#Jenderal Safaruddin

[intrenid]

Pengiriman Narkoba via Layanan Ekspedisi Kian Marak, Safaruddin: Harus Ada Langkah Antisipasi

Pengiriman Narkoba via Layanan Ekspedisi Kian Marak, Safaruddin: Harus Ada Langkah Antisipasi

INTREN.ID, SAMARINDA – Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengkhawatirkan. Baru-baru ini, ganja seberat 1 kilogram diamankan di Kota Samarinda. Bahkan, barang haram itu dipesan secara online dan dikirim dengan menggunakan layanan ekspedisi. Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin menyoroti kejadian tersebut.…

[acehimagecom]

Laporkan Tambang Ilegal ke Kapolri

Laporkan Tambang Ilegal ke Kapolri

ACEHIMAGE.COM – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, bersama Forum Jurnalis Lingkungan di Aceh melaporkan kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal di Aceh. Laporan singkat di kirimkan melaui utas singkat media sosial twitter langsung ke akun pribadi Kapori Jenderal Listyo Sigit Prabowo @ListyoSigitP. “Kapolri saya lihat sangat aktif memantau perkembangan terkait dengan penegakan…

[sumbarlivetv]

Audiensi Gubernur ke Kemenhan RI, Dirjen Potensi Pertahanan Dukung Penyelesaian Monumen Bela Negara

Audiensi Gubernur ke Kemenhan RI, Dirjen Potensi Pertahanan Dukung Penyelesaian Monumen Bela Negara

Padang, Sumbarlivetv – Audiensi Gubernur ke Kemenhan RI, Dirjen Potensi Pertahanan Dukung penyelesaian Monumen Bela Negara. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Dadang Hendrayudha menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi dan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin dalam upaya menumbuhkan semangat Bela Negara, rasa cinta terhadap…

[ayojalanterus]

Kemendagri Akui Masalah Tapal Batas Wilayah Aceh Sudah Selesai, YARA: Dasarnya Apa?

 KONTENISLAM.COM - Klaim penyelesaian segmen tapal batas di daerah Provinsi Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru memicu berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat Aceh. “Kemendagri klaim sudah selesai, dasarnya apa? Dalam penyelesaian itu kita tidak tahu Pemerintah Aceh terlibat atau tidak,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (26/6). Menurut Safaruddin, penyelesaian itu harus mempunyai dasar. Sebab, berdasarkan kesepakatan Damai Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Aceh, peta Provinsi Aceh sesusai dengan tahun 1956. Safaruddin menjelaskan, sesuai dengan sejarah dan bukti yang tinggal pada tahun 1956, wilayah Provinsi Aceh sampai kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. “Kalau Kemendagri klaim sudah diselesaikan. Aneh juga, sudah menyelesaikanya. Kalau sekarang (tapal batas) masih berada di Kuala Simpang dan Blitar," jelas Safaruddin. Untuk itu, YARA meminta supaya batas Aceh sesuai dengan kesepakatan Damai Helsinki. Safaruddin tidak mengetahui sejauh mana Kemedagri menyelesaikan tapal batas Aceh. YARA hanya menuntut komitmen pemerintah terhadap kesepakatan Damai Helsinki. Safaruddin mengaku sudah meminta peta Aceh tahun 1956 kepada Kemendagri, Kemenkumham, Istana Presiden, dan partai Aceh yang merupakan transformasi dari GAM. Namun, semuan pihak tersebut tidak memiliki peta tersebut. “Kalau tidak punya peta tersebut, lantas kenapa mencantumkan perbatasan Aceh 1 Juli 1956. Mereka tidak punya peta, ngapain harus diperjanjikan,” sindir Safaruddin. “Itu kan aneh. Terus yang diperjanjikan di MoU helsinki apa juga?” sambungnya. Oleh karena itu, YARA akan mempertanyakan apa alasan pemerintah hingga tidak memiliki peta tersebut. “Jangan hanya menjawab tidak punya, tapi harus ada alasannya yang jelas,” ujar Safaruddin. Kemendagri mengklaim telah menyelesaikan persoalan segmen batas daerah di Provinsi Aceh. Penyelesaian itu diresmikan dengan penandatanganan berita acara dan peta kesepakatan antarkepala daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh.   “Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri ingin memberikan apresiasi atas kerja keras kita ini, inilah kerja kita bersama,” ujar Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan, Suhajar Diantoro. Penandatanganan itu dilakukan saat Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Segmen Batas Daerah, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jumat (25/6). (RMOL)

