#Distribusi Logistik Pilkada 2024

[hargo-news]

KPU Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Distribusi Logistik Pilkada 2024

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, membuka Rapat Koordinasi Persiapan Distribusi Logistik Pilkada Tahun 2024 di Hotel Fox, Kota Gorontalo, Kamis (21/11/2024). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Opan Hamsah, Hendrik Imran, dan Roy Hamrain. Dalam sambutannya, Sophian menekankan pentingnya logistik dalam pelaksanaan Pilkada. “Logistik…

[jurnalsultra]

Pemkot Kendari Hadiri Rakor dan Bimtek Tata Kelola Logistik Pilkada

Kendari, BuletinNews.com – Menyukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Logistik yang melibatkan badan ad hock Kota Kendari, Sabtu (16/11/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan distribusi logistik pemilu berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Kegiatan yang berlangsung di…

[mimbarnusantara]

POLDA Jawa Tengah memastikan keamanan dan kelancaran proses pencetakan surat suara serta distribusi logistik Pilkada Serentak 2024. Melalui pengamanan intensif yang dilakukan oleh Satgas 3 Samapta sebagai bagian dari Operasi…

[m1totoslot]

Bawaslu RI ajak mahasiswa kawal distribusi logistik Pilkada 2024

Ajakan tersebut mengingat terdapat 20 TPS di Banten pada Pemilu 2024 yang kehilangan Formulir C. Hasil.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengajak mahasiswa untuk mengawal tahapan distribusi logistik Pilkada 2024.

Ajakan tersebut dia sampaikan saat menyosialisasikan Pilkada 2024 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Banten.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Bagja menjelaskan bahwa alasannya mengajak mahasiswa untuk ikut mengawasi pesta demokrasi ini karena Pilkada 2024 merupakan yang pertama serentak di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota, dan mempertimbangkan wilayah Indonesia yang sangat luas.

Selain itu, dia mengatakan bahwa ajakan tersebut mengingat terdapat 20 tempat pemungutan suara (TPS) di Banten pada Pemilu 2024 yang kehilangan Formulir C. Hasil.

"Itu sangat menarik untuk dibahas. Itu yang kemudian teman-teman harus perhatikan untuk melakukan proses-proses pengawasan," kata Bagja.

Bagja mengatakan bahwa pengawasan pada pilkada oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat penting sebab kepala daerah adalah sosok yang bisa menentukan kebijakan untuk satu wilayah.

"Yakinlah kepala daerah yang baik akan menghasilkan daerah yang baik juga, dan itu diawali dengan mengawal pemilihannya. Tidak ada politik uang, dan mahasiswa tidak menganggap serangan fajar adalah sebuah berkah," ujarnya.

[britaslotgacor]

Polda Banten siapkan 3 kapal patroli kawal distribusi logistik Pilkada

Direktorat Polairud Polda Banten menyiagakan sejumlah kapal patroli untuk mengawal pengiriman logistik Pilkada serentak 2024, ke pulau-pulau kecil berpenghuni yakni Pulau Panjang dan Pulau Tunda di Wilayah Banten. Wadir Polairud Polda Banten AKBP Tony Prasetyo, Selasa (15/10), mengatakan sedikitnya ada sebanyak tiga unit kapal patroli yang  disiagakan untuk melakukan pengawalan, dan memastikan kelancaran pendistribusian logistik di dua pulau tersebut. (Susmiatun Hayati/Sandy Arizona/Farah Khadija) 𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐧𝐲𝐚 : Klik disini

[ingatlah]

KPU Sumbar Siapkan Langkah Antisipasi untuk Distribusi Logistik Pilkada di Daerah Terpencil

INGATLAH.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya mengantisipasi potensi keterlambatan distribusi logistik untuk Pilkada 2024, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman. Langkah ini diambil berdasarkan pengalaman pada Pemilu 14 Februari 2024 dan pemungutan suara ulang DPD 13 Juli 2024, di mana…

[sultratopmedia]

Bawaslu Sebut Mubar Masuk Zona Merah Politik Uang dan Distribusi Logistik

SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) smenggelar apel siaga pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Minggu (29/9/2024). Dalam apel siaga ini, Ketua Bawaslu Mubar Awaluddin Usa mengatakan bahwa kampanye Pilkada Serentak 2024 sudah dimulai. Untuk Mubar hanya ada satu pasangan calon…

