#Dugaan pungli

[madurapost]

Wali Murid Desak Disdik Sampang Copot Oknum Guru Pungli

SAMPANG, MaduraPost – Seorang oknum guru Bimbingan Konseling (BK) di SMPN 1 Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, atas nama Dwi Eni Purwanti, diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap siswanya. Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, oknum guru BK tersebut memaksa siswa untuk membeli dan membawa ikan. Ia mengaku sangat tidak terima dengan…

[hargo-news]

Bupati Merlan Instruksikan Kadis Perikanan dan Kelautan Usut Persoalan TPI Inengo

Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli menginstruksikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Sugondo Makmur untuk mengusut tuntas persoalan yang terjadi di tempat pelelangan ikan (TPI) Inengo. Hal itu diungkapkan Sugondo pasca adanya isu pungutan liar (Pungli) yang diduga melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di TPI tersebut, Jumat (20/9/2024). “Saya diinstruksikan Ibu…

[asaberita]

Mahasiswa Kembali Geruduk Kejati Sumut, Desak Periksa dan Tersangkakan Bupati Labusel dan Kroni-kroninya

Asaberita.com, Medan — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution No. 1 C, Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, pada Kamis, 4 Juli 2024. Pimpinan aksi, Andika Hasibuan, menjelaskan bahwa dalam aksi kali ini, mereka meminta Kejati Sumatera…

[kulitintaco]

KULITINTA | BANTEN - Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Legok III, Kab. Tangerang, Banten, Kamis (23/1/2025).

Mereka mengeluhkan berbagai kewajiban pembayaran yang dirasa tidak wajar, mulai dari pembelian buku LKS hingga seragam sekolah.

Menurut sejumlah orang tua siswa, aksi pungli seperti ini tidak seharusnya terjadi di sekolah negeri yang mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Informasi yang di himpun, dugaan terjadinya praktik pungli yang dikeluhkan orang tua siswa di antaranya yakni:

Orang tua siswa diwajibkan membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga Rp.105.000, meski pun seharus nya dana BOS mencakup kebutuhan.

Orang tua siswa juga diwajibkan membeli seragam langsung dari sekolah dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan pasaran yaitu sebesar Rp.600.000.

Dugaan aksi pungli ini sangat di sayangkan mereka, mengingat anggaran BOS dari pemerintah seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah tanpa membebani orang tua siswa.

Dugaan penyimpangan ini semakin mencurigakan setelah laporan pertanggungjawaban dana BOS SDN Legok III memunculkan sejumlah kejanggalan.

Salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya menyatakan,"Kami merasa keberatan dengan biaya-biaya tambahan yang harus kami bayar. Seharusnya sekolah transparan dan tidak membebani kami seperti ini," ucapnya.

Perihal dugaan terjadinya aksi pungli tersebut saat dikonfirmasi kulitinta.co kepada Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Legok III, Deni Wiratama, yang bersangkutan seolah terkesan menghindar.

Dalam kunjungan ke sekolah, seorang oknum guru menyatakan bahwa kepsek tidak ada di tempat, namun kenyataannya guru tersebut adalah kepsek.

Kasus ini pun kemudian memicu desakan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan investigasi terhadap SDN Legok III.

Selain itu, pihak kejaksaan juga diminta turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi.

Masyarakat berharap kasus ini segera mendapat perhatian serius agar praktik pungli tidak lagi terjadi di dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang belajar yang jujur dan bersih.

Perihal tersebut, awak media akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan kebenaran dan keadilan di tegakkan.

(Bintang Napitupulu/Kulitinta.co - BANTEN)

[locusonline]

Dugaan Pungli Oleh Oknum Kejari Garut, Asep Muhidin Ingatkan Kejaksaan Temuan Dugaan Korupsi Jogging Bukan Hasil BPK Tetapi Karena Laporan Warga

LOCUSONLINE.CO, GARUT – Dugaan Pungli Oleh Oknum Kejari Garut, Asep Muhidin Ingatkan Kejaksaan Temuan Dugaan Korupsi Jogging Bukan Hasil BPK Tetapi Karena Laporan Warga. Belum lama ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut mengeluarkan pernyataan resmi yang disampaikan kepada Asep Muhidin, S.H., M.H sebagai warga yang melakukan investigasi serta melaporkan dugaan kerugian negara yang diduga telah…

[rasiooid]

Komisi IV Pinta Kasus Pungli Sekolah Tak Lagi Terulang, Ridwan Muhibi: sebaiknya kewenangan SMA dikembalikan ke Kabupaten