from Konten Islam https://ift.tt/3ji1xll via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/06/kemendagri-akui-masalah-tapal-batas.html

[kamilarina-blog1]

Jenderal Bintang 2 Menuju Kursi Kaltim 1, Safaruddin Siap Tanggalkan Jabatan Kapolda

Kamila Rina Jenderal Bintang 2 Menuju Kursi Kaltim 1, Safaruddin Siap Tanggalkan Jabatan Kapolda Artikel Baru Nih Artikel Tentang Jenderal Bintang 2 Menuju Kursi Kaltim 1, Safaruddin Siap Tanggalkan Jabatan Kapolda Pencarian Artikel Tentang Berita Jenderal Bintang 2 Menuju Kursi Kaltim 1, Safaruddin Siap Tanggalkan Jabatan Kapolda Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Jenderal Bintang 2 Menuju Kursi Kaltim 1, Safaruddin Siap Tanggalkan Jabatan Kapolda Namun hingga kini, Safaruddin menyatakan belum ada komunikasi politik yang dilakukan dirinya kepada calon lainnya. http://www.unikbaca.com

[cakradunia]

YARA Beri Penghargaan Untuk Dirjen PAS Menkumham

YARA Beri Penghargaan Untuk Dirjen PAS Menkumham

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) memberikan penghargaan kepada Direktorat Jendral Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Penghargaan tersebut di berikan oleh Ketua YARA, Safaruddin, SH di dampingi Sekretaris YARA, Fakhrurrazi, SH, Direktur Hukum dan HAM, Yudhistira Maulana, SH, dan juga Korwil Pantai Timur, Basri yang di terima  langsung oleh Direktur Jenderal…

[liputanviral-blog]

