bank Dunia dan Asian Development Bank, dapat membantu Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan penguatan jaring pengaman sosial.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan, pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah.

Sebagai pakar dalam Pembangunan Berkelanjutan dan pembuatan kebijakan berbasis data, penulis melihat bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia memerlukan strategi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Data dan penelitian harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat kapasitas institusi riset untuk mendukung pengumpulan data yang akurat dan komprehensif, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan standar global.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat dalam hal ketahanan pangan dan mampu mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak bisa dianggap remeh. Pemimpin yang visioner, tata kelola yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dan komunitas internasional adalah kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut.

Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

*) Penulis adalah Pakar Pembangunan Berkelanjutan, Riset, dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Data.

Cobain main di Situs 𝐌𝟏𝐓𝐎𝐓𝐎 Gacor nya Viral banget Member baru wajib 𝐖𝐃

Link daftar : Klik disini

[lampung7com]

Pemerintah Beberkan Tiga Strategi Jitu Berantas Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai kebijakan yang komprehensif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 0,83 persen per Maret 2024. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menjelaskan tiga strategi utama yang diterapkan pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan…

[baliportalnews]

Pj Gubernur Bali Apresiasi Kepedulian Elemen Masyarakat Bali Lakukan Bakti Sosial Ngrombo

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya memberi apresiasi terhadap kegiatan Bakti Sosial Ngrombo yang digagas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai salah satu upaya dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Kegiatan bakti sosial Ngrombo yang merangkul 601 organisasi masyarakat se-Bali dan sudah dilakukan sebanyak 32 kali selama tahun 2023 menjadi kegiatan yang patut untuk dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Bakti Sosial Ngrombo di Areal Parkir Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Jumat (19/1/2024). Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Bali, Mahendra Jaya meminta agar kegiatan bakti sosial ngrombo ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. “Kita patut bersyukur bisa melewati tahun 2023 sebelumnya, yang tentu begitu banyak tantangan. Namun dengan hadirnya bapak ibu yang mau berbagi kepada sesama kita yang tidak seberuntung kita, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Dengan semakin banyaknya orang tulus dan bersedia berbagi, maka saya yakin akan mampu melewati setiap ujian yang akan datang pada tahun-tahun berikutnya. Dengan semangat dan kebersamaan, saya juga meminta agar semua pihak yang ada di Bali, untuk tetap menjaga keharmonisan dan kekondusifan suasana di tengah tahun politik. Saya minta semua pihak mampu menyambut pesta demokrasi, tanpa melibatkan perbedaan yang memunculkan riak dan perpecahan,” tegasnya. Mahendra Jaya juga menambahkan, agar semua pihak mampu menjadi cooling system, saat terjadi clash di tengah perbedaan. Meneruskan apa yang menjadi kebijakan Presiden RI, karena menurutnya Indonesia yang sudah merdeka selama 78 tahun dan hidup di Bali, sebuah destinasi yang dikunjungi wisatawan, menjadi sangat tidak adil bagi mereka yang masih merasakan kesulitan ekonomi, bahkan masih mengalami stunting dan kemiskinan ekstrim. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata mengatakan, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada tahun 2023 telah melaksanakan “Bakti Sosial Ngrombo" bersama Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan, Komunitas dan Paguyuban Etnis dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi Bali sebanyak 32 kali. Kegiatan ngrombo ini menyasar masyarakat kurang mampu, miskin ekstrem, disabilitas dan yatim piatu di 9 Kabupaten/Kota se-Bali yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Memasuki tahun 2024, Badan Kesbangpol Provinsi Bali bersama 87 organisasi masyarakat kembali melaksanakan Bakti Sosial Ngrombo yang ke-33 kalinya, dengan menyalurkan sumbangan berupa 2 buah kursi roda, 7 paket bantuan uang sekolah anak yatim piatu, 1 paket bantuan modal usaha, 61 paket bantuan sembako, serta bantuan berupa makanan, minuman, tas sekolah dan barang lainnya yang jika ditotal berjumlah Rp29.678.000. Sejak awal hingga saat ini pelaksanaan bakti sosial Ngrombo, sumbangan dari Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan, Komunitas dan Paguyuban Etnis yang diantaranya berupa paket sembako, kursi roda, uang sekolah, voucher belanja, berbagai jenis makanan, pakaian dan lainnya jika dihargakan berjumlah Rp825 juta lebih. Sesaat setelah menghadiri Bhakti Sosial Ngrombo, di areal parkir Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Pj Gubernur Mahendra Jaya juga berkesempatan memantau kesiap siagaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, yang saat ini menambah anggota Satpol PP Pariwisata. Beliau menitipkan pesan agar Satuan Polisi Pamong Praja saat ini lebih mengutamakan sikap humanis dalam penanganan pelanggaran di lapangan, karena untuk penindakan sudah ada bidang yang menanganinya. "Jangan sampai Satuan Polisi Pamong Praja menjadi musuh masyarakat, namun lebih baik menjadi sahabat masyarakat yang mengayomi namun tetap tegas dan mendidik,” ungkapnya.(bpn) Read the full article

