#Gubernur Anies Baswedan

[kbanews]

Kala Anies Baswedan Bentuk KPK di Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA | KBA – Mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah mengatakan, saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, lingkungan Pemprov sepi akan tindakan korupsi. Itu karena, mantan Rektor Universitas Paramadina membentuk Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) sendiri. Menurutnya, hal itu sangat efektif dan bisa berjalan dengan baik dalam kinerja pemerintahan DKI Jakarta. “Karena di Jakarta itu…

[arrahmahcom]

Presiden PKS: Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

JAKARTA (Arrahmah.id) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa partainya “menggelar karpet merah” untuk mantan capres yang diusung Koalisi Perubahan di Pilpres 2024 maju di Pilkada Jakarta November mendatang. “Kita gak buka uji kelayakan, fit and…

[yasmijn]

01

Udah lama ga nulis di Tumblr tapi di H-1 pemilu ini aku merasa perlu banget menulis dan menyatakan bahwa besok aku akan nyoblos 01. Anies-Muhaimin. Dan siapa tau tulisanku bisa meyakinkan kamu-kamu yang masih belum yakin mau coblos siapa tapi jelas gak mau golput. Dan please, for everyone's sake.... jangan coblos 02.

Alasan utama aku pilih 01 sih karena (1) Asal bukan Prabowo, dan (2) Gak mau coblos PDIP. Cuma ya kalau realistis dan gak gengsi untuk mengakui dan diri mau obyektif, Anies Baswedan memang adalah orang yang paling pantas untuk jadi presiden Indonesia di antara ketiga capres yang kita punya sekarang. Secara pendidikan, rekam jejaknya sedari bangku sekolah, kuliah, menjadi rektor termuda Indonesia, menggagas dan menjalankan Indonesia Mengajar, menjadi Mendikbud walau dicopot tak sampai 2 tahun menjabat, dan yang paling baru adalah Gubernur DKI Jakarta.

Karena dari awal aku memang condong ke Anies, ya otomatis aku memang lebih ingin mengkonsumsi dan mencari konten mengenai beliau. Awalnya tentu aja kemakan ribut-ribut kontroversi deklarasi Cak Imin yang tiba-tiba maju jadi cawapres Anies padahal (1) awalnya AHY digadang-gadang jadi cawapres beliau, dan (2) awalnya Cak Imin akan dipasangkan jadi cawapres Prabowo. Langsung deh dicap dobel oportunis - yang satu "mengkhianati" Demokrat, dan yang satu lihai oportunistik mengambil kesempatan menjadi cawapres di koalisi yang hampir runtuh karena gak sampai 20% presidential treshold.

Kalau mau denger Pak Anies address tuduhan satu ini, bisa tonton di video berikut:

Cuma asli deh kalau u emang serius pengen tahu kebenaran dan ingin mendengarkan untuk paham, kalau cari di Youtube semua penjelasan mengenai isu-isu Anies dan Muhaimin semuanya ada, kok. Dan semuanya bisa aku terima dengan akal sehat. Balik lagi, semua tergantung niat.

Banyak banget konten Bocor Alus Politik yang udah w konsumsi di sebulan terakhir haha.

Poin kedua yang bikin aku semakin bulat untuk coblos beliau adalah karena pendekatan kampanye-nya yang.... berbeda. Berbasis dialog, sungguh idealis, menyediakan ruang untuk siapapun, di berbagai kota dan berbagai setting, dengan berbagai partisipan yang dengan bersemangat menyampaikan masalah dan kegelisahan apa yang ingin mereka cari jalan keluarnya. Sebenarnya untuk bisa merasa cukup aman dan nyaman untuk angkat suara di sebuah forum sangat besar, itu juga adalah hal yang nggak semua pemimpin dan calon pemimpin bisa ciptakan.

Ada dua episode Desak Anies yang bikin w nangis selama nonton... yang pertama adalah tentang perempuan:

Dan tentang buruh dan ojol.....