Terperangah Korupsi Dana Kemah

Liputanviral,  Jakarta - Sudah hampir setahun, Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesiasukses digelar di pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah pada 16-17 Desember 2017. Namun, gelaran yang diinisiasi Menpora Imam Nahrawi melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor itu kini berujung dugaan korupsi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel tersebut. Penyidik telah memeriksa Anggota Panitia dari GP Ansor Safaruddin, Ketua Panitia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, dalam kasus tersebut, polisi menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran negara. "Polri tidak mempermasalahkan mengenai perkemahan pemuda, Kemenpora. Penggunaan anggaran negara Kemenpora dilaksanakan dengan benar tidak masalah," kata Argo di Polda Metro Jaya, Sabtu (24/11/2018). "Yang menjadi masalah apabila LPJ tidak dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai aturan," sambung dia. Atas dugaan itu, penyidik memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkapkannya. "Maka dalam laporan kegiatan perkemahan Kemenpora tahun 2017 diduga di-mark up dan berpotensi merugikan keuangan negara," ungkap Argo. Terkait kasus dana kemah ini, Dahnil menjelaskan, pada September 2017 lalu ia dipanggil Menpora Imam Nahrawi. Dirinya bersama Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut diundang untuk mendiskusikan sejumlah hal mengenai kondisi kebangsaan terkini kala itu. "Kemudian kami berdiskusi di situ. Pak Menpora prinsipnya menyampaikan kekhawatiran beliau terkait dengan potensi konflik horizontal yang semakin meluas karena isu Anti-Pancasila, ada isu anti toleransi, kemudian ada tudingan pemerintah Pak Jokowi anti-Islam," kata Dahnil di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 23 November 2018 malam. Saat itu, Imam meminta saran kepada Dahnil dan Gus Yaqut untuk membuat situasi lebih kondusif lagi. Imam meminta agar dibuat suatu kegiatan yang bisa dilakukan bersama antara Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. "Salah satu upaya yang ingin beliau lakukan mempersatukan secara simbolik antara GP Ansor dengan Pemuda Muhammadiyah, maka Pak Imam menawarkan dan mengajak bisa enggak, bikin kegiatan bersama yang difasilitasi oleh Menpora melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah," ujar dia Dahnil Anzar. Namun, Dahnil saat itu tak langsung memberikan jawaban secara langsung. Karena Dahnil harus mendiskusikan hal itu terlebih dahulu kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah. Jawaban untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu baru direspons Dahnil pada Oktober 2017. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan agar situasi semakin kondusif dan tidak terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. "Setelah saya ketemu dan minta nasihat dan rapat dengan PP Pemuda Muhammadiyah, ya sudah untuk membantu pemerintah. Karena menghadapi potensi konflik horizontal, ada isu-isu kriminalisasi ulama, kemudian pemerintahan Pak Jokowi dituduh anti-Islam, supaya Pemuda Muhammadiyah tidak dianggap terlalu kritis, tidak anti-Jokowi. Akhirnya PP Pemuda Muhammadiyah, ya sudah kita terima ajakan dari Pemerintah ini melalui Pak Menpora," jelas Dahnil Anzar. Pemuda Muhammadiyah kemudian menggelar rapat dan menunjuk Ahmad Fanani sebagai ketua dalam kegiatan tersebut. Pemuda Muhammadiyah juga mengusulkan kegiatan yang akan digelar bersama bernama pengajian akbar GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Namun, pada akhirnya kegiatan itu ternyata dinamai Kemenpora RI sebagai apel dan kemah pemuda Islam di Prambanan. Dan saat itulah Pemuda Muhammadiyah juga diberikan anggaran Rp 2 miliar untuk memobilisasi peserta oleh Kemenpora RI.