[gerubokcom]

Angka Kemiskinan di Belitung Timur 2023 Turun Drastis

GERUBOK.com, BELTIM | Angka kemiskinan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengalami penurunan drasits. Penurunan angka kemiskinan ini usai Verifikasi dan Validasi (Verval) data Kemiskinan Ekstrem tahun 2023. Bupati Belitung Timur Burhanudin pun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45-597 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45-377 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. - Baca Juga: Festival Budaya Lintang di Belitung Timur: Memupuk Kearifan Lokal dan Kebudayaan Desa Perubahan Signifikan dalam Data Kemiskinan Dalam SK tersebut, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) mengalami perubahan yang sangat menonjol. Di mana jumlah keluarga Desil 1 dari sebelumnya sebanyak 3.087 setelah diverval menjadi hanya 633. Begitu juga dengan jumlah kemiskinan per jiwa, sebelum diverval Desil 1 mencapai 12.227 jiwa, namun dalam SK Bupati berubah menjadi 2.358 jiwa.

Sumber Data yang Terpercaya

Data P3KE merupakan data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Data tersebut bersumber dari Pendataan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). - Baca Juga: Jaga Pemilu, Polres dan Pemkab Bangka Tandatangani MoU

Harmonisasi Data Untuk Pencapaian Terbaik

“Yang jelas data kita sudah diverval dan sudah di-SK-kan. Setelah di Verval terjadi penurun yang drastis sekali,” kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Beltim Khairil Anwar, sesuai memimpin Rapat Koordinasi TKPK di ruang pertemuan Gunung Lumut Kantor Bappelitbangda Kabupaten Beltim, Selasa (18/10/23). Khairil menjelaskan adanya perbedaan mencolok dengan data BKKBN lantaran data tersebut belum diverval. Mengingat dalam data BKKBN tersebut bukan hanya mencakup data kemiskinan namun juga termasuk penduduk yang berpotensi stunting. - Baca Juga: Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar Peroleh Nilai Tinggi dalam Program Desa Anti Korupsi

Keseragaman Data untuk Aksi Lebih Tepat

“Nanti data-data ini akan kita singkronkan lagi, jadi satu data. Datanya akan satu, dari data P3KE yang dipakai. Tiap tiga bulan sekali kita akan rutin melaporkan,” jelas Khairil. Mantan Camat Simpang Pesak ini pun menekankan data hasil verval serta SK Bupati ini selanjutnya akan dipergunakan untuk acuan pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Beltim. Kerja TKPK ataupun OPD terkait akan lebih fokus dengan adanya data ini.

Insentif Fiskal untuk Kabupaten Beltim

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 tahun 2023, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan Alokasi Insentif Fiskal. Kabupaten Beltim memperoleh insentif untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023 sebesar Rp. 6.272.867.000. - Baca Juga: Anjing-Anjing Liar di Bundaran Satam, Netizen: Buat Sayembara Lomba Menangkap Asuk

Dukungan untuk Kinerja Unggul

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10/23), Sekretaris TKPK Kabupaten Beltim Mathur Novrianyah mengungkapkan Kabupaten Beltim menerima insentif, karena rutin menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) kepada Gubernur setiap tiga bulan sekali. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022.

Mendorong Peningkatan Kinerja

“Insentif Fiskal ini diberikan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tujuannya untuk memacu pemerintah daerah untuk terus melakukan peningkatan kinerja di daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah secara nasional,” ungkap Mathur.

Penilaian Kinerja Berdasarkan Data

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem dinilai berdasarkan data; Realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem; Kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.

Prestasi dalam Pelaporan

“Ada nilai dengan bobot tertentu untuk setiap penjumlahan. Data surat keputusan bobot 35%, data lampiran surat keputusan atau data verifikasi dan validasi bobot 35%, data pelaporan triwulan I bobot 15% dan data pelaporan triwulan II bobot 15%,” jelas Mathur. Kabupaten Beltim bahkan dinilai yang paling rajin mengirimkan laporan PPKE. Dalam absensi PPKE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 10 Oktober 2023, Kabupaten Beltim yang pertama mengirimkan seluruh laporan dengan lengkap.