Pas denger para audiens ngomong w rasanya sedih banget. Banyak banget ragam masalah yang dihadapi banyak lapisan masyarakat... masalah-masalah yang tak terbayang. Bahwa ada banyak yang masih belum mendapatkan keadilan dan kelayakan hidup seperti "mitra" ojol dan juga pekerja rumah tangga.

****

Cara pikir beliau runtut, punya kerangka pikir yang jelas, berbasis nilai, bisa menyampaikan semua ide dengan baik, jelas, sopan, dan memberikan ruang untuk berdialog. Sempet juga liat video dimana Pak Anies menjelaskan gimana akhirnya dia bisa meyakinkan pemilik lahan untuk menjual lahannya ke pemerintah melalui diskusi... gimana akhirnya dia bisa meyakinkan sebuah musholla untuk memberikan persetujuan pendirian gereja dengan berdiskusi juga... bagaimana cara pikir beliau sampai akhirnya beliau kembali memperbolehkan ojek untuk lewat Jl Thamrin. Dimana sebelumnya Ahok mensterilkan ruas jalan itu dari kendaraan roda dua.

Anies bilang bahwa Jakarta itu untuk semua orang, inilah demokrasi yang sebenarnya, dimana jalan termahal di republik ini bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dari yang paling miskin sampai ke yang paling kaya sekalipun. W juga jadi mikir, bahwa ya pernah banget w mikir bahwa motor tuh ganggu di jalan, bikin macet - tapi w melupakan bahwa w dan mereka adalah sama-sama penduduk kota ini. Yang haknya seharusnya sama, tidak dibedakan. (Cuma ya tolong lah tetep tau aturan).

Untuk lengkapnya tonton deh di sini (bisa start di menit ke 40):

Fyi di tahun 2019 w nyoblos Prabowo. Waktu itu sih karena memang gak suka sama Jokowi sekaligus kasian sama Prabowo karena kok kayaknya pengen banget jadi presiden (kasih lah). Cuma ya di 2019 dan 2024 spirit w tetap sama: mencari perubahan.

Di tahun 2024 ini kita sangat beruntung bisa mendapatkan capres seperti Anies Baswedan, yang bikin anak-anak muda bisa lebih kritis dan berpartisipasi melalui dialog dan juga gerakan-gerakan sangat pop seperti kpopification dari fandomo Pak Anies di @aniesbubble dan juga menggerakkan volunteer untuk bikin event-event independent self-funded juga website yang keren banget seperti ini (harus dibuka di hp):

Inti dari intinya adalah.... w takut sih jujur menyambut pemilu esok hari.

****

Semoga Allah merahmati kita semua.

[selamat-linting]

Namun ketika kita berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa berbicara demokrasi secara umum. Kita perlu bertanya demokrasi untuk siapa? Untuk kelas mana? Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang sekarang sedang dikurung sendirian oleh KIM+ tentu terganggu dengan upaya sebagian besar fraksi DPR tersebut. Kalau berhasil, maka mereka dapat kehilangan “hak demokratis” mereka untuk memiliki calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi apa untungnya bagi buruh dan rakyat Indonesia? Apa yang kita dapatkan kalau mereka bisa memiliki calon gubernur atau bahkan memangkan kursi gubernur DKI Jakarta?

Senin, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada. Terdapat dua putusan penting di hari yang sama. Pertama, putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Di dalam putusan ini, MK menyebut bahwa partai politik atau gabungan partai politik serta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun mereka tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ambang batas Pilkada ditentukan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemillu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.

Kedua, adalah putusan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. MK menolak permohonan dua mahasiswa, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang meminta MK mengembalikan tafsir syarat usia calon kepala daerah sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Adapun, putusan MA tersebut berhubungan dengan perubahan syarat usia calon kepala daerah menjadi saat pelantikan calon terpilih. Sebelumnya, syarat terkait berlaku saat penetapan calon oleh KPU.