Kembalikan Rp 2 Miliar

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan menyebut, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak telah mengembalikan uang sejumlah Rp 2 miliar. Ketua panitia acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia, Ahmad Fanani pun menjelaskan soal pengembalian uang tersebut. Dia menyatakan, kasus ini seakan-akan mau melegitimasi gerakan Pemuda Muhammadiyah selama ini yang konsen melawan korupsi. Padahal pihaknya tak melakukan penyelewengan apa-apa. "Ini soal harga diri yang selama ini kami perjuangkan untuk gerakan PP Muhammadiyah melawan korupsi. Lalu, hari ini seolah-olah gerakan itu dilegitimasi dengan tuduhan bahwa Pemuda Muhammadiyah hari ini korupsi, menurut kami ini adalah harga diri. Maka kami kembalikan duitnya, saya transfer ke Kemenpora," kata Fanani usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 23 November 2018. Fanani mengatakan, untuk menggelar acara seperti yang diinginkan Kemenpora, Fanani meyakini Pemuda Muhammadiyah mampu tanpa harus menggunakan anggaran dari pemerintah. "Karena dari awal kami sudah sampaikan kami tidak pernah menginisiasi acara tersebut. Keluarga Muhammadiyah Insyaallah saat ini cukup mandiri kok. Fasilitas, pendidikan, usaha, rumah sakit, itu mandiri," tegas dia. Selain karena harga diri, pengembalian uang Rp 2 miliar tersebut juga karena MoU antara pihaknya dengan Kemenpora yang menurutnya dinilai sama sekali berbeda. "Surat yang kami sampaikan ke Kemenpora, hubungan dengan evaluasi Kemenpora, kegiatan terkhusus kegiatan kemah dan apel pemuda itu dengan tema pemuda hebat jaga bumi yang dilaksanakan tanggal 16-17 Desember di Prambanan, Sleman, Yogyakarta," ujarnya. "Beberapa poin hasil evaluasi kami yaitu yang pertama setelah membaca kembali surat perjanjian kerjasama dengan nomor 494/ Bpk/ii-3/11/2017 tertanggal 27 November 2017 bahwa nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan berbeda dengan apa yang realisasinya. Kedua tanggal kegiatan dengan SP2D tidak bersesuaian di Mou dilaksanakan 10 Desember, ternyata SP2D atau pencairan tanggal 11 Desember," sambungnya. Tidak Sesuai  Dia melanjutkan, ternyata kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak awal yang disepakati. Karena banyaknya perubahan dalam jenis kegiatan tersebut. "Nah poin ketiga, kegiatan sesuai kontrak setelah kami menyadari dan pelajari ternyata berbeda, nomenklaturnya berbeda, kami ajukan pengajian akbar ternyata realisasinya apel. Perubahan itu atas dorongan Kemenpora lalu tanggalnya berbeda pelaksanaannya," jelasnya. "Nah kemudian atas permintaan Kemenpora karena waktu itu Menpora berkeinginan agar acara itu dihadiri oleh presiden. Karena presiden enggak bisa, maka disesuaikan. Tempatnya berbeda, sesuai 5 kota yang kami ajukan kemudian tempatnya di Prambanan, berbeda. Secara substansi berbeda," tambahnya. Dia menyatakan, pengembalian uang Rp 2 miliar terhadap Kemenpora ini selain soal harga diri, juga karena sesuai dengan beberapa aturan yang ada. Kontrak antara keduanya tak sesuai dengan perjanjian awal. "Kalau dasar kegiatan itu dari kontrak, ini sama sekali berbeda atas prinsip kehatian-kehatian kami kami ikuti pasal 9 dalam perjanjian tentang kewajiban dan sanksi kemudian apabila dia enggak memenuhi kewajiban yang dimaksud maka perjanjian ini batal demi hukum wajib harus mengembalikan seluruh dana bantuan. Ini sebagai komitmen kami ya kami kembalikan," ucapnya.