Dukungan untuk Pengentasan Kemiskinan

“Kebijakan Fiskal ini nantinya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di daerah. Bukan hanya untuk bantuan saja namun juga untuk pengembangan SDM termasuk juga mempelajari tata cara percepatan pengentasan kemiskinan di daerah lain,” terang Mathur. Selain Ketegori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Keuangan juga memberikan Kebijakan Fiskal untuk Kategori Kinerja Penurunan Stunting, Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah. (diskominfo) Termukan berita terkait Bangka Belitung Terkini, Terbaru Hari Ini lainnya dari gerubok lainnya di Google News. Read the full article

[itspopulistwave]

Pink Tide dan Preservasi Gagasan Bolivarian (Hellinger, 2015) (Gardini & Lambert, 2011)

Kenaikan Chavez ke tampuk kekuasaan menandakan kemunculan Gelombang Merah Muda atau Pink Tide. Pink Tide merujuk pada kemenangan pemimpin-pemimpin sayap kiri yang bercorak politik “merah muda”, yang membedakan mereka dengan partai komunis “merah” (Hellinger, 2015). Kelahiran pemerintahan Pink Tide yang bermula sejak kenaikan Chavez sebagai presiden di Venezuela mendorong proliferasi populisme sebagai basis kebijakan politik di negara-negara Amerika Latin (Hellinger, 2015). Komitmen para politisi Pink Tide berkutat pada inklusi sosial dan pemerataan ekonomi. Para pemimpin Pink Tide, termasuk Chavez, berpandangan bahwa penting untuk mewujudkan demokrasi secara substansial melalui pengentasan masalah eksklusi, mengatasi kemiskinan, pemberian hak-hak dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh masyarakat, serta penjaminan inklusi sosial (Hellinger, 2015). Dalam momentum Pink Tide tersebut pula, para politisi didukung oleh masyarakat bersama-sama melawan neoliberalisme dan perdagangan bebas yang dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju.

Di bawah kepemimpinan Hugo Chavez, arah kebijakan luar negeri Venezuela pun turut populis dan melestarikan gagasan Bolivarian, yakni melawan kapitalisme dan neoliberalisme, memberhentikan ketergantungan terhadap negara-negara maju, serta meningkatkan independensi dan kedaulatan Amerika Latin secara politik-ekonomi (Gardini & Lambert, 2011). Chavez menggalakkan proyek revolusioner Venezuela yang sangat berpegang teguh pada gagasan Bolivarian dengan sentimen historis Amerika Latin serta sentuhan semangat ‘sosialisme abad ke-21’ (Tricontinental, 2023).

[bryanwir]

Denny JA : Bukan Sekadar Politik: Capres dan Kondisi Kemiskinan di Jateng yang Perlu Diperhatikan

Pemilihan umum presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) menjadi topik hangat di Indonesia, terutama menjelang pemilihan pada tahun 2019. Sejumlah tokoh dan figur mengeluarkan pendapat dan dukungan pada pasangan capres dan cawapres tertentu untuk mengambil alih kepemimpinan nasional ke depan.

Namun, seorang tokoh nasional, Denny ja, menyoroti kondisi kemiskinan yang masih dilalui oleh masyarakat di wilayah Kebumen dan Cilacap, Jawa Tengah. Meskipun bukan merupakan isu yang populer, hal ini justru menjadi sorotan penting yang tidak bisa diabaikan.

Dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat di wilayah tersebut, Denny ja menjelaskan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius di Kabupaten Kebumen dan Cilacap. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan sejumlah program pengentasan kemiskinan, masih banyak warga yang belum merasakan pengaruh positif dari program-program tersebut.

Hal ini menjadi perhatian penting saat pembahasan dalam pemilihan capres dan cawapres di tahun 2019. Sebab, para calon yang akan menempati posisi kepemimpinan nasional harus bisa mengatasi masalah kemiskinan ini dengan solusi yang tepat, agar masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa mendapat perhatian dan bantuan yang layak.

Denny JA tidak hanya membicarakan tentang kemiskinan, tetapi juga mengajak para peserta pertemuan untuk memahami betapa pentingnya memilih pemimpin yang memiliki pikiran yang jernih dan pemikiran yang lebih baik tentang kemiskinan dan pengentasan kemiskinan.

Para calon capres dan cawapres harus mampu memberikan solusi yang jelas dan tepat untuk masalah kemiskinan di Indonesia, terutama di wilayah Kebumen dan Cilacap. Hal yang perlu diperhatikan adalah program yang ditawarkan harus efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.

Denny JA juga mengajak masyarakat agar mengajukan pertanyaan terkait masalah kemiskinan pada saat acara kampanye dari para calon capres dan cawapres. Dengan memperhatikan dan memberikan pertanyaan terkait dengan kemiskinan, maka calon pemimpin yang akan terpilih akan sadar bahwa permasalahan kemiskinan adalah masalah penting yang harus diatasi secara serius.

Selain itu, Denny JA juga menekankan bahwa penguatan pendidikan masyarakat, terutama pendidikan keuangan, dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan. Dalam hal ini, masyarakat harus didorong untuk memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik tentang keuangan dan manajemen keuangan yang sehat.

Jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang keuangan yang baik, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengelola keuangan dan bisnis mereka dengan benar, sehingga dapat mengurangi risiko terkena masalah keuangan dan kemiskinan.

Denny JA juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kebumen dan Cilacap, yang oleh sejumlah kalangan dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Pemerintah daerah harus memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan, baik dalam bentuk modal maupun pelatihan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki penghasilan yang lebih baik dan membantu mengurangi angka kemiskinan.