Sehari setelahnya, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) berencana untuk mengadakan rapat guna mendalami Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon. Rencananya, rapat diselenggarakan pada Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, tidak hanya mengeksaminasi dua putusan itu, DPR berusaha untuk menganulirnya. Upaya menganulir dua keputusan tersebut mengarah pada dua tujuan. Pertama, ada dua skenario berhubungan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Yaitu mengembalikan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan tetap menerapkan Pasal 40 tentang syarat ambang batas, yaitu 20 persen kursi DPRD bagi partai calon atau gabungan partai untuk mengusung calon atau memberlakukannya pada Pilkada 2029. Kedua, adalah mengubah usia calon kepala daerah sejak dilantik sesuai Putusan MA meski MK dalam putusan 70/PUU-XXII/2024 menegaskan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan bukan sejak pelantikan.

Sikap DPR yang demikian kemudian mendorong terjadinya konsolidasi di antara beberapa kalangan gerakan. Per hari ini, aksi-aksi terjadi di Palembang, Padang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Malang, Cianjur, Bandung, Makassar, Surabaya. Apa yang dapat dipotret atas kemarahan tersebut? Terdapat dua kecenderungan sudut pandang. Pertama, marah karena DPR terlihat berusaha untuk mengakomodir rencana Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM +) bertarung melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Kedua, marah karena menganggap situasi demokrasi di Indonesia sudah memburuk dan Dinasti Jokowi telah keterlaluan.

Namun ketika kita berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa berbicara demokrasi secara umum. Kita perlu bertanya demokrasi untuk siapa? Untuk kelas mana? Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang sekarang sedang dikurung sendirian oleh KIM+ tentu terganggu dengan upaya sebagian besar fraksi DPR tersebut. Kalau berhasil, maka mereka dapat kehilangan “hak demokratis” mereka untuk memiliki calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi apa untungnya bagi buruh dan rakyat Indonesia? Apa yang kita dapatkan kalau mereka bisa memiliki calon gubernur atau bahkan memangkan kursi gubernur DKI Jakarta?

Bukankah semua partai-partai tersebut, baik yang berada di dalam KIM+ termasuk juga PDI Perjuangan serta juga Anies Baswedan justru berperan besar dalam mendukung secara langsung ataupun tidak langsung pengesahan berbagai produk hukum yang merusak demokrasi, merusak demokrasi bagi buruh dan rakyat? Bukankah faktanya, rentetan produk hukum anti demokrasi banyak yang dilahirkan di Indonesia selama Rezim Mega-Hamzah, SBY-JK dan SBY-Boediono? Selama 10 tahun Rezim Jokowi, kita melihat berbagai produk hukum anti demokrasi juga terus disahkan.

Di tahun 2017, Jokowi mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2017 yang mengatur keramaian umum dan kegiatan politik memerlukan izin dan dapat ditolak dan boleh dibubarkan jika tidak mengantongi persetujuan Polisi. Tahun yang sama, Perppu Ormas disahkan yang akhirnya membuat pembubaran organisasi massa dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, tanpa melalui mekanisme pengadilan. Di dalam UU Terorisme dan UU ITE revisi era Jokowi, terdapat pidana untuk orang-orang yang memilih untuk abstain dalam pemilihan umum. Selain itu terdapat juga KUHP baru yang di dalamnya memuat pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama.

Di sektor perburuhan, sikap anti demokrasi rezim Jokowi sudah nampak sejak mereka mengeluarkan PP 78/2015 yang secara esensial menghilangkan akses serikat buruh untuk terlibat dalam penentuan upah minimum. Ke depan, DPR dan Pemerintah juga tengah menggodok revisi UU Polri yang membuat polisi dapat semakin berpolitik dan revisi UU TNI yang membuka pintu anggota TNI aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Produk-produk kebijakan anti rakyat tersebut dilahirkan dalam iklim politik parlemen yang relatif sama: disepakati oleh semua partai, yang mendukung ataupun tidak mendukung pemerintahan Jokowi.