  RASIOO.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor merespon dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah SMAN 2 Cileungsi yang merugikan para wali murid. Pasalnya, sekolah tersebut diduga meminta uang kepada wali murid senilai Rp2,6 juta. Anggaran tersebut salah satunya untuk membiayai makan para guru. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi alias Kang Bibih menjelasakan, praktek pungli…

[rikymedanberitacoid]

MEDANBERITA - Warga Medan Denai Lingkungan lV, Gg. Kumis, Kel TSM lll, Kec. Denai menggelar aksi demo di Kantor Lurah TSM lll guna memberi dukungan penuh kepada Kepala Lingkungan (Kepling) yang lama.

"Kami hanya ingin di lingkungan lV Kepling yang lama di Gg. Kumis jangan diganti (RD) kami mendukung penuh dengan (Kepling) yang kami pilih," ungkap warga dalam orasinya di Kantor Lurah TSM III, Selasa (14/01/2025).

“Kami tidak setuju dengan adanya pilihan kepling yang baru, karena diduga tidak transparan dan tidak sesuai SOP dan kami sebagai warga di intervensi jika tidak mendukung maka bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) kami akan dicabut,” keluh warga.

Perihal tersebut, Anggota komisi l DPRD kota Medan, Robi Barus meminta pemko Medan untuk mengusut tuntas dugaan tindakan pungutan liar (pungli) sebesar Rp.15 juta sampai Rp.25 juta yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Medan Denai terhadap calon Kepling tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat Walikota Medan, Bobby Nasution yang sangat konsisten dalam memberantas pungli di kota Medan, khususnya terhadap aparatur lingkungan pemko Medan.

“Usut dugaan tindakan pungli yang dilakukan kecamatan Medan Denai terhadap calon kepling. ini sangat memalukan,” ucap Robi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Medan ini lanjut mengungkapkan, melalui bagian tata pemerintahan (Tapem) harus bergerak cepat untuk menindaklanjuti adanya laporan warga tersebut.

“Apalagi warga sudah sampai demo ke kantor Camat Medan Denai, jangan tinggal diam, Kabag Tapem harus bergerak cepat mengusut tuntas masalah ini, kalau memang terbukti segera koordinasikan ke Inspektorat dan berikan tindakan tegas,” pinta Robi.

Dijelaskan Robi, dibentuknya Perda oleh DPRD kota Medan dan diterbitkannya Perwal terkait pengangkatan kepling oleh walikota medan, merupakan bentuk komitmen pemko medan dan DPRD medan dalam melahirkan kepling -kepling yang berkualitas dan siap mengabdi untuk masyarakat.

“Kalo untuk jadi kepling saja harus bayar, tentu nantinya kepling itu tidak akan mengabdi untuk masarakat, tetapi menjadikan masarakat sebagai objek untuk meraup keuntungan, inilah yang kita (DPRD Medan) sepakati dengan pemko medan, maka kita buat lah perda soal kepling tersebut. Sangat kita sayangkan bila masih ada yang berani bermain- main oknum - oknum nakal di kecamatan itu harus diberikan tindakan tegas,” jelasnya.

Salah satu Kamtibmas, Ferry Gusnaidi (49) juga ikut menyuarakan aspirasi masyarakat di Lingkungan lV, Gg. Kumis. Ia mengatakan jangan ada jual beli jabatan dan jangan ada pengangkangan perda walikota medan.

“Jangan juga di buat mainan layaknya badut jalanan. Harusnya pihak Kelurahan pro aktif dan transparan dalam birokrasi dan jangan ada tebang pilih dan titipan- titipan,” ucapnya.

(MB Medanberita.co.id)

[nurketiknet]

Terkait Kasus Pemerasan WN Malaysia, Pemerhati: PTDH Personel Terlibat

KETIK, JAKARTA - Terkait dugaan kasus pemerasan WN Malaysia oleh oknum polisi dalam event Djakarta Warehouse Project (DWP) terus menuai sorotan. Surat telegram berisi mutasi puluhan personel Polda Metro Jaya (PMJ) dinilai belum cukup.

Pemerhati isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan dirinya mendorong Polri menerapkan sanksi pemecatan alias pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada setiap personel yang terlibat skandal pemerasan penonton DWP asal Malaysia.

“Tindakan Kapolda (Metro Jaya) untuk mencopot personel tersebut dari jabatan itu layak untuk diapresiasi sebagai langkah awal. Tetapi, tidak cukup sampai di situ saja. Sidang Komite Kode Etik dan Disiplin harus dilakukan,” kata Bambang belum lama ini.