Denny JA sendiri menekankan bahwa perhatian pada masalah kemiskinan jangan hanya dilakukan ketika ada kampanye. Pengentasan kemiskinan harus menjadi agenda penting bagi para calon pemimpin, serta menjadi perhatian utama program kepemimpinan ke depan.

Kemiskinan bukanlah isu politik, tetapi isu kemanusiaan yang harus menjadi perhatian dan solusi dari para pemimpin negara. Dengan memperhatikan masalah kemiskinan, kita dapat memperkuat kebijakan dan strategi yang dibutuhkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, terutama di wilayah Kebumen dan Cilacap.

Denny JA menyimpulkan, selain mengatasi masalah kemiskinan, para calon pemimpin juga harus memperhatikan beberapa isu penting lainnya seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam menjadikan Indonesia sebagai negara maju, maka para calon pemimpin harus mampu memberikan solusi tepat dan jelas untuk semua masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini.

Ditengah masalah kemiskinan yang masih terjadi, kita tidak boleh menyerah. Kita harus senantiasa memperjuangkan solusi-solusi yang tepat dan efektif, serta memberikan dukungan penuh kepada para calon pemimpin yang mampu mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih baik.

Cek Selengkapnya: Denny JA : Bukan Sekadar Politik: Capres dan Kondisi Kemiskinan di Jateng yang Perlu Diperhatikan

[ratuajah]

 Analisis Mendalam atas Kontribusi Model Pembangunan Denny JA bagi Indonesia

Pada era pembangunan yang semakin kompleks seperti sekarang ini, banyak model pembangunan yang telah diusulkan dan diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di Indonesia. Salah satu model yang patut mendapatkan perhatian adalah Model Pembangunan Denny JA. Dalam artikel ini, kita akan melakukan analisis mendalam terhadap kontribusi model tersebut bagi Indonesia. Model Pembangunan Denny ja telah dikembangkan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi di Indonesia, yaitu Denny JA. Denny JA adalah seorang pakar ekonomi dan juga pendiri lembaga survei populer di Indonesia. Model ini telah digunakan dalam berbagai proyek dan program pembangunan di Indonesia, dengan fokus utama pada pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Salah satu kontribusi utama dari Model Pembangunan Denny ja adalah pendekatannya yang holistik. Model ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspekaspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam pembangunan. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya dan alam, pendekatan ini sangat relevan dan penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Model Pembangunan Denny JA juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui berbagai program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, model ini mendorong adanya keterlibatan langsung dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Salah satu contoh konkrit dari kontribusi model ini adalah program pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia yang luas dan beragam, terdapat banyak potensi ekonomi yang belum tergali dengan baik. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis partisipasi, model ini membantu masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat rantai pasokan lokal. Dengan demikian, model ini berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, Model Pembangunan Denny JA juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Model ini mendorong adanya akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil dan masyarakat miskin. Programprogram pendidikan yang dilakukan dalam kerangka model ini telah membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah dan meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anakanak Indonesia. Selain itu, Model Pembangunan Denny JA juga memberikan perhatian serius pada isu lingkungan dan keberlanjutan. Dalam era perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin parah, model ini mendorong adanya pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui penggunaan teknologi hijau, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan programprogram konservasi lingkungan, model ini telah membantu Indonesia untuk menjadi lebih berkelanjutan dan melindungi kekayaan alamnya. Dalam kesimpulan, Model Pembangunan Denny JA memiliki kontribusi yang signifikan bagi Indonesia. Pendekatan holistiknya yang mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pendidikan yang merata, dan perlindungan lingkungan telah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya analisis awal dan masih banyak ruang untuk pengembangan lebih lanjut.

Cek Selengkapnya: Analisis Mendalam atas Kontribusi Model Pembangunan Denny JA bagi Indonesia

[realita-lampung]

