#BupatiBelitungTimur

[gerubokcom]

Angka Kemiskinan di Belitung Timur 2023 Turun Drastis

GERUBOK.com, BELTIM | Angka kemiskinan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengalami penurunan drasits. Penurunan angka kemiskinan ini usai Verifikasi dan Validasi (Verval) data Kemiskinan Ekstrem tahun 2023. Bupati Belitung Timur Burhanudin pun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45-597 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45-377 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. - Baca Juga: Festival Budaya Lintang di Belitung Timur: Memupuk Kearifan Lokal dan Kebudayaan Desa Perubahan Signifikan dalam Data Kemiskinan Dalam SK tersebut, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) mengalami perubahan yang sangat menonjol. Di mana jumlah keluarga Desil 1 dari sebelumnya sebanyak 3.087 setelah diverval menjadi hanya 633. Begitu juga dengan jumlah kemiskinan per jiwa, sebelum diverval Desil 1 mencapai 12.227 jiwa, namun dalam SK Bupati berubah menjadi 2.358 jiwa.

Sumber Data yang Terpercaya

Data P3KE merupakan data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Data tersebut bersumber dari Pendataan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). - Baca Juga: Jaga Pemilu, Polres dan Pemkab Bangka Tandatangani MoU

Harmonisasi Data Untuk Pencapaian Terbaik

“Yang jelas data kita sudah diverval dan sudah di-SK-kan. Setelah di Verval terjadi penurun yang drastis sekali,” kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Beltim Khairil Anwar, sesuai memimpin Rapat Koordinasi TKPK di ruang pertemuan Gunung Lumut Kantor Bappelitbangda Kabupaten Beltim, Selasa (18/10/23). Khairil menjelaskan adanya perbedaan mencolok dengan data BKKBN lantaran data tersebut belum diverval. Mengingat dalam data BKKBN tersebut bukan hanya mencakup data kemiskinan namun juga termasuk penduduk yang berpotensi stunting. - Baca Juga: Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar Peroleh Nilai Tinggi dalam Program Desa Anti Korupsi

Keseragaman Data untuk Aksi Lebih Tepat

“Nanti data-data ini akan kita singkronkan lagi, jadi satu data. Datanya akan satu, dari data P3KE yang dipakai. Tiap tiga bulan sekali kita akan rutin melaporkan,” jelas Khairil. Mantan Camat Simpang Pesak ini pun menekankan data hasil verval serta SK Bupati ini selanjutnya akan dipergunakan untuk acuan pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Beltim. Kerja TKPK ataupun OPD terkait akan lebih fokus dengan adanya data ini.

Insentif Fiskal untuk Kabupaten Beltim

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 tahun 2023, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan Alokasi Insentif Fiskal. Kabupaten Beltim memperoleh insentif untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023 sebesar Rp. 6.272.867.000. - Baca Juga: Anjing-Anjing Liar di Bundaran Satam, Netizen: Buat Sayembara Lomba Menangkap Asuk

Dukungan untuk Kinerja Unggul

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10/23), Sekretaris TKPK Kabupaten Beltim Mathur Novrianyah mengungkapkan Kabupaten Beltim menerima insentif, karena rutin menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) kepada Gubernur setiap tiga bulan sekali. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022.

Mendorong Peningkatan Kinerja

“Insentif Fiskal ini diberikan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tujuannya untuk memacu pemerintah daerah untuk terus melakukan peningkatan kinerja di daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah secara nasional,” ungkap Mathur.

Penilaian Kinerja Berdasarkan Data

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem dinilai berdasarkan data; Realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem; Kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.

Prestasi dalam Pelaporan

“Ada nilai dengan bobot tertentu untuk setiap penjumlahan. Data surat keputusan bobot 35%, data lampiran surat keputusan atau data verifikasi dan validasi bobot 35%, data pelaporan triwulan I bobot 15% dan data pelaporan triwulan II bobot 15%,” jelas Mathur. Kabupaten Beltim bahkan dinilai yang paling rajin mengirimkan laporan PPKE. Dalam absensi PPKE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 10 Oktober 2023, Kabupaten Beltim yang pertama mengirimkan seluruh laporan dengan lengkap.

Dukungan untuk Pengentasan Kemiskinan

“Kebijakan Fiskal ini nantinya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di daerah. Bukan hanya untuk bantuan saja namun juga untuk pengembangan SDM termasuk juga mempelajari tata cara percepatan pengentasan kemiskinan di daerah lain,” terang Mathur. Selain Ketegori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Keuangan juga memberikan Kebijakan Fiskal untuk Kategori Kinerja Penurunan Stunting, Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah. (diskominfo) Termukan berita terkait Bangka Belitung Terkini, Terbaru Hari Ini lainnya dari gerubok lainnya di Google News. Read the full article