Itu bukan berarti bahwa berbagai faksi elit politik dapat terus bersatu dan hidup bahagia. Tentu saja ada pertarungan di antara mereka tapi pada dasarnya pertarungan tersebut adalah pertarungan jatah kekuasaan politik dan sumber-sumber ekonomi. Kita tidak bisa mengatakan bahkan membayangkan bahwa pertarungan antar faksi elit politik akan terkait dengan kepentingan buruh dan rakyat seperti demokrasi dan kesejahteraan. Pertarungan mereka akan selesai seiring pembagian jatah kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi selesai. Apakah kita semua masing mengingat pertarungan Jokowi-Ma’aruf lawan Prabowo-Sandiaga? Apakah masih ingat bagaimana Jokowi-JK berjanji pemerintahannya akan profesional? Prabowo dan Sandiaga menjadi menteri Jokowi-Ma’aruf sedangkan pemerintahan Jokowi semakin jelas merupakan pemerintahan bagi-bagi jabatan termasuk kepada mereka yang pernah menjadi lawan politiknya.

Tentu saja PDI-Perjuangan akan berselancar di tengah arus penolakan revisi UU Pilkada. Dalam situasi ini, gerakan harus mengangkat tuntutannya sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya, sekongkrit-kongkritnya. Tanpa itu maka faksi-faksi borjuis yang ada dapat dengan mudah memberikan isian dari ruang kosong tuntutan yang dibuat oleh gerakan. Ini bisa saja mendorong salah satu bagian dari gerakan untuk menghentikan gerakan ataupun lebih parah adalah kuda tunggangan dari faksi borjuis yang ada.

Tuntutan-tuntutan yang merupakan kepentingan dari buruh dan rakyat untuk demokratisasi, pertama dan terutama adalah penghapusan seluruh produk hukum yang anti demokrasi. Di dalamnya termasuk berbagai produk hukum di atas. Semua produk hukum terkait pemilihan umum ataupun partai politik harus menghilangkan hambatan apapun, batasan apapun, syarat apapun serta harus membuka seluas-luasnya, mempermudah semudah-mudahnya akses buruh dan rakyat untuk mendirikan partai politik ataupun mengusung calon pemimpinnya sendiri.

Semua paket undang-undang-undang ini adalah pondasi penghancuran demokrasi buruh dan rakyat di masa Reformasi di satu sisi, di sisi lain alat kepentingan kelas penguasa. Dapat dipastikan, akan terus menjadi senjata rezim kekuasaan selanjutnya: sisa-sisa Orde Baru dan dinasti politik. Ketika tuntutan-tuntutan tersebut diperjuangkan, dengan sendirinya perjuangan buruh dan rakyat akan membangun tembok pemisah dengan elit borjuasi sehingga sulit untuk diintervensi atau sekedar menjadi kuda tunggangan salah satu faksi borjuis.

Pada akhirnya untuk melawan kebijakan-kebijakan anti demokrasi, menghancurkan sisa-sisa rezim militer Soeharto dan dinasti politik dibutuhkan kekuatan politik dari buruh dan rakyat itu sendiri. Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sebagai kekuatan progresif yang relatif signifikan di Indonesia harus menginisiasi dan menuntaskan pembicaraan serta pembangunan kekuatan politik alternatif. Kekuatan politik alternatif atau sebuah partai politik yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik adalah kebutuhan mendesak dari buruh dan rakyat Indonesia. Poin ini penting untuk diperjelas karena masih terdapatnya kekacauan pandangan di antara gerakan itu sendiri. Misalnya pandangan yang mengatakan bahwa membangun kekuatan atau partai politik alternatif itu terlalu ngawang-ngawang, ataupun pandangan yang menghapuskan tujuan perebutan kekuasaan itu menggantikannya dengan pandangan LSM ataupun gerakan moral bahwa tujuan gerakan adalah menjadi oposisi ataupun menjadi semacam kritikus loyal, penyeimbang atau semacamnya.

[iisnabila]

Tugas 21 Agustus 2023

Rian Ernest , SH, MPA

adalah politikus yang dikenal sebagai mantan staf ahli hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1987 dan menikah pada tahun 2016 dan mempunyai seorang istri yang bernama Nurul Luntungan. Mereka menikah secara beda agama di Hongkong. Dari pernikahannya ini, Rian dan Nurul dikaruniai 2 anak, putra dan putri.