Gubernur Arinal Buka Festival Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Festival Perkebunan (Bunfest) Provinsi Lampung Tahun 2023 di Ballroom Hotel Sheraton, Bandarlampung, Sabtu (23/09/2023). Gubernur berharap Bunfest ini dapat menjadi wadah bagi berbagai industri perkebunan, petani, pengusaha, serta masyarakat umum di Provinsi Lampung. Pada kesempatan itu, Gubernur menyempatkan diri meninjau Stand Pasar Murah yang terdapat di halaman Hotel Sheraton Bandar Lampung bersama pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan undangan lainnya. Gubernur juga menyerahkan berbagai penghargaan kepada insan perkebunan berdedikasi. Penghargaan tersebut, antara lain dalam Kategori Pelaku Usaha, Kategori Peningkatan Produksi, Kategori Inovasi Bidang Perkebunan, Kategori Inovatif, dan Kategori Pelaku Usaha (Hilirisasi). Apresiasi juga diberikan kepada insan perkebunan seperti pekebun, penangkar dan perusahaan yang telah bersama sama melakukan usaha untuk membangun Provinsi Lampung. Menurut Gubernur Arinal, peran dan kontribusi sub sektor perkebunan menunjukan hasil yang positif dalam mendukung pembangunan, khususnya pembangunan sektor pertanian, serta berperan langsung terhadap kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa negara melalui kegiatan ekspor hasil perkebunan dan menjaga kelangsungan program ketahanan pangan nasional. Seperti diketahui, berdasarkan data Triwulan IV Tahun 2022, perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan konstribusi terhadap Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) sebesar 23,08% sedangkan kontribusi sub sektor perkebunan sebesar 6,22%. Gubernur Arinal mengatakan masyarakat Provinsi Lampung dapat berbangga hati karena kinerja perkebunan Provinsi Lampung terutama untuk komoditas kopi, lada dan tebu cukup membanggakan dengan mampu menempati peringkat dua Nasional dalam hal pencapaian produksi. Hal tersebut berdasarkan pada produksi di bidang perkebunan pada tahun 2022 menunjukan Produksi Perkebunan Rakyat di Provinsi Lampung seperti kopi 113.739 ton, kakao 48.198 ton, lada 15.036 ton, tebu 197.823 ton, karet 192.616 ton, kelapa sawit 203.104 ton, kelapa dalam 78.571 ton. Gubernur Arinal menjelaskan bahwa sesuai Visi RPJMD Provinsi Lampung periode 2019-2024, yaitu Rakyat Lampung Berjaya dengan Misi ke-2 dan ke-5 terdapat program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang menjadi dasar pelaksanaan program unggulan Provinsi Lampung untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. "Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh petani perseorangan,maupun kelompok tani agar dapat turut bergabung kedalam program Kartu Petani Berjaya," ujar Arinal. Gubernur Arinal menjelaskan bahwa KPB merupakan Program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secarabersama-sama yang tertuang dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2020. Pada kesempatan ini pula, Gubernur Arinal menyampaikan Agenda Kerja Utama Gubernur Lampung berupa Program Utama pembangunan sub sektor perkebunan dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain Program Kartu Petani Berjaya, Program Revitalisasi Lada, Upaya Peningkatan Daya Saing Kopi, Kakao dan Komoditas Unggulan Lainnya, serta melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Pupuk Palsu. Arinal menambahkan bahwa upaya pencapaian kinerja yang maksimal, selaras dan kolaboratif antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, serta pelaku usaha dan masyarakat, serta stake holder, menghantarkan Provinsi Lampung pada tahun 2022 mendapatkan Anugerah Perkebunan Indonesia Tahun 2022 Kategori Pengawalan dan Pendampingan Kebijakan Pembangunan Perkebunan dan Anugerah Apresiasi Atas Dukungan dan Komitmen Dalam Hilirisasi Pembangunan Kawasan Perkebunan Terstandar ICARE. Perlu diketahui, Sektor pertanian dimandatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara umum, yaitu pangan. Provinsi Lampung memiliki banyak komoditi unggulan dalam bidang pertanian, yang diharapkan dapat membangkitkan perekonomian Lampung. Hal ini didasari bahwa Lampung memiliki banyak potensi komoditi unggulan dalam bidang pertanian, antara lain dibidang perkebunan kopi, kakao, lada, kelapa sawit, tebu, kelapa dalam. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Yuliastuti yang juga Ketua Pelaksana kegiatan dalam laporannya menjelaskan bahwa Festival Perkebunan (Bunfest) 2023 ditujukan sebagai wadah bagi berbagai industri perkebunan, petani, pengusaha, serta masyarakat umum. Yuliastuti mengatakan terdapat beberapa rangkaian kegiatan dalam gelaran Bunfeat 2023, antara lain, Pertunjukan Seni, Pasar Murah, Lomba Mewarnai kategori Anak, Lomba Digital Marketing, Pemilihan Model Bunfest 2023, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Perkebunan Lampung Berjaya", Meningkatkan kualitas komoditi unggulan Provinsi Lampung dari hulu ke hilir. "Gelaran FGD bertujuan untuk membuka kesempatan dialog antara Pemerintah, Petani, Pengusaha, dan Stakeholder terkait untuk merumuskan solusinyang berkelanjutan", sambung Yuliastuti. Dalam kesempatan ini hadir pula kepala Otoritas Jasa Keuangan, Yusuf Sulfarano Barusman, Syopiansyah Jaya Putra, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Perbankan (BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Lampung), Kepala Dinas yang menangani sektor Perkebunan pada Kab/Kota se-Provinsi Lampung. Juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Direktur Politeknik Negeri Lampung, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Para Pengusaha di sektor perkebunan se Provinsi Lampung, Pimpinan Asosiasi petani sub sektor perkebunan se Provinsi Lampung, Para Mahasiswa penerima beasiswa Program Kartu Tani Berjaya, serta Bapak/Ibu Kelompok Tani Unit Pengolahan Hasil pada Kab/Kota se-Provinsi Lampung. (Adpim) Read the full article

[benialif]