[realita-lampung]

Rakor Gabungan Pemilu 2024

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 dalam Rakor Gabungan Pemilu 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Jum'at (10/11/2023) malam. Gubernur juga menyaksikan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 antara Bupati/Walikota bersama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu masing-masing Kabupaten/Kota. Arinal mengatakan kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Ia meminta dengan anggaran yang telah tersedia, penyelenggara pemilu dapat menggunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bersama didalam mensukseskan Pilkada 2024. "Dan tentunya kualitas pelaksanaannya dapat lebih meningkat dan membawa dampak terhadap peningkatan partisipasi politik serta terwujud Pilkada yang aman dan damai," ujar Arinal. Arinal menekankan beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Diantaranya, untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg dan parpol. Ia juga mengajak untuk mewaspadai dan mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu. "Seperti perang hoaxs dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan," katanya. Selanjutnya, mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. "Dengan target yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 79,5%," ujarnya. Arinal meminta untuk menjaga netralitas aparat keamanan baik TNI maupun Polri, ASN dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada yang mandiri, jujur dan adil. "Juga Pemilu dan Pilkada yang berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien guna menghasilkan pemimpin nasional, wakil rakyat dan Kepala Daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya," katanya. Seperti diketahui, selain Pileg dan Pilpres, Tahun 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi serentak berupa Pilkada yakni meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengpresiasi dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung dalam persiapan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung. "Alhamdulillah malam ini sudah ditandatangani NPHD. Semoga pemilu di Lampung berjalan aman, damai, tertib dan demokratis," ujar Erwan. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serentak di Provinsi Lampung ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. "Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mensupport terhadap pengawasan pemilu di Provinsi Lampung," ujar Iskardo. Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat mengatakan dukungan Polri dalam Pemilu 2024 seperti menjaga stabilitas keamanan disemua tahapan dan melindungi serta memberikan keamanan kepada semua stakeholder. "Lalu membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan sulit diakses serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Amiludin. Kasiops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Gede Setiawan mengatakan pihaknya telah melakukan kesiapan seperti memetakan wilayah yang dianggap rawan pada Pemilu 2024 dengan berkoordinasi bersama Bawaslu dan sosialisasi netralitas TNI kepada seluruh prajurit. "Lalu melaksanakan monitoring dan pengamanan wilayah selama tahapan pemilu berlangsung bersama polri," ujar Gede. Pada Rakor ini hadir diantaranya anggota Forkopimda, para Kapolres dan Dandim serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se- Lampung.(Adpim) Read the full article

[hargo-news]

Distribusi Logistik Pilkada di Boalemo akan Mulai Dilakukan H-2 Pencoblosan

Hargo.co.id, GORONTALO – Jika tak ada aral melintang, logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Boalemo akan didistribusikan H-2 tahap pencoblosan. Demikian penyampaian ketua KPU Boalemo, Yuyun S. Antu usai rapat koordinasi (Rakor) persiapan pendistribusian logistik Pilkada tahun 2024 bersama unsur Forkopimda dan PPK, Kamis (21/11/2024) di rumah makan vivi Samudera, Kecamatan…

[hargo-news]

Kawal Logistik Pilkada Kota Gorontalo 2024, KPU Apresiasi Kinerja Bawaslu

Hargo.co.id, GORONTALO – Pengawalan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap distribusi logistik untuk Pilkada Serentak 2024, diapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo. Ketua KPU Kota Gorontalo, Mario Nurkamiden mengatakan, peran Bawaslu dalam mendampingi KPU terkait pengawalan logistik ini merupakan bagian penting dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. “Kami KPU…

[mimbarnusantara]

SAT Brimob Polda Jateng kawal ketat pengiriman distribusi logistik surat suara untuk Pilkada 2024 ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Pengawalan tersebut untuk memastikan seluruh surat suara tiba di lokasi…

[realita-lampung]