Pendidikan dan Karir

Rian lahir dari pasangan Jörg Cichosz dan almarhum Levi Mulyati Tanudjaja. Ia memulai pendidikan dasar di SD Maria Fransiska, Bekasi dan lulus pada tahun 1999, lalu melanjutkan ke SMP Marsudirini Bekasi yang lulus pada tahun 2002 kemudian SMAN 82 Jakarta dan merupakan lulusan dari tahun 2005, dan Rian menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, tepatnya di bidang Hukum Bisnis.

Sebelum terjun ke dalam dunia politik dan pemerintahan, di tahun 2013-2015, Rian merupakan Associate untuk firma hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, bagian dari firma hukum global Baker & McKenzie. Ia juga menjadi Junior Associate bagi Melli Darsa & Co pada kurun waktu 2009-2013. Sebagai konsultan hukum, dia fokus dalam pemberian advis dan analisa tentang investasi, jual beli perusahaan, menyiapkan IPO serta audit dari sisi hukum.

Saat bekerja di firma hukum, Rian pernah membantu Anies Baswedan dalam tim transisi Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2014, dalam mensinkronkan kebijakan dalam bidang pendidikan agar sesuai dengan janji kampanye. Ia juga alumni Indonesia Mengajar pada tahun 2011-2012 dan menjadi guru kelas 5 SD atas 28 murid di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama setahun penuh.

Karena terpanggil ke dunia politik dan pemerintahan, Rian lalu meninggalkan praktek hukum swasta untuk menjadi staf hukum bagi Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Kemudian Rian meneruskan pendidikan dan bergelar Master Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, atas beasiswa penuh. Rian sempat bekerja sebagai Asisten Staf Khusus Presiden bidang hukum, sebelum akhirnya mengundurkan diri di Desember 2021 untuk aktif di DPP PSI hingga Desember 2022, saat dia mengumumkan keluar dari partai tersebut. Di Januari 2023, Rian resmi diperkenalkan sebagai Ketua Biro Pemuda Partai Golkar DKI Jakarta di kantor DPD Golkar Jakarta.

[intannuraeni]

Mengenal Politikus Muda (21/08/23)

Rian Ernest Tanudjaja, SH, MPA

Lahir di berlin, jerman pada tanggal 24 oktober 1987 (35 tahun) merupakan seorang politikus yang dikenal sebagai mantan staf alhi hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jelang Pemilu 2019 Rian Ernest merupakan calon Legislatif (Caleg) untuk DPR RI yang diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia, dengan daerah pemilihan DKI Jakarta I. Rian Ernest mulai dikenal Masyarakat saat mendampingi Basuki Tjahaja Purnama saat mengajukan gugatan atas aturan pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Rian Ernest telah mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 15 desember 2000. Dengan menempati posisi terakhir adalah sebagai Dewan Pemimpin Pusat PSI. Kemudian, Pada bulan Januari 2023 Rian Ernest resmi menjadi Ketua Biro Pemuda Partai Golkar DKI Jakarta.

Pendidikan & Karir

Rian Ernest memulai pendidikan sekolah dasar di SD Maria Fransiska, Bekasi dan lulus tahun 1999, lalu Rian Ernest melanjutkan pendidikannya pada SMP Marsdirini Bekasi yang kemudian lulus pada tahun 2002, kemudian melanjutkan sekolahnya lagi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 82 Jakarta lulus pada tahun 2005. Selanjutnya, Rian Ernest menyelesaikan Pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tepatnya pada bidang hukum bisnis.

Sebelum terjun ke dalam dunia politik dan pemerintahan, di tahun 2013-2015, Rian merupakan Associate untuk firma hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, bagian dari firma hukum global Baker & McKenzie. Ia juga menjadi Junior Associate bagi Melli Darsa & Co pada kurun waktu 2009-2013. Sebagai konsultan hukum, dia fokus dalam pemberian advis dan analisa tentang investasi, jual beli perusahaan, menyiapkan IPO serta audit dari sisi hukum.