Denny JA Mengulas: Penyebab Maraknya Korupsi di Tanah Air

Korupsi merupakan masalah yang meresahkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas penyebab maraknya korupsi di tanah air menurut Denny ja, seorang pakar politik dan sosial di Indonesia. Menurut Denny ja, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia. Pertama, kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Keberadaan birokrasi yang kompleks dan tidak transparan membuat peluang untuk korupsi semakin besar. Dalam sistem yang tidak terbuka, koruptor dapat dengan mudah memanfaatkan celah untuk melakukan praktik korupsi. Selain itu, Denny JA juga menyoroti sistem hukum yang lemah sebagai faktor penyebab maraknya korupsi. Ketika para koruptor tahu bahwa mereka bisa lolos dari hukuman yang setimpal, mereka merasa lebih berani untuk melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan efektif guna menekan laju korupsi di Indonesia. Dalam pandangan Denny JA, rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penyebab korupsi yang signifikan. Ketika masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan seharihari, mereka cenderung lebih mudah terlibat dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas sangat penting dalam memerangi korupsi. Selain itu, Denny JA juga menyoroti masalah ketimpangan ekonomi sebagai penyebab maraknya korupsi. Ketidakadilan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antara kaya dan miskin dapat menciptakan keputusasaan dan ketidakpuasan di masyarakat. Keadaan ini dapat menjadi pemicu bagi orangorang untuk terlibat dalam praktik korupsi sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada kebijakan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dalam artikel ini, Denny JA juga menyoroti peran media sebagai faktor penyebab maraknya korupsi. Media yang tidak independen dan terkontrol oleh kekuasaan politik atau bisnis dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap korupsi. Ketika kasus korupsi tidak mendapatkan liputan yang memadai atau ketika para koruptor didukung oleh pihakpihak yang berkuasa, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang memperbolehkan korupsi berkembang. Denny JA juga menyebutkan bahwa rendahnya upaya pencegahan korupsi dan penindakan terhadap kasus korupsi yang tidak memadai juga menjadi faktor penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Semakin sulit bagi para koruptor untuk ditangkap dan dihukum, semakin besar peluang bagi mereka untuk terus melakukan praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan efektif dari pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam kesimpulannya, Denny JA mengatakan bahwa maraknya korupsi di Indonesia memiliki banyak penyebab yang saling terkait. Untuk menangani masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait. Melalui pendidikan yang berkualitas, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, kebijakan ekonomi yang adil, dan media yang independen, Indonesia dapat meraih kemajuan dalam memerangi korupsi dan membangun negara yang lebih bersih dan transparan. Terima kasih telah membaca artikel ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru tentang penyebab maraknya korupsi di Indonesia. 

Cek Selengkapnya: Denny JA Mengulas: Penyebab Maraknya Korupsi di Tanah Air

[bastianblog]

Melihat Keberhasilan Denny JA dalam Membangun Kolaborasi Politik yang Efektif

Dalam dunia politik Indonesia yang dinamis, membangun kolaborasi yang efektif seringkali menjadi tantangan yang besar. Namun, ada satu tokoh yang telah berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam mencapai tujuan ini: Denny JA. Denny ja adalah seorang akademisi, penulis, dan juga pakar politik yang dikenal karena pandangannya yang cerdas dan kritis tentang politik Indonesia. Namun, keberhasilan sejatinya terletak pada kemampuannya untuk membangun kolaborasi yang kuat dan efektif dengan berbagai pihak politik. Salah satu kunci keberhasilan Denny ja dalam membangun kolaborasi politik yang efektif adalah keahliannya dalam menggabungkan berbagai kepentingan politik yang beragam. Denny JA mampu melihat kesamaan tujuan di antara pihakpihak yang sebelumnya terlihat saling bertentangan. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan politik untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemajuan bangsa. Selain itu, Denny JA juga terkenal dengan kemampuannya dalam membangun hubungan yang kuat dengan berbagai aktor politik. Ia mampu menjalin komunikasi yang efektif dan saling menguntungkan dengan tokohtokoh politik dari berbagai latar belakang. Denny JA memahami pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak, tanpa memandang perbedaan politik atau ideologi. Keberhasilan Denny JA dalam membangun kolaborasi politik juga tidak terlepas dari kepemimpinannya yang inspiratif. Denny JA mampu memimpin dengan visi yang jelas dan memberikan motivasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kolaborasinya. Ia mampu menginspirasi orangorang di sekitarnya untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam perjalanan karir politiknya, Denny JA juga telah menunjukkan keberhasilannya dalam membentuk koalisi politik yang kuat. Ia mampu mengelola perbedaan pendapat dan kepentingan di antara partai politik yang berbeda untuk menciptakan kesatuan yang solid. Kolaborasi politik yang dibangun oleh Denny JA, berbasis pada kepentingan nasional, telah berhasil mencapai tujuantujuan penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui kolaborasi politik yang efektif, Denny JA telah berhasil menghasilkan berbagai kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui programprogram sosial yang dilakukan bersamasama dengan pemerintah dan partai politik lainnya. Denny JA juga memperjuangkan penguatan demokrasi dan kebebasan berpendapat melalui kolaborasi politik yang inklusif. Dalam era politik yang terus berkembang, keberhasilan Denny JA dalam membangun kolaborasi politik yang efektif memberikan inspirasi bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, keterampilan komunikasi yang baik, dan kepemimpinan yang inspiratif, kolaborasi politik yang efektif dapat terwujud. Penting untuk mengakui bahwa membangun kolaborasi politik yang efektif bukanlah tugas yang mudah. Namun, Denny JA telah membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kesabaran, dan kerja keras, hasil yang positif bisa dicapai. Keberhasilannya dalam membangun kolaborasi politik yang efektif telah memberikan harapan baru bagi masa depan politik Indonesia. Dalam kesimpulannya, Denny JA adalah contoh nyata dari bagaimana membangun kolaborasi politik yang efektif. Kemampuannya untuk menggabungkan kepentingan politik yang beragam, menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai aktor politik, kepemimpinannya yang inspiratif, dan ketekunan dalam mencapai tujuan bersama, menjadikan Denny JA sebagai tokoh penting dalam politik Indonesia.