Menpora Terkejut

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku terkejut dengan munculnya kasus dugaan penyelewengan anggaran acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. "Ide dasar dari kemah itu memang saya yang menginisiasi, berangkat dari sebuah keinginan bahwa sudah saatnya Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda NU Banser-Ansor bisa melakukan upaya-upaya konkret untuk menguatkan silaturrahim, menguatkan ukhuwah," ujar Imam di Surabaya, Minggu (25/11/2018). Ia mengaku tak mengerti kenapa tiba-tiba dugaan ini santer muncul kepermukaan, padahal pelaksanaan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia telah terjadi setahun lalu. Ia pun khawatir jika dugaan ini nantinya dihubung-hubungkan dengan dirinya yang seorang kader NU. "Saya terkejut sekali kenapa tiba tiba muncul hari ini, seakan akan ini di inisiasi maupun di dorong oleh saya yang notabenya kader NU," ucap Imam. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, dia mengaku telah bertemu dengan Dahnil Anzar. Berdasarkan pembicaraan mereka berdua, kemudian diketahui kasus dana kemah tersebut muncul menjelang pemilihan ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang baru dalam Muktamar. "Tidak sama sekali saya tidak tahu dugaan penyelewengan. Tapi Bang Dahnil menyampaikan ke saya bahwa ini mungkin atmosfer yang terjadi karena menjelang muktamar Pemuda Muhammadiyah," tutur Menpora. Dalam pembicaraan itu Menpora juga meminta pada Dahnil untuk mencari siapa pihak yang pertama kali membuat laporan dugaan penyelewengan itu ke kepolisian dan menghembuskan itu ke publik. "Kepada saudara Dahnil Anzar saya sampaikan tolong cari tahu siapa pelapornya. Jangan sampai kemudian menuduh atau membawa suatu yang tidak penting untuk dipublikasikan," ucap Menpora. Ia menegaskan, program kemah ini tidak bermaksud untuk menjebak salah satu pihak. Pernyataan itu membantah kekhawatiran Dahnil yang mengaku berhati-hati dalam keterlibatan acara ini karena takut dikerjai. "Tidak ada sedikitpun niatan ini menjadikan salah satu pihak dijebak. Yang ada niatan kami betul-betul ukhuwah antara NU dan muhammadiyah, betul terbukti dan alhamdulillah dilaksanakan dengan baik," kata Imam. Saat disinggung mengenai dugaan penyelewengan dana kegiatan tersebut, dia menjelaskan, pada 2017 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hasilnya tak ada temuan apapun. "Saya sampaikan, dulu bahwa pemeriksaan waktu itu tidak ada apapun dari BPK, kemudian tiba-tiba sekarang muncul," ungkap Imam. Tak Politis Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan, tak ada muatan politis terkait pemeriksaan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai saksi dugaan penyimpangan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam. "Kita sudah ambil keterangan (Dahnil) untuk klarifikasi karena ada laporan dari masyarakat jadi itu hal biasa," kata Irjen Polisi Idham Azis di Jakarta, Sabtu (24/11/2018). Idham mengatakan, polisi pro aktif meminta klarifikasi dari beberapa saksi termasuk Dahnil Anzar lantaran menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan penyimpangan anggaran negara. Idham menuturkan penyidik memeriksa seseorang sebagai saksi sebagai upaya untuk mencari suatu laporan itu memenuhi unsur pidana atau tidak. Jenderal polisi bintang dua itu menekankan agar masyarakat mempercayakan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk menangani kasus tersebut secara profesional dan sesuai prosedur. Idham menyatakan penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka pada kasus itu meskipun status hukum telah masuk tahap penyidikan. Read the full article

[tobasatu]

tobasatu.com, Jakarta | Pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 2018, juga diikuti oleh jenderal polisi. Setidaknya, ada tiga jenderal polisi yang akan mengundurkan diri dari Polri setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU), menetapkan mereka sebagai calon definitif.

“Pada saat mendaftar belum (mengundurkan diri), setelah penetapan dan ditetapkan pada 12 Februari ya nanti harus mengundurkan diri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Polri juga mengimbau warga tidak khawatir para jenderal aktif yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah itu akan memanfaatkan jabatan mereka untuk mencari dukungan karena mereka sudah dipindahkan ke nonstrategis.

“Moga-moga tidaklah, karena beliau-beliau sekarang sudah dimutasikan, tidak menjabat pada kewilayahan maupun posisi yang strategis,” katanya.

Guna mengantisipasi kemungkinan adanya pejabat yang menyalahkan wewenang, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri akan mengawasi kegiatan para pejabat Polri selama mereka berkampanye berlangsung. “Ada Propam untuk mengawasi itu,” katanya.

Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/16/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018, ada tiga nama jenderal yang dinonaktifkan karena hendak mengikuti Pilkada Serentak 2018, salah satunya Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin, yang kini dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri.

Selain itu ada Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Irjen Pol Anton Charliyan, yang dimutasi menjadi Anjak Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri, dan Dankorbrimob Polri Irjen Pol Murad Ismail yang dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobile Korbrimob Polri.

Anton Charliyan diusung PDI Perjuangan menjadi calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur TB Hasanuddin untuk mengikuti pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Safaruddin juga mendapat dukungan dari partai itu untuk mengikuti pemilihan gubernur Kalimantan Timur. Sementara Murad Ismail bersama Barnabas Orno mendapat dukungan koalisi PDIP-PKB-Nasdem untuk mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku. (ts)

The post 3 Jenderal Polisi Akan Mundur Jika Resmi Jadi Peserta Pilkada appeared first on tobasatu.com.