Saat bekerja di firma hukum, Rian pernah membantu Anies Baswedan dalam tim transisi Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2014, dalam mensinkronkan kebijakan dalam bidang pendidikan agar sesuai dengan janji kampanye. Ia juga alumni Indonesia Mengajar pada tahun 2011-2012 dan menjadi guru kelas 5 SD atas 28 murid di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama setahun penuh.

Karena terpanggil ke dunia politik dan pemerintahan, Rian lalu meninggalkan praktek hukum swasta untuk menjadi staf hukum bagi Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Kemudian Rian meneruskan pendidikan dan bergelar Master Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, atas beasiswa penuh. Rian sempat bekerja sebagai Asisten Staf Khusus Presiden bidang hukum, sebelum akhirnya mengundurkan diri di Desember 2021 untuk aktif di DPP PSI hingga Desember 2022, saat dia mengumumkan keluar dari partai tersebut. Di Januari 2023, Rian resmi diperkenalkan sebagai Ketua Biro Pemuda Partai Golkar DKI Jakarta di kantor DPD Golkar Jakarta.

[turisiancom]

[playlist type="video" ids="23187"] TURISIAN.com – Tokoh pariwisata  sekaligus pengusaha sukses Tionghoa Henry Husada  baru-baru ini menyatakan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Henry memutuskan dukungan terhadap  calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang itu karena rekam jejak. Keputusan ini menarik perhatian publik, mengingat sebelumnya Henry Husada secara terbuka mendukung Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Dalam sebuah acara temu tokoh yang diadakan di Jakarta, Henry menyampaikan alasan di balik dukungannya. Ia menilai Ridwan Kamil memiliki rekam jejak yang luar biasa sebagai pemimpin. Terutama selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut Henry, kolaborasi Ridwan Kamil dengan Suswono, seorang tokoh yang memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan, adalah kombinasi yang ideal untuk membawa Jakarta menuju perubahan yang lebih baik. “Pak Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin yang visioner dan dekat dengan masyarakat," tegas Henry yang ditemui di sela-sela acara kampanye Akbar,  "Satu1n Jakarta" di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu, 23 November 2024. Sementara itu, Pak Suswono, kata Henry, memiliki keahlian di sektor pertanian dan pembangunan yang dapat mendukung kebijakan berbasis keberlanjutan di DKI Jakarta. "Saya yakin mereka mampu menghadirkan solusi konkret untuk permasalahan perkotaan,” ujar Henry. Pertimbangan Kapasitas Langkah ini menegaskan sikap Henry sebagai tokoh yang independen dalam politik, selalu mengutamakan visi dan misi kandidat dalam menentukan dukungan. Meski sebelumnya ia mendukung Anies Baswedan di Pilpres, Henry punya kenyakinan tersendiri. Dimana, dukungannya dalam Pilgub DKI murni berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kapabilitas pasangan calon. Henry juga menambahkan, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola kompleksitas perkotaan. Tetapi juga memiliki inovasi untuk menghadapi tantangan masa depan seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan digitalisasi. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono sendiri telah mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pengusaha. Henry Husada berharap dukungannya dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk Jakarta. Pilkada DKI Jakarta diprediksi akan menjadi salah satu kontestasi politik yang paling menarik, dengan berbagai pasangan calon kuat yang siap bersaing. Apakah dukungan dari figur-figur pengusaha sukses Tionghoa seperti Henry Husada akan menjadi penentu? Hanya waktu yang akan menjawab. ***

[riaunews]

Anies Disebut Turun Kelas Karena Jadi Jurkam Pramono, Prabowo dan Jokowi Lebih Parah

Mantan Presiden Joko Widodo ikut dalam kampanye calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin. (Foto: Tribunnews) Pekanbaru (Riaunews.com) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut turun kelas karena menjadi juru kampanye Pramono Anung Wibowo-Rano Karno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Hal ini sebagaimana dilansir laman Republika.co.id dengan judul artikel “Jejak…