Ditegaskan Bambang, jika Polri menginginkan kepolisian yang bersih, pelaku harus dihukum maksimal. Menurutnya, PTDH adalah sanksi yang pantas untuk pelaku pemerasan Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia.

“Bila tidak dilakukan sanksi keras berupa PTDH, asumsi yang muncul adalah kepolisian melindungi personelnya yang melakukan pelanggaran pidana pungli dan pemerasan,” ucapnya.

Lanjut Bambang, apalagi jika hanya sebatas mutasi dan demosi, ia menyatakan bahwa sanksi tersebut hanya bersifat sementara. Publik telah melihat beberapa personel Polri yang bermasalah mendapat sanksi demosi, namun tetap bisa kembali mendapatkan promosi.

“Tak ada bedanya dengan personel lain yang tak melanggar aturan,” jelas Bambang. Karena itu, sambungnya, kali ini Polri harus bertindak tegas. Apalagi personel yang diduga terlibat pemerasan tidak sedikit, termasuk jumlah korban dan pelakunya.

“Sanksi yang tak membuat efek jera juga akan menurunkan spirit anggota yang masih tegak lurus menjaga etik, moral, dan disiplin,” terang pemerhati isu kepolisian.

(KB Ketik.net - JAKARTA)

[cinews-id]

Pengadilan Tipikor Jakarta Menjatuhkan Vonis Terhadap 15 Terdakwa Kasus Pungli Rutan KPK

JAKARTA, Cinews.id – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis pidana selama 4 tahun hingga 5 tahun penjara terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019–2023. “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara…

[galapos]

Diduga Ada Pungli Warnai Pekerjaan Proyek Jalan Lintas Sumatera di Desa Gajah

[sambasnews]

LAKI-KBB Dorong Inspektorat Audit Investigasi Penerima Bantuan SMK PK, Khususnya di SMKN 1 Cihampelas KBB

SAMBAS NEWS – Carut marut pengelolaan pendidikan di Provinsi Jawa Barat semakin memprihatinkan masyarakat, dimulai gaduhnya pelaksanaan PPDB, dugaan kebocoran pertanggungjawaban dana BOS, isu pungli sampai isu pemotongan bantuan PIP, sudah menjadi buah bibir di masyarakat dan peserta didik. Yang menjadi isu hangat saat ini adalah kebijakan penentuan SMK PK (Pusat Keunggulan), di mana dalam…

[m1totocss2]

Ahli: Biro Pengamanan KPK bisa dikenai sanksi kasus pungli rutan

Kami harapkan hakim dapat memutus yang seadil-adilnya

Jakarta (ANTARA) - Ahli Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada Richo Andi Wibowo mengatakan Biro Pengamanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dikenai sanksi pidana sebagai tanggung jawab atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Meski tidak kecipratan uang, tetapi bisa dikenai sanksi. Namun harus dievaluasi terlebih dahulu," kata Richo dalam sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Berita lengkapnya : Klik disini

[hargo-news]

Aliansi Mahasiswa Gelar Demo di DPRD, Terkait Dugaan Pungli di Desa Polohungo

Hargo.co.id, GORONTALO – Puluhan mahasiswa dari sejumlah aliansi dan koalisi rakyat menggugat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (6/5/2024). Pada aksi itu, mereka meminta DPRD memanggil dan melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Polohungo atas dugaan pungutan liar atau pungli administrasi pengurusan tanah 10 persen dan administrasi pindah kependudukan Rp250…

[asaberita]

HM IKLAB RAYA Gelar Aksi di Polda dan Kejati Sumut, Desak Penyelidikan Dugaan Pungli di Dinas Pendidikan Sumut

Asaberita.com, Medan — Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Ikatan Keluarga Labuhanbatu Raya (HM IKLAB RAYA) melakukan aksi unjuk rasa di Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada hari Senin (25/3/2024). Mereka menyerukan agar pihak berwenang menyelidiki secara menyeluruh dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi di Lingkungan Dinas Pendidikan Sumut, yang diduga melibatkan…

[locusonline]

Viral di Medsos, Oknum Ormas Pemuda Pancasila Diduga Lakukan Pungli di Taman Literasi Blok M

LOCUSONLINE, JAKARTA – Viral di Medsos Oknum Ormas Pemuda Pancasila Diduga Lakukan Pungli: Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum ormas di Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pengunjung ditegur oleh seorang pria saat hendak membuat konten. Didalam vidio terlihat seorang pria…