[intrenid]

Awang Ferdian Hidayat Meninggal Dunia, Safaruddin Sampaikan Belasungkawa yang Mendalam

Awang Ferdian Hidayat Meninggal Dunia, Safaruddin Sampaikan Belasungkawa yang Mendalam

INTREN.ID, SAMARINDA – Kabar duka menyelimuti Kalimantan Timur (Kaltim). Awang Ferdian Hidayat, putra mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tutup usia, Minggu (5/9/2021). Jenazah almarhum kini berada di rumah duka di Jalan Basuki Rahmat. Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Drs H Safaruddin menyampaikan belasungkawa atas kepergian pria yang karib disapa Ferdi itu. Apalagi, mantan anggota Dewan…

[rumahinjectssh]

PANGDAM MULAWARMAN Langsung Perintahkan Periksa Semua Personel Yang Berkaitan Dengan WEB RESMI Mereka - FROM SUARASOSMED

SUARASOSMED - Balikpapan (ANTARA News) - Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman,  Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Sonhadji, memerintahkan semua personel Penerangan Kodam (Pendam) diperiksa berkenaan dengan pemuatan tiga buah berita kontroversial di laman mulawarman.mil.id, laman resmi yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh Kodam VI Mulawarman. "Berita-berita itu diunggah oknum di Pendam. Sumbernya dari media sosial, dimuat tanpa diedit, melainkan hanya salin-tampil," kata Pangdam Mulawarman di Markas Kodam VI Mulawarman, Balikpapan, Jumat. Menurut Sonhadji, oknum tersebut berpangkat mayor, dan menerbitkan berita-berita yang dimaksud tanpa melewati proses verifikasi Wakil Kepala Pendam maupun perintah Pangdam Mulawarman pada Selasa, 26 September pukul 21.45 WITA. Adapun berita-berita yang dimaksud adalah yang berjudul "Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo untuk Menonton Film Pengkhianatan G30S/PKI", "Intelijen TNI Valid: Ini Video Bukti Polisi Memiliki Senjata Anti Tank", dan "Siapa yang Mencatut Nama Presiden Ingin Datangkan Senjata 5.000 Pucuk". Menurut Sonhadji, berita-berita tersebut terkesan menyerang Kepala dan institusi Badan Intelijen Negara (BIN). "Berita itu dimuat saat saya berada di Tarakan, Kaltara, untuk menghadiri pembukaan latihan bersama pasukan Indonesia dengan Malaysia. Saya baru tahu tadi pagi saat olahraga," lanjut Sonhadji. Ia pun langsung memerintahkan Asisten Intelijen untuk dilakukan penyelidikan mengenai pemuatan berita tersebut. Ia juga memerintahkan berita-berita tersebut dihapus sebab pemuatannya tidak melalui verifikasi Wakil Kepala Pendam, dan tidak ada perintah Panglima Kodam. [ads-post] Sonhadji juga menghubungi Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin yang tengah berada di Kabupaten Berau karena merasa perlu meluruskan keberadaan berita tersebut. Lebih jauh, Pangdam Mulawarman tidak menutup kemungkinan bahwa situs resmi Kodam VI Mulawarman itu diretas. "Tentunya kita penyelidikan di internal dulu, semua personel Pendam akan diperiksa," tukasnya. Di sisi lain, substansi yang menjadi pokok dari ketiga berita tersebut, melalui media-media utama Indonesia, sudah dibantah oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Mengenai pengadaan senjata, misalnya, Panglima TNI membantah sumbernya adalah BIN. [alert title="PESAN" icon="info-circle"] Berita Atau Informasi Diatas Sudah Terlebih Dahulu Tampil Dan Ditayangkan Di Halaman Berikut Sumber Berita : ANTARA Judul Asli : Under Creative Commons License: Attribution Share Alike Follow us: @RUMAHINJECT on Twitter | suarasosmed.com on Facebook [/alert]