[mimbarnusantara]

PRAMONO Anung-Rano Karno mendapat dukungan dari  Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Dukungan itu dengan hadirnya Anies Baswedan dalam apel siaga warga kota kawal TPS di Lapangan Blok S,…

[adrymenulis23]

Anies Baswedan Pasca-Pilpres: Tentang Pilguh DKI dan Ciri Matinya Demokrasi

Setelah kekalahannya di Pilpres 2024, Anies Baswedan menghadapi momen refleksi yang menentukan arah karirnya. Sebagai tokoh berpengaruh dengan basis dukungan yang kuat, banyak yang menantikan apakah ia akan kembali ke arena politik atau mengambil peran berbeda yang tetap mampu memberi dampak pada masyarakat. Banyak analis menyebut bahwa langkahnya berikutnya masih akan berhubungan dengan pengembangan demokrasi dan kebijakan inklusif.

Di kunjungan kedua kalinya menjadi bintang tamu Podcast Friends of Merry Riana, Anies Baswedan membicarakan banyak hal tentang Indonesia, Demokrasi, Pilpres, dan Pilgub DKI 2024. Dalam sejumlah pernyataannya, Anies mengingatkan pentingnya demokrasi yang sehat dan bebas dari intervensi. Menurutnya, Indonesia harus tetap menjaga transparansi dan kebebasan berpendapat tanpa tekanan politik. “Warning Demokrasi bagi Indonesia jika dalam sebuah permainan, wasit dikendalikan, aturan diubah-ubah dan lawan ditiadakan”, ungkap Anies Baswedan.

Dengan mendekatnya Pilkada DKI 2024, kursi Gubernur DKI kembali menjadi sorotan publik. Anies, sebagai mantan gubernur, memiliki pengaruh kuat terhadap arah pemimpin berikutnya. Anies mengungkapkan bahwa masyarakat betul-betul harus focus terhadap visi dan misi yang dibawa oleh para Calon Gubernur. Jangan hanya melihat yang akan dilakukan atau program kerja yang dijanjikan, tapi juga rekam jejak dari pemimpin itu sendiri.

Tayanga  di Kanal YouTube Merry Riana ini sudah disaksikan lebih dari 210,000 penonton dan mendatangkan lebih dari 1400 komentar, seperti :

@andoyopurwadi       : Orang baik dg niat yg baik selalu dimudahkan jalannya...aamiin

@semestastories2910 : Konten berkwalitas.. Sosok pemimpin yg komplit, matang, mumpuni, bijaksana dan sangat cerdas adalah p. Anis

@eralph2844  : Thank you, Miss Merry sudah mengundang, tokoh inspirational

Penasaran seperti apa keseruan obrolan di Podcast Friends of Merry Riana bersama Anies Baswdan? Simak selengkapnya di sini :

[kbanews]

Anies Baswedan Sukses Bangun Ruang Kesetaraan saat Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA | KBA – Anies Baswedan akan dicatat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sukses menjadi pemimpin untuk semua masyarakat. Hal itu pun diakui oleh banyak pihak. Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Geisz Chalifah mengatakan, saat suami Fery Farhati itu jadi Gubernur DKI Jakarta, ada saja hal yang baru atau inovasi dari mantan Rektor Universitas Paramadina itu. “Selama lima tahun Anies…

[m1totoberitanew]

DKI kemarin, Pramono-Rano dan Anies di CFD hingga persiapan Misa Paus

Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada hari Minggu (1/9), di antaranya bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno bertemu Anies Baswedan di Car Free Day Jakarta.