Cek Selengkapnya: Melihat Keberhasilan Denny JA dalam Membangun Kolaborasi Politik yang Efektif

[emilkristanti35]

Strategi Jitu Menghadapi Krisis Ekonomi Pandemi ala Denny JA

Strategi Jitu Menghadapi Krisis Ekonomi Pandemi ala Denny JA

Pendahuluan: Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak negara dan individu mengalami kesulitan finansial. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Salah satu tokoh yang telah memberikan strategi jitu dalam menghadapi krisis ekonomi adalah Denny JA, seorang pakar ekonomi dan pengusaha sukses di Indonesia.

Artikel ini akan membahas strategi jitu yang diusulkan oleh Denny JA untuk menghadapi krisis ekonomi pandemi.

I. Memperkuat Sektor Pertanian dan Perikanan Dalam situasi krisis ekonomi, sektor pertanian dan perikanan dapat menjadi penopang penting dalam pemulihan ekonomi. Denny ja menekankan pentingnya mengembangkan sektor ini dengan meningkatkan investasi, inovasi teknologi, dan akses pasar yang lebih baik bagi para petani dan nelayan. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan insentif bagi sektor ini agar dapat berkembang dengan baik.

II. Mendorong Peningkatan Investasi Denny ja menekankan pentingnya mendorong peningkatan investasi dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, seperti memperbaiki regulasi, menyederhanakan prosedur perizinan, dan memberikan insentif fiskal bagi para investor. Selain itu, pemerintah perlu berperan aktif dalam membangun infrastruktur yang dapat menarik minat investor.

III. Mengembangkan Sektor Digital Dalam era digital saat ini, sektor digital menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menghadapi krisis ekonomi. Denny JA menyarankan agar pemerintah dan pelaku usaha dapat bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital, dan memberikan pelatihan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan ekosistem startup di Indonesia.

IV. Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Alam Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Denny JA menyoroti pentingnya mengoptimalkan potensi sumber daya alam ini dalam menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah perlu melakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam, seperti meningkatkan nilai tambah produk ekspor, membangun industri berbasis sumber daya alam, dan melindungi lingkungan agar tetap lestari.

V. Meningkatkan Pengembangan SDM Dalam menghadapi krisis ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci yang tidak boleh diabaikan. Denny JA menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak krisis ekonomi.

Kesimpulan: Dalam menghadapi krisis ekonomi pandemi, strategi jitu yang diusulkan oleh Denny JA memberikan pandangan yang berharga. Melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan investasi, pengembangan sektor digital, optimalisasi potensi sumber daya alam, dan peningkatan pengembangan SDM, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi negara. Penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menerapkan strategi ini guna mencapai keberhasilan dalam menghadapi krisis ekonomi pandemi ini. Dengan langkah-langkah yang tepat dan kerjasama yang baik, kita dapat mengatasi tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih baik.

Cek Selengkapnya: Strategi Jitu Menghadapi Krisis Ekonomi Pandemi ala Denny JA

[detikkota]

Dinilai Tak Serius Atasi Kemiskinan, Fakta Foundation Tuntut 3 Hal pada Pemkab Sumenep

SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, untuk melakukan audiensi tentang pengentasan kemiskinan ekatrem, Selasa (14/3/2023). Namun, kedatangan mereka ke Kantor Pemkab Sumenep berakhir kecewa, karena Wakil Bupati Sumenep, Hj Dewi Khalifah…

[baliportalnews]