Terima Kasih Telah Menggunakan Dan Menyebarkan Kembali Berita Dari suarasosmed-Media Informasi Terkini Yang Senantiasa Dan Selalu Terbuka Untuk Umum - Bookmark Wartabali.net Dan Dukung Terus Perkembangan Kami - Wartabali-Media Informasi Kita 

from Media Informasi Kita http://www.suarasosmed.com/2017/09/pangdam-mulawarman-langsung-perintahkan.html

[intrenid]

Upaya Penyelundupan Narkoba ke Lapas Narkotika Samarinda Terjadi Dua Kali dalam Sehari, Safaruddin: Keamanan Harus Diperketat

Upaya Penyelundupan Narkoba ke Lapas Narkotika Samarinda Terjadi Dua Kali dalam Sehari, Safaruddin: Keamanan Harus Diperketat

INTREN.ID, SAMARINDA – Upaya penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) berjenis sabu-sabu dilakukan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda, Sabtu (13/11/2022). Dalam sehari terjadi dua kasus. Total barang bukti seberat 99 gram berhasil diamankan. Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin menyoroti kejadian tersebut. Apalagi upaya…

[intrenid]

Gelar Reses di Pantai Cemara Balikpapan, Ketua RT se-Kelurahan Manggar Baru Ucapkan Terima Kasih kepada Safaruddin

Gelar Reses di Pantai Cemara Balikpapan, Ketua RT se-Kelurahan Manggar Baru Ucapkan Terima Kasih kepada Safaruddin

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin menggelar silaturahmi dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kamis (20/10/2022). Kegiatan bertajuk Reses Penyerapan Aspirasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023 itu digelar di Pantai Cemara. Apresiasi diberikan oleh para ketua RT yang hadir. Mengingat,…

[intrenid]

Ketua RT se-Kelurahan Karang Rejo Curhat soal Infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan Diminta Kawal di Musrenbang

Ketua RT se-Kelurahan Karang Rejo Curhat soal Infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan Diminta Kawal di Musrenbang

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Infrastruktur menjadi persoalan mendasar yang harus dipenuhi. Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Karang Rejo pun berharap perhatian di sektor tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa RT juga curhat masalah jaringan gas (jargas) yang tidak merata, serta drainase yang juga masih belum diperbaiki. Mutiar Firdaus, mewakili RT 63 Kelurahan…

[intrenid]

Safaruddin Silaturahmi dengan Ketua RT se-Kelurahan Margomulyo, Warga: Perhatian yang Diberikan Beliau Sangat Besar

Safaruddin Silaturahmi dengan Ketua RT se-Kelurahan Margomulyo, Warga: Perhatian yang Diberikan Beliau Sangat Besar

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin menggelar silaturahmi dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan warga se-Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Selasa (18/10/2022). Silaturahmi itu merupakan bagian dari Reses Penyerapan Aspirasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023. Safaruddin tidak sendiri. Dia didampingi calon anggota legislatif…

[intrenid]

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kaltim Melonjak, Safaruddin Dorong Peningkatan Pencegahan

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kaltim Melonjak, Safaruddin Dorong Peningkatan Pencegahan

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur (Kaltim) meningkat cukup signifikan. Jika pada Juli 2022 sekitar 441 kasus, sementata Juli-Agustus meningkat 138 kasus menjadi 579 kasus dengan total korban 612 orang. Data itu diambil dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim. Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol…

[intrenid]

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Safaruddin Ajak Masyarakat Kaltim Teladani Rasulullah

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Safaruddin Ajak Masyarakat Kaltim Teladani Rasulullah

INTREN.ID, BALIKPAPAN – “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah”. Surat Al Ahzab Ayat 21 tersebut merupakan dalil pokok yang menganjurkan umat Islam untuk meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Anggota DPR RI…