Sejumlah persiapan untuk menyambut misa akbar Paus Fransiskus pada hari Kamis (5/9) seperti kantong parkir, layanan Transjakarta, hingga rekayasa lalu lintas. Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

Berita lengkapnya : Klik disini

[realitajayasaktigroup]

Rawa Terate Rutin Banjir, Anies Bakal Cek Pabrik Sekitar

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, melihat langsung kondisi banjir yang terjadi di Jakarta Kamis malam. Kali ini dia menyambangi RW 05 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku ingin memeriksa langsung kondisi warga yang dilanda banjir di kelurahan itu. “Menyusuri jalan-jalan yang terendam air dan bertemu Iangsung dengan…

[britam1totoooo]

Pramono lanjutkan pertanian kontrak untuk tekan harga beras di Jakarta

 Calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 nomor urut tiga (3), Pramono Anung berjanji ingin melanjutkan program pertanian kontrak (contract farming) yang diusung Anies Baswedan, untuk menekan harga beras di daerah itu. 

"Soal perberasan di luar Jakarta akan saya lanjutkan, dulu belum tereksekusi dengan baik karena gagasan ada di ujung," kata Pramono saat berkampanye di Cengkareng Timur Jakarta, Jumat.

Pramono mengatakan program itu digagas oleh mantan gubernur DKI Anies Baswedan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Jakarta.

Pada masa kepemimpinan Anies, program itu dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah Jakarta dengan sejumlah kelompok tani di daerah luar Jakarta.

Targetnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah dengan pembelian harga wajar.

Berita lengkapnya : Klik disini

[m1totocsdua]

Rangkuman hoaks jelang pelantikan, Gibran mengundurkan diri hingga digantikan Anies

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sejumlah hoaks yang beredar menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Berikut sejumlah hoaks tersebut:

1.  Video Gibran menyatakan mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih

Sebuah unggahan video di TikTok menampilkan sebuah video yang menarasikan Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih. 

Faktanya, video tersebut merupakan video saat Gibran mengundurkan diri sebagai Wali Kota Surakarta di Rapat Paripurna DPRD Surakarta pada 17 Juli 2024.

Video tersebut serupa dengan unggahan video YouTube KompasTV yang berjudul “Mengundurkan Diri Sebagai Wali Kota Solo, Gibran Siapkan Diri untuk Pelantikan Wakil Presiden”. Dalam video tersebut dinarasikan Gibran menyebut, salah satu alasan mengundurkan diri adalah persiapan pelantikan sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Baca selengkapnya disini

2.  Puan bakal gantikan Gibran jadi Wapres Prabowo

Sebuah unggahan video beredar di platform YouTube menarasikan dan mempertanyakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat menjadikan Ketua DPR Puan Maharani akan menggantikan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029 Gibran Rakabuming Raka. 

Faktanya, video yang ada dalam unggahan youtube tersebut hanyalah potongan video dari channel YouTube Rocky Gerung Official yang berjudul “PDIP MERAPAT KE PEMERINTAHAN PRABOWO. JOKOWI & GIBRAN TERSINGKIR?!”.

Dalam video tersebut Rocky Gerung membahas tentang kemungkinan akurasi politik yang ideal pada saat ini, yaitu PDI-P masuk ke pemerintahan Prabowo. 

Selain itu, Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (01/10). Baca selengkapnya disini

3.  Anies akan gantikan Gibran jadi wakil presiden

Sebuah unggahan video di YouTube menarasikan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggantikan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Faktanya, video tersebut menampilkan pengamat politik, Refly Harun yang menganalisis tentang spekulasi Prabowo ingin menemui Anies Baswedan dapat dilihat di YouTube Refly Harun yang berjudul “LIVE! PRABOWO MAU TEMUI ANIES? UNTUK APA? HATI-HATI JEBAKAN BETMEN!!”

[kabarbanyuwangi]

Kampanye Pilkada Banyuwangi, Cabup Ipuk Temui Ratusan Anak Muda, Cabup Gus Makki Gelar Haul Orang Tua

Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu (2/10/2024) dini hari. Sejumlah tokoh pun nampak hadir melayat salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sempat kebingungan satu keluarga, adik ipar Marissa Haque mengungkap perjuangan pemakaman di TPU Tanah Kusir demi mengabulkan permintaan terakhir almarhumah. Media China minta Bahrain permalukan Timnas Indonesia dan menyinggung…