Amankan Pemilu 2024, Polri Siap Gelar Operasi Mantap Brata

Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi ini akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024. "Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023). Sandi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata. Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," katanya. Lebih lanjut, Sandi mengatakan, Operasi Mantap Brata akan terbagi beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri. "Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri," katanya. Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops. Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops. "Dalam operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda," katanya. Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT. "Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara," katanya. Sandi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih. Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. "Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan," katanya. Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam. TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat. Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon). "Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif," katanya. (Rls/Red) Read the full article

[realita-lampung]

Bupati Pesawaran Menjadi Moderator Pembukaan Rakernas XV APKASI Otonomi Expo Tahun 2023

Bupati Pesawaran, Dr. H. Dendi Ramadhona K, S.T.M.Tr.I.P. menghadiri dan berperan sebagai moderator pada acara Pembukaan Rakernas XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan APKASI Otonomi Expo Tahun 2023. Bupati Dendi mengatakan kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Presiden R.I Ma’ruf Amin di Nusantara Hall ICE, BSD Kabupaten Tangerang, Kamis (20/7/2023). Dirinya menambahkan dalam rakernas dibahas berbagai persoalan-persoalan yang telah diakomodir melalui rapat kerja koodinator wilayah APKASI, di mana dalam rapat korwil daerah telah menginventarisir isu-isu di daerah untuk dibahas bersama di tingkat nasional. "Terkait dengan Apkasi Otonomi Expo 2023, kegiatan yang merupakan agenda tahunan ini, merupakan implementasi salah satu tugas dan peran organisasi dalam memfasilitasi kegiatan promosi komoditi, peluang investasi dan pengembangan destinasi pariwisata bagi anggota Apkasi yang meliputi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia," ucapnya. Hal itu menurutnya merupakan upaya kongkret Apkasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, melalui kebangkitan ekonomi di daerah. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Dr. (H.C) Ir. Airlangga Hartato, M.B.A, M.M.T. IPU memaparkan materi terkait Strategi Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah. Ia menjelaskan Ketidaksiapan Global Masih menjadi Tantangan Ekonomi ke Depan , Faktor eksternal perlu diwaspadai dan diantisipasi dampaknya kepada Indonesia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dampak dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia. “Di Asia dan Pasifik, Indonesia menempati urutan ke-10 dengan skor total 60.2. DI level dunia, Indonesia menempati posisi 63 dari 113 negara," kata Menko Perekonomian RI. Ia menambahkan dari empat indikator, tampak ada tiga indikator yang masih perlu ditingkatkan, yakni Availability atau akses pangan (50.9), Quality and Safety atau level kualitas dan keamanan pangan (56.2) dan Sustainability and Adaptation atau isu keberlanjutan dan adaptasi perubahan iklim (46.3). "Artinya, titik paling lemah bagi Indonesia dalam hal pangan adalah mengantisipasi perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional," imbuhnya. Lebih lanjut Airlangga menyampaikan Pemerintah juga harus terus mendorong upaya perluasan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Hal tersebut telah tercantum pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 dan menjadi program unggulan (flagship). “Penerapan teknologi digital diharapkan dapat terus dikembangkan dan diperluas sehingga efisiensi dan produktivitas dapat semakin ditingkatkan," tutupnya. Selaras dengan itu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memberikan beberapa arahannya, diantaranya Kelancaran operasional dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yg dilakukan oleh KPU dan KPUD di daerah masing masing secara paralel jajaran pemerintahan mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan. Wapres menambahkan Fasilitas pengembangan networking, harmonisasi antara hubungan kerja semua stake holder pelaksana pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di daerah (KPU provinsi dan kabupaten/kota, panwaslu provinsi dan kabupaten/kota, parpol, masyarakat, perguruan tinggi, serta jajaran pemerintah sendiri). "Kemudian keamanan pada jajaran penanggung keamanan daerah sesuai dengan rencana kerja, aturan main dan rambu rambu masing masing, kata Ma'ruf. Selain itu, Khusus dalam setiap tahapan kegiatan, dirinya menambahakan jika KPU didaerah masing masing mengalami kesulitan dan hambatan seperti dalam hal penyiapan logistik (gudang) sosialisasi dan distribusi kartu Suara dan lain lain. "Kepala daerah mendeteksi dan memonitor secara terus menerus kebutuhan itu (misalnya dalam kelancaran penghitungan suara, dan lain lain),"tutupnya. (M9G) Read the full article