Tahun 2023, Pemkab Buleleng Secara Signifikan Sukses Turunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan target pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang turun (0,36 %) dari tahun 2022 dan turunkan kasus angka Stunting di Buleleng dari 11% hingga mencapai 2% di tahun ini. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam mendukung program ini. Dikonfirmasi langsung, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, Kamis (28/12/2023), menjelaskan bahwa Pemkab Buleleng telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK) dengan fokus pada perumusan kebijakan, perencanaan program, anggaran, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan rilis BPS per Oktober 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng sebesar 5,85% turun dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 6,21% atau turun sebesar (0,36%). Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Buleleng dua tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan tahun 2021 sebesar 0,28% menjadi 0,05% tahun 2022, atau turun sebesar 0,23%. Posisi relatif Kemiskinan Ekstrem Buleleng tahun 2022 sebesar 0,05% lebih rendah dari capaian Provinsi Bali 0,54%  dan nasional 2,04%. Tahun 2023, Buleleng telah menetapkan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang menunjukkan kesejahteraan paling rendah, sebanyak 349 Keluarga Miskin Ektrem dijabarkan menjadi Jumlah individu Miskin Ektrem sebanyak 1.551 jiwa yang tersebar di 66 desa/kelurahan di 9 kecamatan ditetapkan melalui hasil musdes/muskel dan ditetapkan dengan SK Bupati. “Tim TKPK ini telah dioptimalkan dalam menyasar lebih jauh kondisi di masyarakat agar diketahui lebih dini dan tervirifikasi data,” terangnya. Tentu ada langkah konkrit yang dilaksanakan dalam mengentaskan Kemiskinan Ekstrem tersebut, seperti dari 1.551 jiwa Miskin Ektrem sebanyak 1.107 sudah ber DTKS, sisanya sudah didaftarkan sebanyak 444 jiwa ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun ini. Kemudian, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 184 KK sudah mendapatkan program sosial dari sumber APBN dan sebanyak 165 KK sampai saat ini telah diusulkan ke Kementrian Sosial RI. Selanjutnya, bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 1.059 jiwa telah ber JKN dan sebanyak 492 jiwa telah didaftarkan ke PBI APBD tahun 2023. Sementara itu, bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Hasil (RTLH)verifikasi tim dari Dinas Perkimta Buleleng dari 349 KK ekstrem yang lolos syarat rumah tidak layak huni sebanyak 283 KK sebanyak 90 rumah KK ekstrem telah dianggarakan di Dinas Perkimta dan pengerjaan fisiknya dilaksanakan di Triwulan 4 tahun 2023. Sebanyak 170 rumah telah diusulkan melalui program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) data sampai saat ini  65 rumah telah disepakati akan di danai dari TJSLP, sebanyak 23 rumah akan diajukan ke APBN untuk pelaksanaanya di tahun 2024. Terakhir, Bantuan Sosial Pengurangan Beban seperti pemberian Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Tidak hanya itu, peran Bappeda Buleleng juga ikut andil dalam penanganan kasus Stunting dalam mendukung program Indonesia Emas tahun 2045, melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buleleng upaya yang telah dilakukan diantaranya pelaksanaan 8 aksi konvergensi dari tahapan analisis situasi hingga tahapan review kinerja tahunan, serta melaksanakan tagging program, kegiatan dan anggaran Stunting di masing-masing perangkat daerah, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang khusus dialokasikan dalam penanganan Stunting. Dalam upaya penurunan Stunting, Pemkab Buleleng dalam hal ini Bappeda selaku Sekretariat Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yaitu bersinergi dengan melibatkan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Buleleng untuk mengintervensi sasaran Stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Audit Kasus Stunting di Desa Lokus Stunting sebanyak 23 Desa. “Saat ini angka Stuting di tahun 2022 berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 11 %, di tahun 2023 berdasarkan SKI (Survey Kesehatan Indonesia) angka Stunting di Kabupaten Buleleng sukses turun di angka 2,7 %,” jelas Kaban yang sebelumnya menjabat Sebagai Kadisdukcapil Buleleng itu. Kaban Reika, berharap kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk terus menurunkan angka Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Kabupaten Buleleng. Bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan konvergensi dalam penanganan Stunting diharapkan dapat mengangkat penduduk dari lingkaran kemiskinan dan mencapai target perencanaan daerah. (adv/bpn) Read the full article

[ainamulyana]

UU NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG APBN 2020

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020. Dalam Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2019 dinyatakan bahwa yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam penjelasan Undang-Undang atau UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020, dinyatakan bahwa strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Kelima Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam Program Prioritas.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang - UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020, ditegaskan bahwa APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Ada hal yang menarik dalam UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020 yakni adanya tambahan DAU yang dialokasi sebagai dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dialokasikan sebesar Rp.260.552.540.000,00 (empat triliun dua ratus enam puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Namun pembagian dana tambahan DAU untuk penggajian PPPK masih menunggu ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran DAU tambahan yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (lihat pasal 11 ayat 19 UU Nomor 20 Tahun 2019)

 Selengkapnya silahkan download dan baca UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020 

Demikian informasi tentang Undang-Undang - UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020). Semoga ada manfaatnya.